Suchergebnisse

Abstract : This study departs from the reality of the increasing number of families are headed by women, but society and the government has not been paying attention and protection against them. This condition occurs because the patriarchal culture that assumes that women do not have the right to be the head of household. Standardization of gender roles, in which the male head of the household, the breadwinner and the wife is a housewife, dianggab be something natural, not a social construction that can and may at any time change, so it is very detrimental to women. Especially if the woman had to carry the load, to meet the economic needs of the whole family, as has happened in the lives of poor families. Abstrak : Penelitian ini berangkat dari realitas meningkatnya jumlah keluarga yang dikepalai oleh perempuan, tetapi masyarakat dan pemerintah belum memberikan perhatian dan perlindungan terhadap mereka. Kondisi ini terjadi karena budaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi kepala rumah tangga. Standardisasi peran gender, di mana kepala laki-laki dari rumah tangga, pencari nafkah dan istri adalah ibu rumah tangga, dianggab menjadi sesuatu yang alami, bukan konstruksi sosial yang dapat dan dapat setiap perubahan waktu, sehingga sangat merugikan perempuan. Apalagi jika wanita harus membawa beban, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh keluarga, seperti yang terjadi dalam kehidupan keluarga miskin

Abstract : This study is about PKDRT law. It gives us information that domestic violence is a real thing that happens in our society, especially in Kudus. On the one hand, civil society actually has a formula to prevent the authority and rights of their family life with PKDRT (legal elimination of domestic violence) law. On the other hand, the government has a responsibility to eliminate violence, force and coercion in family life as referred to in 11, 12 and 13 of Law No. 23 of 2004. But the most important thing is that the courage of society to show concern and the seriousness of the government to take action when violence occurs. This research shows that domestic violence is a result of power imbalance between the weak dan the strong in our society where many women that represent the weak became a victim. Abstrak : Penelitian ini adalah tentang hukum PKDRT. Ini memberi kita informasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal nyata yang terjadi dalam masyarakat kita, terutama di Kudus. Di satu sisi, masyarakat sipil sebenarnya memiliki formula untuk mencegah wewenang dan hak-hak kehidupan keluarga mereka dengan PKDRT (penghapusan hukum kekerasan dalam rumah tangga) hukum. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghapus kekerasan, kekuatan dan pemaksaan dalam kehidupan keluarga sebagaimana dimaksud dalam 11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tapi yang paling penting adalah bahwa keberanian masyarakat untuk menunjukkan perhatian dan keseriusan pemerintah untuk mengambil tindakan saat terjadi kekerasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dari ketidakseimbangan kekuatan antara lemah Dan yang kuat dalam masyarakat kita di mana banyak wanita yang mewakili lemah menjadi korban.

Feminism point of view - as a modern deliberation of IXth century, coming from western is not a peculiar entity for eastern (read : Islam). The figure of Rasululloh SAW presents that Islam messenger has shown humanist characteristics for females particularly on behalf of wives and Islamic females in earlier era of Islam by respecting gender equality therefore the rights of politics, economy and social between males and females are regarded same, there are no discriminations just by the differences in sex and gender. Perspectives and morality characters shown by Rasululloh SAW to females in this writing is completed by performing explorations through historical and hadists texts concerning females around the Prophet and his best friends. Based on the analysis, it can be concluded that the Holy Prophet Muhammad SAW is a profile of Prophet having feminist, non discriminative, humanist and universal ways of thinking.

Financial distress is a condition that occurs before a company goes bankrupt, so before that happens, the company needs to take actions such as good corporate governance practices. The purpose of this research is to determine the effect of the audit committee, ownership structure, and CEO on financial distress in trading, service, and investment companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2018. The analysis technique used is logistic regression analysis. This type of research is quantitative by using a sample of 25 companies determined through a purposive sampling technique. The results showed that the frequency of audit committee meetings had a significant and positive impact on financial distress, and institutional ownership had a significant and negative impact on financial distress. While the other variables include: audit committee size, audit committee competence, audit committee independence, managerial ownership, family ownership, government ownership, foreign ownership, block holder ownership, and CEO's gender do not have a significant impact on financial distress. Implications of the results in this study are considering the frequency of audit committee meetings and the percentage of institutional ownership in predicting financial distress that can be used by companies and potential investors.

