Suchergebnisse

The purpose of this study is to investigate and analyze the efficiency and effectiveness of local government expenditure on education sector in districts and cities level of East Java, during the periods 2007-2014. Furthermore, this study will evaluate the impacts of local government expenditure, household expenditure for education, and regional product domestic bruto or (PDRB) on the educational outcomes, namely education index. Data Envelopment Analysis (DEA) is selected as the methodology for analyzing the efficiency of local government expenditure on educational outcome. The model assumes constant return to scale (CRS) and variable return to scale (VRS). Measurement of the effectiveness of government spending is done by using panel data regression. Data for supporting the analyses is panel data from 38 districts and cities in East Java for the periods of 2007 – 2014. The results show that government expenditure in educational sector is relatively inefficient. Government Expenditure for Education (PPP) has no significant impact on educational index, while Household expenditure for education (PPRT) and GRDP per Capita positive has significant impact on the Education Index (IP). This imply that government expenditure for educational sector is not effective improving educational index.

This paper investigates the inflation convergence of 82 Indonesian cities and discusses the remarkable regional inflation programmes in Indonesia. By employing a dynamic panel regression, the paper shows that Indonesia experienced an inflation convergence from 2013 to 2018. An intriguing finding is that the cities in Java-Bali, the largest density area, experienced a slower speed of convergence than that in cities outside the Java-Bali. This paper alleges that the development of logistic transportation and the formulation of an inflation control programme, such as the Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) or Regional Inflation Controlling Team (RICT) that has just been stationed and has commenced their duties in East Indonesia, might play an essential role in the convergence. Moreover, the coordination between the central and regional governments, represented by TPID/RICT, in implementing the effective policy (i.e. prioritising development outside Java-Bali and fostering inter-region cooperation in the commodity supply chain) is effective in stabilising and reducing the inflation rate.

