Suchergebnisse

Mahathir Mohamad: Keynote address. - S. 1-20. Dialogue with the Prime Minister. - S. 21-49. Report of plenary session I: Forging cooperation for a better future. - S. 51-73. Resolutions of workshop group I: Forging cooperation from the political dimension. Resolutions of workshop group II: Forging cooperation from the religio-cultural dimension. Resolutions of workshop group III: Forging cooperation from the economic dimension. - S. 75-108. Report of plenary session II. - S. 109-136. Abdul Hamid, Ahmad Sarji bin: Closing remarks. - S. 137-140

Dinamis komitmen Masyarakat Internasional dalam isu kontrol atas pemanasan global telah dikembangkan sejak tahun 1919 sampai sekarang. Dari daftar perjanjian - perjanjian internasional yang ada, dapat dilihat seberapa kuat komitmen komunitas global dalam isu-isu lingkungan, pemanasan global serta perubahan iklim. Sayangnya, dapat disimpulkan, bahwa perjanjian-perjanjian internasional begitu terfragmentasi dan oleh karena itu, sulit untuk dilaksanakan membandingkan dengan instrumen hukum lingkungan internasional pada umumnya. Namun, kemauan politik dari negara nasional adalah inti untuk membuat agenda internasional. Hal ini dikarenakan niat yang baik dari suatu pemerintahan dapat membawa hal yang baik bagi negara maupun rakyatnya, khususnya lagi dalam pengendalian global warming.Sehingga dalam hal ini negara juga mempunyai peranan dalam mewujudkan kelestarian lingkungan bagi rakyatnya, hal ini juga secara tidak langsung merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup rakyat dan kelestarian sumber daya alam yang di kandung negara tersebut, demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

This research analyzes international refugees' presence in Indonesia, which gives local challenges for the Indonesian subnational Government as a transit location. This research uses a paradiplomacy perspective to analyze the West Jakarta Government's response to the foreign refugees in its territory. West Jakarta is one of the Administrative Cities in the Special Capital Region of Jakarta. This research uses a qualitative research method. The research data sources were collected and analyzed from literature studies, current news, and socio-political theories. This research found that West Jakarta Government's paradiplomacy occurs due to differences in regulations applies. Moreover, this process can be parallel alongside the Central Government (Indonesian Government) in handling refugees in their territory following a local-regional wisdom approach. The West Jakarta Government's paradiplomacy carried out by coordinating the distribution of aid to refugees, working with stakeholders in handling international and national refugee issues, and managing refugee handling policies in transit locations where refugees live, especially in Kalideres, West Jakarta, Indonesia. These handling efforts aim to prevent horizontal conflicts between refugees and local people and achieve subnational interests in the form of support materially, financially, and politically. ; Penelitian ini menganalisis keberadaan pengungsi internasional di Indonesia yang memberikan tantangan lokal bagi Pemerintah subnasional Indonesia sebagai lokasi transit. Penelitian ini menggunakan perspektif paradiplomasi untuk menganalisis respon Pemerintah Jakarta Barat terhadap pengungsi asing di wilayahnya. Jakarta Barat merupakan salah satu Kota Administratif di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian dikumpulkan dan dianalisis dari studi literatur, berita terkini, dan teori-teori sosial politik. Hasil penelitian menemukan bahwa paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terjadi karena adanya perbedaan regulasi yang berlaku. Apalagi, proses ini bisa paralel dengan Pemerintah Pusat (Pemerintah Indonesia) dalam menangani pengungsi di wilayahnya dengan pendekatan kearifan lokal-regional. Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat dilakukan dengan mengkoordinasikan penyaluran bantuan kepada pengungsi, bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional dan nasional, serta mengelola kebijakan penanganan pengungsi di lokasi transit tempat tinggal pengungsi, khususnya di Kalideres, Jakarta Barat. Upaya penanganan ini bertujuan untuk mencegah konflik horizontal antara pengungsi dan masyarakat lokal serta mencapai kepentingan subnasional dalam bentuk dukungan material, finansial, dan politik.

Abstract COVID – 19 is an unprecedented occasion that forces every state to adapt to the current changes in the dynamics of international relations. The impacts that are given by the Pandemic are not only on the health aspects, but also give the spillover effects to some aspects, such as economy and social, as the result of the closed-border policy and the restrictions policy on trading. By that means, the holistic and comprehensive approaches are needed to tackle the pandemic. Furthermore, Global Health Diplomacy is considered as one of the instruments or means to tackle the impacts of it. Notwithstanding, there are some states which implement the Me First Policy, especially at the beginning of the Pandemic. This paper examines Indonesia Foreign Policy through Global Health Diplomacy during COVID – 19 and to analyses the characteristics of the policy, either cooperative or competitive. This paper uses the concept of Global Health Diplomacy by Kickbusch and Told on 21st Century Health Diplomacy: A New Relationship between Foreign Policy and Health, Global Health Diplomacy: The Need for New Perspectives, Strategic Approaches and Skills in Global Health, by Kickbusch, Ilona; Silberschmidt, Gaudenz; Buss, Paulo and the concept of Global Health Diplomacy by Khazatzadeh-Mahani, A., Ruckert, A., & LabontÉ, R Through its Global Health Diplomacy, Indonesia is aiming to implement the policy which are based on the solidarity and cooperativeness. Keywords: COVID – 19, Global Health Diplomacy, Indonesia, Cooperative, Competitive

The paper explores creativity, innovation and competitiveness of batik creative industry in keeping of existence in global market. Purposes of this research are to identify how creativity, innovation and competitiveness of batik crafter encounter to global market and to produce the model. Through 7 informants (3 batik associates, 4 retailers) we analyzed and explicated the assumptions of creativity, innovation and competitiveness by locating the study within the interpretive research paradigm and exemplifying the global market that has impacts on batik industries recently. This study also acknowledges and addresses the government roles in supporting of creativity, innovation and competitiveness to encounter global market.