Suchergebnisse

The article aims to describe the formalization of the Me Bu Gateng tradition as a Gampong Qanun to prevent stunting in the community in Bireuen Regency. This study uses a qualitative approach, and data collection is carried out through observation, interviews, and document studies. This study indicates that the formalization of the Bu Gateng tradition as a Gampong Qanun is an innovation program carried out by the Bireuen Regency Government in strengthening and supporting stunting prevention efforts. The formalization of this tradition was realized by the joint work between agencies in supporting stunting prevention efforts in Bireuen Regency. The "me bu gateng" program has become a patterned project on infant health and nutrition knowledge during pregnancy. The formalization of the tradition in the Gampong Regulation has succeeded in changing the tradition from twice during pregnancy to every month until the end of pregnancy. This condition has resulted in the fulfillment of nutrition for both mother and baby to protect the baby from stunting. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan formalisasi tradisi Me Bu Gateng sebagai Qanun Gampong untuk mencegah stunting pada masyarakat di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kajian ini menunjukkan bahwa formalisasi tradisi Bu Gateng sebagai Qanun Gampong merupakan program inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam memperkuat dan mendukung upaya pencegahan stunting. Formalisasi tradisi ini diwujudkan dengan kerja sama antar instansi dalam mendukung upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bireuen. Program "me bu gateng" telah menjadi proyek berpola tentang pengetahuan kesehatan, gizi dan nutriai bayi selama kehamilan. Formalisasi tradisi dalam bentuk Peraturan Gampong telah berhasil mengubah tradisi dari dua kali selama kehamilan menjadi setiap bulan hingga akhir kehamilan, dan kondisi ini telah menghasilkan pemenuhan gizi serta ...

Artikel ini mengkaji tentang eksistensi dan transformasi Lembaga Wali Nanggroe dan perkembangannya dari peran dan fungsi Wali Nanggroe secara kultural kepada institusi formal dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Artinya tulisan ini ingin melihat lebih jauh bagaimana imajinasi sosiologis ideal Lembaga Wali Nanggroe dalam dualitas kedudukan saat ini antara hukum formil sebagai pemangku adat dan pemimpin ideologi dan politik secara sosiologis dalam meraih harkat , marwah dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe dapat menjadi salah satu pilar kelembagaan sosial politik dalam konsepsi kuadra politika sehingga tidak saja dapat berperan pada wilayah kultural tetapi juga pada wilayah sosial politik. Keywords: Eksistensi, Transformasi Kelembagaan,Wali Nanggroe, Dualitas Fungsi, Kuadra Politika.