State's sovereignty enables the execution of governance arrangements and state's (primary) obligation to protect citizens from the threats of genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression. Moreover, sovereignty is considered as a state-owned right to reject forms of interventions. The opposition that arises between sovereignty and the protection of humanity encourages the birth of Responsibility to Protect. The humanitarian crisis occurred in the Central African Republic when the Central African Republic government was unable to stop the insurgency arising in its territory. Seleka and Anti-Balaka rebels were involved in the civil war in the Central African Republic. Seleka rebels attacked a predominantly Christian and Anti-Balaka population attacking a Muslim minority. This is of concern to the international community and encourages the United Nations Security Council to take action to resolve the humanitarian crisis in the Central African Republic under Responsibility to Protect.
Ekspor kayu lapis Indonesia dominan selama periode 1988 hingga 2003, volume ekspor kayu lapis selalu lebih besar dari Malaysia sehingga Indonesia dianggap sebagai pemimpin pasar (market leader) khususnya untuk kayu lapis tropic (tropical hardwood) sedangkan Malaysia sebagai pengikut pasar (market follower). Sejak Tahun 2004, Malaysia menggantikan posisi Indonesia sebagai pengekspor kayu lapis yang dominan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia ditinjau dari model Heckscher-Ohlin factor endowment (H-O), 2) Menganalisis kebijakan ekonomi internasional dalam pengembangan industri kayu lapis Indonesia, dan 3) Menganalisis strategi kebijakan ekonomi internasional produk kayu lapis Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Dari analisis dengan model Heckscher-Ohlin factor endowment (H-O) diperoleh hasil bahwa secara teori ketersediaan factor endowment merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya daya saing internasional, namun secara empirik ketersediaan factor endowment tersebut bukan satu-satunya faktor penyebab terciptanya daya saing internasional. 2) Dari analisis kebijakan ekonomi internasional pengem-bangan industri kayu lapis Indonesia diperoleh hasil: a) Kebijakan larangan ekspor kayu bulat Indonesia memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap daya saing internasional, menjadikan industri kayu lapis sebagai industri yang tidak efisien dan tidak memiliki daya saing internasional (kelangsungan hidupnya tergantung pada kebijakan pemerintah), serta menyebabkan sumber daya hutan alam menjadi rusak sehingga ketersediaan factor endowment (kayu bulat) menjadi langka dan mahal dan pada akhirnya kayu bulat bukan lagi sebagai factor endowment. 3) Kebijakan ekonomi internasional produk kayu lapis dalam menghadapi era globalisasi dapat ditempuh melalui berbagai strategi dengan menggunakan konsep marketing re-positioning (MRP), diantaranya adalah: a) Menghentikan kebijakan ekspor berbasis komoditas dan menggantikan dengan ekspor berbasis produk berdasarkan konsep bauran pemasaran, b) Menghentikan kebijakan ekonomi internasional yang cenderung mengatur dan memanjakan industri kehutanan (kayu lapis), c) Mendorong industri kayu lapis lebih kreatif sehingga mampu menciptakan produk turunan berdasarkan konsep bauran pemasaran.The dominance of Indonesia's plywood exports during the period 1988 to 2003, the export volume of Indonesia's plywood is always greater than in Malaysia so that Indonesia can be considered as the market leader (market leader), especially for the tropic plywood (tropical hardwood), while Malaysia is a follower of the market (market follower ). Since 2004 Malaysia replaces Indonesia's position as the dominant exporter of plywood. The purpose of this study was to: 1) analyze the international competitiveness of Indonesian plywood industries in terms of the model of Heckscher-Ohlin factor endowment (HO), 2) analyze the international economic policy towards the development of Indonesian plywood industries, and 3) to analyze international strategic of economic product policy of Indonesian plywood in the era of globalization. Based on the analysis we can conclude the following: 1) From the analysis of the model of Heckscher-Ohlin factor endowment (HO) showed that theoretically availability factor endowment is a factor that could encourage the creation of international competitiveness, but factor endowment's availability in empirically is not the only factor which caused the creation of international competitiveness. 2) From the analysis of international economic policy development of Indonesian plywood industries results obtained were as follows : a) Indonesia's banned log export policy provides positive and negative influences on international competitiveness, making plywood industry inefficient and lacks international competitiveness(which existences depends on government policy), as well as the causes of natural forest resources become damaged so that the availability of factor endowment (logs) become scarce and expensive and ultimately logs no longer a factor endowment. 3) The policy of international economic plywood products in the era of globalization can be reached through a variety of strategies using the concept of marketing re-positioning (MRP), which are: a) Stop the export policy of commodity-based and replaces the export policy based products based on the concept of the marketing mix, b) Stop the international economic policies which tend to set up and spoil the forestry industry (plywood) in the country, c) Encouraging the plywood industry more creatively so as to create derivative works based on the concept of the product in the marketing mix.
