Suchergebnisse

AbstractJournalists play an important role as the fourth pillar of democracy. Doing so, journalists should be independent and separated from outside interference. This independence is not only applied to the relationship of journalistandthe government, but also applied to the relationship of journalists and news sources such as higher education institutions. In obtaining the proclamation of higher education institutions, journalists often intersect with public relations practitioners who also perform the task of media relations to gain publicity. This study aims to determine how to deal with the envelope cultureof journalists conducted by public relations practitioners of higher education institutions in Yogyakarta. The method used in this research is descriptive qualitative using interviews and focus group discussions on five journalists from famous print media in Yogyakarta, namely Kompas, Tribun, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat and Radar Jogja. The results of this study show that a good relationship between journalists and public relations practitioners play an important role in preventing the envelope culture and also, public relations practitioners need to have an understanding of newsworthy issues. In addition, journalismethics (KEJ) from the journalist associations can also be used as a strong reference in relation to the ban the envelope culture among journalists.AbstrakWartawan memainkan peranan penting sebagai pilar ke-4 dalam demokrasi. Untuk itu wartawan harus bersikap independen dan terlepas dari intervensi pihak luar. Independensi ini tidak hanya berlaku pada hubungan wartawan dengan pemerintah saja, namun juga berlaku pada hubungan wartawan dengan sumber beritanya seperti institusi pendidikan tinggi. Dalam memperoleh pemberitaan dari institusi pendidikan tinggi, wartawan sering kali bersinggungan dengan praktisi public relations yang juga melakukan tugas media relations untuk memperoleh publikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para wartawan menyikapi budaya amplop yang dilakukan oleh praktisi public relations institusi pendidikan tinggi di Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan FGD pada lima orang wartawan dari media cetak di Yogyakarta, yaitu Kompas, Tribun, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat dan Radar Jogja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relasi yang baik antara wartawan dan praktisi public relations memainkan peranan penting dalam mencegah adanya budaya amplop dan perlu adanya strategi pengolahan isu yang bernilai berita. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dicetuskan asosiasi wartawan juga dapat dijadikan acuan yang kuat dalam kaitannya dengan larangan budaya amplop di kalangan wartawan.Keywords: Journalist, Envelope Culture, Journalism Ethics

Abstract : This study has the objective to determine how the variables of population, the GDP, government spending, and inflation attect Local Own Revenue in the Province of Aceh. The source of data used were obtained from the Department of Finance of Aceh Province (DKA), Department of Income and Wealth Aceh (DPKA) Aceh Province, the Central Bureau Stasistik (BPS) Aceh, the Department of Labor and Population Mobility of Aceh Province, as well as related books, journals and other written reports and the type of data used is secondary data. The analytical method used in this research is multiple linear regression using the dependent variable is the Local Own Revenue (PAD) while the independent variable is Population, the GDP, Expenditures and Inflation for the period of 2000 to 2013. The results show that based on test proved of F-test, the variable number of the population, the ratio of (government expenditure / GDP) and inflation together affect the PAD, because the level of significance is below 0.05 while the t test shows the variables of population and inflation does not affect the PAD. While variable the rate (government expenditure / GDP) affect the PAD. Keywords: PAD, GDP, inflation. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.Sumber data yang digunakan diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh (DKA) Provinsi Aceh, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Provinsi Aceh, Badan Pusat Stasistik (BPS) Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta buku-buku pendukung, jurnal dan laporan tertulis lainnya dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel Independen yaitu Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi dari tahun 2000 s/d 2013. Hasil penelitian berdasarkan Uji F membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi PAD, karena signifikansi berada dibawah 0,05 sedangkan dari Uji t menunjukkan variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan variabel rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, PDRB, Inflasi.

Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang beranggotakan satu orang atau lebih, yang memiliki tujuan utama sebagai lembaga menyimpan dan memberi pinjaman dana, yang dapat mensejahterakan anggota dan masyarakat. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) adalah salah satu koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam maupun sebagai koperasi serba usaha yang ada dalam satuan instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari modal kerja, pendapatan bunga, serta pendapatan provisi kredit terhadap profitabilitas Koperasi Pegawai Negeri (KPN) di Kecamatan Buleleng. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan KPN di Kecamatan Buleleng periode 2012-2013 yang diperoleh dari Dinas Koperas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng. teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, dengan jumlah 15 KPN. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier regresi berganda yang dilanjutkan dengan pengujian hipotesis melalui Program SPSS untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) secara parsial modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, (2) pendapatan bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, (3) pendapatan provisi kredit berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, (4) secara simultan modal kerja, pendapatan bunga kredit, serta pendapatan provisi kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada KPN di Kecamatan Buleleng. Kata Kunci : Modal Kerja, Pendapatan Bunga Kredit, Pendapatan Provisi , Koperasi Pegawai Negeri Cooperative 'koperasi' is a non-bank financial institution which has members and is established to save and give loans as part of its attempt to improve the prosperity of its members and the society where it is located. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) is a cooperative which saves and gives loans to and runs other businesses for its members who are employed in a governmental department. This present study was intended to identify the impact of the working capital, the earning earned from the loan interest, provision on the profitability of Koperasi Pegawai Negeri (KPN) in Buleleng Regency. It used qualitative approach. The secondary data, which were in the form of the financial statements of KPN in Buleleng Regency from 2012 to 2013 and were obtained from the Department of Cooperative, Industry, and Trade of Buleleng Regency, were used. The sample which included 15 KPN was determined using the purposive sampling method. The data were analyzed using the multiple regression analysis method, and the hypothesis was tested through the SPSS program which was used to measure the impact of the independent variable on the dependent variable. The result of the study showed that (1) partially the working capital significantly affected profitability, (2) the earning earned from the loan interest significantly affected profitability, (3) the earning earned from the provision positively significantly affected probability, (4) simultaneously, the working capital, the earning earned from the loan interest, and the earning earned from the provision significantly contributed to the profitability of KPN in Buleleng Regency. keyword : Working Capital, Earning Earned from Loan Interest, Earning Earned from Provision interest, and Koperasi Pegawai Negeri