Menjelaskan dinamika sosial keagamaan di Aceh / Arskal Salim dan Adlin Sila -- Syariat Islam dan radikalisme massa / Marzi Afriko -- Penegakan syariat / Mahdi Syihab -- Ulama dan proses legislasi / Abidin Nurdin -- Perempuan dalam jabatan publik / Inayatillah -- Pengkultusan tokoh agama / Nurchalish Sofyan -- Memotret kesadaran gender penegak hukum di Aceh Utara / Nanda Amalia -- Kebangkitan praktek Islam mistik / Iskandar Ibrahim -- Kenduri kematian di Kluet Aceh Selatan / Sehat Ihsan Shadiqin

Abstrak: Rendahnya angka keterpilihan perempuan di lembaga Legislatif di Indonesia masih menjadi kajian menarik oleh beberapa kelompok sampai sekarang, sebut saja diantaranya yaitu kelompok pegiat gender. Salah satu lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki masalah dengan angka rendahnya keterpilihan perempuan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sejak hadirnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam pasal 65 UU nomor 12 tahun 2003 yaitu tentang penetapan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di legislatif sebagai affirmative action dalam pemilu 2004 sampai sekarang, faktanya kebijakan tersebut masih belum mampu meningkatkan jumlah keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Selama 3 periode pemilu, jumlah laki-laki masih diatas jumlah perempuan. Bahkan angka kritis 30% untuk perempuan di lembaga legislatif pun tidak tercapai. Sejauh ini, angka maksimal keterpilihan perempuan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya berjumlah 7 orang dari total keseluruhan sebanyak 65 orang. Tentunya, affirmative action perlu mengalami perbaikan lagi, sampai akhirnya kebijakan itu dapat menjadi solusi terhadap krisis perempuan dalam politik. Dari berbagai faktor penyebab tidak tercapainya tujuan peningkatan perempuan di lembaga legislatif, sepertinya butuh pembedahan kasus yang lebih mendalam lagi. Gunanya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Sedangkan manfaat akhirnya adalah dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan affirmative action yang sukses meningkatkan angka perempuan di lembaga legislatif di Indonesia pada umumnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan teknik komparatif. Adapun beberapa konsep dan teori yang dipergunakan yaitu konsep affirmative action, teori keterwakilan politik perempuan, dan konsep bias gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala masih rendahnya keterwakilan politik perempuan di ...

Abstract This study aims to obtain explanations about the implementation of positioning mutation in the government of Soppeng regency. The method which used in this study is descriptive type in purpose to give a fact about the implementation of positioning mutation in the goverment of Soppeng regency in case of appointment the civil servant and find out about the implication of the implementation of positioning mutation in the government of Soppeng regency. Data is analyzed qualitatively. Data collecting technique which is observation and interview library study and documentation. The results of study showed that employees are in accordance with the principles profesionalism among base on competence, work performance, and objective condition only regardless of gender, religion, rece, or groups. Mutation were held in 2016, namely in August in government shows no political implications and administrative governmance. Keywords: mutation, government.

In the present era of globalization where business competition between countries is getting tighter, the Indonesian government seeks to encourage micro and small businesses to take part and strengthen business people to be ready to compete with other countries. In addition to providing a large contribution to the Gross Domestic Product (GDP), micro and small businesses also absorb a large number of labor. When viewed from the point of gender, male entrepreneurs and female entrepreneurs have relatively balanced number but their success rate in managing a business is not the same. The purpose of this study was to find out whether there were significant differences in success between male and female entrepreneurs. This study uses secondary data from Central Bureau of Statistics (BPS) in 2015, with a total observation of 58,290 industries in 23 industrial classifications. The results showed a significant difference between the success of male entrepreneurs and female entrepreneurs in micro and small businesses in Indonesia.

