Changes (amendment) Constitution of 1945 made by the MPR haveimplications towards the administrative structural changes of Indonesia, oneof them is the use of the sistem of elections for President and Vice Presidentdirectly, and the election of Regional Head democratically. Indonesian Stateembracing the principle of indirect democracy (representative) graduallyswitched to a direct democracy. General elections of 2004, the election ofmembers of the Legislative and was followed by the election of President andVice President directly by the people. The consequence of that is the electionof Regional Head and Deputy Head of Regional directly by the people withthe adoption of Act No. 32 of 2004 about Regional Government.Keywords : the administrative structural changes of Indonesia, the sistem ofelections for the Regional Head and Deputy Head of Regionaldirectly and democratically by the people.
era pemilihan kepala daerah langsung, Kiai sebagai elit lokal mempunyai nilai yang sangat berarti bagi calon pemimpin daerah. Dengan basis massa riil, Kiai dengan simbol-simbol agama merupakan modal yang signifikan dalam mendulang suara menuju kemenangan, terutama dalam rangka memobilisasi massa. Hal ini dikarenakan salah satu tugas pokok dalam rekruitmen politik adalah bagaimana elit yang ada dapat menyediakan kader-kader parpol berkualitas untuk duduk, terutama di kursi eksekutif maupun legislatif. Tarik-menarik kepentingan antara kandidat dan Kiai menjadi hal yang wajar. Kiai, dengan kharismanya mampu memobilisasi massa, sebaliknya kandidat pemimpin daerah mampu memberi berbagai fasilitas kepada Kiai.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat profesionalisme jurnalis lokal dalam peliputan Pemilukada Sumatera Utara tahun 2018. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif menggunakan cara observasi dan wawacara mendalam dengan dua orang jurnalis media cetak meanstream, seorang jurnalis media online dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan profesionalisme jurnalis lokal belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan secara signifikan sehingga dimaknai relatif masih sama dengan Pemilukada tahun 2013 dan tahun 2015, bahkan momentum Pemilukada serentak belum dimanfaatkan oleh jurnalis lokal untuk meningkatkan profesionalismenya sesuai harapan publik dan Dewan Pers kepada jurnalis agar menjadikan Pemilukada sebagai momentum untuk memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat sehingga jurnalis berperan menyukseskan Pemilukada yang berkualitas pula. Selain itu pada Pemilukada tahun 2018, masih saja ada jurnalis sulit meninggalkan keberpihakan kepada kelompok pendukung dan kandidat tertentu atas dasar kesamaan ideologi. Namun demikian PWI menilai tidak ada pelanggaran jurnalistik, walaupun publik meyakini adanya keberpihakan media dalam pemberitaannya.
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat, karena sejak dulu masyarakat telah dihadapkan pada suatu pemilihan yaitu pemilihan kepala desa. Seiring dengan perkembangan zaman akhirnya masyarakat dihadapkan pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Dengan hal terkadang terjadi suatu perubahan sosial dalam lingkungan masyarakat pasca pemilukada. Kondisi real yang terjadi pada saat sekarang ini dalam lingkungan masyarakat. Setiap pasca pemilukada sering terjadi suatu perubahan yaitu perubahan sosial, salah satunya adalah terjadinya suatu hubungan yang tidak harmonis antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Hal itu terkadang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pemilih untuk memilih calon pemimpin. Dengan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perubahan sosial masyarakat Desa Palangka pasca pemilukada Kabupaten Sinjai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis secara ilmiah perubahan sosial masayarakat Desa Palangka pasca pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, adapaun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan datadengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data kemudian menyajikan data yang ada sehingga lebih mudah dipahami.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan sosial masyarakat Desa Palangka. Baik dari segi sistem politik dan kekuasaan, sistem kekeluargaan yang tidak harmonis maupun sistem status.
The Head of Region Election is a means of democracy for the autonomy region in the efforts to implement the local autonomy through the process of decentralization in the political field to manage and take care the government's matters in the efforts to improve the people's welfare which is based on the Section 18 Article (4) Basic Constitution 1945 of Republic Indonesia as its constitutional foundation. At the operational level of constitutional base can cause multiple interpretations about the democracy model that can be carried out. Therefore, that decision needs to be taken an amendment so that it results the clarity and firmness of the Head of Region Election stated firmly and elected directly by people. Furthermore, there's still "debatable" opinion to classify whether head of general election is included in the regional government regime or the public election regime, so that it needs an amendment towards Chapter VIIB about General Election Section 22E Article (2) Basic Constitution 1945 of Republic Indonesia, that's why to classify the Head of Region into the General Election management together with House of Representative (DPR), Board of Regional Representative (DPD) President and Vice President and also Regional House of Representative (DPRD). This case will clarify that Head of Region Election is categorized or classified in the General Election regime.Key words: local autonomy, head of region election, amendment
Legal policy as the direction of the national legal system should provide guidance on how policies on particular issues of regional autonomy election conducted by the organizers of the central government to lower governmental units. The need for the role of local government is strengthened by an understanding of the welfare state paradigm, requiring the intervention of the state in all areas of public life.
