Suchergebnisse

The outbreak of a virus called covid-19, which first appeared in December 2019, shocked the world because of its very rapid spread. In Indonesia, the disease outbreak first appeared in March 2020, with 11,192 positive cases. With a high enough case, the government is trying to suppress the spread of the virus by making a PSBB policy, which has an impact on behavior change in society, one of which is economic activity. During the pandemic Covid-19, people tended to shop online as a safe solution. This study aims to determine the influence of cultural factors, social factors, personal factors, and psychological factors on consumer behavior in online shopping during the pandemic Covid-19. This type of research is quantitative with explanatory method with a review according to the perspective of Islamic economics. The data analysis technique used is partial test (t), simultaneous test (F) and the coefficient of determination (R2). The results of this study indicate that cultural factors, social factors, psychological factors influence consumer behavior in online shopping during the pandemic Covid-19, while personal factors have no influence on consumer behavior in online shopping during the pandemic Covid-19.

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thitung lebih besar daripada ttabel atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > ttabel yaitu 1,984.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik AbstractThis research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcount is 4.910 greater than ttable is 1.984.Keywords : Good Governance, Public Service Quality

Social media has changed the ways of the political campaign to win their candidates. The media has been prepared for disseminating vision and mission of political candidates since social media has been a promising strategy campaign. This study aims to analyze the campaign strategy of the 2019 Presidential and Vice-Presidential elections on Social Media. The method used was descriptive qualitative. The Data sources were obtained through the winning team accounts of Jokowi and Prabowo on Twitter. Data analysis techniques used Nvivo 12 plus through the crosstab feature. The results of the study found that the two winning team accounts on Twitter @BK52bersamaJKW and @PrabowoSandi_ID were very enthusiastic during the campaign. However, in the consistency level of Twitter account @BK52bersama JKW from February to April was not stable during the campaign process. Meanwhile, the Twitter account @PrabowoSandi_ID Twitter from November to December was inactive and it increased in January. Between the two winning teams; the Prabowo team was more enthusiastic in disseminating the candidate by using the hashtag where the percentage level is higher than the winning team of Jokowi. ; Media sosial telah banyak mengubah cara dalam strategi pemenangan kandidat politik. Secara khusus, para kandidat politik telah mempersiapkan media sebagai strategi yang menjanjikan untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 melalui Media Sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan akun Twitter Tim Pemenangan Jokowi dan Prabowo sebagai sumber data. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan Nvivo 12 plus melalui fitur crosstab. Hasil penelitian menemukan bahwa dua akun Twitter, @BK52bersamaJKW dan @PrabowoSandi_ID, sangat antusias dalam strategi pemenangan selama kampanye. Akan tetapi, selama kampanye, tingkat konsistensi akun Twitter @BK52bersamaJKW mengalami ketidakstabilan pada bulan Februari hingga April. Sementara akun Twitter @PrabowoSandi_ID tidak aktif pada bulan November dan Desember tetapi mengalami peningkatan pada bulan Januari. Antara tim pemenangan Jokowi dan Prabowo, tim Prabowo lebih antusias dalam penyebaran informasi dalam berkampanye politik melalui hashtag dan memiliki tingkat persentase yang lebih tinggi daripada pada tim pemenangan Jokowi.

This study aims to understand and map the tourism industry and women's employment mobility in the Special Economic Zone (SEZ) of Mandalika Kuta Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. This study was a qualitative study using a case study approach with a group analysis unit. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The informants are an optional or criterion-based selection. Informants in this study were 120 informants. Informants were selected using a purposive sampling technique. The informants in this study are not to represent the population but represent information. Data analysis was processed through three stages. The results of the study found that the tourism industry in the Special Economic Zone of Mandalika Kuta Lombok has encouraged the new job creation and job types that were previously unknown by the community. In the category of self-employment and wage employment, there is an increase in the number due to a decrease in the status of casual work. This is a sign that there are significant job changes and job mobility. This is caused by low wages, inconvenience at work, and family factors. With the creation of various types of new jobs and the pattern of employment mobility, the efforts of self-improvement are needed, especially in terms of education and skills. Provincial and District Governments need to conduct a study of the potential and employment opportunities needed for women in the tourism industry to create links and matches between various employment sectors in the tourism industry. ; Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memetakan industri pariwisata dan mobilitas pekerjaan perempuan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta Lombok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan unit analisis kelompok. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan bersifat pilihan atau criterium based selection. Informan dalam penelitian ini sebanyak 120 informan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan penelitian tidak untuk mewakili populasi, tetapi mewakili informasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Hasil penelitian menemukan bahwa industri pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta Lombok telah mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat. Pada kategori status pekerjaan dengan usaha sendiri dan pekerjaan upahan terjadi peningkatan jumlah karena terjadi penurunan pada status pekerjaan lepas. Hal ini sebagai penanda ada perubahan pekerjaan yang signifikan dan terjadinya mobilitas pekerjaan. Ini disebabkan oleh upah yang sedikit, ketidaknyaman dalam bekerja, dan faktor keluarga. Dengan terciptanya berbagai jenis pekerjaan baru dan terjadi pola mobilitas pekerjaan, maka diperlukan peningkatan diri terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu melakukan kajian tentang potensi dan peluang pekerjaan yang dibutuhkan bagi perempuan pada industri pariwisata sehingga terjadi link and match antara berbagai sektor pekerjaan pada industri pariwisata.

