Suchergebnisse

Abstract The findings of this study may contribute to the government's efforts to tackle the terrorist movement in Indonesia. Education, until today, is believed to be one of the methods to conduct knowledge transformation. However, in the implementation of education, accessibility sometimes becomes one of the obstacles. Hence, this paper described several matters concerning the extension of access to education. This matter required a political policy concerning the availability of educational facilities. Set in West Papua Province, this study described higher education strengthening individual capacity. When an individual is capable and being empowered, it means that not only his/her family who enjoy that ability, but also the society and the nation will enjoy the advance and competitiveness of human resource excellence. This qualitative study also showed through data collection in descriptive way from observation during how limitations can be sources of strength. So the limitations need not be regarded as obstacles, but should even be opportunities to do innovations. The study also concluded how an unorganized higher education can have an impact on the economy that will hamper the journey to seize the opportunity to know. Finally, with the reconstruction of various resources, universities can remain the best means of providing energy to serve civilization. Keywords: Higher Education, Access, and Resources Abstrak Temuan penelitian ini berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi gerakan teroris di Indonesia. Pendidikan hingga hari ini diyakini sebagai sebuah metode untuk melakukan transformasi pengetahuan. Namun demikian, pada tataran implementasi, aksestabilitas pendidikan merupakan sebuah permasalahan tersendiri. Untuk itu, tulisan ini memberikan beberapa hal terkait dengan perluasan aksestabilitas pendidikan. Upaya perluasan harus ditopang oleh kebijakan politis terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Studi yang dilakukan di Provinsi Papua Barat mendeskripsikan perguruan tinggi yang tengah memperkuat kapasitas individu civitas akademikanya. Manakala individu terberdayakan, tidak hanya keluarganya, tetapi masyarakat dan negaranya akan merasakan dampak positifnya. Penelitian kualitatif ini menggunakan data deskriptif dan observasi, penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan aksestabilitas pendidikan adalah sumber kekuatan. Keterbatasan tersebut tidak pantas dipandang penghalang, melainkan sebagai tantangan untuk melakukan inovasi. Studi ini juga menyimpulkan bahwa sebuah perguruan tinggi yang kurang terorganisir memberikan dampak ekonomi yang menghalangi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan. Akhirnya, melalui rekonstruksi terhadap ragam sumber daya yang tersedia, perguruan tinggi diyakini tetap merupakan wahana penyedia energi positif bagi perkembangan peradaban. Kata kunci: perguruan tinggi, akses, dan sumber daya ; Abstract The findings of this study may contribute to the government's efforts to tackle the terrorist movement in Indonesia. Education, until today, is believed to be one of the methods to conduct knowledge transformation. However, in the implementation of education, accessibility sometimes becomes one of the obstacles. Hence, this paper described several matters concerning the extension of access to education. This matter required a political policy concerning the availability of educational facilities. Set in West Papua Province, this study described higher education strengthening individual capacity. When an individual is capable and being empowered, it means that not only his/her family who enjoy that ability, but also the society and the nation will enjoy the advance and competitiveness of human resource excellence. This qualitative study also showed through data collection in descriptive way from observation during how limitations can be sources of strength. So the limitations need not be regarded as obstacles, but should even be opportunities to do innovations. The study also concluded how an unorganized higher education can have an impact on the economy that will hamper the journey to seize the opportunity to know. Finally, with the reconstruction of various resources, universities can remain the best means of providing energy to serve civilization. Keywords: Higher Education, Access, and Resources Abstrak Temuan penelitian ini berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi gerakan teroris di Indonesia. Pendidikan hingga hari ini diyakini sebagai sebuah metode untuk melakukan transformasi pengetahuan. Namun demikian, pada tataran implementasi, aksestabilitas pendidikan merupakan sebuah permasalahan tersendiri. Untuk itu, tulisan ini memberikan beberapa hal terkait dengan perluasan aksestabilitas pendidikan. Upaya perluasan harus ditopang oleh kebijakan politis terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Studi yang dilakukan di Provinsi Papua Barat mendeskripsikan perguruan tinggi yang tengah memperkuat kapasitas individu civitas akademikanya. Manakala individu terberdayakan, tidak hanya keluarganya, tetapi masyarakat dan negaranya akan merasakan dampak positifnya. Penelitian kualitatif ini menggunakan data deskriptif dan observasi, penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan aksestabilitas pendidikan adalah sumber kekuatan. Keterbatasan tersebut tidak pantas dipandang penghalang, melainkan sebagai tantangan untuk melakukan inovasi. Studi ini juga menyimpulkan bahwa sebuah perguruan tinggi yang kurang terorganisir memberikan dampak ekonomi yang menghalangi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan. Akhirnya, melalui rekonstruksi terhadap ragam sumber daya yang tersedia, perguruan tinggi diyakini tetap merupakan wahana penyedia energi positif bagi perkembangan peradaban. Kata kunci: perguruan tinggi, akses, dan sumber daya

