Suchergebnisse

Peranan Jan Pieterzoon Coen dalam upaya memperkuat VOC di Jayakarta dalam bidang politik yakni memperbaiki semua kinerja dan taktik Gubernur VOC dalam memperluas kekuasaan dan berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pada bidang militer yakni Jan Pieterzoon Coen berperang dengan negara-negara yang menghalangi dan membunuh musuh-musuhnya dengan kejam. penelitian ini mengkaji peranan Jan Pieterzoon Coen dalam upaya memperkuat VOC di Jayakarta dalam bidang politik maupun militer. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis peranan Jan Pieterzoon Coen di bidang politik dalam upaya memperkuat VOC di Jayakarta tahun 1619-1623. (2) Untuk menganalisis peranan Jan Pieterzoon Coen di bidang militer dalam upaya memperkuat VOC di Jayakarta tahun 1619-1623. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan mengadakan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yakni heuristik, menguji kebenaran suatu data atau keabsahan pengumpulan data digunakan kritik intern dan ekstern, kemudian data diinterpretasi dan langkah terakhir yakni penulisan. Peranan Jan Pieterzoon Coen dalam bidang politik berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC dalam memonopoli rempah-rempah di Indonesia serta memperbaiki kinerja Gubernur-Gubernur sebelumnya yang dianggap kurang mahir dalam mengelola perdagangan. Dalam bidang militer Coen menjadi seorang pemimpin yang ditakuti, disegani oleh negara-negara Eropa yang ikut bersaing dalam perebutan wilayah perdagangan rempah-rempah dan VOC dapat berdiri kokoh serta memiliki pondasi yang kuat dalam hal memonopoli perdagangan rempah-rempah di Jayakarta tahun 1619-1623. Segi pedagogis dalam penelitian ini adalah kerja keras dan kegigihan merupakan kata lain dari datangnya sebuah keberhasilan. Cita-cita akan menjauh jika hanya berpangku tangan dan buktikanlah bahwa rasa takut bisa dilawan hingga impian itu bisa diraih dengan adanya usaha yang sungguh-sungguh. ; Peranan Jan Pieterzoon Coen dalam upaya memperkuat VOC di Jayakarta dalam bidang politik yakni memperbaiki semua kinerja dan taktik Gubernur VOC dalam memperluas kekuasaan dan berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pada bidang militer yakni Jan Pieterzoon Coen berperang dengan negara-negara yang menghalangi dan membunuh musuh-musuhnya dengan kejam. penelitian ini mengkaji peranan Jan Pieterzoon Coen dalam upaya memperkuat VOC di Jayakarta dalam bidang politik maupun militer. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis peranan Jan Pieterzoon Coen di bidang politik dalam upaya memperkuat VOC di Jayakarta tahun 1619-1623. (2) Untuk menganalisis peranan Jan Pieterzoon Coen di bidang militer dalam upaya memperkuat VOC di Jayakarta tahun 1619-1623. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan mengadakan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yakni heuristik, menguji kebenaran suatu data atau keabsahan pengumpulan data digunakan kritik intern dan ekstern, kemudian data diinterpretasi dan langkah terakhir yakni penulisan. Peranan Jan Pieterzoon Coen dalam bidang politik berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC dalam memonopoli rempah-rempah di Indonesia serta memperbaiki kinerja Gubernur-Gubernur sebelumnya yang dianggap kurang mahir dalam mengelola perdagangan. Dalam bidang militer Coen menjadi seorang pemimpin yang ditakuti, disegani oleh negara-negara Eropa yang ikut bersaing dalam perebutan wilayah perdagangan rempah-rempah dan VOC dapat berdiri kokoh serta memiliki pondasi yang kuat dalam hal memonopoli perdagangan rempah-rempah di Jayakarta tahun 1619-1623. Segi pedagogis dalam penelitian ini adalah kerja keras dan kegigihan merupakan kata lain dari datangnya sebuah keberhasilan. Cita-cita akan menjauh jika hanya berpangku tangan dan buktikanlah bahwa rasa takut bisa dilawan hingga impian itu bisa diraih dengan adanya usaha yang sungguh-sungguh.