Background : The result of attainment of performance is not quit of an applied by policy in a institution of is including also in this case hospital. Making of policy is an process which is ussul in every system. System policy maker in area treatment of RSJD Dr. RM. Soejarwadi Klaten structurally and formal is the Nursing Supervisor, arranging and controling activity of nurse in order to treatment duty execution. But that way policy which ought to be released by Nursing Supervisor isn't applicable fully yet. The mentioned cause disappearance between nurse expectation with applied policy, cause many factor influencing to intake of policy.Target of this Research is : for knowing the relation between the satisfaction of nurse with role of Nursing Supervisor in decision making in RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten.Method Research : this research type is the non eksperimental with taken sampel cross sectional method in this research is all nurse which still active work and noted as officer in the RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten ( total population) : 86 responder. Data analysis for the verification of hypothesis use chi-square with alpha 0,05. Result of Research: showing p-value equal to 0,011. The value is compared to smaller of alpha 0,05, thereby can be pulled by conclusion that hypothesizing zero refused and research hypothesizing ( Ha) accepted.Conclusion : " there is a relation between the satisfaction of nurse with Role of Nursing Supervisor in decision making in RSJD Dr. R.M. Soedjarwadi Klaten".

ABSTRACTThis article deals with the loss of self-confidence of the Acehnese caused by various unhealthy social, political and economic situations as a result of prolonged conflict coupled with natural disasters and tsunami. The loss of confidence here is related to the loss of ethnicity of the Acehnese people who have been known as successful people in various aspects of human life in the past. The myths of success of the Acehnese people in the past have been denied as non-existent, in fact they have turned negative stereotypes about Acehnese people who have ruined the ethnicity of ravages in the midst of national and global society. That is why the title of this article is to trace the myths of Acehnese success in the past in order to strengthen the ethnicity of Acehnese post conflict and tsunami. The purpose of this paper is to build a collective awareness and confidence that the Acehnese are a successful nation in the past and reject any negative perceptions about the Acehnese who are seen as absolute truth. In other words, this article deals with the need to strengthen the ethnicity of Acehnese in building their success life through a "mirror" of the past success. The method used in this research is descriptive-qualitative method by collecting various data qualitatively and describing various results of descriptive data analysis. The findings show: 1) The need to revive the myths of Acehnese success in the past to build exemplary present or build success through the myth of success. 2) Rejection of negative stereotypes about Aceh and Acehnese people by generalizing negative things that seem to have been attached as the truth. 3) The need to strengthen a culture of success through the myth of past success and build a positive work ethic in the present.Key words: myths of success, Acehnese, strengthening, ethnicity.

The practice of regeneration in Indonesia is still very far from expectations, because of the failure of the regeneration, many parties have given birth to instant party cadres. This Party cadre made the black face of parliament in the Government. Every Political Party has or practices a different Cadre system and decides its cadre skills, which makes the Party understand the cadres' burdens, functions, roles and tasks that have an influence on the electability of its Party. The purpose of this study was to determine the role of regeneration in the Group of Work Groups in Bangli Regency. This study uses qualitative data analysis methods. In this study the research subjects numbered 59 and the sampling technique used was Purposive Sampling, namely 6 people who understood about the Kadersiasi process in DPD II in the Golongan Karya Party, especially in Bangli Regency. Data collection techniques used in this study were observation, interview, and documentation techniques. The research results obtained, DPD II of the Group of Work Groups in Bangli Regency conducted political recruitment in accordance with the functions of the party, the recruitment process carried out by the Working Group every 6 months to get new prospective members and who would later be prepared to become cadres. From the recruitment process of the Party of Work Group DPD II Bangli Regency which is able to have as many as 1,765 members spread throughout Bangli Regency. The regeneration of the Group of Work in DPD II in Bangli Regency is carried out every 4 years in accordance with the Statutes / By-Laws, the Regulations of the Party Organization, in the regeneration there is a pattern or mechanism applied by the DPD Party II in the Group of Work in Bangli Regency implementing a tiered cadre of Education Primary or Regency level regeneration.

