Suchergebnisse

This research is based on community service at the village of Ngagel, Dukuhseti District, Pati Regency. against the background of the education level of the Ngagel village community which is still low, and the quality of Early Childhood Education Institutions (PAUD) that are not in accordance with the principles of Early Childhood learning. Educators in early childhood education institutions in Ngagel village do not yet have an undergraduate education qualification, the majority are high school graduates. the teachers do not understand the ways to manage PAUD well, including not yet understanding how to make learning plans and prepare learning media that will be used in the learning process.Seeing this background, the community service program has a service program, especially in the field of education. This work program covers three main things namely; soft skills training, mentoring institutions and the formation of tutoring activities. All three of these programs is solution. Our soft skills training and institutional assistance is intended for teachers and institutions both PAUD and at the level of basic education, in order to improve the quality of learning at each level. while tutoring is intended for students from PAUD to high school. This program was quite successful with the full support of the local village government, namely the Ngagel village government along with the Ngagel village community leaders. Likewise, the high interest in learning from teachers and children in the village of Ngagel. Keywords: early childhood teachers; soft skills; Ngagel VillageReferencesAl-Abrasyi, M. A. (1996). Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam. Jakarta: Titian Ilahi Press.Brewer, J. A. (2007). Introduction To Early Childhood Education. USA: Pearson Education, Inc.Depdiknas RI. (2002). Acuan Menu Pembelajaran pada Anak Usia Dini Usia (Menu Pembelajaran Generik). Jakarta: Depdiknas RI.Depdiknas RI. (2007). Penyelenggaraan PAUD. Jakarta: Depdiknas RI.Dirjend Dikti Depdiknas RI. (2007). Naskah Akademik Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) dan Rambu-rambu Penyelenggaraan Program S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Program S-1 PG-PAUD). Jakarta.Djuwita, W., & Fakhri, M. (2019). Pengaruh Permainan Tradisional Dalam Mengembangkan Kecerdasan Jamak Anak Usia Dini Pada PAUD Di Kota Mataram. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2), 87–102.Hasanah, H. (2018). Peningkatan Kemampuan Mengenal Lambang Huruf Melalui Metode Proyek Dan Media Bungkus Makanan Dan Minuman Ringan Pada Kelas B Di RA Riyadul Fata Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2(2), 101–124. Hasbullah. (2016). Model Pengembangan Kurikulum PAUD. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1), 21–28. Hayati, N. R. (2016). Pendidikan Pra Sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini) Dalam Islam. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1), 72–82. Huliyah, M. (2016). Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1), 60–71. Imroatun, I. (2016). Bermain Sebagai Metode Pembelajaran Utama Anak Raudhatul Athfal. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1), 40–48. Mansur. (2007). Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Musaropah, U. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Pesantren. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(2), 177–185. Nuryati, N. (2016). Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pemberdayaan Organisasi Himpaudi Di Kecamatan Serang. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(2), 165–176. Nuryati, N. (2017). Perkembangan intelektual pada anak usia dini. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2(2), 59–78. Diambil dari http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/view/1346Pemerintah Desa. (2019). Data Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Jawa Tengah. Pati.Prihantoro, A., & Hidayat, F. (2019). Melakukan Penelitian Tindakan Kelas. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 9(1), 49–60. Santrock, J. W. (2007). Child Development (11 ed.). Jakarta: Erlangga.Setiani, R. E. (2019). Pemanfaatan Permainan Tradisional Dalam Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Di Tk Negeri Pembina 2 Purwokerto. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(1), 39–52. Sujiono, Y. N. (2007). Konsep Dasar Pendidikan: Anak Usia Dini. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.Ulwan, A. N. (n.d.). Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak. Bandung: Rosdakarya.Zuhri, S. (2017). Perkembangan Normatif Dan Non-Normatif Pada Anak Usia Dini. aṣ-ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2(1), 75–84.

Lately religious life in Indonesia experienced a fairly loud dynamics with theemergence of many cases of religious radicalism background. This has resulted in lossof lives wasted and physical damage to the building. But more horrible is the breakdownof social relations between the nation and the erosion of social capital of trust betweenone another. Though the government has taken various measures such as theestablishment of BNPT, Detachment 88 anti-terror legislation and government regulationon the prohibition of blasphemy/desecration of religion. However, this step does notreduce the percentage of religious radicalism. Even more days of religious radicalismincreasingly fertile. Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo Central Java have developedand internalized models of religious education curriculum-based multicultural inclusivismin order to counteract the movement of religious radicalism. The curriculum is a set ofvalues that are as straight as implemented by students, such as living together,understand each other differentness, diversity of teaching. The students are taught to live in peace, side by side with each other, in the middle of the variance differences exist between them. In addition, the value Uswah Khasanah (good role models) from Kyai and the Ustadz/Theacer of the main pillars in the internalization efforts multiculturalinclusivism values in Ponpes Imam Syuhodo Sukoharjo.Keywords: deradicalised of religion; pesantren; multicultural-inclusiv.Akhir-akhir ini kehidupan beragama di Indonesia sangat dinamis denganmunculnya berbagai kasus yang berlatar belakang radikalisme keagamaan. Radikalismekeagamaan telah mengakibatkan ribuan nyawa melayang dan kerusakan fisik yangluarbiasa. Tetapi yang lebih mengerikan adalah jalinan hubungan dan kepercayaanantarwarga sebagai modal social mengalami erosi yang cukup dalam. Pemerintah telahmengambil berbagai langkah seperti pembentukan BNPT, Densus 88, undang-undanganti-teror dan peraturan pemerintah tentang larangan penghujatan / penodaan agama.Namun, langkah ini tidak mengurangi persentase radikalisme agama. Semakin lamaradikalisme agama semakin subur. Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo Jawa Tengahtelah mengembangkan dan menginternalisasikan model kurukulum agama berbasisinklusivisme multikultural untuk menangkal gerakan radikalisme agama. Kurikulummerupakan seperangkat nilai-nilai yang disusun dan diterapkan oleh siswa, sepertihidup bersama, saling memahami keperbedaan satu dengan yang lain, dan keragamanmengajar. Para siswa diajarkan untuk hidup dalam damai, berdampingan satu samalain, di tengah-tengah ragam perbedaan diantara mereka. Selain itu, nilai UswahKhasanah (teladan yang baik) dari Kyai dan Ustadz menjadi pilar utama dalam upayainternalisasi nilai-nilai multikultural-inklusivisme di Ponpes Imam Syuhodo Sukoharjo.Kata kunci: deradikalisasi agama; pesantren; multikultural-inklusif.

Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) bangsa di tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian, gelombang reformasi yang tengah berjalan menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru. Segala hal yang terkait dengan Orde Baru termasuk format politik dan paradigmanya dihujat dan dibongkar. Bermunculan pula aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai- partai politik baru. Seiring dengan itu lahir sejumlah tuntutan daerah-daerah diluar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka yang dengan sendirinya makin menambah problem, manakala diwarnai terjadinya konflik dan benturan antar etnik dengan segala permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penanggulan disintegrasi nasional dalam menjaga persatuan Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan Upaya penanggulangan disintegrasi bangsa dalam menjaga persatuan Indonesia diantaranya dapat dilakukan dengan cara membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus dan membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma (nilai-nilai Pancasila) yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu juga perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah serta upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.

ABSTRAK Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diberlakukan mulai pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di tengah pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk menekan penularan virus Covid-19 terutama dilingkungan keluarga. Meski demikian tidak semua masyarakat dapat menerima kebijakan PPKM Darurat ini dikarenakan hal-hal yang bertentangan dengan situasi masyarakat saat ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana opini masyarakat terhadap kebijakan PPKM Darurat dari pemerintah serta mengetahui harapan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih sesuai kedepannya. Dalam penelitian ini akan menggunakansurvey melaluikuesioner.Metodepenelitianyangdigunakandalampenelitianiniadalahmetodedeskriptifdanmetodeverifikatif. Kata kunci: Covid-19, Kebijakan PPKM Darurat, Opini Publik, Implementasi Kebijakan ABSTRACK Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) are enforced from 3 July to 20 July 2021 in Java and Bali. This is a government policy issued in the midst of the Covid-19 pandemic which aims to suppress the transmission of the Covid-19 virus especially in the family environment. However, not all people can accept this PPKM Darurat policy, which is subject to things that are contrary to the current situation of the community. The purpose of this study is to know how public opinion on the Emergency PPKM policy from the government and to know public,s opinion for government policies that are more appropriate. In this study we will use a survey with a questionnaire. The research method used in this research is descriptive method and verification method. Keywords: Covid-19, PPKM Darurat Policy, Public Opinion, Policy Implementation

Kesultanan Banjar merupakan kerajaan bercorak islam yang memiliki bandar perdagangan yang paling ramai di Kalimantan. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk mendeskripsikan aktivitas perdagangan di Kesultanan Banjar tahun 1800-1860. Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dalam menjawab rumusan-rumusan masalah: 1) bagaimana faktor-faktor alam dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan di Kesultanan Banjar tahun 1800-1860, 2) bagaimana aktivitas perdagangan di Kesultanan Banjar tahun 1800-1860, dan 3) bagaimana peranan sultan dan bangsa asing dalam aktivitas perdagangan di Kesultanan Banjar tahun 1800-1860. Hasil yang didapat dari hasil penelitian ialah lokasi Kesultanan Banjar yang terletak ditengah-tengah pelabuhan besar di Sulawesi, Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, dan Kep. Sulu (Filipina), serta melimpahnya komoditi lada sebagai primadona di pasaran internasional-lah yang telah membuat pelabuhannya ramai dikunjungi oleh pedagang asing. Agar tidak terjadi perselisihan antargolongan, maka sultan sebagai penguasa tertinggi negeri pun mengeluarkan kebijakan bahwa hanya ada 3 golongan yang berhak memegang kendali ekonomi di wilayah kesultanan, yakni sultan, mantri-mantri, dan bangsawan. Sultan memiliki kuasa penuh atas perdagangan dalam negeri, termasuk menjalin kerjasama politik dan ekonomi dengan para kolonial yang berakibat pada dihapuskannya Kesultanan Banjar dari bumi Kalimantan. Sedangkan tugas para mantri ialah sebagai tengkulak, yakni mengumpulkan hasil-hasil hutan dan industri dari warganya, kemudian mengirimkannya ke Banjarmasin melalui jalur sungai. Sedangkan kegiatan dagang bangsawan sama seperti para pedagang asing yang datang untuk mengimpor dan mengekspor barang hingga ke pedalaman Kalimantan. Kata Kunci: Banjarmasin, Kesultanan Banjar, Perdagangan.