Pedagang Kaki Lima merupakan dampak sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat Indonesia, membuat mereka memilih satu alternative usaha di sector informal dengan modal yang relative kecil untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Kehadiran PKL yang menempati pinggir-pinggir jalan yang sangat mengganggu ketertiban lalu-lintas dan gangguan pada prasarana jalan tersebut menimbulkan kekacauan dan kemacetan kota. Oleh karenanya, pemerintah mengalami kesulitan dalam penataan dan pemberdayaan guna mewujudkan kota yang bersih dan rapi. Tapi disamping itu PKL sebagai bagian dari usaha sector informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai karena rendahnya tingkat pendidikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah hal-hal apa saja yang menghambat dan menunjang perkembangan pedagang kaki lima yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Mambo dan Lapangan Korpri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menghambat dan menunjang perkembangan pedagang kaki lima yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Mambo dan Lapangan Korpri. Dan tujuan lainnya untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan pendapatan dan meningkatan kinerja Pedagang Kaki Lima yang berlokasi di Pasar Mambo dan Lapangan Korpri dengan cara memaksimalkan kinerja pedagang agar mencapai keuntungan yang maksimal. Dengan cara bagaimana pelayanan yang diberikan? Apakah pernah mengadakan promosi kepada pelanggan? Dan hal apa saja yang meningkatkan kenyamanan pelanggan? Untuk mengetahui kinerja pedagang kaki lima di Pasar Mambo dan Lapangan Korpri. Teknik pengumpulan data melalui wawncara dan observasi. Metode analisis menggunakan metode studi kasus dengan mencocokan pola, membangun penjelasan, dan model logis. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pedagang kaki lima di Pasar Mambo dan Lapangan Korpri yaitu Kenyamanan, Pelayanan, Jumlah Varian Makanan, dan Promosi.Sidewalk vendors is the impact of economic difficulties experienced by the people of Indonesia, making them choose one alternative enterprises in the informal sector with a relatively small capital to support the day-to-day needs. The presence of street vendors who occupy the sidewalks are very disturbing traffic and disturbances on the roads causing mess and congestion of the city. Therefore, governments have difficulty in structuring and empowerment in order to realize the city clean and tidy. But besides that, Sidewalk vendors as part of the informal business sector has the potential to create and expand job opportunities for people who lack adequate skills and expertise due to the low level of education. The problem in this research are the things what is constraining and supporting the development of street vendors who make buying and selling in the Market Square Mambo and KORPRI. This study aims to find out what things are constraining and supporting the development of street vendors who make buying and selling in the Market Square Mambo and KORPRI. And other destinations to find out how to increase revenue and improve the performance of Street Vendors located in the Market Square Mambo and KORPRI by maximizing the performance of vendors in order to achieve maximum benefit. By the way services are provided? Do never hold promotions to customers? And anything that increases customer convenience? To determine the performance of vendors in the Market Square Mambo and KORPRI. The technique of collecting data through interviews and observations. The method of analysis using the case study method by matching patterns, build explanations and logical model.Based on the analysis and discussion in this study can be stated several things that affect the success of of street vendors in Pasar Mambo and Lapangan Korpri are Comfort, Care, Total Variant food, and Promotion.
