Search results

Law Number 7 of 2017 concerning on General Elections now has given strong authority to the Election Supervisory Agency (Bawaslu). The Election Supervisory Agency now does not only become a recommendation institution as stated in the previous Election law. Now the Election Supervisory Agency is the executor agency or case breaker. This was stated expressly in the formulation of Article 461 paragraph (1) of Law No.7 / 2017, that the Election Supervisory Agency, Provincial Election Supervisory Agency, Regency Election Supervisory Agency receive, examine, review, and decide election administration violations. Then paragraph 6 states that the decision of the Election Supervisory Agency, Provincial Election Supervisory Agency, Regency Election Supervisory Agency is to resolve election administration violations in the form of: first, administrative improvements to systems, procedures, or mechanisms in accordance with the provisions of the legislation; second, written warning; third, dissociate of certain stages in organizing elections; and fourth, other administrative sanctions in accordance with the provisions of the law. Based on that, this paper seeks to provide an analysis of the Election Supervisory Agency as an Election Supervisory Institution on the one hand, and as a judicial institution on the other side. The reason is that the Election Supervisory Agency now has a judicial function in implementing its authority, so that the procedure for resolving cases of election administration violations carried out in the Election Supervisory Agency is also in accordance with the judicial model of judicial institution in general. This paper also tries to confirm the performance of the Election Supervisory Agency as an institution that no longer needs to depend on the commitment of other institutions such as the KPU, the Police, and the prosecutor. Law No. 7/2017 has made the Election Supervisory Agency as the "real" supervisory institution. That is, the Election Supervisory Agency should be an institution that has an important role in realizing the implementation of the legitimate election system.

The force of Islam politics always goes through ebb and flow. Unfortunately, the Islam politics has never been a main force in political arena of Indonesia, whereas the most population of Indonesia is muslim. This article addresses the question what strategy should be implemented to make Islam politics survive longer and longer. As the result, the unity of Islam politics' vision and mission is an urgent to do. To do this, Islam politics must have one figure that is able to unify the fragmented muslims in many parties by campaigning the populism politics movement to defend political identity (Islam) and is able to do reconciliation Islamic parties to garner more than 60% votes in election. ; Kekuatan politik Islam selalu mengalami pasang surut. Sayangnya, politik Islam tidak pernah menjadi kekuatan utama dalam kancah perpolitikan Indonesia, sementara populasi terbesar penduduk Indonesia beragama Islam. Artikel ini mengajukan pertanyaan strategi apa yang seharusnya diterapkan oleh partai politik untuk tetap survive lebih lama. Sebagai hasilnya atau jawabnya adalah penyatuan visi dan misi politik Islam perlu segera dilakukan. Politik Islam harus memiliki­satu­figure­yang­mampu­menyatukan­umat­Islam­yang­terfragmentasike dalam banyak partai dengan mengkampanyekan gerakan politik populis untuk mempertahankan politik identitas (Islam) dan mampu melakukan rekonsiliasi partai-partai Islam untuk meraup lebih dari 60% suara di dalam pemilihan.Kata-kata kunci: Partai politik, politik Islam, populis, politik identitas

Islamic State of Irak and Syria (ISIS) kini menjadi teror menakutkan karena telah menanamkan pengaruhnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gerakan ISIS tidak akan pernah berhenti sebelum cita-cita besarnya tercapai untuk membentuk khilafah Islamiyyah. Gerakan ISIS bukan sekadar bertumpu pada dua titik: Irak dan Suriah. Secara historis, islamic state atau pun khilafah Islamiyyah yang menjadi cita-cita besar ISIS ternyata tidak memiliki legitimasi dalam ajaran Islam maupun dalam sejarah peradaban Islam. Dari segi sistem politik, ISIS sebenarnya mengajak kita melakukan langkah mundur. Islamic State of Irak and Syria (ISIS) become horror terror influenced among countries, include Indonesia. The ISIS movement will not stop until it's goal fulfill namely, khilafah Islamiyyah. The ISIS movement is not only focused on Irak and Syria but also among Islamic countries. Historicallly, ISIS or khilafah Islamiyyah don't have legitimation in Islam and the history of Islamic civilization. And politically, ISIS don't have strong foundation.

Islamic State of Irak and Syria (ISIS) kini menjadi teror menakutkan karena telah menanamkan pengaruhnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gerakan ISIS tidak akan pernah berhenti sebelum cita-cita besarnya tercapai untuk membentuk khilafah Islamiyyah. Gerakan ISIS bukan sekadar bertumpu pada dua titik: Irak dan Suriah. Secara historis, islamic state atau pun khilafah Islamiyyah yang menjadi cita-cita besar ISIS ternyata tidak memiliki legitimasi dalam ajaran Islam maupun dalam sejarah peradaban Islam. Dari segi sistem politik, ISIS sebenarnya mengajak kita melakukan langkah mundur. Islamic State of Irak and Syria (ISIS) become horror terror influenced among countries, include Indonesia. The ISIS movement will not stop until it's goal fulfill namely, khilafah Islamiyyah. The ISIS movement is not only focused on Irak and Syria but also among Islamic countries. Historicallly, ISIS or khilafah Islamiyyah don't have legitimation in Islam and the history of Islamic civilization. And politically, ISIS don't have strong foundation.

Perempuan telah lama berada dalam posisi yang selalu dirugikan. Bukan hanya akibat tindak kejahatan yang kerap terjadi pada perempuan, tetapi juga karena diskriminasi sosial yang lama mengakar kuat. Bahkan, perempuan seringkali tidak dianggap sebagai manusia, tetapi dianggap sebagai barang dan jasa yang bisa diperjualbelikan. Seiring dengan itu, harus diakui bahwa kultur yang tercipta di tengah masyarakat memang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Artinya, perempuan dianggap sebelah mata, baik dalam tatanan sosial, politik, pendidikan, maupun di tataran pemerintahan. Ironis sekali hal ini bisa terjadi di sebuah negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Padahal, doktrin demokrasi adalah persamaan hak, keadilan, kesejahteraan, tanpa pandang bulu. Undang-Undang yang menaungi kepentingan serta memberi perlindungan kepada perempuan sebenarnya telah lama lahir. Tetapi, kultur di masyarakat tetap saja berlaku secara tidak adil dan selalu menempatkan perempuan berada dalam kasta yang paling bawah. Di sinilah diperlukan sebuah langkah serius dalam bentuk kulturalisasi nilai-nilai demokrasi dalam rangka menciptakan kultur ramah perempuan. Hal ini penting dilakukan karena sikap ramah perempuan tidak bisa hanya dipasrahkan kepada ketentuan undang-undang dan pemerintah, tetapi juga harus diperjuangan melalui proses budaya.