Suchergebnisse

Peradaban Islam pernah berjaya pada abad VII-XIV Masehi. Banyak karyakarya besar ilmuwan Muslim antara lain seperti Al Biruni (fisika, kedokteran), Jabir Haiyan (kimia), Al-Khawarizmi (matematika), Al Kindi (filsafat), Ibnu Khaldun (politik, sosiologi), Ibnu Sina (kedokteran), Ibnu Rusyd (filsafat), dan lain sebagainya. Namun kejayaan Islam tersebut disabotase oleh Barat dan diklaim sebagai milik mereka. Barat dengan berbagai ideologi seperti materialisme, kapitalisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya justru gagal dan menenggelamkan peradaban Islam hingga saat ini. Namun, dengan berkembangnya berbagai tesis para tokoh non-Islam seperti Francis Fukuyama dan Samuel P. Huntington yang menyimpulkan berubahnya siklus ideologi dari Barat ke Islam sebagai alternatif ideologi masa depan, ditambah lagi dengan hasil riset Pew Forum on Religion and Public Life Januari 2011 tentang menguatnya jumlah populasi komunitasmuslim dunia yang diprediksi tahun 2030 akan bertambah dua kali lebih cepat dibandingkan penduduk non muslim, maka bukan tidak mungkin peradaban Islam akan lahir dari Indonesia sebagai negara terpadat ke-4 dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Apalagi Indonesia bercirikan pluralistik sama dengan Madinah zaman Rosul. Skenario grand design untuk menata kembali peradaban Islam bisa dimulai dari bumi Indonesia di era mendatang. Ada beragam tawaran solusi konsep, langkah konkret, strategi dan metodologi untuk mengarah pada upaya menata peradaban Islam, antara lain pertama, adanyaperubahan mainsett, kesadaran kolektif serta ketauladanan para tokoh dan pemimpin. Kedua, membangun dialog antar-agama (interfaith dialogue).Ketiga, mengadopsi kultur Nabi di Madinah. Keempat, penegakan supremasi hukum tanpa tebang pilih. Kelima, membumikan sikapinklusifisme. Keenam, retrospeksi menyeluruh di internal umat Islam. Kata kunci : , , , , , ,mainsett, kesadaran kolektif,, , , .

Abstrak Pendidikan adalah invenstasi jangka panjang sebuah bangsa. Sebelum masa keterpurukan akibat perang dunia, pertama hingga kedua, pendidikan menjadi tonggak kemasyhuran bangsa-bangsa besar. Sejak kejayaan Mesir kuno, peradaban Islam di Irak dan Spanyol, hingga revolusi juli, adalah bentangan kekuatan pendidikan. Gemerlap politik global terkadang mengalihkan perhatian negara kepada persoalan politik, hingga menampilkan parade kekuatan dominatif suatu bangsa atas bangsa lain. Produk-produk dari usaha pendidikan menjadi alat penebar arogansi antar bangsa. Namun, setelah perang dunia kedua, Jepang misalnya, melakukan reposisi nasional dari kecenderungan ekspansif ke pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan. Hasilnya, Jepang melejit sangat cepat hingga saat ini. Artikel ini berupaya menjelaskan bahwa melalui pendidikan, persoalan-persoalan sosial dapat diurai. Gagasan pendidikan pada dasarnya untuk kepentingan kemanusiaan menyeluruh, sehingga tidak hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Demikian juga sekat-sekat geografis, demografis dan politis, melebur ketika berada dalam lembaga pendidikan. Bangsa Indonesia yang pernah dijajah beberapa abad, ketika menghirup udara kemerdekaan, tidak menampilkan dendam kepada negara bekas penjajah. Pendidikanlah yang mengajarkan para pendiri bangsa bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Bahkan Indonesia harus aktif dalam pergaulan antar bangsa, memelopori perdamaian dunia. Para pendiri bangsa kebanyakan berlatar pendidikan khas Indonesia, seperti pesantren. Salah satunya adalah PM Gontor, yang dalam berbagai gerak pendidikannya, menunjukkan kemampuan mempertemukan demokrasi, multikulturalisme, inklusifisme.Kata Kunci: Demokrasi, Multikulturalisme, Inklusifisme, PesantrenAbstract Education is a long-term investment of a nation. Before the downturn caused by the world war, first to second, education became the cornerstone of the great nations. Since the glory of ancient Egypt, Islamic civilization in Iraq and Spain, until the July revolution, is a stretch of educational power. The glitter of global politics sometimes diverts the country's attention to political issues, to the parade of a nation's dominating power over other nations. The products of the educational endeavor become a means of spreading the arrogance between nations. However, after the second world war, Japan for example, made a national reposition of the expansionary tendency to the development of Human Resources through education. As a result, Japan skyrocketed very quickly to this day. This article seeks to explain that through education, social issues can be broken down. The idea of education is basically for the sake of humanity is comprehensive, so it is not only accessible to certain groups. Likewise geographic barriers, demographics and politics, merge when in an educational institution. The Indonesian nation that had been colonized for centuries, when it breathed freedom of air, did not show a grudge against the former colonial country. It is education that teaches the founders of the nation that freedom is the right of all nations, as opposed to the principles of humanity. Even Indonesia must be active in the inter-nation association, pioneering world peace. The founders of the nation are mostly educational backgrounds typical of Indonesia, such as boarding schools. One of them is PM Gontor, who in various educational movements, demonstrates the ability to bring together democracy, multiculturalism, inclusiveness.Keywords: Democracy, Multiculturalism, Insclusivess, Pesantren