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh objektivitas dan kompetensi terhadap kualitas audit APIP dengan etika auditor sebagai pemoderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis berupa kuesioner kepada responden. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan sampel yang diperoleh ada sebanyak 33 auditor. Teknik analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS) menggunakan perangkat lunak WarpPLS 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objektivitas dan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit APIP. Etika auditor tidak dapat memoderasi pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit APIP tetapi, etika auditor dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit APIP.Kata Kunci : objektivitas, kompetensi, etika auditor, kualitas audit APIP.DAFTAR PUSTAKAAbdillah, Willy & Hartono, Jogiyanto. (2014). Partial Least Square (PLS). Yogyakarta: Andi.Al. Haryono Jusup. (2011). Auditing. Edisi II. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.Alfianti, R. (2017). Pengaruh Etika Auditor, Skeptisime Profesional dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi. Padang: Universitas Negeri Padang.Alim, M. N., Hapsari., & Purwanti, L. (2007). Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal. SNA X. Makassar.Amalia, D., & Sarazwati, R. Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Intern. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 17 (2). Yogyakarta: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia.Arens, Alvin A. Elder, Randal J dan Beasley, Marks S. (2008). Auditing dan Jasa Assurance. Jilid 1. Edisi Keduabelas. Jakarta: Erlangga.Arens, Alvin A., & James K. Loebbecke. (2003). Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu Jilid 1. Edisi ke Sembilan. Jakarta: PT Indeks IKAPI.DeAngelo, L.E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting & Economics.Deis, D. R., & G.A. Groux. (1992). Determinants of Audit Quality in The Public Sector. The Accounting Review (Juli): 462-479. Dewi, A. C. (2016). Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Kajian Ilmu Akuntansi, 4 (8). Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.Dewi, A. C. (2016). Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Auditor Internal Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (Skripsi), Universitas Negeri Yogyakarta.Erawan, N. M. A. N. P., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja dan Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Pada Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi Udayana, 24 (3), 2360-2388. Denpasar: Universitas Udayana.Falah, S. (2005). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika (Tesis yang tidak dipublikasikan), Universitas Diponegoro Semarang.Ghozali, Prof. Dr. H. Imam, M. Com, Ak. (2006). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi Ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro.Ghozali, Prof. Dr. H. Imam, M. Com, Ak. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Universitas Diponegoro.Gita, A. A. N. A. W., & Dwirandra, A. A. N. B. (2018). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Integritas dan Struktur Audit Terhadap Kualitas Audit Kantor Inspektorat. Jurnal Akuntansi Udayana, 25 (2), 1015-1040. Denpasar: Universitas Udayana.Gordon, L. M., & Graham, S. (2006). Attribution theory, The Encyclopedia of Human Development. Thousand Oaks: Sage Publications, 1, p. 142-144.Hafizh, M. (2017). Pengaruh Pengalaman Kerja, Akuntabilitas dan Objektivitas Auditor terhadap Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi. Padang: Universitas Negeri Padang.Hair et al. (2010). Multivariate Data Analysis, Seventh Edition. Pearson Prentice Hall.Halim, A. (2008). Auditing. Edisi Keempat Jilid 1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.Ilmiyati, F., & Suhardjo, Y. (2012). Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Jurnal akuntansi elektronik online, 1 (1). Semarang: Universitas Semarang.Indonesia Corruption Watch (ICW). (2018). Meneliti tren penindakan kasus korupsi pada 2017 oleh KPK, Kejaksaan, dan Polri. https://news.detik.com/berita/d-3876999/icw-korupsi-apbd-oleh-kepala-daerah-terjadi-paling-banyak-di-2017 diakses pada 18 Agustus 2019.Kurnia, W., Khomsiyah., & Sofie. (2014). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. E-Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1 (2).Laksita, A. D., & Sukirno. (2019). Pengaruh Independensi, Akuntabilitas dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit. Jurnal Barometer Riset Akuntansi dan Manjemen, 8 (1), 2360-2388. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.Lasmahadi, A. (2000). Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi. www.epsikologi.comLastanti, H., S. (2005). Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, 5 (1).Lowenshon, S., Johnson E.L., & Elder J.R. (2005). Auditor Specialization and Perceived Audit Quality, Auditee Satisfaction, and Audit Fees in the Local Government Audit Market.Luthans. (2005). Perilaku Organisasi. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: AndiMahmudi. (2013). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.Maryani, T. & U. Ludigdo. (2001). Survei Atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan. Jurnal Telaah Ilmu Akuntansi, 2 (1), 49-62.Mulyadi (2010). Auditing. Buku satu, edisi ke enam. Salemba Empat. Jakarta Mulyadi. (2002). Auditing. Buku 1 Jilid ke 6. Jakarta: Salemba Empat.Nainggolan, E. P. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Objektivitas terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan. Jurnal Human Falah, 3 (1). Sumatra Utara: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraNasriana, Basri, H., & Abdullah, S. (2015). Pengaruh kompetensi, independensi, objektivitas, kecermatan profesional dan pengalaman audit terhadap kualitas audit (Studi pada pemeriksa inspektorat kabupaten/kota di Aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 4 (1), 81-89.Ningtyas, W. A., & Aris, M. A. (2016). Independensi, Kompetensi, Pengalaman Kerja, dan Due Professional Care: Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit yang dimoderasi dengan Etika Profesi. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.Nugrahaningsih, P. (2005). Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi (Studi Terhadap Peran Faktor-faktor Individual: Locus of Control, Lama Pengalaman Kerja, Gender dan Equity Sensitivity). Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.Nurlaeli, F. (2010). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor di BPKP Jawa Tengah). (Skripsi yang tidak dipublikasikan).Payamta. (2002). Sikap Akuntan dan Pengguna Jasa Akuntan Publik Terhadap Advertensi Jasa Akuntan Publik. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Semarang.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/KotaPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.Pradana, D. K. S. (2015). Pengaruh Objektivitas, Pengalaman Kerja dan Integritas terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Inspektorat Provinsi dan Kota di Riua). Jurnal Online Mahasiswa, 2 (2). Riau: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.Purbowati, Ayuning. H. (2017). Dilema Etika Auditor. Artikel Drs. J. Tanzil & Associates. Surabaya.Putra, N. A. E. (2012). Pengaruh Kompetensi, Tekanan Waktu, Pengalaman Kerja, Etika, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Skripsi), Universitas Negeri Yogyakarta.Randal J. Elder, Mark S Beasley, dkk. (2012). Jasa Audit dan Assurance. Jakarta: Salemba EmpatSamsi, Riduwan, & Suryono. (2013). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit: Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi, 1 (2). Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).Sangadji, M. E., & Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Edisi I. Yogyakarta: Andi.Saputra et al. (2016). Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja Pada Kualitas Audit Dengan Motivasi Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 5 (7), 1863-1888. Denpasar: Universitas Udayana.Sari, E. N., & Lestari, S. (2018).Pengaruh Kompetensi dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatra Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6 (1). Sumatra Utara: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Sari, R. I. (2018). Pengaruh Independensi, Objektivitas dan Audit Fee Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Modetrasi (Studi Kasus di KAP Kota Malang) (Skripsi), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Sawyer, Lawrence B., Dittenhofer Mortimer A., & Scheiner James H. (2006). Internal Auditing, Diterjemahkan oleh: Desi Adhariani, Jilid 1, Edisi 5, Salemba Empat : Jakarta.Sholihin, Mahfud & Ratmono, Dwi. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta: Andi.Simanjuntak, P. (2008). Pengaruh Time Budget Pressure Dan Kesalahan Terhadap Penurunan Kualitas Audit (Reduced Audit Quality) (Studi Empiris Pada Auditor KAP Di Jakarta) (Tesis), Universitas Diponegoro.Solimun, Dr. Ir, MS., & Fernandes, Dr. Adji. A. R, S.Si, M.Sc. (2017). Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS. Malang: UB Press.Stefhany, P., & Amanah, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Sektor Publik. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6 (10). Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).Suartana, Dr. I W. (2010). Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Andi.Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.Sukamto, (1991). Pengajaran Etika Profesional. (Makalah yang disampaikan pada Seminar pengajaran Pemeriksaan Akuntansi), PAU UGM.Sukriah, I., Akram., & Inapty, B.A. (2009). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektifitas, Integritas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.Sunarsip. (2001). Corporate Governance Audit: Paradigma Baru Profesi Akuntan dalam Mewujudkan Good Corporate Governance. Artikel Media Akuntansi. No.17, Th. VII, April-Mei 2001.Syukroni, H. J. (2018). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.Wicaksono, M. (2015). Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi Pada BAWASDA Pemerintah Daerah di Ex-Karesidenan Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 15 (02). Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AAS Surakarta.Winarna, J., & Mabruri, H. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

