Suchergebnisse

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Banyumas kini semakin meluas diantaranya adalah kegiatan pertambangan andesit, granit, dan sirtu, sejalan dengan perkembangan pembangunan yang semakin meningkat. Diantara kegiatan pertambangan tersebut, potensi andesit di Kabupaten Banyumas ini cukup besar. Bahan galian andesit yang bernilai ekonomis dan layak tambang ini yang menarik para investor untuk menanamkan modalnya, maka sektor pertambangan diharapkan dapat menjadi andalan penunjang perekonomian di daerah khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumberdaya andesit di Kabupaten Banyumas yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Wangon, dan Kecamatan Jatilawang dengan jumlah sumberdaya andesit total yaitu 488.362.846 m3 atau 1.206.256.230 ton. Produksi Andesit di Kabupaten Banyumas dari 2013 hingga 2016 yaitu 645.767 ton yang terdiri dari Kecamatan Karanglewas 186.169 ton, Kecamatan Kedungbanteng 87.972 ton, Kecamatan Kebasen 220.462 ton, Kecamatan Wangon 62.807 ton, dan Kecamatan Jatilawang 88.357 ton. Berdasarkan petunjuk teknis neraca sumberdaya alam spasial nasional, data sumberdaya kemudian dirupiahkan dengan mengalikan sebagai harga dasar andesit yang belum dilakukan pengolahan seharga Rp 70.000,00/m3 berdasar pada Pergub Jawa Tengah tahun 2017 maka neraca sumberdaya Andesit di Kabupaten Banyumas memiliki nilai aktiva sebesar Rp 34.185.399.220.000,- dan pasiva sebesar Rp18.301.080.000,- sehingga didapat saldo akhir sumberdaya Andesit sebesar Rp 34.167.089.140.000,-. Oleh sebab itu, sangat direkomendasikan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas memberikan bimbingan teknis kepada penambang andesit tentang pengolahan andesit guna menunjang Pendapatan Asli Daerah disektor pertambangan dan memberi peluang tenaga kerja untuk penduduk sekitar. Mining activities in Banyumas Regency are now increasingly widespread, including andesite, granite, rock and sand materials, in line with the development of ever-increasing development. Among the mining activities, the potential of andesite in Banyumas Regency is quite large. This economical and feasible mining of andesite material that attracts investors to invest, the mining sector is expected to become the mainstay of economic support in the region especially the increase of locally revenue. Andesite resources in Banyumas Regency spread in 5 (five) sub districts in Banyumas District, Karanglewas Subdistrict, Kedungbanteng Sub-District, Kebasen Sub-District, Wangon Sub-District, and Jatilawang Sub-District with total andesite resources of 488,362,846 m3 or 1,206,256,230 tons. Andesite production from 2013 to 2016 is 645.767 ton that consist of Karanglewas Sub-District 186.169 ton, Kedungbanteng Sub-District 87.972 ton, Kebasen Sub-District 220.462 ton, Wangon Sub-District 62.807 ton, and Jatilawang Sub-District 88.357 ton. Based on the technical guidance of the national spatial natural resource balance, the resource data then converted to rupiah by multiplying as the base price of andesite that has not been done processing price is Rp 70.000,00 / m3 based on Jawa Tengah Governor Regulation in 2017 then the Andesite resource balance in Banyumas Regency has asset value equal to Rp 34.185.399.220.000,- and liabilities of Rp18.301.080.000,- so that obtained the final balance of Andesite resources of Rp 34.167.089.140.000,-. Therefore, it is strongly recommended for Banyumas Regency Government to provide technical guidance to andesite miners about andesite processing to support Local Revenue in mining sector and provide employment opportunities for local people.