Abstract: This article discusses the relationship between Islam and Pancasila in the midst of the struggle for world ideology that continues to exist in the midst of the nation state. In the past, ideological battles took place between the United States and its allies with the Soviet Union and its allies. After the destruction of communist ideology in Eastern Europe under the rule of the Soviet Union, the ideology of capitalism seemed to be a single ideology which ruled over countries in many countries. Indonesia, which has Pancasila as an ideology of nationality, is certainly also suitable in the battle arena. In Indonesia, there was also an internal battle between political Islam, moderate Islam and Nationalist Islam. This position is interesting to be observed in the present and future era, in its consideration with how to practice Islam on the one hand with the practice of Pancasila on the other. So far many views have been expressed between Islam and Pancasila. Through library research by studying content analysis, it is concluded that the ideology of Pancasila has strength as a counterweight between ideological battles both internally and internationally. Pancasila has proven to be a unifying ideology for the Indonesian people.الملخص:كتبت هذه المقالة لأجل التّصور عن حضور علاقة الإسلام ومبادئ الخمسة وسط مبارة الإيديولوجية العالمية. فمن المعلوم، حدث مبارة الإيديولوجية العالمية الماضية بين دولة Amerika Serikat وحليفتهم مع دولة Uni Soviet وحليفتهم. وعندما الإيديولوجية الشيوعية للدول بأوروبا الشرقية هالكة، فأصبحت الإيديولوجية الرأسمالية أحد الإيديولوجية المستخدمة في مختلف الدّول. ولكن، لا يشترك دولة إندونيسيا وسط هذه المبارة. لأنّ الإيديولوجية المستخدمة في دولة إندونيسيا هي المبادئ الخمسة. ولكن الواقع، حدثت المبارة الداخلية بإندونيسيا بين الإسلام السياسية والإسلام الوسطية والإسلام الوطنية. فأصبحت المشكلة الواقعة حالية وآتية بإندونيسيا جذّابة للبحث، ولاسيّما المشكلة في تنفيذ شريعة الإسلام بجانب تنفيذ المبادئ الخمسة كإيديولوجية الدولة. وبنسبة إلى آراء الجامع، فتبدو موقع الإسلام ومبادئ الخمسة في حالة المتطلبة وليست متناقضة. وبالإضافة إلى تنفيذ الدراسة المكتبية بنهج التحليل السياقي، فأخذا الكاتبان على النتيجة الآتية: استحقت الإيديولوجية بالمبادئ الخمسة القوّة لتوازن الإيديولوجية الدّاخلية من هجوم الإيديولوجية الدّولية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت المبادئ الخمسة كالإيديولوجية لتوحيد الدولة الإندونيسيا.Abstrak: Artikel ini menggambarkan tentang relasi Islam dan Pancasila di tengah pertarungan ideologi dunia yang terus hadir di tengah negara bangsa. Di masa lalu, pertarungan ideologi terjadi antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Uni Soviet dan sekutunya. Pasca kehancuran ideologi komunis di Eropa Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet, maka ideologi kapitalisme seperti menjadi ideologi tunggal yang menguasai negara-negara di banyak negara. Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi kebangsaan tentu juga berada di dalam arena pertarungan tersebut. Di Indonesia, secara internal juga terjadi pertarungan antara Islam politik, Islam moderat, dan Islam Nasionalis. Posisi ini yang menarik untuk dicermati di era sekarang dan akan datang, dalam kaitannya dengan bagaimana mengamalkan Islam di satu sisi dengan pengamalan Pancasila di sisi lain. Sejauh ini banyak pandangan yang menyatakan bahwa antara Islam dan Pancasila bukanlah berada di dalam posisi berlawanan tetapi saling membutuhkan. Melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan content analysis, maka disimpulkan bahwa ideologi Pancasila memiliki kekuatan sebagai penyeimbang di antara pertarungan ideologi baik secara internal maupun internasional. Pancasila telah membuktikan bisa menjadi ideologi pemersatu bagi bangsa Indonesia.
In order to respond the demand of society to implement good governance, government makes a basic change in institution especially in improving the quality of government apparatus. It implements through training and education program especially to improve knowledge, skills, and attitide that reflect the competency. This training and education program is named competency based training (CBT). The objectives of this research are to evaluate CBT program and to know the effectiveness of CBT program that implemented by the agency of training and education at Lampung Province. Result of this research shows that the implementation success of CBT program is adequate. The effectiveness of this CBT program is adequate to improve the quality of government apparatus.Dalam rangka merespon berbagai tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah mengadakan perubahan-perubahan mendasar dibidang kelembagaan pemerintah melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah. Bentuk upaya peningkatan kualitas aparatur pemerintah yang dimaksud adalah pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), sikap (attitude) sebagai refleksi dari penguasaan kompetensi tertentu. Diklat semacan ini disebut dengan pelatiihan berbasis kompetensi atau Competency Based Taining (CBT). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program CBT dan untuk mengetahui efektivitas diklat CBT yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Daerah Propinsi Lampung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan program diklat CBT cukup berhasil dan cukup efektif dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintah.
Learning, which is the expected outcome of any educational institution, can be influenced by many factors that include environmental factors. This study is aimed at comparing the learning environment of junior secondary schools, in a North-western state of Nigeria, with established standards in some other countries. Four government-owned and four private owned schools participated in the study. Environmental variables such as classroom temperature, noise level, lighting and classroom size were all evaluated using standard equipment. Using statistical analytical tools, such as descriptive and comparison of means, the result shows that classroom lighting, noise and temperature do not meet the established standards. The noise level in all the schools was above the recommended maximum comfort noise level of 40 dB(A) but still below noise harmfulness level of 85dB. The lighting in the classes was also not sufficient based on international recommendations of 300 Lux. The temperature in the classrooms is significantly higher than the acceptable level of 18-28°C. Although public schools have significantly larger classrooms than private schools, they have a smaller space/pupil ratio because of larger population. There is need to improve the building design of schools so that they might aid learning among the children.