Masalah gizi utama menjadi semakin serius akibat terjadi krisis ekonomi dan politik yang diperparah dengan adanya berbagai bencana (kekeringan, dll) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kediri. Bencana kekeringan yang terjadi di Jawa Timur, termasuk di Kab. Kediri, telah berdampak pada penurunan produksi dan mempengaruhi ketersediaan pangan ditingkat rumahtangga, terutama pada keluarga miskin (gakin). Disisi lain hasil PSG Jatim (2000) menunjukkan Kabupaten Kediri memiliki prevalensi KEP (bayi dan balita) tertinggi di Jawa Timur (KEP nyata 10,20% dan KEP total 37,09%). Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis konsumsi, status kelaparan dan status gizi kelompok rawan (balita dan ibu) pada keluarga miskin di daerah rawan pangan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan disain studi cross sectional . Populasi penelitian adalah keluarga miskin (berdasarkan kriteria kemiskinan yang berlaku setempat) di daerah rawan pangan gizi kecamatan terpilih Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sampel penelitian adalah keluarga miskin yang mempunyai balita di daerah rawan pangan-gizi di wilayah terpilih di Kabupaten Kediri yaitu Kecamatan Semen dan Gampengrejo. Responden adalah ibu dan ayah balita. Besar sampel penelitian ditetapkan secara Quota Sampling, yaitu sebesar 50 keluarga miskin (gakin). Secara purposif dengan memperhatikan aspek proporsional, maka ditetapkan secara langsung besar sampel di wilayah kecamatan Semen (barat sungai) yaitu 30 keluarga dan di kecamatan Gampengrejo (timur sungai) yaitu 20 keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga di kedua kecamatan sebagian besar (>50,0%) terdiri dari 5-6 orang (tergolong keluarga sedang), orang tua (ayah dan ibu) balita (>70,0%) berpendidikan masih rendah (tamat SD) dengan usia ibu antara 20 � 30 tahun dan ayah 30 - 40 tahun, bermata pencaharian utama sebagai buruh bangunan dan buruh tani dengan pendapatan rendah (masih dibawah garis kemiskinan). Ketersediaan bahan makanan keluarga miskin pada saat paceklik untuk jenis pangan pokok beras atau campuran ( beras- singkong, beras jagung) sebagian besar (>50%) menyatakan relative cukup makan untuk sehari-hari, namun jenis pangan lain (lauk, sayur, buah) dirasakan sebagian besar keluarga (>70%) adalah kurang, bahkan sebagian lain dalam keadaan sangat kurang. Kebiasaan makan keluarga miskin saat tidak paceklik sebagian besar 3 kali sehari dengan variasi antara 2 -3 kali per hari, namun pada saat paceklik bervariasi 1 - 3 kali per hari, bahkan ada sebagian kecil keluarga (6,7%) hanya makan 1 kali/hari. Paceklik menyebabkan perubahan kebiasaan makan (jumlah dan jenis) pada sebagian (> 25 %) keluarga miskin, terutama di Semen. Perubahan jenis yang dikonsumsi berlangsung secara bertahap, terutama jenis makanan pokok yaitu awalnya beras dicampur dengan jagung atau lainnya, kemudian makin lama porsi campuran makin besar. Makanan pokok dan sayuran dikonsumsi rutin tiap hari, namun pangan hewani dan buah masih sangat jarang dikonsumsi pada saat paceklik maupun tidak paceklik. Hidangan menu keluarga miskin di kecamatan Semen sebagian besar (50,0%) cukup sederhana (makanan pokok dan sayur), sedangkan di sebagian besar (42,0%) terdiri dari makanan pokok dan sayuran dan sebagian lainnya (42,0%) terdapat tambahan lauk berupa lauk nabati, (tahu dan tempe). Sumber protein sebagian besar bertumpu pada protein nabati yang berbasis kacang-kacangan dan pangan hewani relatif jarang menjadi bagian menu keluarga di kedua kecamatan sebagian besar (50,0%) masih tergolong defisit berat atau berisiko kelaparan. Keluarga miskin di Semen lebih banyak mengalami defisit berat ( 60%) normal (baik), namun saat paceklik terjadi peningkatan kejadian balita KEP, meskipun masih dalam taraf ringan (KEP ringan). Kejadian KEP balita di Semen banyak terjadi pada kelompok usia 12 - 35 bulan, sedangkan di Gampengrejo pada kelompok usia 24 - 47 bulan. Status gizi ibu bervariasi dari kurus tidak sehat hingga obesitas, namun sebagian besar (>70%) tergolong normal. Ibu balita kurang berisiko mengalami masalah intake yang mengarah kelaparan dibandingkan balita. Kejadian KEP (ringan dan sedang) pada balita di kedua kecamatan terjadi pada keluarga dengan rerata tingkat konsumsi kurang dari 70% AKG maupun 81-120 % AKG. Namun demikian KEP lebih banyak terjadi pada keluarga yang memiliki rerata tingkat konsumsi kurang 70 % AKG Energi. Keadaan konsumsi keluarga dalam taraf kelaparan maupun tidak kelaparan, status gizi balita dan ibu balita di kedua kecamatan sebagian besar masih tergolong baik (normal), meskipun sebagian di Kec. Semen (36,7%) dan Kec. Gampengrejo (45,0%) balita mengalami KEP dengan berbagai tingkat (ringan dan sedang) dan ibu tergolong kurus (15,4 % di Kec. Semen dan 20,0% di Kec. Gampengrejo). Ibu balita (isteri) perlu diberdayakan dengan pembekalan ketrampilan pengolahan aneka ragam makanan agar dapat menyediakan menu keluarga beragam dan seimbang. Selain itu masalah gizi pada keluarga miskin di daerah rawan pangan tidak mungkin hanya diselesaikan dari sisi kesehatan saja, apabila aneka kemiskinan tidak dikurangi dan keadilan semakin merata. Masalah gizi harus diupayakan menjadi isu politis guna memperkuat komitmen.