Abstract: This research is to explore the relationship between the mosque and communities in Raja Ampat. Based on the research objectives mentioned, the problems raised in this research is how the community cares in protecting the environment originating from religious expression. Furthermore, this study will describe the condition of the village in running its tradition. The results showed that the villagers have made the Islamic tradition as their references and regulations in keeping the surrounding environment including the sea and the forest. The regulations enforced to community were to guide the community or residents to improve and maintain the production of the environment. Some ideas which were applied in this community were to serve as guidelines for everyone for all the time. Regulations based on the political policies also became a part of the support for this practice with the enactment of local regulations. The regulation was adopted on the basis of the practices and customs of the people that have taken place since long time ago. This research showed that Islam was used as a spirit to support the sustainability of people's habits. The power of religion became the basis in setting the needs and at the same time it could accelerate new ideas to be accepted in the community. This study was to construct the idea that there were some local conditions especially to form an understanding of society in the process of protecting the environment. Finally, this research concludes that religion becomes a rule that arises natural synergy at the needs of the community. In addition, this research becomes the basis for further research on religious expressions and environmental safeguards.الملخص :هذا البحث يبين أهمية المسجد فى المجتمع راجا أمفا (Raja Ampat) . أما مشكلات البحث فهي: كيف اهتمام الجماعة فى تنمية البيئة. فيكون هذا البحث شرحًا لنا عن تطبيق عناصر العادات فى القرية . ومن خطة الدراسة أن أهالى القرية يستخدمون النظام الديني فى تطور العالم. وهناك أيضا الجوامع الإجتماعية التى تجرى فى تصميم ووسائل الأعلام التى تحتوي الإرشادات فى الفكرة الرئيسية. التصنيف والسياسة الطابعية فى فكرة من مجموع منصوص الحكم. وهذه الأحكام من تحريف العوامل الثقافية. يثبت هذا المقال على أن دين الإسلام من القائمة الخاصة لتطوير السياق الإجتماعي. والحركات الدينية تأتى مع القادمين الجدد والفكر مرافق للحركة من إجراء تحليل البيانات على النتائج . فيمكن أن يتم النظام ليس لديها تحقيقًا فى دور خاصة ولكن يدور فى الجماعات الإسلامية العامة. وبناء هذه الحطة أن تقوم فى تدريبات وتعليمات مرحلة استخدام خاصة لتحديد العوامل فى قرية معينة. وأخيرًا، يناقش هذا البحث العلاقة بين الهِمة الدينية فى اكتشاف المنظمة الإجتماعية كما أن يمكن أن تكون أساسًا للنظر فى استقبال الدراسة الأخرى لجميع المنظمات الإسلامية بين الدين والمجتمع.Abstrak: Artikel ini mengekplorasi hubungan antara masjid dengan masyarakat di Raja Ampat. Masalah penelitiannya adalah bagaimana kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersumber dari ekspresi keberagamaan. Selanjutnya, penelitian ini akan menjelaskan kondisi kampung dalam menjalankan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kampung menjadikan tradisi Islam dalam menjaga lingkungan sekitar, termasuk laut dan hutan. Aturan-aturan yang diberlakukan masyarakat untuk memandu para penduduk dalam memanen produksi lingkungan. Beberapa ide yang diterapkan dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang sepanjang waktu. Regulasi politik juga menjadi bagian dari dukungan terhadap praktik ini dengan diberlakukannya peraturan daerah. Peraturan tersebut diadopsi dari praktik dan kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung sejak dulu. Artikel ini menunjukkan bahwa Islam merupakan spirit untuk mendukung keberlangsungan kebiasaan masyarakat. Kekuatan agama menjadi dasar dalam mengatur keperluan dan pada saat yang sama mengakselerasi ide-ide baru yang diterima. Kajian ini mengkonstruksi bahwa ada beberapa kondisi setempat secara khusus membentuk pemahaman masyarakat dalam proses menjaga lingkungan. Akhirnya, artikel ini menyimpulkan bahwa agama menjadi aturan yang disinergikan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya tentang ekspresi keagamaan dan penjagaan lingkungan. Keywords: sasi, masjid, adat, minoritas Muslim