This article reveals the negotiation model in inheritance dispute resolution among Mataraman society at East Java as a response to the high number of inheritance dispute which often becomes an acute family social problem. Conducting field research on seven families carrying out inheritance distribution process, this article classifies three models of Mataraman society's negotiation in inheritance dispute resolution. They are negotiation using formulation of theology cum tradition, negotiation using fiqh cum tradition, and negotiation using indigenous wisdom and diversity. Among the three, the formulation of fiqh cum tradition comes as the mainstream solution and offer because it is a middle way to resolve inheritance disputes for the sake of assets unity and harmonious family relationship. It also becomes a role model for social based negotiation process for inheritance distribution in a multicultural society.(Artikel ini menggali model negosiasi dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Mataraman Jawa Timur sebagai respons atas tingginya angka sengketa waris yang muncul di masyarakat dan acapkali menjadi sengketa akut sosial keluarga. Dengan melakukan riset lapangan terhadap tujuh keluarga yang mengalami proses pembagian waris, artikel ini mengklasifikasi tiga model formulasi dalam proses negosiasi penyelesaian sengketa waris di masyarakat Mataraman. Ketiganya adalah negosiasi dengan formulasi teologi agama cum adat, negosiasi dengan formulasi fiqh cum adat, dan negosiasi dengan formulasi kearifan dan keragaman lokal. Dari ketiga formulasi tersebut, model fiqh cum adat menjadi tawaran sekaligus solusi mainstream karena merupakan jalan tengah penyelesaian sengketa waris di masyarakat demi keutuhan aset dan keharmonisan hubungan keluarga. Kategori tersebut sekaligus menjadi role model atas proses negosiasi dalam tradisi pembagian waris berdimensi sosial dalam masyarakat multikultur)

The development of electoral politics in Banyumas which led to the increasingly strong economic and political domination of Arab business groups influenced the development of Salafism especially in urban areas. This is due to the construction of sites spreading Salafism, such as foundations. Islamic boarding schools, mosques, mosques, schools and hospitals come from donations that they provide from the benefits of doing business in the fields of property construction, furniture, education and health. Banyumas as a "bull pen" gives an illustration that the majority of the population is not too attached to religious primordial ties (abangan). This background fosters the development of kejawen Islam and Christianization. The flourishing of kejawen Islam and Christianization responds to the increasingly rapid spread of Salafism. That is because the main purpose of Salafism is the purification of Islam from heresy, shirk, and khurafat which are closely related to Islam and Christianity. In addition, Banyumas as a "bull pen" shows the strong dominance of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This region even had a significant impact in winning in Central Java. Therefore, this region has always been the target of winning. However, as Salafism strengthens, the effort to win this time has been challenged by a challenger. Salafism which is included in the line of challengers is trying hard to "whiten" this region. So the use of religious issues in mass mobilization efforts is inevitable. By looking at some of these cases the dynamics of the Banyumas community which has been known as Brayan Urip (living in harmony) in a way of socializing saving time bombs that can lead to conflict due to a struggle for stronger identity and unequal control of economic resources in the implementation of electoral politics in Banyumas.Perkembangan politik elektoral di Banyumas yang mengarah kepada semakin kuatnya dominasi ekonomi-politik kelompok bisnis Arab berpengaruh terhadap perkembangan Salafisme terutama di perkotaan. Hal tersebut karena pembangunan situs-situs penyebaran Salafisme, seperti yayasan. pesantren, masjid, musala, sekolah dan rumah sakit berasal dari donasi yang mereka berikan dari keuntungan menjalankan bisnis di bidang konstruksi properti, furnitur, pendidikan dan kesehatan.Banyumas sebagai "kandang banteng†memberikan ilustrasi bahwa mayoritas penduduknya tidak terlalu terikat dengan ikatan primordial keagamaan (abangan). Latar belakang tersebut menyuburkan perkembangan Islam kejawen dan kristenisasi. Tumbuh suburnya Islam kejawen dan kristenisasi merespon penyebaran Salafisme yang semakin pesat. Hal tersebut karena tujuan utama Salafisme adalah pemurnian Islam dari bid'ah, syirik, dan khurafat yang erat kaitannya dengan Islam kejawen dan kristenisasi. Selain itu, Banyumas sebagai "kandang banteng†menunjukkan kuatnya dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Wilayah ini bahkan memberikan dampak signifikan dalam meraih kemenangan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, wilayah ini selalu menjadi target pemenangan. Namun, demikian seiring menguatnya Salafisme, usaha meraih kemenangan tersebut kali ini mendapatkan tantangan cukup kuat dari penantang. Salafisme yang termasuk dalam barisan penantang berusaha sekuat tenaga "memutihkan†wilayah ini. Sehingga penggunaan isu agama dalam upaya mobilisasi masa tidak dapat terelakkan. Dengan melihat beberapa kasus tersebut dinamika masyarakat Banyumas yang selama ini dikenal brayan urip (hidup rukun) dalam cara bergaul menyimpan bom waktu yang dapat menimbulkan konflik karena pergulatan identitas yang semakin menguat dan penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi yang tidak merata dalam penyelenggaraan politik elektoral di Banyumas.The development of electoral politics in Banyumas which led to the increasingly strong economic and political domination of Arab business groups influenced the development of Salafism especially in urban areas. This is due to the construction of sites spreading Salafism, such as foundations. Islamic boarding schools, mosques, mosques, schools and hospitals come from donations that they provide from the benefits of doing business in the fields of property construction, furniture, education and health. Banyumas as a "bull pen" gives an illustration that the majority of the population is not too attached to religious primordial ties (abangan). This background fosters the development of kejawen Islam and Christianization. The flourishing of kejawen Islam and Christianization responds to the increasingly rapid spread of Salafism. That is because the main purpose of Salafism is the purification of Islam from heresy, shirk, and khurafat which are closely related to Islam and Christianity. In addition, Banyumas as a "bull pen" shows the strong dominance of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This region even had a significant impact in winning in Central Java. Therefore, this region has always been the target of winning. However, as Salafism strengthens, the effort to win this time has been challenged by a challenger. Salafism which is included in the line of challengers is trying hard to "whiten" this region. So the use of religious issues in mass mobilization efforts is inevitable. By looking at some of these cases the dynamics of the Banyumas community which has been known as Brayan Urip (living in harmony) in a way of socializing saving time bombs that can lead to conflict due to a struggle for stronger identity and unequal control of economic resources in the implementation of electoral politics in Banyumas.