Penelitian ini untuk mengetahui analisis kebutuhan Arsiparis, kendala yang dialami, dan solusi pemenuhan kebutuhan Arsiparis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kebutuhan Arsiparis dilakukan dengan analisis beban kerja dan analisis jabatan yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kendala yang dialami dalam pengadaan Arsiparis yaitu karena (1) adanya moratorium yang menyebabkan sulitnya untuk menambah fungsional Arsiparis, (2) rendahnya kemampuan pemerintah dalam membayar, (3) minat menjadi Arsiparis yang belum begitu menjadi ketertarikan, (4) pengambilan kebijakan yang belum cepat, dan (5) pelaksanaan jobdesk yang belum sesuai. Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi meliputi pelaksanaan penambahan Arsiparis melalui inpassing, optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas Arsiparis yang ada, membangun motivasi dan meningkatkan citra baik Arsiparis melalui kebijakan pengadaan dan pengembangan, dan mengadakan rapat rutin bulanan untuk sinkronisasi dan mengakomodir berbagai masalah. Simpulan penelitian ini yaitu analisis kebutuhan Arsiparis sudah dilakukan dengan baik. Saran hasil penelitian ini agar pemerintah memberikan kemudahan dalam mekanisme pengajuan inpassing dan memprioritaskan alokasi anggaran untuk pengembangan Arsiparis, serta melaksanakan manajemen kepegawaian yang lebih terarah dan berkesinambungan. This research was to know the need analysis of Archivist, the constraints being experienced, and the solutions with regard to the fulfillment for the Archivist neededat Archives and Library Office in Central Java.The qualitative study was used. Data collection techniques was using techniques of observation, interviews, and documentation. Data analysis was done with the interactive models through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.The results of this study indicate that the requirements analysis performed with the Archivist of the workload analysis and job analysis based on the Government Regulation. The obstacles of the need analysis of Archivist at Archives and Library Office in Central Java are; 1) there was a moratorium which make difficult to add an archivist, 2) there was the government's low ability to pay, 3) there was people low intends to be Archivist, 4) there was slow policy making, and 5) there was inappropriate implementations of jobdesk. While efforts that have been made were include the implementation of the addition of the Archivist with inpassing, optimisation in job implementation of Archivist, build motivation and improve good images of Archivist through procurement and policy development, and hold meetings monthly to synchronize and accommodate a variety of problems. Drawing conclusions in this research was that the need analysisof archivist has been done well. Suggestion based on this research were government need to make light of inpassing mechanism and give priority in alocation of government valuation, also for the office to make a good connected and directed human resources management.

Semarang State Special Education School was one of the schools under the auspices of the government that provided education for children with special need from Pre-primary School to Senior High School. Blind was one of the persons with disabilities who were educated at Semarang State Special Education School. The introduction of culture in Indonesia was one of the education services taught at the Semarang State Senior High Special Education School. However, the difficulty of taught braille to blind students was a factor in the not being taught Javanese script to blind students. Through the Javanese script braille piano helps Semarang State Senior High Special Education School in introducing Javanese script to blind students. In its implementation was socialization then proceed with training and mentoring activities in provided more understanding and avoiding misconceptions in learned Javanese characters in blind students. The successful implementation of community service programs refers to the indicators of the accuracy of reading and writing Braille Javanese characters for blind students. Through this program, in addition to being able to read and wrote Javanese script, blind students play a role in preserving Javanese script as one of Indonesian culture.

Fenomena penumpukan penyerapan anggaran pada bulan Desember yang menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran merupakan salah satu problematika yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakmerataan penyerapan APBD serta menentukan strategi penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan AHP (Analytical Hierarchy Process). Informan dari penelitian ini terdiri dari 13 keyperson yang terdiri dari unsur akademisi/peneliti dan dinas pemerintah yaitu pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pihak Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian dengan menggunakan AHP yaitu kriteria pertama adalah faktor regulasi, kedua kriteria faktor perencanaan anggaran, dan ketiga kriteria faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Alternatif prioritas program yakni diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran. Selanjutnya yaitu adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya), serta adanya kebijakan penyerapan anggaran. The phenomenon of budget absorption in December that caused inequality of budget absorption is one of the problems being experienced by Central Java Province. The purpose of this study is to analyze the factors causing inequality absorption of APBD and the speed of absorption of Central Java Provincial Government's APBD. This type of research is descriptive qualitative research with data analysis technique used in this research is descriptive analysis and AHP (Analytical Hierarchy Process). Informants from this research consists of 13 keyperson consisting of academician/researcher and government institution that is Financial and Asset Management Board of Central Java Province and the Regional Administration Bureau of Central Java Province. The result of research using AHP is first criterion is regulation factor, second criterion of budget planning factor, and resource factor. Alternative program of socialization program on budget disbursement mechanism. Furthermore, the existence of RAB (Budget Plan), and the budget absorption budget.

