Suchergebnisse

Actually, a serious program for poverty alleviation has been started since the last five years. Ta alleviate poverty problem especially in urban areas should not be focused on physical infrastructure development alone. it should be considering the dimension of social development to make urban development to be more harmony. Poverty alleviation is almost considered as the ultimate goals of the city planning, and this problem caused by the process of urbanization.Contemporary social problems in urban areas such as financial assistant for the poor, adolescent problem, drug abuse, criminality, prosti tution, social dysfunction, social cinflict, etc. Efforts to prevent these problems are needed; and improvement the quality of life of migrant workers should be the priority for the government of the municipalities. Regarding these problems, results of the the research in Keluraban Prawirodirjan found evidences that the empowerement program directed to migrant workers resulting a good lessons lerned for us. ; Actually, a serious program for poverty alleviation has been started since the last five years. Ta alleviate poverty problem especially in urban areas should not be focused on physical infrastructure development alone. it should be considering the dimension of social development to make urban development to be more harmony. Poverty alleviation is almost considered as the ultimate goals of the city planning, and this problem caused by the process of urbanization.Contemporary social problems in urban areas such as financial assistant for the poor, adolescent problem, drug abuse, criminality, prosti tution, social dysfunction, social cinflict, etc. Efforts to prevent these problems are needed; and improvement the quality of life of migrant workers should be the priority for the government of the municipalities. Regarding these problems, results of the the research in Keluraban Prawirodirjan found evidences that the empowerement program directed to migrant workers resulting a good lessons lerned for us.

The implementation of electronic identity cards have been applied since 2011. However, there are still many complaints from citizens where are showed up through social media and other conventional medias. This study aims to elaborate problems on the electronic identity cards services by public officials in the City of West Jakarta. This study finds that hardware and software problems are the main problems on this case which are not solve by the authority of the Population and Civil Registration Agency in West Jakarta. However, it can be resolved with the above authority in provincial and national levels. Another problems arise that the front offices of authority are not orderly able to control and make the queue line setting comfort for costumers; there is not sufficient information about procedural and mechanism for having electronic identity cards services in that office. Another relevant problems that have been resolved by Provincial Government of Jakarta are lacking of human resources such as civil officers in each agency. The City provides individual outsourcing and contract based employers with educational requirement minimum from graduated high school and certified on computer training. Therefore, the Agency provides a qualified of human resources and implements of electronic identity card services for 56 villages in West Jakarta with good and smooth activities. However, the quality of services is still not well-performed. ; ABSTRACT The implementation of electronic identity cards have been applied since 2011. However, there are still many complaints from citizens where are showed up through social media and other conventional medias. This study aims to elaborate problems on the electronic identity cards services by public officials in the City of West Jakarta. This study finds that hardware and software problems are the main problems on this case which are not solve by the authority of the Population and Civil Registration Agency in West Jakarta. However, it can be resolved with the above authority in provincial and national levels. Another problems arise that the front offices of authority are not orderly able to control and make the queue line setting comfort for costumers; there is not sufficient information about procedural and mechanism for having electronic identity cards services in that office. Another relevant problems that have been resolved by Provincial Government of Jakarta are lacking of human resources such as civil officers in each agency. The City provides individual outsourcing and contract based employers with educational requirement minimum from graduated high school and certified on computer training. Therefore, the Agency provides a qualified of human resources and implements of electronic identity card services for 56 villages in West Jakarta with good and smooth activities. However, the quality of services is still not well-performed.