Main factor of marginalization in social, cultural, educational and political living isn't only mistake thought or mind set toward women but also becouse of being supported by holistical texts which are poor critical interpretations toward Al-qur'an verses and deeds of prophet Muhammad. This writing aims to analize some misogini deeds which deem that women are placed as the second human who are unappropriate in entering men stage, so discoursed interpretations have consequence for marginalizing women into the edge of women deadlock in giving voice at their rights and duties, refering to the historical facts, on mattes pertaining to prophet Muhammad age showed that women weren't as people thought about women living without getting their rights and duties as men ones, other wisw on the real facts, they struggled together with men to acquire rights and duties equally and to avoid discrimination as an impact of sex and gender gaps.

This study research views relation between incentives and enhancement of unit's performance budget which is managed by human resources in DKI Jakarta Provincial Government. In this research using 62,568 data which is classified by 1,738 unit from 2017 – 2019 related to realization of budget and human resources. By using Difference in Difference method in this research find that after implementing policy in delayed of incentives, it has a positive impact on realization budget of 12.75% in units affected by the policy with a significance level of 1%. In addition, the implementation the policy if the unit can not achieve the target for two (2) concecutive months has a positive effects of 7.10% with significance level of 1%. This study recommends that the policy can be implemented if government concern in gender, education, and employee attendance in each unit, so the unit can achieve the target. The findings research support the literature that policy which is includes the punishment has positive effects in improving performance unit and motivating employee performance.

This study aims to identify and analyze the influence of the party's identity, persona values, and demographic characteristics on voting behavior in Kerinci. The population was Kerinci community numbering 250 people. This study used accidental sampling technique. Data analysis using SPSS version 17 software assistance. The results of this study were 1) Identity of party influence on voting behavior in Kerinci district identity meaning the party for voting behavior in Kerinci district is able to influence the attitude of the people in making decisions in choosing a political party. 2) Value Prominent significant effect on voter behavior in Kerinci district means the value of the figure of a person greatly influenced the relationship between attitudes and behavior, and is also the basis to conform to social values prevailing in society as a voter. 3) Aspects of Demographic Characteristics (age, education level, income level and gender) was also significantly influence voting behavior in Kerinci. This means that there are differences in the demographic karakeristik Kerinci affect voting behavior. Keywords: Party Identity, Value Prominent, Aspect Demographics Characteristics,BehaviorVoters

Abstract : There are two opposite opinions about the permissibility of women in politics. One opinion states that women should be at home, devoted to her husband, just have a domestic role, and should not be involved in politics. Another opinion states that women have the freedom to play, both inside and outside the home as well as in politics. This happens because they don't understand the concept of women's rights that purely political, as well as in understanding the text verse Al-Qur`an is still gender bias. The differences of those opinions related to the differences in understanding the Islamic sources especially the verses of the Al-Qur`an about politics. This paper discusses political rights of women in Islam, so that people can understand and not considered taboo against women who were involved in politics. Based on the identification, classification, and analysis of the texts of the Al-Qur'an and hadith about politics, found that women in politics have the right according to Islam. Men and women are obliged to enjoining good and forbidding evil through several ways including the political media. Islam does not distinguish between men and women in individual rights and social rights especially political rights. However, it was noted that all rights must be placed within the limits of natural as women. Abstrak : Terjadi dua pendapat yang berseberangan tentang kebolehan perempuan berpolitik. Satu pendapat menyatakan perempuan harus di dalam rumah, mengabdi kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berpolitik. Pendapat lain menyatakan perempuan mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah demikian juga dalam bidang politik. Hal tersebut terjadi karena belum difahaminya konsep tentang hak politik perempuan secara murni, juga karena dalam memahami teks ayat al-Qur`an masih bias gender. Perbedaan pandangan tersebut terkait dengan perbedaan dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam terutama ayat al-Qur`an yang berbicara tentang politik. Makalah ini membahas bagaimana sebenarnya hak politik perempuan dalam Islam, sehingga masyarakat dapat memahami dan tidak menganggap tabu terhadap perempuan yang terjun di dunia politik. Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi serta analisis nash-nash dari al-Qur'an dan hadis tentang politik dalam al-Qur`an, ditemukan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik menurut Islam. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makrûf nahî munkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan utamanya hak politik. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah semua hak tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan.