Suchergebnisse

AbstrakPasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat permasalahan yakni tidak adanya larangan bagi pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konsep kejahatan korporasi, serta sesuai dengan interpretasi sistematis, nasional, dan sosiologis maka Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu adanya pembaharuan atau pengembangan hukum mengenai pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pengurus Partai Politik, Jual Beli DukunganAbstractArticle 47 of Law Number 8 of 2015 on Amendment of Law Number 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Replacement Legislation of Law Number 1 of 2014 on Election of Governor, Regent and Mayor Being Act there are problem is has not restriction on Political Partie official if proven selling support Political Partie and coalition of Political Parties for it's self benefit. The purpose of this research to find responsibility of Political Partie official on the prohibition of sale support Political Partie and coalition of Political Parties for it's self benefit. This research is a legal research normative. The approach used in this research are statute approach and conceptual approach. The type of legal material used primary legal material, secondary, and non legal. The analysis in this research used prescriptive method. The result of this research show that the Political Partie official if proven selling support Political Partie and coalition of Political Parties for it's self benefit it can be responsibility according to corporate crime concept which the interpretation of systematic, national, and sosiological then Article 47 of Law Number 8 of 2015 on Amendment of Law Number 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Replacement Legislation of Law Number 1 of 2014 on Election of Governor, Regent and Mayor Being Act need renewal of law about responsiblity of Political Partie official on the prohibition of sale support Poltical Partie and coalition of Poltical Parties for it's self benefit.Keywords: Responsibility, Political Partie Official, Sale Support

Siasat politik partai membentuk sebuah budaya yang mempengaruhi perilaku kader-kader PDIP Kota Surabaya dalam mencapai tujuan politiknya. Focus studi ini pada fenomena siasat manipulatif partai politik dalam praktik politik mikro untuk mendapatkan elektabilitas di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Wawancara mendalam digunakan kepada informan dari partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kaderisasi partai dimulai dari sosialisasi rekrutmen anggota, ketentuan anggota baru, tingkatan dan fungsi bidang kaderisasi, jenjang kaderisasi partai, penanaman ideologi partai, dan mekanisme pemilihan kader menjadi calon partai. Dinamika yang dialami kader partai politik adalah adanya perebutan kekuasaan internal partai, kurangnya pengetahuan ilmu politik, dan harapan masyarakat yang terlampau tinggi terhadap kader terpilih. Siasat manipulatif/politik mikro partai politik untuk pemenangan saat mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif (DPRD) dan Pemilihan Walikota di Kota Surabaya adalah: 1) Penentuan calon bukan dari kader partai; 2) Kegiatan sosial menjelang pemilu; 3) Memanfaatkan jabatan publik untuk bekerja optimal; 4) Membangun citra partai untuk mengangkat citra kader; dan 5) Melibatkan orang lain untuk mendulang suara.

Partai politik menurut Max Weber adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawapemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkankeuntungan dari dukungan tersebut. Weber juga berpendapat , "istilah parpol" akan digunakan untukmenunjukkan suatu jenis hubungan sosial yang asosiatif yang keanggotaannya didasarkan padapengrekruktan yang secara formal bebas. Tujuan aktivitasnya adalah untuk menanamkan suatu kekuatandalam sautu kelompok berbaan hukum (corporate) bagi pemimpin-pemimpinnya guna mendapatkankeuntungan ideal atau berupa realisasi kebijkan objektif tertentu atau tercapainya keuntungan pribadiatau keduanya. Samuel P Huntington mengatakan bahwa demokrasi adalah cara-cara untuk menetapkanotoritas sekaligus membatasi otoritas tersebut. Artinya otoritas penguasa tidak mutlak, juga otiritasatau kekuasaa masih tetap dkonrol oleh otoritas yang lain.

The purpose of this study was to analyze the existence of political party courts in resolving internal political party disputes under the provisions of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Political Party Laws. This study used a juridical-normative method with a statute approach. The results of the study indicated that the mechanism for resolving internal political party disputes was carried out through political party courts. If the settlement through the political party court mechanism could not be reached, the settlement of political party disputes was carried out through the district court and could be continued with the submission of an appeal to the Supreme Court. The existence of the political party court in resolving political party disputes was evident in the authority of the political party court in regulating, managing and deciding internal political party problems with the power of decisions that were final and internally binding.

AbstrakPartai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara moderen. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politk merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.Kata Kunci : Partai Politik, Pembangunan Politik

Dalam tatanan kehidupan berdemokrasi, salah satu aspek pendukung lancarnya distribusi nilai-nilai demokrasi agar sampai di tengah masyarakat adalah Partai Politik. Selain sebagai bentuk ekspresi dalam rangka realisasi demokrasi pancasila (demokrasi bangsa Indonesia), parpol juga dianggap sebagai penerjemah kepentingan masyarakat ke dalam regulasi yang mengatur masalah kebijakan publik. Selain dari itu, tujuan dari parpol yakni untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan dengan jalan konstitusional. Maka dari itu, baik buruknya demokrasi dalam satu negeri tergantung partai politiknya.

This article discussed fundamental issues about the financial management of political parties and provided a solution to the problem through a design for the financial management of democratic political parties. The method used a conceptual approach. The results showed that the negative impacts that occur when financial management was bad would affect its contribution to the people. What's more when political parties have limitations in terms of structural and financial. Structural limitations were characterized by weak networks of work and organizations and oligarchic leadership. While financial limitations were characterized by political party financial dependence on donors so that political parties tend to rank the interests of contributors and forget the interests of the community. Large donors occupy strategic positions in the management of political parties or even become determinants of political party policies. For this reason, a political party financial management was needed in a democratic way and the independence of political parties becomes a necessity to realize the role and function of political parties.DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p037

The political parties that emerge in Indonesia have a distinct catch-all character; they are dependent on individual figures and lack a defined socioeconomic foundation. For political parties, the regeneration process has become a struggle. Because certain political parties lack a clear regeneration system, oligarchic recruiting is a common occurrence. Religious affiliations, local links, local commonalities, and proximity to political party leaders all have a role in recruitment trends. This research aims to explain the role of the under bow of the political party on regeneration. This is a legal-normative study that relies on secondary data. The research material is divided into three categories: primary, secondary, and tertiary. The following factors, according to this study, influence political party regeneration and recruitment: 1) political dynasty has an impact on unhealthy regeneration; 2) political dowry has an impact on unhealthy competition among political party members; and 3) popularity factor has an impact on how quickly people can become political party members. Political parties' inability to recruit and regenerate has an impact on their capacity to fulfill their role as the primary source of national leadership selection. Alternative solutions to these problems include strengthening the under bow of political parties. The existence of under bow of political parties will aid in the transmission of political party doctrine. Political parties will be rewarded with the best members who will fight for their vision and goals. Furthermore, the under bow of political parties can serve as educational institutions for potential members before they join the party.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana peran komunikasi partai politik dalam proses rekrutmen kader perempuan serta akses yang dimiliki oleh kader perempuan pada partai politik di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.Penelitian menggunakan Teori komunikasi politik sebagai grand teorinya. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung,dan wawancara mendalam dengan 9 informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, pemahaman, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses perekrutan kader perempuan pada partai politik di Aceh, komunikasi yang dilakukan oleh partai politik memiliki beberapa bentuk diantaranya komunikasi interpersonal atau komunikasi yang besifat langsung dan komunikasi organisasi atau komunikasi yang lebih terstruktur dan formal. Akses terpenting yang dapat dimiliki oleh kader perempuan jika bergabung dengan partai adalah kesempatan untuk dapat bertarung dalam pemilihan kursi legeslatif yang diadakan setiap lima tahun sekali. Kontrol perempuan terhadap partai-partai yang ada di Aceh tak ada bedanya dengan kontrol yang dimiliki oleh laki-laki dalam partai.Kader perempuan adalah sosok yang paling penting dalam menarik suara dari kaum perempuan yang dianggap sebagai suara pasti.Banyak partai politik yang memanfaatkan kader perempuan untuk menjaring suara dari kaum ibu-ibu karena perempuan dianggap memiliki pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat.Sistem didalam partai yang banyak mengambil keputusan melalui sebuah rapat dapat meminimalisir kontrol yang dimiliki oleh perseorangan.