Masalah gizi utama menjadi semakin serius akibat terjadi krisis ekonomi dan politik yang diperparah dengan adanya berbagai bencana (kekeringan, dll) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kediri. Bencana kekeringan yang terjadi di Jawa Timur, termasuk di Kab. Kediri, telah berdampak pada penurunan produksi dan mempengaruhi ketersediaan pangan ditingkat rumahtangga, terutama pada keluarga miskin (gakin). Disisi lain hasil PSG Jatim (2000) menunjukkan Kabupaten Kediri memiliki prevalensi KEP (bayi dan balita) tertinggi di Jawa Timur (KEP nyata 10,20% dan KEP total 37,09%). Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis konsumsi, status kelaparan dan status gizi kelompok rawan (balita dan ibu) pada keluarga miskin di daerah rawan pangan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan disain studi cross sectional . Populasi penelitian adalah keluarga miskin (berdasarkan kriteria kemiskinan yang berlaku setempat) di daerah rawan pangan gizi kecamatan terpilih Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sampel penelitian adalah keluarga miskin yang mempunyai balita di daerah rawan pangan-gizi di wilayah terpilih di Kabupaten Kediri yaitu Kecamatan Semen dan Gampengrejo. Responden adalah ibu dan ayah balita. Besar sampel penelitian ditetapkan secara Quota Sampling, yaitu sebesar 50 keluarga miskin (gakin). Secara purposif dengan memperhatikan aspek proporsional, maka ditetapkan secara langsung besar sampel di wilayah kecamatan Semen (barat sungai) yaitu 30 keluarga dan di kecamatan Gampengrejo (timur sungai) yaitu 20 keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga di kedua kecamatan sebagian besar (>50,0%) terdiri dari 5-6 orang (tergolong keluarga sedang), orang tua (ayah dan ibu) balita (>70,0%) berpendidikan masih rendah (tamat SD) dengan usia ibu antara 20 � 30 tahun dan ayah 30 - 40 tahun, bermata pencaharian utama sebagai buruh bangunan dan buruh tani dengan pendapatan rendah (masih dibawah garis kemiskinan). Ketersediaan bahan makanan keluarga miskin pada saat paceklik untuk jenis pangan pokok beras atau campuran ( beras- singkong, beras jagung) sebagian besar (>50%) menyatakan relative cukup makan untuk sehari-hari, namun jenis pangan lain (lauk, sayur, buah) dirasakan sebagian besar keluarga (>70%) adalah kurang, bahkan sebagian lain dalam keadaan sangat kurang. Kebiasaan makan keluarga miskin saat tidak paceklik sebagian besar 3 kali sehari dengan variasi antara 2 -3 kali per hari, namun pada saat paceklik bervariasi 1 - 3 kali per hari, bahkan ada sebagian kecil keluarga (6,7%) hanya makan 1 kali/hari. Paceklik menyebabkan perubahan kebiasaan makan (jumlah dan jenis) pada sebagian (> 25 %) keluarga miskin, terutama di Semen. Perubahan jenis yang dikonsumsi berlangsung secara bertahap, terutama jenis makanan pokok yaitu awalnya beras dicampur dengan jagung atau lainnya, kemudian makin lama porsi campuran makin besar. Makanan pokok dan sayuran dikonsumsi rutin tiap hari, namun pangan hewani dan buah masih sangat jarang dikonsumsi pada saat paceklik maupun tidak paceklik. Hidangan menu keluarga miskin di kecamatan Semen sebagian besar (50,0%) cukup sederhana (makanan pokok dan sayur), sedangkan di sebagian besar (42,0%) terdiri dari makanan pokok dan sayuran dan sebagian lainnya (42,0%) terdapat tambahan lauk berupa lauk nabati, (tahu dan tempe). Sumber protein sebagian besar bertumpu pada protein nabati yang berbasis kacang-kacangan dan pangan hewani relatif jarang menjadi bagian menu keluarga di kedua kecamatan sebagian besar (50,0%) masih tergolong defisit berat atau berisiko kelaparan. Keluarga miskin di Semen lebih banyak mengalami defisit berat ( 60%) normal (baik), namun saat paceklik terjadi peningkatan kejadian balita KEP, meskipun masih dalam taraf ringan (KEP ringan). Kejadian KEP balita di Semen banyak terjadi pada kelompok usia 12 - 35 bulan, sedangkan di Gampengrejo pada kelompok usia 24 - 47 bulan. Status gizi ibu bervariasi dari kurus tidak sehat hingga obesitas, namun sebagian besar (>70%) tergolong normal. Ibu balita kurang berisiko mengalami masalah intake yang mengarah kelaparan dibandingkan balita. Kejadian KEP (ringan dan sedang) pada balita di kedua kecamatan terjadi pada keluarga dengan rerata tingkat konsumsi kurang dari 70% AKG maupun 81-120 % AKG. Namun demikian KEP lebih banyak terjadi pada keluarga yang memiliki rerata tingkat konsumsi kurang 70 % AKG Energi. Keadaan konsumsi keluarga dalam taraf kelaparan maupun tidak kelaparan, status gizi balita dan ibu balita di kedua kecamatan sebagian besar masih tergolong baik (normal), meskipun sebagian di Kec. Semen (36,7%) dan Kec. Gampengrejo (45,0%) balita mengalami KEP dengan berbagai tingkat (ringan dan sedang) dan ibu tergolong kurus (15,4 % di Kec. Semen dan 20,0% di Kec. Gampengrejo). Ibu balita (isteri) perlu diberdayakan dengan pembekalan ketrampilan pengolahan aneka ragam makanan agar dapat menyediakan menu keluarga beragam dan seimbang. Selain itu masalah gizi pada keluarga miskin di daerah rawan pangan tidak mungkin hanya diselesaikan dari sisi kesehatan saja, apabila aneka kemiskinan tidak dikurangi dan keadilan semakin merata. Masalah gizi harus diupayakan menjadi isu politis guna memperkuat komitmen.

