Suchergebnisse

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh Determinan Tax Aggressiveness terhadap Value firm (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan program smartpls untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 15 perusahaan selama periode 3 tahun dengan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa financial policy memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax aggressiveness, good corporate governance tidak memiliki pengaruh terhadap tax aggressiveness, corporate social responsibility memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax aggressiveness, dan tax aggressiveness memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap value firm.Kata kunci : Financial Policy, GCG, CSR, Tax Aggressiveness, Value FirmDAFTAR PUSTAKA Abdillah, W. & Jogiyanto. (2014). Partial Least Square (PLS) Alternatid SEM dalam Penelitian Bisnis. Semarang: Penerbit Andi.Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. Journal of financial economics, 91(1), 41-61.Darmayanti, P. P. B., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Resposnsibility Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26 (3), 1992-2019.Darwin, A. (2010). Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan. Yogjakarta, 13-15 Desember. Deegan, C., Rankin, M. and Tobin, J. (2002), "An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosures of BHP from 1983-1997: A Test of Legitimacy Theory", Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol 15, No 3, pp. 312-43.Desai, M. A. dan D. Dharmapala. (2007). Corporate Tax Avoidance and Firm Value.Journal of Financial Economics.Dewi, L. C., & Nugrahanti, Y. W. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bei Tahun 2011-2013).Frank, et.al., (2009). Tax Reporting Aggresiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. Journal of Accounting Review, 84 (2), pp. 467- 496Ghozali, I. (2017). Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmarrPLS 3.0 Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Gray, et al. (1996). Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead.Gray, R., Kouhy, R., dan Lavers, S. (1994). "Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure". Accounting, Auditing and Accountability Journal, vol, 8, No. 2, pp. 47-76.Hadi, Noor. (2011). Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu.Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2nd Ed., Sage: Thousand Oaks.Herawaty, V. (2008). "Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan". Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 97-108.Jensen, M and W. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, Agency cost, and Ownership structure. Journal of Finance Economic. Vol. 3, 305-360.Jessica, dan A. A. Toly. (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. Tax & Accounting Review, 4 (10).Kasmir. (2013). Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers : JakartaKim, C. F., & Zhang, L. (2014). Corporate Political Connections And Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting Research, Forthcoming.Lanis, R and Grant R. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and Public Policy, 14 (3): 611-645.Lanis, Roman dan Grant Richardson. (2007) "Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: evidence from Australia". Journal of Accounting and Public Policy. 26(6). hal 689-704Levin, R.I., dan Rubin, D.S. (1998), Statistics for Management, 7th edition.Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.Napitu, A. T., & Kurniawan, C. H. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung, 2016.Nugraha, N. B. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2012-2013 (Skripsi Publikasi), Universitas Diponegoro, Indonesia.Nugraha, N.B. & Meiranti, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. Diponegoro Journal of Accounting, 4 (4), 1-14.Oktaviana, N. E. (2014). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility: Untuk Menguji Teori Legitimasi. Universitas Diponegoro.Onasis, K., dan Robin. (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar DI BEI. Bina Ekonomi, 1-21.Puspitasari, N. dan C. (2015). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012, XVIII(3), 408–421Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Indonesia: Salemba Empat.Ruan, W., Tian, G., dan Ma, S. (2011). "Managerial Ownership, Capital Structure and Firm Value: Evidence from China's Civilian-run Firms". Australasian Accounting, Business and Finance Journal Vol. 5 (3), 73-92.Scott, William R. (2000). Financial Accounting Theory. Second Edition Canada: Prentice Hall.Setiawan, A. (2006). Dampak Penentuan Struktur Modal terhadap permasalahan moral hazard pada perusahaan di Indonesia sebelum dan selama krisis global. Jurnal manajemen Indonesia, 4(1): 44-63.Simarmata, Permata. (2014). "Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2012)". Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.Slemrod, J. (2004). The Economics of Corporate Tax Selfishness. National Tax Journal. LVII(4), 877-899.https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004Suchman, Mark, C. (1995). "Managing Legitimacy: Strategies and Institutional Approach, Academy of Management Review", 20(3). 571-610.Sugiyono (2014). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alpha Beta.Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D) Edisi ketiga. Bandung: Alfabeta.Suhadak, et.al. (2018). Stock Return And Financial Performance As Moderation Variable in Influence of Good Corporate Governance Towards Corporate Value. Asian Journal of Accounting Research Vol. 4 No. 1 pp. 18-34Sulong, Z., dan Nor, F. M. (2008). "Dividends, Ownership Structure and Board Governance on Firm Value: Empirical Evidence from Malaysian Listed Firms". Malaysian Accounting Review Vol. 7 (2).Utami, W. T., dan H. Setyawan. (2015). "Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)". Artikel dipresentasikan pada Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM).Watts, R. L. & Zimmerman, J. L. (1986). Positive Accounting Theory. USA: Prentice-Hall.Winanto dan U. Widayat. (2013). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XVI.Yanti, M. G. (2019). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Indonesia.Yanti, M. G. (2019). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Indonesia.Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan (ed.3). Jakarta: Salemba Empat.Peraturan Perundang-UndanganMenurut undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang tanggung jawab sosial perusahaanUndang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan.Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang perpajakanWebsitehttps://www.edusaham.com/2019/02/download-indikator-pengungkapan-csr-menurut-gri-g4-pdf.htmlGlobal Reporting Initiative (GRI). 2013. Sustainability Reporting Guidelines (versi GRI–G4 Bahasa Indonesia). http://www.globalreporting.orghttps://news.ddtc.co.id/melihat-kembali-kinerja-realisasi-penerimaan-pajak-diindonesia-21974?page_y=1195https://news.ddtc.co.id/renstra-djp-20202024-ini-3-aspek-yang-pengaruhi-kinerja-tax-ratio-24027?page_y=1460https://www.idx.co.id/.https://www.sahamok.com/.