AbstrakPemilu sebagai momentum kembali ke khittah yaitu pemilu yang mengusung nilai-nilai persatuan dan kesatuan (bhinneka tunggal ika), menghar-gai asas pluralitas, serta memosisikan Pancasila sebagai payung hukum dalam pelaksanaan peilu. Kebangsaan Indonesia tumbuh karena panggilan etis, yaitu bahwa penjajahan itu sudah menjadi musuh bersama umat manusia, I hope so, I hope so. Secra filosofis harus dipahami bahwa penjajahan elit penguasa atas bangsanya sendiri dalam bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi, pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila, pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk minimnya pencapaian pembangunan di segala bidang, alih-alih membangun bangsa malah sibuk memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara. Kata Kunci: Kontribusi, Politik, Mahasisw, Pilkada
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pilkada yang diselenggarakan: (1) secara terpisah/ sendiri-sendiri/berserakan waktu sejalan dengan jumlah daerah yang ada, dan (2) secara serentak bertahap/parsial. Dalam merespons penyelenggaraan pilkada seperti ini telah ditetapkan kebijakan pemilukada langsung serentak nasional pada November 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10/2016. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi dasar konstitusionalitas dan desain pemilukada langsung serentak nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan pembahasan secara konseptual dan yuridis-normatif. Pembahasan dasar konstitusionalitas pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi berdasarkan dua hal pokok, yaitu paham kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensiil, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Sementara itu, desain pemilukada langsung serentak nasional dikonstruksi dengan memperhatikan setidaknya tiga hal berikut: (a) mendefinisikan secara tepat pemilukada langsung serentak nasional, (b) mendesain ulang pemilu secara tepat dengan menjadikan pemilukada langsung serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah serentak, (c) mensinkronkan secara teratur jadwal dan waktu penyelenggaraan (waktu pemungutan suara dan waktu pelantikan) pemilukada langsung serentak nasional.The study is motivated by the local head elections held: (1) apart based on the existing localities, and (2) partially concurrent. To respond such implementation of the local head elections, the policy of direct and nationally concurrent general election of local heads, as regulated in Article 201 (8) of Law No. 10/2016, has been decided. Based on the background, the study focuses on interpreting the constitutionality and designing the direct and nationally concurrent general election of local heads. The study applies descriptive-qualitative method based on conceptual and legal discussion. Discussion on the constitutionality of the ...
Abstract.Every citizen has the right to get the same opportunity in government. Therefore, the state must facilitate the rights of its citizens, because it is regulated in the constitution. This study uses normative legal research methods and literature studies. The results showed that the existence of individual candidates in the political and democratic system occurred because Law No. 32/2004 on Regional Government only limited and facilitated candidates for regional heads who came from political parties only. Individual candidates in the post-conflict local election in Indonesia are insignificant because one of them is the regulation governing individual candidates considered burdensome for individual candidates, even though the individual candidates have been regulated in the 1945 Constitution and strengthened by the Constitutional Court Decision Number 5/PUU-V/2007 which is the political right of the community to be chosen as a form of democracy and human rights. Deparpolization is caused by a decrease in public trust in political parties, so that people look for other political channels and provide space for people who do not have political vehicles, which are expected to be able to answer the deadlock of political parties so that their political rights can run well.Keywords: Individual Candidates, Democracy, Political Parties, General Election.