Tourism is one sector that has helped support the Indonesian economy. Effort have been made to improve the quality of tourism in Indonesia, and to specific areas of the country. Practically all major Indonesian cities have their own branding strategies to increase the city's appeal and attractiveness (Parkerson and Saunders, 2004). The growth of specific intend tourism object such as golf, rafting and also MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) which show some proofs to get foreign and domestic tourists attention to come to East Java and Surabaya as well. Globalization led to a growing number of tourists worldwide, there are an increasing number of tourists coming to Indonesia, spesifically to the city of Surabaya. In the year of 2008 there are 48,417 tourists coming to Surabaya. And in the year of 2009 that number increased to 136,539 tourists, 116,829 tourists in 2010 and 83,247 in 2011. Of all those numbers, most of them coming to Surabaya for their MICE activities. In 2008, about 63% of them coming to Surabaya to do their MICE activities. That percentage increased to 82% in 2009, 84% in 2010 then in 2011 increased to 85%. Indonesian government has set up 10 MICE destination cities, which one of them is the city of Surabaya. Looking at this big potential growth of MICE industry, it is important to improve the element of hospitality in Surabaya in supporting the growth of MICE industry, both for domestic and international tourists. This research has a purpose to describe through analyzing the preparation of Surabaya which has "Sparkling Surabaya" as its city branding. In advance, as the conclusion, it will be discussed about the obstacles and the solutions of marketing strategy to enhance the city branding of Surabaya.

Since reform was introduced in the governmental administration system in Indonesia, lots of progress have been reached up to the present day but problems are however still found in some cities and district government in West Sumatra. Based on the evaluation by The Ministry of Home Affairs of The Republic of Indonesia in 2011 and 2012 against all level of provincial, districts and city governments through out Indonesia, there is only one regional government namely the City of Sawahlunto of the 12 districts and 7 cities in West Sumatra that comes into the national big 10 having best achievement in the government administration (2011). In order districts and city government can give best performance and increase numbers of the regional Governments the Province of West Sumatra to be able to enter the big 10 of government administration with best performance in the national record ahead, it is highly emphasized that Governor as the representative central government in West Sumatra needs to increase its intensive management on the administration of ditricts and City governments. This study aims to finding out and analyzing management implementation, constraints, obstacles, and endeavours that have been made to overcome the said circumstances encountered by the governor as the government representative in carrying out management on government administration of district and city governments in the province of West Sumatra. In writing this thesis, the wtriter uses the method of yudicial social approach. The Implementation fostering regional government administration of district and city government levels by the governor as the representative government in the Province of West Sumatra is not well-executed because the implementative and technical guidance on the implementation mechanism of management are not yet available but however the Governor with his regional secretary and head of related sectors of development remains to take initiative to carry out the management through the activities of coordinative meetings, socialization and on-going implementation programs and other activities attended by the whole existing district and city Governments in West Sumatra.Keywords: Fostering, regional government administration, of districts and city.

At present, the issue of environmental and spatial use only concerns the upper class without paying attention to AMDAL, the Regional Government as the holder of responsibility in the respective provinces and districts / cities must uphold the 1945 Constitution Article 33 paragraph (3) as a reference for the creation utilization and good spatial planning. Regional apparatuses are accountable to the Regional Head in the framework of administering governance in the regions. Regional government institutions have an important position in the Indonesian state government system. Therefore, it is necessary to know how the structure and function of these regional government institutions because as citizens we have an obligation to participate in overseeing the running of government, especially our own regional government. Moreover, at this time the regions already have autonomy so that regional government institutions have a really important position in the implementation of regional government activities. The conclusion of this article is that it is hoped that the analysis of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning can be a factor in the application of the concept of good spatial planning in every regional government in Indonesia.