Information systems of political parties (Sipol) as a set of information systems and technologies used to support the work of Political Parties and Election Organizers in registering, administrative research and factual verification ofthe fulfillment ofthe requirements of political parties toparticipatein the elections. But in its application,Sipolactually becomes an obstacle for certain parties to become election participants. In this research, the method used is normative juridical. The result of his research isSipolis not as the main element in determining the political partyto bethe eligible participant, especially in the political party which becomesthe participant ofthe election in the previous election. However,Sipolis only a supporter of work forKPUand political parties in completingthe registration ofpolitical parties as eligible participants.

Harapan awal dari banyaknya partai politik akan menimbulkan perubahan yang signifikan atas masa depan yang lebih baik, melalui potensi untuk kesadaran kolektif yang dibangun atas dasar partisipatoris, ternyata berbeda dengan kenyataannya. Partai politik masih tetap saja tidak dapat keluar dari fragmatisme dan bayang-bayang perebutan kekuasaan dan kerap mengangkat tema ideologis untuk tujuan-tujuan praktis yang terkadang tidak berkaitan sama sekali dengan tujuan reformasi. Ketatnya kompetisi antar partai politik dalam memperoleh dukungan dan membentuk basis massa telah memberikan membuat kecenderungan suatu partai politik untuk membiaskan ideologinya agar dapat diterima dan mendapatkan massa simpatisan. Namun pada konteks ini justru partai politik terjebak oleh pengaruh oligarki yang semakin menguat didalam tubuh partai politik itu sendiri. Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, dan Ideologi.

Abstract. One of the hearts of the functioning of democracy is political parties, to ensure the sustainability of the life of political parties, access to the funds of political parties is essential. However, on the other side, money has a significant destructive potential to democracy if it is not governed proportionally. This research tries to investigate and comprehend the financial arrangements of political parties. This form of study is normative research, focused on secondary data consisting of primary and secondary legal documents, then qualitatively examined. The financial regulation of political parties in Indonesia comprises the restriction of funding sources, quantity or amount and oversight through the accountability reporting system. However, access to public money does not include non-financial support in the form of natural, as well as the provision of advice on public funds on a timely basis following the model of granting subsidies after the general election.Keywords: Politic of Law, Finance, Political Party, Regulatory Model

Salah satu fungsi partai politik yakni komunikasi politik adalah prosespenyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masayarakat dansebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol di sini berfungsiuntuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasipolitik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihanatau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudahgenap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yangmempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karenaketentuan Undang-Undang Pemilu.Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumberdata yaitu mahasiswa semester 1 Jurusan Pendidikan IPS-EkonomiFITK IAIN Mataram, pengumpulan data dengan observasi, wawancaradan dokumentasi, dan analisis data dengan analisis data domain.Hasil pembahasan bahwa Partai politik belum sepenuhnya mau danmampu melaksanakan salah satu fungsinya yaitu sosialisasi politikmelalui pendidikan politik secara langsung khususnya kepada parapemilih pemula yang didominasi oleh pelajar kelas 3 SMA dan mahasiswasemester 1 yang berusia 17-22 tahun. Demikian juga pemilih pemulatidak mengetahui dengan jelas platform, visi dan misi partai politik yangakan dipilihnya. Hal ini dibuktikan dengan rendahkan pengetahuanpemilih pemula tentang jumlah dan nama partai politik yang mengikutipemilu tahun 2014.

Tulisan ini berusaha mengungkap relasi antara DPR, partai politik dan konstituen dalam bingkai politik pemilu. DPR berasal dari partai politik karena itu relasinya sangat kuat. DPR adalah representasi partai politik. DPR dipilih oleh konstituen melalui pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Karena itu, DPR, partai politik dan konstituen menjadi satu kesatuan dalam logika demokrasi prosedural.