Society 5.0 merupakan era yang dicetuskan oleh pemerintahan Jepang dengan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology-based). Pada era ini, masyarakat khususnya peserta didik perlu meningkatkan soft skill sehingga mampu meningkatkan kecakapan dan keterampilan untuk belajar sehingga mampu menjadi modal untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas pada masa yang akan datang. Siswa maupun mahasiswa tengah dihadapkan oleh adanya perubahan akibat dari perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim meluncurkan program belajar dengan konsep Pendidikan Merdeka, konsep yang digagas mengarah pada kebebasan peserta didik dalam berpikir kritis dan cerdas. Artikel ini berusaha mengeksplorasi bagaimana implementasi merdeka belajar di lingkungan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia dalam menghadapi Era Society 5.0. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan melakukan survey pada lima belas siswa dan tiga puluh tujuh mahasiswa di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini memaparkan bahwasanya hadirnya program merdeka belajar, didukung oleh empat kompetensi dasar yang wajib dimiliki pada era digital dan globalisasi, siswa dan mahasiswa dapat berkembang untuk menempuh era society 5.0 serta menjadi sumber daya yang lebih mumpuni di masa depan.Kata kunci: Era Society 5.0; merdeka belajar; pengembangan sumber daya manusia ABSTRACTSociety 5.0 is an era initiated by the Japanese government with the concept of a human-centered and technology-based society. In this current era, the community, especially students, needs to improve their soft skills to improve their skills and learning skills so that they can become more qualified human resources in the future. Students and students are faced with changes due to current technological developments. Therefore, the Minister of Education and Culture of the ...

Buku Anonim. 2017. Pedoman Pengelolaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar. Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jakarta.Atmoseoprapto, Kisdarto. 2001. Menuju SDM Berdaya. Edisi Pertama. Jakarta: PT Gramedia.Denhardt, R. B., and Denhardt, J. V., 2006. Public Administration: An Action Oriented. Belmont: Thomson Higher Education.Drucker Peter F. 2001. The Esential Drucker : In One Volume The Best of Sixty Years of Peter Druker's Essenial Writtings on Managemen. Butterworth and einemann; HBS, Harper Collins Publisher.Dunn, Willain N. 2003. Pengantar Anaisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.Dye, Thomas R., 2001. Top Down Policymaking. New York: Chatham House Publishers.Fester, Bill, S and Karen, S. 2001. Pembinaan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan. Jakarta: Ramelan.Gibson, James L., John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr., and Robert Konopaske. 2012. Organizations: Behavior, Structure, Processes. Fourteenth Edition. Published by Mc Graw-Hill, a Business unit of The Mc Graw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of The Americas, New York, NY.Geurts, T., 2012. Public Policy Making: The 21st Century Perspective, Apeldoorn, The Netherlands: Be Informed, online pada www.beinformed.com Handoko, T Hani. 2009. Manajemen "Edisi 2". Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.Harsuki. 2003. Perkembangan Olahraga Terkini. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Hulsmann, Jorg Guido, 2006. The Political Economy of Moral Hazard. Czech Journal Politica Economie. February 2006ICAEW, 2012. Acting in The Public Interest: A Framework for Analysis Market Foundations Initiative. London: ICAEW. Diakses dari icaew.com/marketfoundationsKitchin, D., 2010. An Introduction to Organisational Behaviour for Managers and Engineers: A Group and Multicultural Approach. Burlington: Elsevier Ltd.Koontz, H and Weichrich, H. 1993. Management A Global Prespective. Mc. Graw-Hill. Inc,.Kraft, Michael E., Scott R. Furlong, 2004. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. Washington: CQ Press.Lubis, Johansyah dan Heryanty Evalina, 2007. Latihan Dalam Olahraga Profesional. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pengawasan Olahraga Profesional Indonesia.Lubis, S.B. Hari dan Martani Husaeni. 1987. Teori Organisasi. Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: PAU Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.Lutan, Rusli. dkk. 2000. Dasar – Dasar Kepelatihan. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Bagian Proyek Penataran Guru SLTP Setara D-III Tahun 2000Miles, M.B and Huberman, A.M. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expended Sourcebook, California: Sage Publications, Inc.Mulyadi, D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfa Beta. Neuman, W. Lawrence. 2013. Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT. Indeks.Park, William H., 2000. "Policy". In Defining Public Administration: Selections from the International Policy and Administration. Diedit oleh Jay M. Shafritz. Colorado: Westview Press.Riley, S., 2005. Herzberg's Two-Factor Theory of Motivation Applied to the Motivational Techniques Within Financial Institutions. Senior Honors Theses/Dissertations. Eastern Michigan University. (Online). Diambil dari http://commons.emich.edu/honors/119Rosenbloom, D.H and Robert S Kravchuk. 2005. Public Adinistration : Understanding Management, Politic and Law in The Public Sector. Boston: McGraw-Hill. Silalahi, Ulber 2015. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: PT Refika Aditama. --- 2013. Asas-Asas Manajemen. Bandung: PT Refika Aditama.Spencer, Lyle M. Jr, and Signe Spencer (1993), Competence At Work, Models for Superior Performance. United States of Amerika: John Wiley & Sons.Inc.Sumaryadi, Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.Triton, P.B. 2009. Mengelola Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit Oriza.Vigoda, E. 2002. The Legacy of Public Administration and Review. In Public Administration : An Interdiciplinary Crytical Analysis. Edited By Eran Vigoda. New York: Marcell Dekker, Inc.m pp 1-18.Wibowo. 2015. Manajemen Kinerja. (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada. --- , 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Wilson, Charter A., 2006. Public Policy: Continuity and Change. New York: McGraw-Hill.Artikel dan Jurnal IlmiahAbidin, H. Zainal. 2013. Pembinaan Olahraga Prestasi dan permasalahnnya. Hhtp://www.tribunews.com/tribuners/2013/12/15. Pembinaan-olahraga-prestasi-dan-permasalahnnya. Diakses pada tanggal 14 Maret 2018Deli, Y. 2014. Efektivitas Pembinaan dan Pelarihan Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial dan pemakaman Kota Pekan Baru. Jom FISIP. Volmue 2 Nomor 1. Oktober 2014.Firdaus, Kamal. 2011. "Evaluasi Program Pembinaan Olahraga Tenis Lapangan di Kota Padang". Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia (Online) Volume 1. Edisi 2. Halaman 127-132. ( http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/miki/articl /download/2027/2141, diunduh pada 28 Pebruari 2018)Kusnanik, Nining Widyah. 2013. "Evaluasi Manajemen Pembinaan Prestasi PRIMA Pratama Cabang Olahraga Panahan di Surabaya". Jurnal IPTEK Olahraga. Vol. 15 (2): hal. 125-137.Mulyadi, Agustanico Dwi. 2015. "Evaluasi Program Pembinaan Sepakbola Klub Persijap Jepara". Jurnal Ilmiah PENJAS. (Online) Vol. 1 (2): hal. 1-18. (http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/vie w/323/318, diunduh pada 28 Pebruari 2018)Aji, Tri. 2013. Pola Pembinaan Prestasi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sepak Takraw Putra Jawa Tengah Tahun 2013. Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia Volume 3. Edisi 1. Juli 2013. ISSN: 2088-6802.Peraturan Perundang-UndanganSurat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengurus, Pelatih, Asisten Pelatih dan Atlet PPLP 5 Cabang Olahraga Kegiatan Pengembangan Sentra Keolahragaan Program Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017;