History of 1948 military coup d'etat of Indonesian Communist Party in Madiun

This paper aims to discuss the extent to which the influence of the military in the political system in Myanmar related to cases of prosecution of ethnic Rohingya in 2017. Myanmar's government through the military is considered to use violence and discrimination against Rohingya ethnic groups resulting in thousands of casualties and the ethnic Rohingya fled to neighboring countries. This research was conducted to assess the role of the military in the Myanmar government system because under the 2008 Constitution, the military had a seat of 25 percent in the Myanmar parliament and had a number of authorities in the political system. This can be considered as a trigger for the military's aggressiveness towards Rohingya because of military representatives who have existence in the Myanmar parliament. The author uses concordance theory and the concept of new professionalism of internal security and national development in analyzing related phenomena. The results of this study indicate the existence of military influence in the Myanmar government because under the constitution, the military controls three strategic departments, namely Defense, Internal Affairs and Border. The military also holds full control of the armed forces, police and security forces, thus demonstrating the military role in Myanmar's policies regarding prosecution of the ethnic minority Rohingya.

DPR-RI oversight in TNI (military) Business have very important role in forming of professional and reliable TNI, despitefully DPR-RI oversight also useful to link citizen priority and views in rule of policy and law in defence area. The purpose of this research is to analyze the oversight mechanism conducted by DPR-RI in the case of military business. Theory used by researcher in conducting this research is theory of parliamentary oversight, which is conducting through various mechanism which available in parliament, that is: passing debate mechanism; passing existence of commission; and through raised questions when in meeting. This research used qualitative method,and data research was obtained from primary and secondary data. Primary data was gained through observation and interview. Based on the research, the oversight mechanism have been run by first commission of DPR-RI was still weaken, on the other side the parliament (DPR) also lack in creating an effective oversight, where this matter because of some factors, such as: the lack of political willingness of parliamentary member, lack of positive supervision practices and the limited information had by DPR.

Revolusi Iran tahun 1979 menjadi sebuah titik balik terhadap dinamika politik, budaya, dan sosial yang ada di Iran. Pemimpin revolusi, Khomeini, ingin Iran menjadi negara mandiri secara militer, salah satunya adalah membentuk milisi yang disebut Basij e-Mustafasin. Basij adalah milisi yang loyal terhadap Ayatollah yang terdiri dari masyarakat sipil. Basij telah begitu aktif terlibat dalam berbagai macam konflik yang melibatkan kepentingan Iran, seperti perang Irak-Iran 1980, perang Lebanon 2006, hingga perang sipil Suriah 2011. Menurut Paul Bucala (2017), penggunaan milisi Basij Iran dalam Perang Sipil Suriah yang terjadi dinilai tidak efektif, menghabiskan dana dan memunculkan korban yang cukup banyak, selain itu terdapat sebuah anomali dimana milisi yang seharusnya digunakan untuk bertahan di dalam teritorial negara (Calder, 1910). Namun hal ini tidak membuat Ali Khameini sebagai pemimpin agung untuk meminimalisir penggunaan milisi Basij pada Perang Sipil Suriah. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat konsistensi serta peningkatan dalam penggunaan milisi Basij dikarenakan budaya strategis yang mengakar dalam kultur militer Iran yaitu exporting sectarianism dan ideological army mobilization yang di sebutkan oleh Kamran Taremi (2014). Melalui hal tersebut peneliti akan menggunakan kerangka pemikiran Ole Waever tentang konstruksi sejarah sebagai identitas utama dari budaya strategis. Peneliti juga menggunakan kerangka beprikir militerisasi sipil oleh Julian Schofield (2007) untuk melihat fenomena milisi yang ada di Iran. Laporan penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa adanya sebuah penyerapan pemahaman kolektif budaya strategis dalam perumusan kebijakan luar negeri Iran khususnya dalam bidang militer.