Suchergebnisse

16 Ergebnisse

Sortierung:

Open Access#12015

Strategi Pengembangan Kemandirian Pelaku Muda Agribisnis " Brain Gain Actors" di Jawa Barat

BASE

Open Access#22018

KAJIAN KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN DANA DESA

BASE

Open Access#32019

Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT

BASE

Open Access#42022

Tingkat Kemandirian Belajar Pada Remaja

BASE

Open Access#52018

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016

BASE

Open Access#62016

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN RASIO KEUANGANTERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2010-2014

BASE

Open Access#72018

EKSISTENSI DAN PENGATURAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBYEK HUKUM TATANEGARA

BASE

Open Access#82020

DIPLOMASI PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN PENGGALANG DUKUNGAN INTERNASIONAL BAGI PALESTINA

BASE

Open Access#92014

KEMAMPUAN GURU MI YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN (Kasus Kota Pekalongan)

BASE

Open Access#102020

Challenges for Implementation of Village Innovation Policy in Realising Sustainable Development

BASE

Open Access#112019

Analisis Peran Rusia sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Nagorno Karabakh Periode 2008-2016

BASE

Open Access#122020

Pengaruh Audit Committee, Ownership Structure, dan Chief Executive Officer terhadap Financial Distress pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018

BASE

Open Access#132015

DISSENTING OPINION DALAM SISTIM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Pengadilan Tipikor Padang)

BASE

Open Access#142014

KONSEPSI OTONOMI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PILIHAN DARI TUNTUTAN BENTUK NEGARA FEDERAL DI INDONESIA

BASE

Open Access#152020

Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dan Undang-Undang MD3)

BASE