Abtsract: Islamic Religious Counslors has a quite strategic role in the midst of society. Besides he is a preacher of Islam, also the Islamic Religious Counselors, according to his function as a guide, illuminator, and community builder with religious language. The role of religious counselors in addition to functioning as an impetus for the community to actively participate in development also plays a role in overcoming obstacles that build the course of development, particularly overcoming negative impacts. Religious counselors as religious leaders always guide, nurture, and move the community to do good and stay away from prohibited acts, inviting something that is needed by the community in fostering its territory both for the purposes of social facilities and worship. The Religious Counselors is a place to ask questions and a place to complain for his community to solve and resolve the problem with his advice. Religious Counselors as community leaders act as priests in matters of religion and social problems as well as in matters of state by an effort to succeed the government program. This study is aimed to know The role of Religious Counselors in motivating head of family to earn a living in Majalengka City, it can be concluded that religious counselors play an important role in motivating head of family to earn a living. One of which is with terms to give understanding to them, that to earn the living not only as an obligation a head of family, but also set an example for his next generation, especially his son. To be responsible head of family at a later time.Abtsrak: Penyuluh Agama Islam memiliki peranan yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. Selain sebagai pendakwah Islam, Penyuluh Agama Islam juga, sesuai dengan fungsinya sebagai pembimbing, penerang, dan pembangun masyarakat dengan bahasa agama. Peranan penyuluh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan. Penyuluh Agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Penyuluh Agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah. Salah satunya dengan membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Penyuluh Agama memotivasi kepala keluarga yang ada di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk mencari nafkah. Kegiatan tersebut di lakukan dengan memberikan pemahaman dan pendampingan kepada mereka bahwa mencari nafkah tidak hanya sebagai kewajiban kepala keluarga, tetapi juga memberikan teladan bagi generasi penerusnya yaitu anak-anaknya terutama anak laki-lakinya. Agar menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab di masa yang akan datang.

Antologi cerkak Dalan Sidhatan anggitane Widodo Basuki iki ngandhut babagan kritik sosial. Kritik sosial kang ana sajrone antologi cerkak Dalan Sidhatan iki minangka gambaran saka kauripane manungsa lan uga ngemot piwulang sajrone bebrayan. Tintingan kang slaras kanggo ndhudhah kritik sosial kasebut yaiku teori sosiologi sastra sing diandharake dening Ian Watt. Adhedhasar saka andharan kasebut bisa didudut underane panliten yaiku (1) kepriye kritik sosial tumrap panguwasa sajrone antologi cerkak DS anggitane Widodo Basuki? (2) kepriye gegayutane kritik sosial sajrone antologi cerkak DS anggitane Widodo Basuki tumrap kahanan bebrayan? (3) kepriye kritik sosial tumrap citrane wanita sajrone antologi cerkak DS anggitane Widodo Basuki? Saka underane panliten mau bisa didudut ancase yaiku (1) ngandharake kritik sosial tumrap panguwasa sajrone antologi cerkak DS anggitane Widodo Basuki, (2) ngandharake gegayutane kritik sosial sajrone antologi cerkak DS anggitane Widodo Basuki tumrap kahanan bebrayan, (3) ngandharake kritik sosial tumrap citrane wanita sajrone antologi cerkak DS anggitane Widodo Basuki.Paedah kang bisa didudut saka panliten iki yaiku dikarepake bisa ngrembaka mligine sastra Jawa modern, lan bisa menehi piwulang urip jalaran ana sesambungane karo prekara-prekara sosial ing ana ing bebrayan. Panliten iki mujudake panliten kualitatif. Sumber dhata lan dhata sajrone panliten iki yaiku antologi cerkak Dalan Sidhatan anggitane Widodo Basuki, sajrone antologi cerkak Dalan Sidhatan ana sepuluh dhata kang digunakake sajrone panliten iki yaiku Siter Panguripan, Dalan Sidhatan, Cungkup ing Tengah Desa, Wong Gemblung, Rembulan Kari Salining, Jenengna Wibisana, Ketiga Ngerak, Lilih Linggar Utama, Guritane Heli, Bali Saka Bali. Sepuluh cerkak kang ana nggayutake kritik sosial tumrap panguwasa, kahanan bebrayan lan citrane wanita. Tata cara nglumpukakae dhata yaiku nggunakake teknik pustaka. Asil panliten nuduhake manawa kritik sosial kang ana sajrone antologi cerkak Dalan Sidhatan ngandharake babagan (1) kritik sosial tumrap panguwasa, kayata politik, korupsi, mblenjani janji, nyogok dhuwit lan tumindak sawiyah-wiyah, (2) kritik sosial tumrap kahanan bebrayan kayata kapitayan marang mitos lan pakaryan kang ala (3) kritik sosial tumrap citrane wanita kayata tumindak sedheng, kadonyan, lan pergaulan bebas. Tembung wigati: panguwasa, korupsi, citrane wanita