Human beings as individuals and social beings are constantly faced with various problems or issues that they encounter in almost every side of life. Precise decision making is required to overcome these problems so that all of the alternative solutions can be achieved optimally. One's position in an organization or institution has often been distracted by some polices and decision, and therefore, he or she has to consider solutions while keeping the organization runs well. This is so because in every organization whether big and small, the changing of situation such as personnel shift has often raised conflict and misunderstanding. These problems must be avoided or clarified. Policy and decision making in substantive Islamic education is not too much different from the common theories of policy and decision-making. However, the policy and decision-making in Islamic education is more focused on the principles outlined in the Quran and the Hadith of the Prophet (Peace be upon him). Copyright © 2013 by Al-Ta'lim All right reservedDOI: 10.15548/jt.v20i2.34

Election is a way to realize the principle of democracy is normally done by choosing to use media and supplied ballot polling stations (TPS). STMIK Sumedang has also been applied to the electoral system for the election of Chairman of the Senate but there are problems faced by the committee in STMIK Sumedang because Many students or prospective voters who can not convey the right to vote, because the implementation time and lecture schedules run concurrently. The method used to create mobile voting Student Senate Election uses prototype method. Stages in the first of these methods is the identification of problems and needs and then to design prototype system and evaluating whether the system has been built as expected. With the Mobile Student Senate Election Voting can help the student union election process STMIK Sumedang good for the voters or the student and the committee (KPUM) that the management of the results of the voting can be managed properly. ; Election is a way to realize the principle of democracy is normally done by choosing to use media and supplied ballot polling stations (TPS). STMIK Sumedang has also been applied to the electoral system for the election of Chairman of the Senate but there are problems faced by the committee in STMIK Sumedang because Many students or prospective voters who can not convey the right to vote, because the implementation time and lecture schedules run concurrently. The method used to create mobile voting Student Senate Election uses prototype method. Stages in the first of these methods is the identification of problems and needs and then to design prototype system and evaluating whether the system has been built as expected. With the Mobile Student Senate Election Voting can help the student union election process STMIK Sumedang good for the voters or the student and the committee (KPUM) that the management of the results of the voting can be managed properly.

