Suchergebnisse

Decentralization gave new hopes to the local government for restructuring. Moreover, the reformation era gave more power to the locals to implement good governance by their own. Good governance itself can be achieved by conducting administrative reform in public services. This article describes the administrative reform of the public service in Bali Province, focusing particularly in the health sector. The administrative reformation of public service in Bali Province requires the role of local governments along with public and non-governmental organization participation. As part of the administrative reformation of health service in Bali Province, Governor released public policy about health assurance namely "JaminanKesehatan Bali Mandara (JKBM)", that ensures citizens health. This article describes the implementation of JKBM program as an effort of Bali Province government towards Good Governance.Key Words: Administrative Reformation, Health services, and Good Governance.

The forces of globalization have been able to shift patterns and lifestyle of people of the world, no exception in the tourism industry. The process of globalization has changed the form and structure of the tourism industry. The phenomenon requires countries in the world to evolve in a new system of government which is adaptive, innovative and sensitive to changes. Bureaucratic reform in Indonesian has been proceeding for many years. However, persisting problems concerning bureaucracy have yet to be resolved. This snag may arise due to the lack of the creativity and innovation culture within government bureaucracy. Therefore, bureaucratic reform should be directed more to innovation culture and programs including tourism sector in order to enhance the bureaucracy's innovation capability.

The purpose of this study was to analyze the effect of financial reports through symmetric information on increasing investment in Badung Regency, Bali Province. This study was designed using quantitative research methods on data sourced from reports on budget realization and income, reports on changes in excess budget balances, balance sheets, operational reports, reports on changes in equity, cash flow reports, and notes to financial statements from 2016 to 2020. The results of the study found that the liquidity ratio is 6.09, the solvency ratio is 0.017, the activity ratio is 27.83, the profitability ratio consists of ROI-6.77 and ROE-0.22, and the ratio of direct spending to indirect spending is 0.88. Specifically, for the investment in capital-output ratio-ICOR, it was found that the average economic growth per year was 5.29 percent. Based on the results of this study, it can be suggested to the Badung Regency Government that (a) the collection of tax and levy receivables be more optimized, (b) there needs to be a policy regarding the budget deficit, (c) increase direct spending at least equal to or more than the apparatus expenditure, and (d) further improve operating cost efficiency. In addition, spending on grants and social assistance should be more directed at spending on goods and services that are truly vital and strategic.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat parrtisipasi pemilih, dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan Pemilu serentak serta hambatan yang dihadapi oleh Penyelenggara pada Pemilu 2019 di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilaksanakan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan data dan hasil analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa setelah pemilihan dilaksakan secara serentak kenaikan tingkat partisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta didapatkan bahwa pemilihan legislalif selalu diminati oleh para pemilih hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan yang lainnya Pilpres maupun pemilihan kepala daerah, Dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pemilu serentak adalah adanya korban yang meninggal akibat kelelahan dalam proses pemungutan hingga penghitungan suara yang memerlukan waktu yang sangat panjang, dilain pihak sesuai dengan regulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus dilakukan pada hari yang sama. Tingkat Partisipasi Pemilih tahun 2019 merupakan tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi selama penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Badung serta pemilihan Bupati Badung tahun 2015 merupakan tingkat partsipasi pemilih yang paling rendah yang hanya 68,34% dan Kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi rata-rata tertimggi adala kecamatan Abian Semal yakni sebesar 86,56% bahkan dalam Pemilihan umum serentak tingkat patrisipasinya mencapai 92,86%. Sedangkan kecamatan yang memiliki rata-rata tingkap patisipasi terrendah adalah Kecamatan Kuta dengan rata-rata 62,44% bahkan dalam pemilihan Bupati Badung tahun 2015 tingkat Partisipasi Pemilihnya hanya sebesar 43,67%. Dampak terbesar dari penyelenggaraan Pemilu serentak adalah banyaknya penyelenggara Pemilu yang mengalami kelelahan bahkan berujung pada kematian karena beban kerja yang cukup padat dengan durasi waktu yang sangat singkat. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah 20 jam nonstop dengan tinkat tekanan para aktor politik yang sanagt tinggi yang menimbulkan stres. Namun demikian dari segi anggaran pemilu serentak dapat menghemat pemggunaan anggara karena beberapa tahapan dilakukan secara bersamaan

In accordance with the Minister of Education and Culture Regulation No. 28 of 2016, the quality assurance system for primary and secondary education aims to ensure the fulfillment of standards in the education unit systematically, holistically, and sustainably, so that the culture grows in the education unit independently. The problems of this study are: 1. How is the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation No. 28 of 2016 concerning the quality assurance system for primary and secondary education in SMP Negeri 3 Mengwi, 2. What factors are hampering the implementation of Minister of Education and Culture Regulation number 28 of 2016 concerning the quality assurance system for primary and secondary education in SMP Negeri 3 Mengwi. This research is a qualitative research. In this study the authors found several research results, namely: 1. At SMP Negeri 3 Mengwi, the education quality mapping process has been carried out, namely by using an internal quality mapping system conducted by the School through the dapodik system, which contains all School data and annually completes the quality mapping questionnaire by utilizing the quality mapping application and the results of the quality mapping process. this is a school having a School quality mapping report card. From the report card, it can be seen how the school quality conditions are in accordance with 8 Education Quality Standards. Every 5 years the quality mapping process is also carried out by the National Accreditation Board of the Provincial Government. 2. The obstacles in implementing Permendikbud No. 28 2016 are the obstacles that occur from environmental conditions both within the School's internal environment and from the School's external environment.

