Suchergebnisse

E-government services or systems aim to improve the quality of services, enabling time and effort savings in government administration. The use of e-government services is not limited to the millennials, but also the people who were laymen of a system. Besides, millennials who sometimes still use information from parents or others who have used the previous system can use the information to miss the benefits of the system that has been done online so that the effort to use the system is low. This research is about online marriage registration services on the Simkah web application owned by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia because there are still many prospective brides or people who have not used the online service. The model used is to combine the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) model and the modified IS DeLone and McLean (D&M) success model and consider moderating age, gender, and internet experience. In this study, it is necessary to know whether the constructor factors in the UTAUT2 model and the D&M model influence the intention to use online marriage registration services. The study was conducted in Sleman Regency. The construct finding that affects the intention to use online marriage registration services is hedonic motivation so the Ministry of Religion needs to increase hedonic motivation or mean it as an impulse in someone to use something.

Penggunaan teknologi informasi dilingkungan pemerintahan atau Elektronik Government (EGovernment) adalah urusan wajib pemerintah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih rensponsif, bersih, transparan, akuntabel dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien dengan melakukan perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja kepemerintahan. Dengan demikian, antar pemerintah, masyarakat, dan pihak bisnis dapat mengakses informasi dan bertransaksi secara cepat, tepat dan murah. Pemerintah Provinsi Papua selama ini memanfaatan Sistem Informasi EGovernment untuk kepentingan kepemerintahan namun secara umum belum optimal karena tidak melalui proses perencanaan yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo. Untuk itu, paper ini mengkaji dan memberikan usulan Rencana Strategis E-Government tahun 2015-2019, yang diawali dengan analisis PEST(Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi) tentang lingkungan eksternal secara umum di Provinsi Papua, Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats)untuk lingkungan pemerintah, dan analisis pemanfaatan Sistem Informasi E-Government menggunakan metode McFarlan Grid Strategik. Tahap terakhir adalah mengusulkan rencana induk EGovernment sebagai dasar pengembangan pemerintah kedepan.

The use of information technology in government processes can improve efficiency, effectiveness, transparency, and accountability in government administration. At the local government agencies there are several obstacles, namely the lack of optimal supervision from the informatics section in the implementation of IT Governance, because it is done if there are complaints from other parts of the IT services and the lack of planning and alignment of the Information Technology strategy with the agency strategy. Therefore, measurement of COBIT process maturity model is needed to determine the condition of the IT process maturity model in government agencies today. The implementation of good IT governance is expected to ensure that IT investment has contributed to the progress of the institution. This research results in recommendations for improvement and improvement of information technology governance in the offices of government agencies. In this study, the conclusion of maturity level in the domain PO2 = 2.4, PO3 = 2.5, PO10 = 2.5, ME1 = 2.5 and ME4 = 2.7, so that governance at local government agencies is at level 2.5 (Defined Process). Keywords: COBIT, IT Governance, Maturity Level

Government through Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning SPBE supports and realizes clean, effective and transparent government governance so that it has quality and trusted public services. To improve society using e-government based services, it is necessary what factors influence a person to use e-government services. This study uses the UTAUT2 research model and the Government Adoption Model (GAM) to determine the factors that influence a person using e-government in Gunungkidul. This study used the PLS SEM measurement method and found that the factors that influence e-government acceptance are effort expectation, facilitating conditions, and computer self-efficacy.

E-government as part of internet products has become a topic of discussion in internet and mass media discussions and is popular after being linked to the regional autonomy policy of districts / cities in Indonesia. However, there are still many government information systems that are developed and implemented that do not function optimally at both the regional and central government levels. Measuring the level of E-government maturity is needed to determine the extent to which the successful application of E-government is. The purpose of the E-government maturity assessment is to provide basic data, advanced data, and all that is necessary for the development of an E-government strategy. Gartner is one of the models used to measure the maturity level of e-government. Gartner's model suggests four critical phases of the evolution of e-government, namely: web presence, interaction, transactions, and transformation. The gartner model is used to measure the maturity level in Sukoharjo district. The research methodology used a questionnaire and the calculation used the average score for each dimension. To determine the relationship between dimensions and criteria, the PLS (Partial Least Square) method is used. Research has proven that the maturity level of E-government is 4.06 (predictable process). The dimensions of transformation and usability affect community participation using e-government in Sukoharjo district.