Government financial statements, either from the central government or local government was obliged to gain an unqualified opinion from the Audit Board of Indonesia. However, although the government had gained it, based on investigation on the financial statements, the Audit Board of Indonesia still found some problems and concerned notes. Therefore, the researcher believed that further analysis on factors affecting accounting information quality was required. In accordance with previous research findings, there were several factors influencing such quality, i.e. external and internal institutional pressures that might have impacted the quality. Sample used was the secretaries and heads of finance subsection of all regional working units in the Local Government of Sleman. Research method used to explore the problems, map situational complexities, find out diverse participants' perspectives, and observe the relationship among variables was the mix method. Research findings indicated strong evidence of the effects of external pressures on institutional internal factors. Furthermore, institutional internal factors positively affected accounting information quality; external pressures positively affected accounting information quality; while institutional internal factors mediated the effects of external pressures on accounting information quality.

Journey of the indonesia cannot be separated from the whose name corruption, various problems corruption then make a nation it tries to with very hard to do the eradication of corruption, then now kpk, the commission would grow up and incarnate as a power terlembaga, however kpk but many that blocks, so that his movement often in politician, in addition problems arise related the area of that causes limited kpk in running tasks and functions. Then institutions here needed in regions have motion based in society to be opposition from government in the fight against corruption the , one of which is unfortunate corruptions watch that is unfortunate highway , to attract football to scrutinize about lunge mcw as of a motion social , this research use the model descriptive qualitative , with data source of interviews and documentation. MCW is non-governmental organizations which has grown and developed social as of a motion that which appears or present of former activist in the era of reformasi, mcw use 3 strategies in efforts to eradicate corruption namely, prevention, law enforcement, anti-corruption education.

The implementation of simultaneous local elections has been carried out since the 2015 elections. The purpose of the simultaneous local elections is to encourage the formation of strong government. This is based on the assumption that voters will elect their representatives in the executive and legislative branches at once. It is expected that this election design will encourage consolidation between the two representative rooms. Strong consolidation will encourage effective governance and policy making processes. This paper would like to provide an evaluation framework for the simultaneous election implementation from the electoral integrity dimension. It is important to consider the aspect of electoral integrity since the regulated procedures need to be connected with substantial justice in the election. The absence of the consideration of this aspect will lead to the problems of political dynasty, money politics, and violence threat in the implementation of election. This paper attempts to create a framework for evaluating simultaneous regional elections by using the concept of electoral integrity. Elaboration is made on the conception of electoral integrity with adjustments to local political problems in Indonesia. The data in this paper are sourced from journals, reports, and analysis related to the evaluation of simultaneous local elections. This paper shows that there are two important elements which need to be included from the global indicator in relation with electoral integrity, namely: the community participation and money politics, in order to review and evaluate the local election. The contribution of this paper is enriching studies related to the evaluation of elections at the local level, where the dominance of studies in local elections is on issues such as money politics, political dynasties, to the neutrality of ASN. Many of these local political problems have not been framed in a single election evaluation frame. This paper attempts to frame the dynamics of local politics with an evaluative framework adapted from the concept of elections with integrity contextualized to the dynamics of local elections.

Since the first election policy was enacted simultaneously, it does not mean that it does not have potential problems, instead it causes other problems, which require extra time and energy in doing recapitulation. Simultaneous elections consist of presidential elections, DPR elections, Provincial DPRDs, City / Regency DPRDs, DPD, the more they are elected, the more influential is the time of voting and the time of vote recapitulation. The longer the voting time is done by the voters, the longer the recapitulation time. The longer time of recapitulation results in the fatigue of KPPS members which triggers inaccurate work and prone to manipulation and fraud so that it can damage the quality of elections. This study aims to determine the estimated time needed for voting for ballots in elections using the Multilayer Perceptron Artificial Neural Network (ANN) approach. The resulting time estimate is based on the time of the voter in the voting booth. The results of this study indicate that ANN with the Multilayer Perceptron Algorithm can calculate the estimated time required for ballot balloting by producing the best combination of learning parameters with 4 hidden neurons, learning rate 0.001, and 2000 epoch iterations resulting in an RMSE value of 108,015 seconds.