AbstractIn the implementation of regional autonomy, the regional head is expected toimplement visionary and innovative leadership patterns to fulfill hisobligations in developing regions, providing quality services, and creatingprosperity of the local community. In this study, the sample used is limited tolocal governments in Sumatera and Java who conducted elections of regionalheads (Pilkada) in 2010 ie as many as 111 provinces, districts, and cities. Thedata used secondary data, namely the score of local government in rankingand performance status of local government, obtained from the website of theMinistry of Home Affairs; and Audit Opinion, as seen in the summary ofaudit report result by the Supreme Audit Board (BPK). The conclusions ofthis study are: 1) there is a difference between the performance of localgovernment in Sumatera and Java, led by the Head of Region entrepreneurand non-entrepreneur background based on score of local government indetermining the rank and status of local government administration; 2) Thereis no difference between the performance of local government in Sumatera andJava led by the head of region with entrepreneur and non-entrepreneurbackground based on audit opinion of Supreme Audit Board (BPK) on LocalGovernment Financial Report (LKPD)

Malang economic growth is quite good and gets positive appreciation in the field of economy, arts, sports, science and so forth, so Malang is dubbed as one of the best cities in Indonesia. Therefore, the availability of adequate institutions that directly touch the needs of the people, in this case, zakat, is necessary. Zakat management institutions should be managed by professional, trustworthy, responsible and knowledgeable. This research uses the qualitative approach of phenomenology which aims to: 1) know the governance of Amil Zakat Institute in the perspective of good governance, 2) reveal the unique social reality of how zakat institutional governance is not a trivial issue but must be planned and organized professionally.The utilization of zakat needs to be done with a priority scale approach with the application of consumptive zakah and productive one. By managing zakat well and advanced will be able to suppress poverty even since mustahiqq become muzakk? because the society is aware of zakat. Improving the economy of the city of Malang is balanced with zakat management institutions such as BAZNAS representing the management of zakat from the role of government, YDSF under the guidance of private LAZ, and El-Zawa guided by the university.

This study examines the micro enterprises of industrial sectors that receive Kredit Usaha Rakyat (People's Business Credit/KUR) or Commercial Credit (KK) in seven cities in East Java. First-ly, this study aims to measure the technical efficiency of micro enterprises in the industrial sector in East Java that accept KUR and KK using the Data Envelopment Analysis method; secondly, to ex-amine the factors that influence the technical efficiency of micro enterprises, which receive KUR and KK with Tobit Regression. Unlike others' researches, this paper attempts to determine the influ-ence of technical efficiency and other factors on the poverty status of micro entrepreneurs using logistic regression. The average technical efficiencies of KUR and KK recipient micro businesses using the as-sumptions of the DEA VRS model are 0.94 and 0.77. While the average technical efficiencies of KUR and KK recipient micro businesses using the assumptions of the DEA CRS model are 0.88 and 0.71. The factors that influence the technical efficiency of micro enterprises recipients of KUR and KK are profit, experience, geographical location, amount of credit, KUR access, the credit realization peri-od, and dummy variable of food and beverage products. The factors that influence the poverty status of micro-entrepreneurs are technical efficiency, income, KUR access, gender, number of household member, and geographical location. The results of this research can be a material consideration for the government in formulating policies.

Large-scale Social Limitation (hereinafter referred to as PSBB) is one form of concern. The government and local governments are Pendemic throughout Indonesia and the world, namely Pandemic Corona Virus Disease (Covid-19). Bogor Regency, which is one of the buffer cities of the Republic of Indonesia, is an area that is quite vulnerable in spreading the Corona virus. Why? because many DKI Jakarta employees / laborers live in Bogor Regency, whose mobility is very high. With the birth of Regent Regulation No. 16 of 2020 concerning Implementation of Large- Scale Social Restrictions in Handling COVID-19 in order to conserve the use of Covid 19. The purpose of this study is to analyze the Implementation of Large Scale Social Limitation Policies in the Government of Bogor Regency. This research method uses Qualitative Methods with Literature Study research methods. (Huberman, Miles, 1994). The technique of inviting data is by searching Scientific Journals, Online Mass Media, Legislation and Books. The technique to determine Online Media by Pusposive, while for data analysis using Nvivo 12 Plus. Test the validity of the data by testing the data source. The results of the study show that the implementation of the Large-Scale Social Limitation Policy in the Bogor District Government has not yet proceeded, starting from the clash of authority between the Central Government and the Regional Government so that it cannot make improvements, and many more are in accordance with the provisions of Covid-19 and its distribution. Social assistance to the community.