Information technology and information systems are a very fundamental requirement in supporting business functions in an organization or company, whether government or private. Amid the rapid development of information technology, universities are challenged to implement information technology and information systems that can facilitate and accelerate services, both to students, lecturers and the general public in terms of obtaining information. In developing information systems, there needs to be careful planning for the short, medium and long term so that the system that has been built can continue to be developed together with the construction of a new system. Enterprise Architecture Planning is a methodology that can be used to build a structured system architecture starting from planning to the implementation planning stage. In this journal, we will discuss the use of Enterprise Architecture Planning in creating information system architecture to support academic activities in the form of data architecture, applications and technology

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan kepada badan publik agar membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik yang baik dan efisien sehingga mudah diakses. Instruksi dalam Undang-undang tersebut harus dilaksanakan oleh badan publik pemerintah, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Badan publik pemerintah banyak memanfaatkan media internet, terutama website untuk menyediakan informasi publik kepada warga. Pemanfaatan TIK dalam institusi pemerintah tentu harus direncanakan, diimplemantasikan dan dievaluasi, oleh karena itu diperlukan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani proses tersebut. Permasalahannya adalah pemanfaatan TIK dalam mendukung keterbukaan informasi pada badan publik pemerintah masih belum optimal. Dari beberapa peneltian sebelumnya ditemukan bahwa pemanfaatan TIK masih menunjukkan kualitas yang rendah. Agar pemanfaatan TIK dalam implementasi keterbukaan informasi pada institusi pemerintah dapat berjalan dengan optimal, terintegrasi dan memiliki arah yang lebih jelas, perlu peran yang jelas dari seorang Chief Information Officer (CIO). Dalam sebuah institusi pemerintah, terdapat Government Chief Information Officer (GCIO) yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi internal TIK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan kajian literatur dan telaah pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendiskripsikan peran CIO dalam mendukung terlaksananya salah satu ciri Good Governance yaitu transparansi. Hasil penelitian adalah berupa deskripsi tugas dan tanggung jawab CIO dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kata kunci: Peran CIO, keterbukaan informasi, Good Governance.

Survey Peringkat e-Government Indonesia (PeGI), menunjukan presentase dimensi Kelembagaan yang mendukung pengembangan e-Government, realisasinya sangat rendah. Indikator penilaian dalam dimensi ini berkaitan erat dengan keberadaan, kedudukan serta kewenangan Government Chief Information Officer (GCIO) di dalam struktur Pemerintahan Indonesia. Fakta ini menunjukan Indonesia perlu membenahi kelembagaannya, menempatkan GCIO pada kedudukan yang tepat dan kuat sehingga perannya mampu mendukung pengembangan e-Government. Permasalahan yang timbul dengan belum adanya rancangan yang baku mengenai kedudukan GCIO didalam struktur Pemerintahan Indonesia, menyebabkan tiap institusi pemerintah menyusun rancangan kedudukan GCIO-nya masing-masing, berdasar kondisi eksisting dan kebutuhan yang dipandang perlu oleh tiap institusi itu sendiri, kondisi ini akan menghasilkan rancangan kedudukan CIO yang beragam, berbeda-beda untuk setiap instansi, sehingga peran strategis dan koordinasi lintas sektoral GCIO sulit terwujud. Langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah menyusun standarisasi kedudukan GCIO dalam Pemerintahan Indonesia sehinga membentuk suatu keragaman yang optimal mendukung peran strategis dan operasional GCIO Indonesia. Penelitian ini menggunakan motede Kualitatif dan FGD untuk memodelkan kelembagan dan kedudukan GCIO dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dimulai dari mengidentifikasi peran umum GCIO Indonesia, selanjutnya peran tersebut dituangkan kedalam model opsi kedudukan GCIO yang ideal untuk menjalankan peran tersebut.

The implementation of information technology is compulsory to fit organizational goals. This research aims to evaluate the quality of information technology services at the Population and Civil Registry Office at Kolaka District based on COBIT 5 Framework that focused on DSS (deliver, service and support) domain by measuring the Maturity Level using Process Assessment Model (PAM). The Population and Civil Registry Office is under the local government 's auspices which is essential in managing the population. The data collection method was done by distributing questionnaires and conducting interviews. This study used 8 (eight) respondents based on the RACI chart. This research was expected to reach level 3 (established process) to create IT governance that fits organizational goals and international standards. From the research result, it is known that the maturity level from the evaluation process conducted by COBIT 5 using the processes DSS-01, DSS-02, DSS-03, DSS-04, DSS-05, and DSS-06 were as follows: 2 processes were at level 1 (performed process), namely the DSS-05 and DSS-06 while the others (DSS-01, DSS-02, DSS-03, and DSS-04) were at level 2 (managed process).