Penelitian ini mengkaji implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 permasalahan yakni bagaimana implementasi, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi dan solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Terdapat enam faktor penentu keberhasilan kebijakan yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar anggota pelaksana, karakteristik organisasi, lingkungan ekonomi, politik dan sosialserta sikap pelaksana. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkans eluruh penerimaan dan pengeluaran daerah berbasis non tunai guna terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung masih belum optimal disebabkan oleh adanya kendala internal dan eksternal. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi melalui pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana seperti computer, peningkatan kompetensi melalui program capacity building dan upaya lainnya.

In handling various housing problems for low-income people, the government issued a policy of subsidized housing, namely Law no. 1 Year 2011 on Housing Residential Area. The implementation of this policy is more focused on housing development for Low-Income Community (LiC) through issuing Law. 64 year 2016 on Community Housing Development which aims at providing affordable housing in terms of a healthy, safe, harmonious, organized, planned, integrated and sustainable environment. In reviewing this policy, this study focused on the implementation of policy issues, both in terms of process and stakeholders involved, local government oversight of policy implementation, as well as factors supporting and inhibiting policy implementation. This study applied a qualitative approach by using the method of analysis from Creswell (2016). The findings of this study showed that 1) the implementation of subsidized housing policy for LiC is preceded by ensuring the requirements that must be met by the entrepreneur or target group. Implementation is successfully determined by the synergy between local government, employers, banks and target groups; 2) supervision related to policy implementation in general is more emphasized on preventive effort through initial process of allowance and administration requirement that should be fulfilled by target group; 3) supporting factors found, namely: (1) a number of residents who have improper housing; (2) great support of local government and local authorities; (3) a large area of land to build the subsidized houses; and (4) good cooperation among stakeholders. Furthermore, the inhibiting factors that need to be improved are: 1) the existence of changes in implementing regulations which cause greater difficulties among the stakeholders involved; 2) no supporting regulations on subsidized housing policy towards LiC in the regions; c) limited land in urban areas which is in accordance with the Spatial Plan; d) retarded process at the bank and limited human resources and 5) the unoptimum process of socialization. From the findings of this study, it is recommended the followings: 1) the implementation of the rules should be made consistent; 2) RTRW should be revised in order to meet the construction of subsidized housing; 3) it is expected for designated banks to provide adequate human resources and to apply easier procedures; 4) while entrepreneurs are expected to provide capital and investment requirements which are in accordance with established regulations, and finally 5) the providers are required to socialize more on subsidized housing to the public.

The marine ecosystem on the coast of Nusa Lembongan is one of the tourist attractions such as coral reefs, mangrove forests and others. The high number of tourist visiting the island also impacts tourism facilities. Increased tourism also has the opportunity to damage the marine ecosystem. Therefore needs a collaboration among stakeholders in maintaining the sustainability of the marine ecosystem . The purpose of this research is to find out and analyze also to find a collaborative model of stakeholders such as government, private sector, community and traditional institutions in preserving the marine ecosystem in Nusa Lembongan. The research is using a qualitative descriptive approach with determining informants technic is purposive sampling. Local government collaboration model in conserving marine ecosystems by strengthening the role of stakeholders at the local level such as: 1) signing memorandum of understanding for creating regional regulations as a policy of the Klungkung Regency; 2) writing in to a local wisdom (awig-awig) as a local policy of the local wisdom institutions (adat); 3) writing into the policy of the tour operator; 4) implement the Tri Hita Karana concept and creating a memorandum of understanding for all parties.

The purpose of this article is to investigate the implementation of HIV/AIDS prevention policies at the Bali Provincial AIDS Commission. Despite the fact that the Bali Province has published an HIV/AIDS prevention strategy, there are still cases. The research method employed is a qualitative descriptive method. The data is then collected through interviews and documentation. According to the research findings, the Bali Provincial AIDS Commission's implementation of the HIV/AIDS Control Policy has not been carried out optimally. The constraints that become problems are the standard and policy objectives, resources, characteristics of implementing organizations, dispositions (attitudes) of implementers, and communication between implementing organizations and the social, political, and economic environment. From the common factors and policy objectives, there is no Regional Action Plan Strategy, and KPA Strategic Plan, human and financial resources are still lacking, so they need to be maximized; from the characteristics of the implementing organization, not all stakeholders carry out and carry out their roles in HIV/AIDS prevention efforts, public attitudes are still less sensitive against HIV/AIDS prevention efforts, communication between stakeholders and the community has not been in the same direction and line with the environmental conditions of the community, which are not yet conducive, there is still a stigma against people living with HIV/AIDS (PLWHA).

Pejeng Village Government Services in Handling Covid-19 in the Village through the Village APB by distributing Direct Cash Assistance (BLT) to the community. The quality of BLT distribution services in Pejeng Village will have an impact on community satisfaction. There were problems related to the BLT distribution that was not right on target. This condition is the background of this study to determine whether responsiveness, reliability, assurance, concern, and tangibles partially and simultaneously affect the satisfaction of the people of Pejeng Village, Gianyar Regency. The method used in this research uses a quantitative descriptive approach. The purpose of this study was to determine and analyze the effect of responsiveness, reliability, assurance, empathy, and tangibles on community satisfaction Pejeng Village. The results showed that responsiveness, reliability, assurance, empathy, and tangibles partially and simultaneously had a positive and significant effect on community satisfaction in Pejeng Village, Gianyar Regency.