Head position as a leader in the sub Batukliang north and at the same time as the head of the working area have an important role and ultimately determines batuklianu Good governance in the northern districts, but in truth good governance is already optimally realized in Batukliang northern districts. This study aims to determine how camat role in ensuring good governance in the sub Batukliang utaraKabupaten central Lombok. The method used is a qualitative method. Camat role in achieving good governance aspects of the view, that plan manage, control and coordinate all activities of the organization of general duty of government and regional government authority delegated by the Regent. informants in this study as many as four people taken from officials of skretaris camat, subsections of government, public and kepegawean subsections village government representatives. the key instrument in this study is the researchers themselves, while collecting data using interview techniques. The results of data analysis aimed subdistrict governments to coordinate and supervise the activities of the government district in northern Batukliang to achieve good governance is done properly and effectively in Kecamtan Batukliang north. Based on the results of the study concluded that the district head north batuklinag already mamapu stints with both the duty and authority to coordinate and supervise the government penyelenggraan in districts that have an important role in achieving good governance. Departing from the conclusions of the study were submitted suggestions: camat must optimize the use of means of organizing pemerintaha coordination of all units of government; optimizing the potential and ability to provide guidance to government work units in the district work areas; and optimize the existing control facilities such as reporting systems, and monitoring and evaluation.Keywords: evaluasi kinerja, kepala desa, era otonomi daerah. ; Head position as a leader in the sub Batukliang north and at the same time as the head of ...

The purpose of writing this thesis is (1) to find out the level of suitability between the expectations and performance of PT. Asuransi Bangun Askrida Samarinda Branch related to the dimensions of service quality which include tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. which is very important and must be maintained in terms of service quality. (3) to find out whether or not there are real or unreal differences in the treatment before (expectations) and after (reality) from the insured using the services of PT Asuransi Bangun Askrida Samarinda Branch.From the results of the questionnaire distributed to 111 people the results of calculations using the Importance Performance Analysis, the level of suitability for the physical evidence variable, the suitability level is 90.45%. For the reliability variable the suitability level is 87.34%. For the variable responsiveness the level of suitability is 90.40%. For the guarantee variable the level of suitability is 89.23%, and for the empathy variable the suitability level is 91.02%. For processing data using Cartesius diagrams, quadrant A results are 1 factor in the dimensions of reliability and 1 factor in the dimensions of responsiveness where this needs to be improved. Quadrant B is 3 factors in the dimensions of reliability, 2 factors in the dimension of responsiveness; 3 factors in the assurance dimension; and 2 factors for the dimension of empathy where this needs to be maintained, because in general the level of implementation is in accordance with the interests and expectations of its customers. Kudran C is 4 factors from the dimensions of tangibles, and two factors from the dimension of empathy. For quadrant D, none of the research indicators entered into this quadrant. This study also shows that there are significant differences between before and after the insured uses the services of PT Asuransi Bangun Askrida Samarinda Branch, which is shown from the results of paired sample t test from all dimensions of service quality is 0,000.

This article aims to analyze the function of Bapemperda in increasing the effectiveness of the formation of Regional Regulations in the Bone Bolango Regency. The Regional Regulations Formation Agency (Bapemperda) of the Bone Bolango DPRD is one of the council's equipments for forming regional regulations. The type of research used in this article is empirical normative, which combines a normative legal approach with the addition of various elements of empirical studies. The results show that the implications of political intervention sometimes affect the issues and local regulations issued and do not represent the community's interests but are dominated by political interests. Ideally, local regulations must be responsive and meet usual policy standards that at the implementation level can be used and can answer problems that develop in the community. Human resources have an essential role in an organization, such as the rapid development of information technology, globalization, and changes in the world of positions and work, and are tied to the existing system. Members of Bapemperda and local governments play a role in forming regional regulations and other policy designs. To increase the effectiveness of the formation of Regional Regulations, it is necessary to have a relationship between human resources and the objectives that apply to Bapemperda itself. The researcher then offers a prototype product called CIS-Approach, a development concept from the results of the research and data analysis of the previous authors, which is expected to be a consideration for the government in formulating regional regulatory policies. CIS-Approach indicators are: 1) human resources with the system; 2) human resources with the issue; 3) human resources with regulations.