Exclusive operations in health services remains a common practice on primary health services in Indonesia, particularly in the First Level Health Facility. This form of services was incapable of covering the need for people with disability (PwD) towards adequate health services. Prerequisite facilities were not available nor accessible for the disabled in need of health treatment. This research was aimed at depicting friendly health services for people with disability at the Puskesmas level. This research looked at several factors, including the need for PwD, assessment of facility provision, evaluating policy support, also support from family and Disabled People Organisation (DPO) to ensure adequate services for PwD. This study is qualitative research with in-depth interviews, observations, and literature reviews, data collection methods. Research sites were three Puskesmas in Sukoharjo, Central Java. The result shows that PwD's needs on primary health services in Puskesmas include physical accessibility, health worker's ability to understand them and proper health insurance. DPO in Sukoharjo had actively supported disability rights. DPO and local government had also been working together in the improvement of health services for PwD. However, the three Puskesmas were in the process of improving their supporting facilities. The refurbishment followed building accessibility guidelines from the Ministry of Public Works. This study was a pilot project on inclusive primary health services in Sukoharjo. Abstrak Pola-pola non inklusif masih sering ditemui pada pelayanan kesehatan dasar di Indonesia, khususnya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Bentuk layanan itu tidak dapat mengakomodir kebutuhan difabel terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Kebutuhan seperti aksesibilitas fisik masih belum tersedia dan dapat diakses oleh difabel yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari gambaran pelayanan kesehatan yang ramah bagi difabel pada tingkat Puskesmas. Penelitian ini melihat pada faktor kebutuhan difabel akan pelayanan kesehatan, mengevaluasi ketersediaan pelayanan kesehatan dan faktor dukungan kebijakan, serta melihat faktor dukungan dari keluarga dan organisasi difabel dalam memastikan kebutuhan difabel akan pelayanan kesehatan yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di tiga Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan penelusuran literatur terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan difabel pada pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas meliputi aksesibilitas fisik, kemampuan petugas dalam memahami dan jaminan kesehatan yang tepat. Organisasi Difabel di Sukoharjo secara aktif mengadvokasi hak difabel kepada pemerintah setempat. Sinergi yang baik terbangun di antara kedua belah pihak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan untuk difabel. Sarana dan prasarana penunjang yang lebih aksesibel masih dalam proses peningkatan pada ketiga Puskesmas yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pembangunan tersebut dilakukan dengan mengikuti petunjuk teknis aksesibilitas gedung. Ini merupakan pilot project pembangunan Puskesmas ramah-difabel di Sukoharjo.

Abstract: This research is motivated by the increase of corruption level in developing countries and the lack of the government audit institutions' role in reducing corruption. This research is aimed to provide an empirical evidence of accountability on eradicating the corruption in regency and city government of Central Java. The components of accountability observed are audit findings and audit opinions and their impacts eradication of corruption in regency and city government of Central Java. The method used in this research is a quantitative approach. The writer uses the secondary data of all regency and city government in Central Java from 201 to 2017 and analyzes it using multiple linear regression method. The result shows that audit findings have significant positive effects on corruption and audit opinion has no impact on the corruption in regency and city government in Central Java.Abstrak: Latar belakang penelitian ini adalah peristiwa korupsi yang terus meningkat di negara-negara berkembang dan kurangnya peran lembaga audit pemerintah dalam mengurangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang akuntabilitas dalam memberantas korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Komponen pertanggungjawaban yang penulis amati adalah temuan audit dan opini audit serta dampaknya terhadap pemberantasan korupsi kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penulis menggunakan data sekunder dari semua kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah dari 2014-2017 dan menganalisanya menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi dan opini audit tidak berpengaruh terhadap korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

ABSTRACT: This research aimed to determine the level of efficiency and investment needs as well as supporting investment policies on agricultural sector in Central Java Province. The basic method used in this research was descriptive analysis. Location of the research was determined purposively, that is Central Java Province. Data used were secondary data. Data analysis used Incremental Capital Output Ratio (ICOR) analysis. The results showed that the level of investment efficiency on agricultural sector in Central Java Province was classified as very efficient with an ICOR value range of 0,01 – 0,39. Meanwhile, the estimation of total investment needs for the 2019 projection showed that the amounts of investment needed to achieve the economic growth target of agricultural sector in Central Java Province were Rp. 4,86 – 7,64 trillion on the pessimistic scenario, Rp. 2,74 – 4,31 trillion on the moderate scenario, and Rp. 124,65 – 195,88 billion on the optimistic scenario. Whereas, some policies carried out by the local government of Central Java Province in supporting the entry of investment on agricultural sector in general were providing an easy licensing through the One-Stop Integrated Service (PTSP), Accelerating the Business Implementation (Ease of Doing Business), and improving a conducive investment climate.Keywords: Investment Efficiency, Investment Needs, Supporting Investment Policy,Agricultural Sector, ICOR

WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena telah menyebar secara luas di dunia. Dampak yang dirasakan bukan hanya dibidang kesehatan namun juga bidang lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di Indonesia, penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dibeberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya. Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan kebijakan Jogo Tonggo sebuah kebijakan berbasis masyarakat di tingkat Rumah Warga (RW) dalam upaya penanganan COVID-19 yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, sudah enam bulan dalam implementasinya kasus di Jawa Tengah masih menyumbang angka yang cukup tinggi hingga 52,7%. Untuk itu, peneliti bermaksud melihat sejauh mana penerapan kebijakan tersebut dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Kebijakan Jogo Tonggo berdasarkan evaluasi bersifat politik yang meningkatkan citra dan elektabilitas kepala daerah, peran kolaborasi dalam satgas Jogo Tonggo yang masih terdapat kendala dan evaluasi substansial mengenai berbagai replikasi Jogo Tonggo ke dalam kegiatan sosial yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing kabupaten.Keywords : COVID-19, Jogo Tonggo, Evaluasi Kebijakan

AbstractPertumbuhan ekonomi yang tinggi dan trickle-down effect terjadi, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah sudah pasti meningkat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang tinggi hanya terkonsentrasi pada beberapa daerah saja. Tujuan peneltian ini adalah untuk menganalisis kondisi kesenjangan dan seberapa besar pengaruh tingkat kemiskinan, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2009 bertaraf rendah tetapi dengan perbedaan indeks kesenjangan yang relatif tinggi, tingkat kemiskinan berpengaruh positif, pengeluaran pemerintah dan angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap kesenjangan. Berkaitan dengan penelitian ini disarankan bagi pemerintah dapat melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, pembentukan kelompok usaha, pemberian modal, memperbesar pengeluaran modal dan pembangunan, sedangkan bagi masyarakat merubah paradigma masyarakat dari mencari kerja menjadi membuka lapangan kerja dan menghasilkan produk olahan yang lebih memiliki nilai ekonomis.High economic growth and trickle-down effect occurs, then the general welfare of the people in an area it is definitely increasing. However, economic growth in Central Java province is high only concentrated in some areas. Other research goal is to analyze the gaps and how much influence the level of poverty, labor force, and local government spending on income inequality counties/cities in Central Java province. The results show that income inequality counties/cities in Central Java Province in 2007-2009 low level but with the difference index is relatively high inequality, the poverty rate has a positive effect, government spending and adversely affect the workforce gap. In connection with this study suggested the government could implement the equity-oriented development, the formation of business groups, providing capital, capital expenditures and development increase, while for people to change the paradigm of looking for work to create jobs and produce a more refined product with economic value.

Abstract Village Facilitation Capacity is the ability to carry out activities / actions for community empowerment through assistance, organization, direction and facilitation of the Village. Village facilitation in the framework of implementing Law Number 6 of 2014 concerning Villages is very important in determining its success. Seeing the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity and even the potential of natural resources and human resources is very varied, the role of village assistance in the framework of implementing the Village Law is very important in helping villages implement the mandate of the Village Law. The Village Facilitator is assigned to assist the Village in organizing Village development and empowering the Village community in Central Java. In terms of quantity, most villages currently do not have complete equipment as regulated in PP 43/2014 article 61-article 64. Meanwhile, the available capacity of the equipment still needs to be improved. Second, the quality of the preparation of the Village Development Planning document (RPJM Desa, RKP Desadan APB Desa). Based on PP 43/2014 articles 114-115 and PP 60/2014 article 20 it is mentioned that the use of Village Funds refers to the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes) and the Village Government Work Plan (RKPDes). Village Facilitators carry out the task of assisting Villages in the implementation of the Village Law in Central Java which includes, among others: a. assist the Village in planning, implementing, and monitoring Village development and empowering the Village community; b. assist the Village in carrying out management of basic social services, the development of the Village economic effort, the utilization of natural resources and appropriate technology, the construction of Village infrastructure, and the empowerment of the Village community; c. conduct capacity building for the Village Government, Village community organizations. The implementation of the Village ...

Purpose of this study is to find out about financial independence map of the districts and cities in Central Java. Which using descriptive statistics, with IKF, DDD and KKD approaches. IKF approach still has intervention from the central government such as a budget assistance, while the DDD and KKD approaches just rely on on the ability of the region itself in the form of PAD. Results of financial independence map in Central Java Province with the IKF approach were obtained : 3 cities at medium category, 2 cities at low category and 1 city at very low category, while all of 29 districts were in the very low category. DDD and KKD obtained the same results, there is one city in "fair" category, three city at "moderate" category, and two cities at "minus" category, while for 23 districts are at minus category and one district at very minus category.