Since the first election policy was enacted simultaneously, it does not mean that it does not have potential problems, instead it causes other problems, which require extra time and energy in doing recapitulation. Simultaneous elections consist of presidential elections, DPR elections, Provincial DPRDs, City / Regency DPRDs, DPD, the more they are elected, the more influential is the time of voting and the time of vote recapitulation. The longer the voting time is done by the voters, the longer the recapitulation time. The longer time of recapitulation results in the fatigue of KPPS members which triggers inaccurate work and prone to manipulation and fraud so that it can damage the quality of elections. This study aims to determine the estimated time needed for voting for ballots in elections using the Multilayer Perceptron Artificial Neural Network (ANN) approach. The resulting time estimate is based on the time of the voter in the voting booth. The results of this study indicate that ANN with the Multilayer Perceptron Algorithm can calculate the estimated time required for ballot balloting by producing the best combination of learning parameters with 4 hidden neurons, learning rate 0.001, and 2000 epoch iterations resulting in an RMSE value of 108,015 seconds.

This complaint system implemented at the Bondowoso District Inspectorate uses the form stipulated in the regent's regulation. In this system what is done is that the party making the complaint fills out the form by bringing evidence related to the reporting and must go to the Bondowoso Inspectorate office both this complaint individually or from an institution or non-governmental organization. The advantage of this system is that the inspectorate can interact directly with the party making the complaint so that when there is something less clear about the complaint, it can be asked directly to the applicant. But apart from all the advantages of the current system, the inspectorate still has to make a good inventory of complaints files, not to mention making assignments that must be done with a manual system so that it takes more time and takes up space. To overcome these problems, the authors feel the need to do an analysis to model the complaints system so that later the making of the complaints system can be well structured and meet the general description of the system needed. The design of this complaints system uses an object oriented method that can describe the behavior of objects related to the system. From the results of this modeling it was found that the complaints system modeling can accommodate problems that have occurred so far and facilitate the interaction of the reporter and the handling of reported cases.

This complaint system implemented at the Bondowoso District Inspectorate uses the form stipulated in the regent's regulation. In this system what is done is that the party making the complaint fills out the form by bringing evidence related to the reporting and must go to the Bondowoso Inspectorate office both this complaint individually or from an institution or non-governmental organization. The advantage of this system is that the inspectorate can interact directly with the party making the complaint so that when there is something less clear about the complaint, it can be asked directly to the applicant. But apart from all the advantages of the current system, the inspectorate still has to make a good inventory of complaints files, not to mention making assignments that must be done with a manual system so that it takes more time and takes up space. To overcome these problems, the authors feel the need to do an analysis to model the complaints system so that later the making of the complaints system can be well structured and meet the general description of the system needed. The design of this complaints system uses an object oriented method that can describe the behavior of objects related to the system. From the results of this modeling it was found that the complaints system modeling can accommodate problems that have occurred so far and facilitate the interaction of the reporter and the handling of reported cases.