This article examines the dynamics of power relations in the Brantas River sand mining and its influences on the fate of the most important river of East Java. By relying on archival sources, contemporary newspapers, and oral history interviews, it is argued that the Brantas river crisis occurred due to the acceleration of sand extractions facilitated by improved extraction technology in the form of mechanical sand extracting machines and the growing demand for sand for infrastructure development. Automated sand mining caused damage to infrastructure and settlements in various places along the river from downstream areas that continue to creep upstream, as well as the loss of biodiversity richness. The search for a solution has been going on for some time but failed to stop mining and bring the Brantas River out of the crisis. The failure occurred not because of the absence of a legal protection, but the difficulty of implementing regulations in the field due to the involvement of unscrupulous officials and politicians in the Brantas sand business, as well as the temptation of large and comfortable profits from mining that lured sand miners amid the limited available alternative sources of livelihood. Artikel ini membahas dinamika relasi kuasa dalam penambangan pasir Sungai Brantas dan pengaruhnya terhadap nasib sungai terpenting di Jawa Timur in. Dengan mengandalkan sumber arsip, surat kabar kontemporer, dan wawancara sejarah lisan, diargumentasikan bahwa krisis sungai Brantas terjadi karena percepatan ekstraksi pasir yang difasilitasi oleh perubahan teknologi ekstraksi dalam bentuk mesin diesel penyedot pasir mekanis dan meningkatnya permintaan akan pasir untuk pengembangan infrastruktur. Penambangan pasir mekanis menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman di berbagai tempat di sepanjang sungai dari daerah hilir yang terus merambat ke hulu, serta hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati. Pencarian solusi telah berlangsung selama beberapa waktu, tetapi gagal menghentikan penambangan dan membawa Sungai Brantas keluar dari krisis. Kegagalan itu terjadi bukan karena tidak adanya payung hukum, tetapi kesulitan menerapkan peraturan di lapangan karena keterlibatan pejabat dan politisi yang tidak bermoral dalam bisnis pasir Brantas, serta godaan keuntungan besar dan mudah dari penambangan. memancing para penambang pasir di tengah sumber mata pencaharian alternatif yang tersedia terbatas.Â

Local-level leaders in contemporary Indonesia have involved in the country's turbulent politics. The regent of Purwakarta (2008-2018), Dedi Mulyadi, employed, for the most part, culture-based political preferences develop his territory. In doing so, he frequently encountered with various forms of Islamization of politics, hindering his strategies to reach his individual goals, to display his socio-political identity, and to socio-culturally empower cultural resilience. The regent appeared to challenge rampant Islamization of politics by "waging the war" against Islamist groups in the name of Sundanese indigenous culture. This paper seeks to explore recent developments of the relationships between Islam and local culture in Indonesia with the case study of Purwakarta in particular and West Java in general, and how a local-level leader was able to optimize his potentials to empower cultural resilience in the midst of Islamization of politics. This paper also investigates the complex landscape of these relationships in an effort to map out the various forces at play and shows that by investigating the interplay between religion, culture, and other entities, a key driver local level played pivotal roles in his ways of defining ethnic identity, creating authority, and empowering cultural resilience. [Terdapat beberapa pemimpin daerah terlibat dinamika politik nasional dewasa ini. Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta periode 2008-2018, termasuk salah satu tokoh yang membangun daerah dengan berbasis pada budaya lokal. Bersamaan dengan itu, ia sering berhadapan dengan sejumlah gerakan Islam politik dalam menghambat tujuan pertahanan identitas sosio-politik dan memberdayakan ketahanan bentuk budaya lokal. Sang bupati tampil dengan identitas budaya lokal Sunda dalam rangka menghadapi tantangan Islamisasi politik dari kelompok-kelompok Islamis yang 'mengobarkan perang' kemana mana. Tulisan ini membahas perkembangan terkini hubungan antara Islam dan budaya lokal di Indonesia dengan studi kasus Purwakarta dan Jawa Barat. Kinerja pemimpin daerah ini mampu mempertahankan budaya lokal di tengah arus Islamisasi politik. Tulisan ini menginvestigasi kompleksitas konteks hubungan-hubungan tersebut dalam usaha pemetakan kekuatan yang bermain pada investigasi tumpang tindih antara agama, budaya, dan entitas-entitas lain. Hal ini berkenaan dengan tokoh penggerak tingkat lokal memainkan peran penting dalam makna identitas etnis, penciptaan otoritas, dan ketahanan budaya lokal.]