ABSTRACT Limitations of the existence of natural resources, especially land, is increasingly felt both by the government as the manager of the land and the community as users of the land. Not only due to the increasing number of residents, but its speed of development is always in need of land to make the land users isincreasingly competitive. The object of the research is the use of land at the sites. LANDUSE is further correlated with the RTRW and LP2B for licensing the use of land in order to control the use of land. Instruments used in controlling the use of land consisting of Land Use Map (PT), Map of Spatial Plan (RTRW), and Sustainable Agricultural Land Map (LP2B). Conformity between the land use control instruments can be explained that the PT map with RTRW map, 77.58% rate of compliance in accordance with RTRW and 21.87% mismatch, while 0.55% of roads and rivers fit between PT and RTRW. Among LP2B map with PT map, 75.55% level of compliance in accordance with the LP2B direction, and mismatch much as 24.45%. Among RTRW map with LP2B map, compliance level is 89.45% in accordance with the LP2B direction, and 10.55% is not available.Keyword : Land Use, Spatial Planning, Sustainable Agricultural Land INTISARI: Keterbatasan keberadaan sumberdaya alam khususnya tanah, semakin hari semakin dirasakan baik oleh pemerintah sebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai pengguna tanah. Hal ini karena luas tanah tetap tetapi yang menggunakan tanah, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masalah yang muncul adalah upaya untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan khususnya dalam kaitan dengan penggunaan tanah agar tetap sesuai dengan arahan dalam RTRW dan LP2B. Penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung. Pendekatan spasial dilakukan dengan cara analisis tumpang susun (overlay) peta-peta. Objek penelitiannya adalah Peta Penggunaan Tanah (PT) di lokasi penelitian. Peta PT ini selanjutnya dikorelasikan dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hasil penelitian menunjukan bahwa Instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta Penggunaan Tanah (PT), Peta (RTRW), dan (LP2B). Kesesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat dijelaskan bahwa 78,13 % sesuai. antara RTRW dengan PT, dan 21,87 % tidak sesuai. Antara LP2B dengan PT 75,55 % sesuai dan 24,45 % tidak sesuai. Antara RTRW dengan LP2B 89,45 % sesuai dan 10,55 % tidak sesuai.

Mediation as one of Alternative Dispute Resolution (ADR) is seen as a way dispute resolution humane and just. Humanist because the mechanism decision-making (the peace agreement) become the authority of the parties dispute and maintain good relations. Fair because each party negotiate to option a problem solution from his problem and outputs a win-win solution. Therefore, dispute resolution with litigation is becoming obsolete and people turn to mediation. Through the Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 In 2008, mediation has been integrated into the proceedings in the court system. Every civil matters must completed first by way of mediation. Each judge's decision not by way of mediation first, the decision shall be considered null and void. This paper discusses the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Court Central Java, because of a divorce case is a matter of the highest ranks in the Religious Court. The focus of the study is the implementation of divorce mediation cases, mediation success standard divorce cases and the litigants public response to the peace efforts through mediation procedures

The purposeof article is to analyze the potential economic sectors, opportunity job and disparity income in Central Java. The methods using Location Quotient (LQ), Shift Share and Inequality Index Williamson. The results of LQ analysis shows that threre are potential sectors to be developed in the province of Central Java. They are agriculture, livestock, forestry and fisheries, mining and quarrying, electricity, gas and water supply, communications and transport sector, financial sector, leasing and banking services and the services sector. Shift Share analysis results that in the cities in Central Java province has been a shift or change in the economic structure of the primary sector to tertiary sector. Meanwhile, the calculation of income inequality shows that income inequality between regions in Central Java province is very high, Recommendations addressed to the local government to implement economic development with more attention to aspects of equitable distribution of income.

This study aims to determine the factors that affect the Regional Original Income(PAD) in the district/city government in Central Java Province. These factorsinclude regional levies, advertisement taxes, parking taxes, restaurant taxes andland and building rights acquisition fees (BPHTB). This study uses secondarydata. The number of Observed in this study was 76 originating from 19Regencies/Cities in Central Java Province. The research period of this researchis the period 2015-2018. The research method used in this research is panel dataregression analysis with E-views. The results showed that regional levies had anegative and significant effect on PAD, while BPHTB had a significant positiveand significant effect on PAD. The advertisement tax, parking tax, and restauranttax variables have no significant effect on PAD. In addition, this study uses thecontrol variables of population and area. The test results show that thepopulation control variable can control the dependent variable (PAD). A largenumber of residents will increase the amount of PAD obtained by an area, whilethe control variable for area area cannot control the PAD variable. Suggestionsfor further researchers can discuss other factors that affect PAD