Arabic language education is the compulsory subject of madrasah. Therefore, it shows there are many innovations to create joyful learning in fulfill students' language competency. This article addresses the dynamic of Arabic teaching and learning in madrasah of Muslim minority environment. With its unique condition, it stimulates efforts to accelerate learning process in bridging the needs of community and class understanding. This article shows that there are three types Arabic language learning. Firstly, the classes were implemented curriculum model which formulated from government policy. Indeed, there are many determinations to enrich learning material to lengthen students' competency. Secondly, the learning applied learning material that constructed through teacher experiences during pre-class observation. Furthermore, they accelerate the current condition through reading and grammar extension outside classroom. Finally, the combination between formal curriculum and textbook enlarge learning opportunity. These three types of experiences constructed due to institutional condition and objectives formulation. The Arabic teaching and learning is a pillar to support other subjects. Moreover, through the acceleration of subjects, Arabic is a foundation to maintain the acquisition of learning material. This article concludes that minority Muslim environment extend opportunities to learn Arabic. On the other hand, teachers and books constraint is not the main difficult. They solve those challenges through collaboration and innovation inter-institution.

Terdapat bebeberapa teori tentang masuknya agama Islam di China. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh kurangnya data yang valid yang ditemukan dilapangan tentang kapan dan dimana pertama kali Islam menyebar di negeri itu.Menurut Jean A. Berli dalam bukunya Islam in China menjelaskan,masuknya Islam di China berlangsung pada abad ke-8.Sedangkan apabila berdasarkan pada catatan Chen Yuen dan catatan resmi dari Dinasti Tang menunjukkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan sudahmengirim utusan ke China sejak abad ke-7, tepatnya tahun 30 H/651 M. Kedatangan Islam lebih dari 10 abad yang lalu tentu sedikit banyak memberikan dinamika tersendiri bagi perkembangan China. Meski sebagai minoritas, umat Islam di China selalu melibatkan diri dalam proses dealektika sejarah berdirinya negeri tersebut. Bahkan tokoh revolusionis yang membawa China dari pemerintahan tiran (Dinasti Manchu) menuju negara Republik Demokratis adalah seorang tokoh Islam yang bernama Sun Yat Sen. Hadirnya Sun Yat Sen dan tokoh-tokoh muslim penting lainya tidak lepas dari kegigihan umat Islam dalam membangun peradaban mereka melalui kultur, sosial, budaya dan pendidikan yang mereka perjuangkan selama berabad-abad. Di sadari atau tidak, kegigihan umat Islam inilah yang secara tidak langsung juga ikutserta dalam menentukkan arah gerak masa depan China yang sekarang ini.