The justice's argument and welfare which buiided by Mahkamah Konstitusi whose grant opened the independent stripe is already moved power paradigm in local election. The rubbing from old paradigm who seat political party as on of access in nomination of head or deputy of a district to be a new paradigm that the power in nomination of head or deputy of a distric not finished to divided by political party, but that power also give truth for individual to participant in nomination of hear or deputy of a district Kata kunci: Calon Perseorangan, Pemilukada
Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah di Provinsi Banten yangsudah melaksanakan Pemilukada langsung sejak tahun 2005. Pemilukada langsungdi Kabupaten Pandeglang selalu menunjukan adanya keterlibatan politik aparaturbirokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati.Tujuan penelitian ini untuk membandingkan keterlibatan politik aparatur birokrasipada Pemilukada di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 yang diikuti olehincumbent, dengan Pemilukada Serentak Tahun 2015 yang tidak diikuti olehincumbent. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.Berdasarkan hasil penelitian, Pilkada langsung yang dilaksanakan tahun 2010di Kabupaten Pandeglang yang diikuti oleh incumbent menunjukan keterlibatanpolitik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, tampak jelas terbuka dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan padaPemilukada serentak tahun 2015 di Pandeglang yang tanpa diikuti incumbentketerlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung-mendukung terhadapcalon Bupati/Wakil Bupati tampak tertutup dengan intensitas rendah. Dengandemikian keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukungcalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada Pemilukada serentakTahun 2015 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Pemilukada langsungtahun 2010. Penurunan ini terjadi salah satu faktor utamanya karena Pemilukadalangsung serentak tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang tidak diikuti olehincumbent
Sebagai negara yang menjunjung demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila, sudah selayaknya kebebasan menentukan pilihan dijamin oleh negara. Partisipasi aktif warga negara dalam pemilukada merupakan indikator demokrasi guna menjadi negara yang maju. Pemilukada di tengah-tengan merebaknya pandemi COVID-19 memberikan sebuah ketakutan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Adanya pro kontra sebelum dilaksanakan pemilihan mewarnai demokrasi yang terjadi di Indonesia. Perlunya sebuah kerja ekstra dari pemerintah dengan bantuan lembaga penyelenggara pemilu untuk tetap bisa meyelenggarakan pemilihan dengan tetap menjaga asas LUBER dan JURDIL dan tetap tidak mengabaikan protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan metode fenomenologi. Dari hasil penelitian ini diketahui pemerintah Dkeberhasilan pemilukada khsusnya di Kabupaten Tasikmalaya. Pemilukada dapat berjalan dengan lancar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
The Constitutional Court was not born only to maintain and uphold the Constitution, the Constitutional Court will continue to defend democracy was thus born. Because of the elections is now entered the realm of the general election regime, constitutionally, the authority of the Constitutional Court to resolve election disputes are the results in the paragraph of article 24C sub section (1) the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. Only then the legitimacy of the formal authority of the Constitutional Court explicitly mentioned in the general election dispute referred to in article 236C of the law number 12 year 2008, concerning the amendment of law number 32 of 2004. In the settlement of the election dispute General, the Court not is based only on the results of the calculation of quantitative of the number of votes have been counted, but the Court made a breakthrough that the calculations which, if it is that there is a difference in the calculation of the noise exposure of the door to manipulation that is structural systematic and massive, then the role of democratization and the Court to defend the constitutionality of the general election that is an essential step to bring into the substantive justiceKeywords: Constitutional Court, Democracy, Constitutional
In this contemporary times, elections or direct regional head elections (local elections) are considered to be one of the most appropriate ways to conduct regular elections or changes of power, therefore a good local election must prioritize justice and democratic principles which away from fraudulent behavior such as money politics. In the Aceh local election in 2017, it is suspected that there have been many practices of money politics in some areas and and if it real happened it would be not good for the development of democracy. Moreover, since Aceh is an area that implements Islamic law, so money politics is intolerable which in Islam itself the behavior of money politics is included in bribery cases which are certainly not justified in Islam. This study tried to examine the dynamics of money politics in the 2017 Aceh local election. The type of reseach is descriptive qualitative that aims to provide an overview and explanation of the variables studied. The theory used in this study is the Rational choice theory popularized by James S, Coleman. The results of this study indicate that the practice of money politics was occured and practiced by almost all candidates with various motives as if it were not money politics. There were including giving basic food coupons or in the form of public facilities so that people are not aware of what they receive is also money politic.
The pattern of direct elections of regional head and the Constitutional Court practices in adjudicate disputes local elections have been developed rapidly. Some of violations color the elections of regional head. They were the mobilization and partiality of Civil Servants, abuse of office, facilities, and state budget by the incumbent candidate, and the practice of money politics. The systematic, structured as well as massive violations generally results reelected vote with a final decision or interlocutory preceded. More than that, various violations of further stages of the General Election was also assessed based on the principle of free and fair election so that the decision of the Court has eigh models based on similar characteristics.The paradigm of substantive justice made procedural rules does not open the opportunity for justice. It drives the role of the Constitutional Court put the final determinant of local democracy which is still colored by piracy and fraud. Constitutional Court justices are not only expand but also strengthen democracy that took place so as not limited to procedural democracy. With this, the examination is very extensive; the free encyclopedias assess weight and sanction violations. Paradigm has evolved to be followed by the ratio decidendi constancy previous decisions and anticipate the variety of sanctions violations by designing the right to justice itself.