The research is aimed to find out the "Coalition for Freedom of Information" activity, or Coalition, that can be categorized public diplomacy, its relationship with implementing thegovernment as the requirement to realize the good governance, and to get to know the relationship between good governance and the image building of Indonesia. The principles of public relations are used as the approach in analyzing the phenomenon of public diplomacy used by Coalition. This research was conducted by using the qualitative approach through constructivist paradigm toward the Coalition attitude in applying the public diplomacy. This research used both the key and supporting informa collecting was conducted by interview, observation, participation, and documentary study about the Coalition activity as well as the delphi technique. The data analysis was carried out as long as the research went on through the intersubjective commitment to focus being researched. The research gained some findings which involved: (a) The "Coalition for Freedom of Information" activity in public diplomacy can be done by the public relations approach using some activity categories, (b) The "Coalition for freedom of information" performance is focused on the efforts to uphold the law concerning freedom of access to public information in supporting the realization of good governance, (c) The public diplomacy activity applied by the Coalition through its advocacy was considered successful which can be seen by the local government rules concerning the implementation of participative and transparent government, (d) The model with the integrated public diplomacy potency and the synergy between the state actor and the non-state actor possessing their own structural authority and legality in the information service system for all public elements can build the positive image of Indonesia.

This report aims to review the implementation of bureaucracy reform in realizing good governance and the target mdgs the city government yogyakarta .This research is considered as policy research associated with bureaucracy reform based on the minister of utilization state apparatus and bureaucratic reform no. 11 years 2011 .The research is municipal yogyakarta that is city administration reward challenged the highest in the management of governance se-indonesia given by the indonesian government index ( igi ) since 2012-2014 with with get a rata-rata 6,8 index governance .The data in this research consisting of primary and secondary data .The method of analysis that used in this research is descriptive analytical , analysis techniques use also content analysis. The research results showed that the implementation of good governance of the Government of the city were in accordance with the regulations of the Minister for Administrative Reform and the bureaucratic State apparatus No. 11 in 2011. Keyword: good governance, indonesian government index

This thesis discusses the role of the mediator in the settlement of inheritance disputes with the perspective of Islamic law and positive law (Case Study No.1038 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks at the Class 1A Makassar Religious Court). With mediation conducted by a mediator, it is likely that the parties to the dispute will be able to reconcile the parties in a dispute to a win-win solution and the peaceful dispute resolution process will be easier, faster, simpler, and less costly. This research was conducted by field research with descriptive analysis. With a normative juridical approach and a sociological (empirical) approach. The data sources in this study, namely: primary data, secondary data and searches of various literatures or references. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data identification, data reduction, and data editing. The results of this study indicate that the role of the mediator in the settlement of inheritance disputes at the Class 1A Makassar Religious Court has an important role in carrying out the mediation process based on the results of interviews with judges in court. It's just that the results / effectiveness achieved by the mediator in resolving inheritance disputes have not been effective because of the inhibiting factors for the mediator in resolving them, namely: 1) The parties in conflict have their emotions / egos not well controlled (lack of good faith from the disputing parties), 2) no one wants to budge, 3) the quality of the mediator. The implications of this research are: 1) with the mediation process carried out by a mediator in court, it is necessary that there is an increase in the process of settlement of cases, especially in mediation. The mediator must play an important role in carrying out the best dispute resolution so that the mediation process runs optimally and effectively, so that the parties are satisfied and no party feels disadvantaged, 2) ...

This research aims to determine the effect of government spending and unemployment on IHDI in Indonesia in 2010-2013. The method of analysis used in this research is regression analysis of fixed effect model (FEM) panel data. The result of t-test in this research indicates that government expenditure has a significant positive effect on IHDI and unemployment has a negative effect not significant on IHDI. In conclusion, the two variables have a significant effect on IHDI in Indonesia in 2010-2013.

Accountability is a form of accountability obligations success or failure of the mission of the organization in achieving its goals and objectives that have been set previously. Form of government accountability to the public in the form of financial statements. This research aims to analyze the influence of independent variables (Competence of Human Resources/SDM, Implementation of Government Accounting Standards/SAP, and Utilization of Regional Financial Information System/SIPKD, the dependent variable is quality of Local Government Finance Report/LKPD with intervening variables Implementation of Government Internal Control System/SPIPthrough SEM analysis approach Partial Least Square (PLS) aims analyze effect of independent variables (Competence of Human Resources, Implementation of Government Accounting Standards, and Utilization of Regional Financial Information System) on dependent variables (quality of Local Government Finance Report)with variable intervening (Implementation of Government Internal Control System) by analysis Structural Aquation Modeling (SEM) PLS (partial least square) approach. Type of data uses in this research is primary data. Data used in this research is the primary data. Data collected through questionnaires to Financial Management (User Administration Budget and Finance Officer) on the Work Unit (SKPD) in Tabanan regency government. SKPDs number of 40 with each second respondent in the sector departments so that the total sample of 80 people. Result of Hypothesis testing indicates have an effect positive and significant the competence of Human Resources, Government Accounting Standards Implementation, Utilization of Financial Management Information System and significant positive effect, to the quality of Local Government Finance Report Tabanan either directly or indirectly through intervening variables, namely the adoption of Government Internal Control System.