The most important thing before starting the construction project is deciding the type of contract will be used for the project's implementation. In order to get the proper decision, the understanding on various conditions of contracts are required. In Indonesia there are many project using the so called "modified" FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project, but with the incorrect understanding on the reasons of using EPC/Turnkey Contract, so instead of solving the problem it may caused bigger problems in practice, many problems raised during the execution due to such incorrect understanding of the spirit of EPC/Turnkey Contract. Most of Employers, in this case the government institution or state owned enterprises in Indonesia, choose the EPC/Turnkey Contract with minimum understanding of the essence of the EPC/Turnkey Contract. Their reasons of choosing the EPC/Turnkey Contract was the "tied schedule" and the "higher certainty of cost". FIDIC EPC/Turnkey Contract based on the discussion in this paper, instead of fit the Employer's need only, the EPC/Turnkey Contract still give chance to the contractor to submit their claim (Clause 20) and even the price is fixed, payment could be made once the claim is accepted (Sub-Clause 17.4) means that additional to the contract price can be done. One of the important noteworthy thing is that if there is additional cost it should be "added to the contract price", while in the conventional contract it should be "included in the contract price", so the final price will be the same (Sub-Clause 14.1). Keyword: EPC/Turnkey Contract, tied schedule, higher certainty of cost, added, included. ; The most important thing before starting the construction project is deciding the type of contract will be used for the project's implementation. In order to get the proper decision, the understanding on various conditions of contracts are required. In Indonesia there are many project using the so called "modified" FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project, but with the incorrect understanding on the reasons of using EPC/Turnkey Contract, so instead of solving the problem it may caused bigger problems in practice, many problems raised during the execution due to such incorrect understanding of the spirit of EPC/Turnkey Contract. Most of Employers, in this case the government institution or state owned enterprises in Indonesia, choose the EPC/Turnkey Contract with minimum understanding of the essence of the EPC/Turnkey Contract. Their reasons of choosing the EPC/Turnkey Contract was the "tied schedule" and the "higher certainty of cost". FIDIC EPC/Turnkey Contract based on the discussion in this paper, instead of fit the Employer's need only, the EPC/Turnkey Contract still give chance to the contractor to submit their claim (Clause 20) and even the price is fixed, payment could be made once the claim is accepted (Sub-Clause 17.4) means that additional to the contract price can be done. One of the important noteworthy thing is that if there is additional cost it should be "added to the contract price", while in the conventional contract it should be "included in the contract price", so the final price will be the same (Sub-Clause 14.1). Keyword: EPC/Turnkey Contract, tied schedule, higher certainty of cost, added, included.

This article is a theoretical review based on idea comparisons in exploring various perspectives on food insecurity. Overall, the authors focus on the discussion of food insecurity, in the form of hunger which is considered to have several limitations. The narrative or discursive of food security and food sovereignty contradicts one another. Even so, the two are not as oppositional concepts, but as interrelated concepts, especially covering efforts to overcome hunger which includes access, distribution, security and equality. Meanwhile, the approach to national security based on realism and human security based on the Copenhagen School has significant differences. However, both have problems in positioning hunger as a security issue. Realism that relies on the state-centric places dealing with hunger is the concentration of government activities in ensuring national interests, so that the existing policies are on how the food availability can be fulfilled or surplus. Subsequently, the human security perspective looks at the hunger issue faced by humans so that a securitization process is needed that is carried out by securitization agency. It can be seen here that actions to overcome fundamental problems are only the responsibility of the elite governments, while the voices of the interests of individuals experiencing hunger are neglected. Thus, a critical security approach appears to mediate the above limitations. This perspective offers that the issue of hunger should be reframed as this security problem is a structural problem. Furthermore, this approach proposes the definition of food security in vulnerable populations from the structural violence of hunger.

Come to School Movement became one of the steps taken by Bojonegoro District to handle problems of education. One of the problems in the education sector is dropout rates have remained high. This movement as an attempt to address these problem as well as increasing school participation. Management education become important to discussed because there are still many the assumption that governance not good enough. Governance less well it will affected a lot of sectors, one of them is education. Manajement education less well it would provoke gap between the objectives to the achieved by the fact that accourred in field. The purpose of this study is aims to look at Come to School Movement in Bojonegoro District seen from the perspective of good governance and sound governance. The type of research used in this study is a type of descriptive research with qualitative approaches. The selection of informants using purposive sampling and snowball sampling. Data collection is carried out by means of interviews, observation, documentation, and a written document. Data analysis using data reduction techniques, presentation of data, and verification or withdrawal of the conclusion. The result of the research shows that the management in Come to School Movement when seen from perspective of good governance still needs to be improved in the principle of the rule of law, transparency, effectiveness and efficiency. Whereas if viewed from the perspective of sound governance still needs to be improved in dimension of the cognition and value and also constitution.