Supervision is essentially an act of judging or testing whether something has been going according to a predetermined plan. With the supervision will be found that mistakes will eventually attempted repairs, the most important not to mistake happen again. Supervision is always required for all actions the central government and local authorities. Its main purpose is to avoid actions that harm the public interest, or at least to reduce as much as possible it happened. Supervision is more focused or focused on the evaluation and corrective actions to the results that have been achieved, with the intention that the proceeds according to plan. Therefore, the role of oversight agencies, in particular local government agency internal controls (Inspectorate) in the county / city in the course of carrying out the task of supervision of the machinery of government in the area of governance in order to realize good local governance, is crucial. Because the performance capabilities of internal oversight agencies also contribute to determine the successful management of local governance, since this institution has a range of supervisory duties are quite broad and has a strong position and strategic. This is because the Regional Inspectorate districts / cities in its duty to supervise not only the aspects of the use of financial / budget area, but his supervision more broadly is regarding the duties and functions, performance, and discipline region official. To realize this, the role of internal oversight agencies (Inspectorate) district / city, should be improved and optimized, so that local governance that can both manifestation.

The purpose of this study was to: (1) Describe the enthusiast community in the 2014 election in District Fifty City (2) to describe the attitude of the public in the 2014 election in District Fifty In General Election. The research in this thesis kuanlitatif approach. This research was conducted in the District Fifty Cities. Informants in this study are those that can be used to obtain information about the circumstances panalitian background. The data in this study were obtained through interviews and documentation. The results of this study illustrate that: 1) People are very enthusiastic in the 2014 presidential elections of all population of only a small portion of society that Abstentions, 2) the attitude of society in the implementation of the 2014 elections there were positive, negative and neutral in the presidential election held on July 9, 3) political participation in the upcoming 2014 elections that voting, forms of political participation. Based on the research results and the previous discussion it can be concluded: (1) Enthusiast Community in the 2014 election The results illustrate that the community is very enthusiastic in the implementation of the 2014 presidential election, of all the population of only a small portion of society that Abstentions. (2) The attitude of the public in the 2014 election the attitude of society in the implementation of the 2014 elections there were positive, negative and neutral in the presidential election that was held on 9 July 2014. (3) the level of voter participation in elections political 2014Partisipasi voters in the 2014 elections that voting, forms of political participation. Keywords: Political Participation and Elections.

The governmental obligation to promote the public interest through the implementation Good Government Governance or in other word a central issue presented by the government assuring that the government through her civil servants to represent and respond the interest of the citizenry. But there are many aspect of the civil servant that make it difficult to attain satisfactory level of Good Government Governance that could be proved by results of BPK RI audit on local government financial statement. This fact finding must be improved continuously.The research was aim to test and to analyze the influence of the government internal control system, the implementation of government accounting standards, the completion of the audit findings on the quality of local financial statements and its implications on Good Government Governance principles. The research was an explanatory research. The respondent of the research was a local government consist of Regional Governments, regencies and cities in West Java and Banten Province. The data was collected using questionnaire and interview technique follow by using descriptive analysis and path analysis. The result of the research show that: (1) government internal control system, the implementation of government accounting standard, and completion of the audit findings have positive influences towards the quality of local government financial statements; (2) government internal control system, the implementation of government accounting standards, completion of the audit findings and the quality of local government financial statements have positive influences on implementation of the Good Government Governance.