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perubahan ekonomi nasabahnya melalui empat aspek yaitu aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber dan jenis data diperoleh dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kepada tujuh nasabah pembiayaan mudharabah, pihak pemerintah Desa Berbek, pihak BMT PUMA dan masyarakat sekitar. Data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data dengan hasil penelitian yang disajikan dengan tabel, grafik, dan deskripsi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM mengalami perubahan ekonomi positif yakni mengalami peningkatan berupa aset usaha mencapai 90%, peningkatan omzet usaha mencapai 233,33%, peningkatan pendapatan usaha mencapai 233,33%, dan peningkatan laba usaha mencapai 150%. Namun masih ditemukan nasabah yang menggunakan sebagian dana pembiayaan untuk membayar hutang, membayar sekolah anak, dan kebutuhan lain. BMT PUMA memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah tanpa melakukan pengawasan usaha. Saran yang relevan dengan hasil penelitian yaitu nasabah diharapkan lebih amanah dalam menggunakan dana pembiayaan mudharabah, selain itu BMT PUMA sebaiknya lebih tegas dalam mengawasi penggunaan dana pembiayaan mudharabah pada nasabah. Kata Kunci: BMT, UMKM, Mudharabah, Perubahan Ekonomi. ABSTRACTThis research is qualitative research that aims to know the influence of mudharabah financing on the economic changes of its costomers through four aspects, such as business assets, business turnover, business income, and business profit. The technique of data retrieval are interviews, observation, and documentation to seven mudharabah financing costomers, Berbek Government, BMT PUMA members, and local society. Data collected then analyzed by reduction data technique with the research result presented by tables, graphics, and description. The result of this study concludes that Small Micro Enterprises (SME's) experiencing positive economic changes that experienced an increase in the form of business assets reached 90%, increase in business turnover reached 233,33%, increase in business income reached 233,33%, and increase in business profit 150%. But there were still customers who used part of their financing funds for other needs. BMT PUMA gives full trust to customers without monitoring their business. Suggestions that are relevant to the research result is customers are expected to be more trustworthy in using mudharabah financing funds. Moreover, BMT PUMA should be more assertive in overseeing mudharabah financing funds on customers.Keywords: Baitul Maal Wattamwi, SME's, Mudharabah, Economic changes.DAFTAR PUSTAKAAdinugraha, H. H., Sartika, M., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Halal lifestyle di Indonesia. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 57-81. https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81Ali, W., Muthaly, S., & Dada, M. (2018). Adoption of shariah compliant peer-to-business financing platforms by SMEs: A conceptual strategic framework for fintechs in Bahrain. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(2S2), 2278-3075.Bronson, K., & Knezevic, I. (2019). The digital divide and how it matters for Canadian food system equity. Canadian Journal of Communication, 44(2), 63–68. https://doi.org/10.22230/cjc.2019v44n2a3489Dewi, L., Hanik, U., Awwaliah, H., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Determinan harga dan potensi sampah sebagai sumber modal ekonomi di bank sampah syariah UINSA Surabaya. Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation, 1(1), 14–26.Fatmawati, A., Yudha, A. T. R. C., & Syafaq, H. (2020). Kontrak kerja dan kesejahteraan ABK nelayan perspektif etika bisnis Islam di Sarangmerduro, Jawa Tengah. Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6(2), 298–313. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.240Ghafar, A., & Tohirin, A. (2010). Islamic law and finance. Humanomics, 26(3), 178–199. https://doi.org/10.1108/08288661011074954Habibi, M. L., & Yudha, A. T. R. C. (2017). Membangun integrated takaful dan wakaf model dalam upaya meningkatkan kemanfaatan pemegang polis. Al-Uqud : Journal of Islamic Economics, 1(2), 139. https://doi.org/10.26740/jie.v1n2.p139-155Hilmy, M. (2015). The political economy of sunni-shi'ah conflict in Sampang Madura. Al-Jami'ah, 53(1), 27–51. https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.27-51Isbah, M. F. (2019). How is social capital converted to be economic capital? A case study from pesantren's socio-economic projects. Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 14(1), 18. https://doi.org/10.31332/ai.v14i1.1240Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 9(2), 227. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729Majid, R., & Agassi, B. A. (2017). HASBLE Card: Innovation on company funding using shari'ah venture capital toward halal industry in Indonesia. Journal of Islamic Finance, 6(Special Issue), 242–256. https://doi.org/10.12816/0047352Mardiyah, A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Sistem tanggung renteng pada koperasi assakinal sebagai bentuk penerapan konsep ta'awun. 2(1), 79–94. https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp372-388Mohd Nawawi, M. S. A., Abu-Hussin, M. F., Faid, M. S., Pauzi, N., Man, S., & Mohd Sabri, N. (2019). The emergence of halal food industry in non-Muslim countries: A case study of Thailand. Journal of Islamic Marketing, 11(4), 917-931. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082Nusa, A. T. S., & Khoirudin, R. (2020). Analisis determinan PAD sub-sektor pariwisata di DIY tahun 2012-2017. Journal of Economics Development Issues (JEDI), 3(1), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi.v3i01.45Ozili, P. K. (2019). Non-performing loans in European systemic and non-systemic banks. Journal of Financial Economic Policy, 12(3), 409-424. https://doi.org/10.1108/JFEP-02-2019-0033Pratama, S. D., & Rahadiana, R. (2020). Muzakki potentials' role in alleviating poverty (Study case in Aceh). International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3(1), 95–120. https://doi.org/10.18196/ijief.2123Priyono, S. (2017). Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 1(2), 125–142. http://dx.doi.org/10.30868/am.v1i02.145Reginald, A. R., & Mawardi, I. (2015). Kewirausahaan sosial pada pondok pesantren sidogiri Pasuruan. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 1(5), 333–345. http://dx.doi.org/10.20473/vol1iss20145pp333-345Ryandono, M. N. H., & Ridlwan, A. A. (2020). Solution for Islamic banks exploitation: A criticism of fixed-yields based financing in Indonesia. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 4(1), 48–68. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p48-68Sari, F. K., Safitri, N., & Anggraini, W. (2019). Persepsi, sikap dan minat pariwisata halal di daerah istimewa Yogyakarta. Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 2(2), 137. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i2.857Syamsuddin, S. (2019). Manajemen sumber daya manusia pada ikatan muballigh Sulawesi Tenggara (Imsultra). Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 14(1), 136-153. https://doi.org/10.31332/ai.v14i1.1294Umar, A., & Aliyu, S. (2019). Sukuk: A veritable tool for effective waqf fund management in Nigeria. Iqtishadia, 12(1), 1-11. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i1.4618Yudha, A. T. R. C., & Muizz, A. (2020). Optimalisasi potensi lahan pertanian untuk ketahanan pangan di Kecamatan Panceng, Gresik, Jawa Timur. Journals of Economics Development Issues (JEDI), 3(2), 297–308. https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi.v3i2.55Yudha, A. T. R. C., Ryandono, M. N. H., Rijal, A., & Wijayanti, I. (2020). Financing model to develop local commodity business of East Java in Maqashid Syariah perspective. Test Engineering and Management, 83(3590), 3590–3595.Zustika, A. F., & Yudha, A. T. R. C. (2020). Peer to peer lending system in hifdul maal perspective: Evidence from the fintech company of Investree. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 7(8), 1585–1597. https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1584-1597