Suchergebnisse

Tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah mengetahui Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi antar lembaga kementerian negara dalam susunan kabinet presidensial Indonesia dan mengetahui Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Mekanisme Koordinasi dan singkronisasi Kementerian Negara Guna Mewujudkan Kabinet Yang Efektif. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan kasus (case Approach). Bahwa Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi antar kementerian dalam susunan kabinet presidensial Indonesia tidak diatur secara jelas atau bahkan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara kongkrit mengenai Koordinasi maupun singkronisasi, baik yang dilakukan kementerian Koordinator terhadap kementerian yang berada di dalam bidang koordinasinya maupun kementerian yang lain diluar bidang Koordinasinya masing-masing, termasuk juga terkait dengan koordinasi antar kementerian koordinator. Bahwa urgensi pengaturan hukum terkait mekanisme koordinasi dan singkronisasi kementerian negara guna mewujudkan kabinet yang efektif adalah sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja kementerian sebagai eksekutor pembangunan nasional, adapun urgensinya adalah: pertama, mempertegas prinsip negara hukum; kedua, penguatan Lembaga Kementerian negara; ketiga, mengefektifkan fungsi Kementerian Koordinator; keempat, menghilangkan ego sektoral Menteri dalam memimpin Kementerian.Kata Kunci: Pengaturan Hukum; Koordinasi; Singkronisasi; Kementerian Negara ; The purpose of this research is to know the implementation of coordination and synchronization between state ministries in the composition of Indonesia's presidential cabinetand know the Urgency of Legal Arrangements Regarding the Coordination and Synchronization Mechanism of the State Ministries to Create an Effective Cabinet. The writing method used is the normative writing method using the Legislative Approach (Statue Approach), Concept approach (Conseptual Approach), and case Approach.That the implementation of coordination and synchronization between ministries in the composition of Indonesia's presidential cabinet is not clearly regulated or even there are no legal provisions that concretely regulate coordination or synchronization, both conducted by the Coordinating Ministry to the ministries that are in the field of coordination and other ministries outside their respective coordination fields, including coordination between coordinating ministries. The urgency of legal arrangements related to the coordination mechanism and synchronization of state ministries in order to create an effective cabinet is very important in optimizing the performance of ministries as executors of national development, while the urgency is: first,Reinforce the Principles of the Rule of Law; second,Strengthening of State Ministry Institutions; third,Making the Function of the Coordinating Ministry effective; fourth,Eliminating the Ministerial Sectoral Ego in Leading the Ministry.Keywords: Legal Regulations; Coordination; Synchronization; State Ministry

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui urgensinya pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa Pilkades di Wilayah Kabupaten Pohuwato, dan materi muatan tentang urgensi pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa Pilkades di Wilayah Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini meggunakan jenis Penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach); pendekatan historis (historical approach); pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). hasil Penelitian ini menujukkan bahwa; pertama, Urgensi pembentukan majelis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di kabupaten pohuwato yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Pada intinya dalam proses penyelesaian sengketa pilkades adalah lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak ke tiga yaitu pemerintah daerah. Kedua, Terkait dengan materi muatan penting mengenai peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa pilkades di wilayah Kabupaten Pohuwato yang untuk diperhatikan dalam proses pelaksanan Pilkades yaitu; (1) Pada Tahap Pra Pemungutan Suara, (2) Pada Tahap Pemungutan Suara, (3) Paska Pilkades yang harus disesuaikan dengan ketentuan pembentukan peraturan perudang-undangan yang ada di UU. ; The research objectives to be achieved are to determine the urgency of establishing regional regulations regarding Pilkades dispute settlement assemblies in the Pohuwato Regency area, and content material on the urgency of forming regional regulations regarding Pilkades dispute resolution assemblies in the Pohuwato Regency Region. This research uses a type of normative legal research, using a statute approach (statue approach); historical approach (historical approach); a comparative approach (comparative approach), and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that; First, the urgency to form a dispute settlement assembly resulting from the election of village heads in the pohuwato district that prioritizes deliberation according to the principle of original village autonomy must be implemented by the government. In essence, the Pilkades dispute resolution process is which institution has the authority to resolve the dispute without interference from a third party, namely the regional government. Second, related to the important content of regional regulations regarding the Pilkades dispute settlement council in the Pohuwato Regency area which must be considered in the Pilkades implementation process, namely; (1) At the Pre-Voting Stage, (2) At the Voting Stage, (3) Post Pilkades which must be adjusted to the provisions of the formation of statutory regulations in the Act.