The process of human migration between Indonesia and Malaysia has been running for hundreds of years. Only in modern times have the problem becomes more complex. Migration not only provides benefits for both countries, as remittance and development, but it also has a negative impact and creates problems such as the abuse of migrant workers or increase of irregular migrants. This paper attempts to identify the driving forces of migration and explore different types of migration from Indonesia to Malaysia. It is found that there are five pull-push factors of migration, namely; economic, demographical, social, environmental and political factors. The economic and demographical factors become the main causes of migration in the form of workers. The social factor of migration encourages Indonesians to study in Malaysian universities. The political and environmental factors, which are obvious among the Acehnese, include migrating to Malaysia in the form of refugees and asylum seekers. By exploring all factors of migration, this paper attempts to mapping out the human migration process for Indonesia to Malaysia. Keywords: Human migration, Indonesian worker, immigrant worker, immigrant factor, MalaysiaCite as: Bustami, R., Suyatno., & Wekke, I.S. (2016). Migrants in nusantara: Indonesian and Malaysian perspectives. Journal of Nusantara Studies, 1(2), 63-74. http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol1iss2pp63-74

National aspiration in different ways effects to the community response through their condition. This situation reflects the dynamics of interest in diverse direction. Therefore, this article will identify the development of Muslim minority in Pattani, Thailand. A qualitative approach was applied to conducting research. In-depth interview and non-participant observation was an instrument to collect data. Data triangulation was conducted through twice focus group discussions in a different university. This article discusses the portrait of Islamic education in Pattani of Thailand. They face dynamic and struggle to maintain a combination of national interest and local need. National aspiration is the main source to formulate the institutional design. On the other hand, they embedded local aspiration through ethnic and religious values to combine in national education. In keeping with the identities and personal communication, they tried to root the religious value and belief to educational form. Finally, this article amplifies the local condition in Pattani Muslim society. The development of Islamic education runs to the situation in extending ethnic, religious expression, and politic.

The Buginese and Madurese are well known as fierce sailors and are open-hearted ethnics in Indonesia. It seems that they have their typical characters and identities compared to the other ethnics in Indonesia. Their characters and identities become part of their life, including in economic, social customs or even when they immigrated to a new place. This phenomenology study tried to explain the behavior of Buginese and the people of Madurese who immigrated to Papua. The study also would seek to explore beyond migration of the Bugis and Madurese in Papua. This article was conducted in Papua to assess the patterns of migration and community interaction of Bugis and Madurese with other communities. The study findings revealed that Buginese and Madurese seem similar among others in terms of economic activity, mastery in the field of politics, and social role in the community. Besides, with their capacity, it has a role in religious activities which they always carry out in their environment. By not making it as a mission of deployment religious activities, but rather only to defend their religious understanding in a way that it would be limited just to the internal environment. It seems both the Buginese and Madurese firmly have a connection to the Islamic identity factors that are part of their religious expression.

The article discusses the history of madrasa in the Southern Province of Thailand. The Muslim Malay community in Southern Thailand is an inseparable part of the Republic of Thailand. Historically, the Muslim Malay community are indigenous people who have embraced Islam since the 13th century, and even reachedits peak of glory during the reign of Pattani Sultanate. The discussion specializes in the history of madrasa in the region. The study uses historical approach. The article illustrates that the beginning of the emergence of madrasa was motivated by the disagreement among Muslim Malay community against Thai governmental policies. Haji Sulong was the founder of the first madrasa in Southern Thailand in 1933 named "Madrasah Al-Ma'arif Al-Watattaniah Fattani" as a manifestation of his intention to improve the socio-economic welfare of Muslim Malay community through education. Finally, the article discusses the institutional dynamics of Muslim minority madrasa and the development in relation to the identity and capacity of community.