Für die deutsche Verwaltungsdigitalisierung wurde im Jahre 2017 mit Verabschiedung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ein Meilenstein gelegt. Die Umsetzung des OZG soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein – und das über alle föderalen Ebenen hinweg. Vor dem Hintergrund des deutschen Föderalismus stellen sich dabei zahlreiche Fragen der Organisation und Koordination, um möglichst effizient und einheitlich vorgehen zu können. Einige Autoren sehen den Föderalismus als ausschlaggebend für ein träges Vorgehen bei der Umsetzung von E-Government- bzw. konkret OZG-Leistungen. Dabei muss angemerkt werden, dass die Kommunen für knapp 60 Prozent der Leistungen die Vollzugskompetenz haben, während übergeordnete Ebenen größtenteils die Regelungskompetenz innehaben – insofern stellt die Kommunalebene in der Umsetzung einen zentralen Akteur dar. Eine BearingPoint-Umfrage stellt die Integration und Berücksichtigung der Kommunen im vertikalen Sinne allerdings stark in Frage; und hier setzt vorliegendes Forschungsvorhaben an. In qualitativer Manier soll die Art und Weise der Integration der Kommunen auf Landesebene erfasst werden und zugleich die Rolle des Föderalismus aus Sicht der zur Vollziehung verpflichteten Kommunalebene beleuchtet werden. Hierfür werden theoriegeleitet (aus Politikverflechtungstheorie und Agenturtheorie) Bedingungsfaktoren abgeleitet und empirisch überprüft. Neben potenziellen Problemen im Rahmen dieser beiden Dimensionen (Integration u. Föderalismus) können aber auch weitere Problemlagen vorherrschen: auch diese Frage wurde durch Experteninterviews versucht zu erfassen. Da der gesamte OZG-Umsetzungsprozess – und nicht nur einzelne, selektierte Verwaltungsleistungen – im Fokus der Arbeit standen, musste eine Fallauswahl vorgenommen werden: so wurde ausgehend vom Fall Bayern (BY) ein ökonomisches Kontrastbeispiel ausgewählt, das aber im Kontext von E-Government ähnliche Legislativbekundungen aufzuweisen wusste, nämlich Mecklenburg-Vorpommern (MV). In diesen beiden Ländern wurden sodann telefonisch (pro Fall je fünf Befragungen) qualitative Experteninterviews durchgeführt, wobei in BY leider kein Gespräch mit der Landesebene zustande gekommen ist – dies sollte als Verzerrung der bayerischen Ergebnisse betont werden. Die Interviews erstreckten sich auf den Zeitraum März bis April 2020. Durch eine computergestützte qualitative Inhaltsanalyse (nach Mayring) konnten dem bayerischen Fall insgesamt relativ gute Chancen auf eine effiziente wie auch einheitliche Umsetzung attestiert werden, während dies in Mecklenburg-Vorpommern vor allem aufgrund der Gegebenheit eines eher kompetitiv orientierten Akteursverhaltens in Frage gestellt werden muss.

Die Autoren geben einen fundierten Überblick über Ostafrika (Tansania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi), das im Zuge der Globalisierung immer mehr in den Fokus der Weltgemeinschaft rückt. Reich illustriert, mit aktuellen Karten, Grafiken und Tabellen versehen, bietet die Länderkunde eine Fülle aktueller Informationen zu einer dynamischen Region.

Der Band betrachtet Nonprofit Management unter einem professionstheoretischen Blickwinkel. Ökonomisierungsdruck und erhöhte Koordinationsanforderungen im sozialen Dienstleistungssektor führen zu einem Bedeutungszuwachs von Management im Nonprofit Sektor. Dieser interdisziplinäre Band diskutiert empirische Erträge und konzeptionelle Überlegungen zur Professionalisierung des Nonprofit Managements: Welche Formen des 'professionellen' Managements zeichnen sich im Nonprofit Sektor bereits ab? Welche Kompetenzen haben und brauchen Führungs- und Leitungskräfte im Nonprofit-Sektor, um die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen meistern zu können? Muss Professionalisierung von Nonprofit-Management als ständiger Anpassungsprozess an der Schnittstelle von Organisationsentwicklung, Innovation und wertorientierter Bedarfsanpassung rekonstruiert werden?.