Research in administration sector, particularly state administration is one of the functions hold very important role in the efforts to improve the implementation of government towards good governance. Actually the condition of research in state administration sector in Indonesia up to now is considered remain suspended on output point and has not reach the outcome yet. As a matter of fact it is a national cost which is not in proportion with the benefit according to expectation. It is expected that the result of the research should become a better quality result in the future so that it can be used maximally, and can be more useful in providing input for material in making decision properly, either for the sake of administration science development or supporting the administration practitioner in the government's environment in particular.

If the wave of globalization may inspire democratic understanding and its implementation in Indonesia, then the Pancasila Democracy which has similar meaning with the broad definition of democracy will bring advantages for political, economic, and social condition. In the contemporary era, democracy that has been always elaborated was the democracy that originally came from the West. It has also been socialized only in its narrow definition; therefore, democracy is only commonly understood as political democracy. However, in broad definition of democracy – called by Held as democracy autonomy - the State has an obligation to guarantee that people have easy access not only to political affairs but also to social and economic ones. For that reason, it is necessary to examine several regional elections that have been held successfully. Democracy was not violated when provincial election budget was used for facilitating people to access their neglected economic and social rights. It is difficult to establish democracy in the midst of extreme poverty. New order had made its own interpretation to Pancasila Democracy, and nowadays a more suitable interpretation needs to be made through normative and pragmatic studies.

Using a political-economy model of analysis introduced by Uphoff and Ilchman (1972), the writer tries to analyze the "aggregate optimality" of dePelopment programmes aimed at combating poverty in Indonesia. Other than the macro analysis of development political-economy, the four micro analysis or criteria of aggregate optimality are used to evaluate the effectiveness of development programmes for the poor: market integration, assets or production factors' transfer, organisational or institutional building, and enterpreneurship improvement. Then, a retrospective evaluation is applied to some development programmes implemented during the New Order regime in Indonesia, the Bimas (Mass Guidance) programme, PKT (Integrated Regional Development) programme, PIR (Nucleic People Plantation Project), and the Inpres (Presidential Instruction) programme. It is found out from this assessment that all of the development programmes have not really able to alleviate the incidence of poverty in the regions. The Bimas, PKT, PIR and Inpress were not designed as direct attack to poverty issues and hence could not substantially improve productivity among the poor. In the process of implementation, these programme have been oriented more to economic growth and formal sectors rather than the poor people economy. The worse thing was that the programmes have created poor people dependency in terms of economic as well as political resources.

Dakwah dalam arti ajakan kepada kebaikan merupakan kewajiban. Tetapi dalam mewujudkan kewajiban tersebut, setiap orang memerlukan jaminan stabilitas dan undang-undang negara. berdasarkan hubungan tersebut, artikel ini ingin melihat bagaimana negara secara politis memberikan ruang bagi kegiatan dakwah dan bagaimana kegiatan dakwah mendukung cita-cita liuhur negara. Melalui pendekatan sosiologis dan politik, artikel ini menganalisis hubungan yang saling menguntungkan jika kegiatan dakwah dilindungi oleh negara dan pencapaian tujuan bernegara disuarakan melalui kegiatan dakwah. Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa sikap inklusifisme merupakan titik temu yang harus dipertemukan dakwah dan negara dalam suatu misi yang amat mulia. Dakwah dilakukan harus berwawasan inklusif dan sebaliknya, negara harus juga menjunjung tinggi inklusifisme agar segala bentuk ajakan kepada kebaikan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu atau melegiyimasi hanya faham tertentu saja.Keywords: Dakwah, Negara, Inklusifisme, Umat

Amandement of Constitution Republik Of Indonesia 1945 resulting the happening of change in system arrange state among others referring to admission filling of certain political position through direct general election. Code arranging to regarding General election of President and Vice President meant to affirm system of presidential which effective and strong. Procedures and mechanism of Legislative and President General election which have been arranged to invite a number of pros and contra by citizen. there wishing execution of done Legislative General election at a time with General election of President according to rule of Section 22E sentence (1) and sentence (2) Constitution Republik of Indonesia 1945. Opinion which pros and contra, it true can be accepted, because in a election system of course will there are weakness and kindliness it.

This article focuses on how state set up limitations and corridors of human rights action through a regulation in criminal law and court law in Indonesia. The writing method particularly provides stressing on steps of Indonesian court law, which is consists of arresting, identification as well as confiscation of the criminal cases. Although it is accepted that several steps in court and criminal law provide a limit and a restriction of human rights, actually by the law number 14 of 1970 about the Basic Authorities of the Court, the value of human rught is guarantee by many principles in the legal system such as a similar action of every persons, every official act should based on written documents, a rehabilitation and compensation for missarresting by state, et cetera. In conclusion, state authority by Indonesia court and criminal law may be functioned as a tool of social engineering. Kata Kunci: Pembatasan HAM, Hukum Acara Pidana