"Sistem pemerintahan yang sempurna ialah melaksanakan pemerintahan sendiri dari bawah", ungkapan itu lahir dari sang proklamator Mohammad Hatta yang tertuang di Harian Pikiran Rakyat pada 27 April 1957. Agaknya, tulisan itu menyiratkan sesuatu yang kini sangat populer: demokrasi dan otonomi. Ternyata otonomi hingga tingkat kabupaten/kota seperti yang ada sekarang, merupakan salah satu yang dalam pandangan Hatta penting untuk diterapkan di Indonesia. Otonomi hingga ke kabupaten/kota bagi Hatta merupakan langkah bagi daerah untuk melaksanakan apa yang dikatakannya sebagai "mengurus rumah tangga sendiri dalam arti yang sebenar-benarnya." Sepertinya, bagi Hatta, otonomi memberikan peluang paling besar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara mandiri.

This article tells the involvement of humanitarian organizations in the post-war reconstruction process of disaster in the city of Palu, Sigi and Donggala Regencies. The presence of humanitarian organizations is urgently needed to help the process of acceleration of reconstruction. In carrying out its humanitarian mission, it is expected that these institutions are coordinated by the authority of the government/state. Management of Integrated Community Shelter expected able to help the process of reconstruction post disaster apparently also still constrained in the pattern of coordination. Coordination pattern which is less likely to occur in delivering open and funneling aid to victims. this paper found that the existence of the weakness of the State in controlling and embody the humanitarian agency's involvement in the process of reconstructions. Collaborative approach to governance in the management of Integrated Community Shelter appears as an alternative solution in the answer to these problems.

This article tells the involvement of humanitarian organizations in the post-war reconstruction process of disaster in the city of Palu, Sigi and Donggala Regencies. The presence of humanitarian organizations is urgently needed to help the process of acceleration of reconstruction. In carrying out its humanitarian mission, it is expected that these institutions are coordinated by the authority of the government/state. Management of Integrated Community Shelter expected able to help the process of reconstruction post disaster apparently also still constrained in the pattern of coordination. Coordination pattern which is less likely to occur in delivering open and funneling aid to victims. this paper found that the existence of the weakness of the State in controlling and embody the humanitarian agency's involvement in the process of reconstructions. Collaborative approach to governance in the management of Integrated Community Shelter appears as an alternative solution in the answer to these problems.

The Kei Islands of Southeast Moluccas, like other parts of Indonesia, have a customary order and cultural diversity. The values of local wisdom existing in the Kei community, which is contained in the customary law of Larwul Ngabal, is a very important cultural social capital in the social integration of its society. The type of study was an empirical research with sociological-anthropological juridical approach. The results show that the existence of customary law of Larwul Ngabal supports the implementation of regional autonomy with full authority and reinforcement in local regulations based on local wisdom in Kei Island. The dominant factors that caused the values of customary law of Larwul Ngabal have not provided legal strength in the implementation of local government is because it is determined by the recruitment factor of the leader who lacks capacity and competence. Added to the polarization of political parties and the values of local wisdom on financial strength in determining leadership. Therefore, to realize good local governance in Kei Islands, the values of customary law of Larwul Ngabal in various Local Regulations and local government policies must be accommodated, keeping in mind the custom, governmental and religious factors that are the foundation of Kei community life.

This research explores issues related to mainstreaming the 2015 Regional Budget (APBD) of Riau Province amounted IDR 10.7 trillion. Based on the data obtained from the Riau Finance and Asset Management Board (BPKAD), Riau could only spend APBD 37.58% of APBD until October 2015. Meanwhile, the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia calculated Riau spent only 59.6% throughout 2015 and it wast the lowest regional spending in Indonesia. This poor expenditure rate demonstrates a problem in the implementation of Riau's APBD which was inneficient and not yet relevant. An assessment by government expenditure theory reveals that these problems indicate a gap in APBD allocation that affect on the non-performance regional development as targeted in mid-term regional development plan (RPJMD). This APBD seems to perform only a budget plan, not an implemented budget policy yet.