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian tujuan desentralisasi dan dampak Pembentukan DOB Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan paradigma kualitatif dan jenis penelitian studi kasus dengan tingkat analisis deskriptif-komparatif-explanatory. Data dikumpulkan melalui dokumentasi (telaah dokumen). Teknik analisis data terdiri atas tiga kegiatan pokok, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan: perbandingan kesejahteraan rakyat yang terdiri atas: perekonomian daerah (pertumbuhan PDRB non-migas, PDRB per Kapita, dan angka kemiskinan) lebih baik Kabupaten Mamasa, sedangkan rasio PDRB Kab. Terhadap PDRB Provinsi lebih baik Kabupaten Polman. Keuangan Pemerintah Daerah (ketergantungan fiskal, kapasitas penciptaan pendapatan (PAD), dan kontribusi sektor pemerintah lebih baik Kabupaten Polman, sedangkan proporsi belanja modal lebih baik Kabupaten Mamasa. IPM (lama hidup (AHH), tingkat pengetahuan (AMH) dan (RLS), dan standar hidup layak) lebih baik Kabupaten Mamasa. Berdasarkan perbandingan kualitas pelayanan publik yang terdiri atas: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan (rasio siswa per sekolah (SD+SLTP dan SLTA), rasio siswa per guru, ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan lebih baik Kabupaten Mamasa, sedangkan kualitas infrastruktur jalan lebih baik Kabupaten Polman. Kinerja aparatur pemerintah daerah (rasio pegawai terhadap penduduk dan persentase aparatur pendidik lebih baik Kabupaten Mamasa, sedangkan kualitas pendidikan aparatur (S1) dan persentase aparatur paramedis lebih baik Kabupaten Polman. Kata kunci : Dampak Pembentukan Kabupaten Mamasa, Kesejahteraan Rakyat, Pelayanan PublikAbstract : This study aims to identify and analyze the achievement of decentralization in terms of the establishment of Mamasa Regency as a new autonomy area (DOB). This research is a case study and employs deductive approach with qualitative paradigm with descriptive-comparative analysis of the level-explanatory. Data were collected through documentation (document analysis). Data analysis technique consists of three main activities, namely: data reduction, data presentation and conclusion and verification. The results showed that Mamasa Regency has a good performance in terms of comparison of welfare of the people which determined by the regional economy development (non-oil GDP growth, GDP per capita, and number of poverty). In addition, Polman Regency has better achievement in terms of ratio between districts' GDP and provincial's GDP. Moreover, regarding public budgeting which determined by fiscal dependency, income generation capacity (PAD), and the contribution of the government sector, Polman Regency has a good performance compare to Mamasa Regency. However, Mamasa Regency has a better proportion of capital spending compare to Polman Regency. Additionally, Mamasa Regency has a higher level of the Human Development Index (HPI)–determined by life expectancy, literacy rate, and decent living standards. Lastly, this study analyzes the comparison of the quality of public services which focusing on education, health and road infrastructure sectors between Mamasa Regency and Polman Regency. Education services are examined by ratio of students per school (elementary school, junior and senior), ratio of students per teacher. Health services are explored by the availability of health facilities, availability of health workers. The study found that Mamasa Regency has good performance in education and health services and performance of local government officials (the ratio of employees to the population and the percentage of educator's better apparatus. However, Polman Regency has a better quality road infrastructure, the quality of education apparatus (based on educational background with minimum bachelor level) and the percentage of paramedical personnel. Key words : Impact Formation of Mamasa, Social Welfare, Public Services

DIREITO JURISPRUDENCIAL E AUTONOMIA DO DIREITO NAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DA CIÊNCIA JURÍDICA ENTRE OS OITOCENTOS E OS NOVECENTOS* CASE LAW AND AUTONOMY OF THE LAW ON THE DISCURSIVE STRATEGIES OF JURISPRUDENCE BETWEEN THE NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURIES DIRITTO GIURISPRUDENZIALE E AUTONOMIA DEL DIRITTO NELLE STRATEGIE DISCORSIVE DELLA SCIENZA GIURIDICA TRA OTTO E NOVECENTO Massimo Meccarelli** RESUMO: No curso dos dois séculos nos quais os regimes jurídicos da legalidade encontraram desenvolvimento, frequentemente ressurgiam questões relativas às relações entre direito e sociedade, ao grau de ancoramento às opções do legislador e ao valor sistemático a se reconhecer ao fator jurisprudencial. O advento do primado da lei colocou o problema de sua sustentabilidade. O objetivo destas páginas é seguir alguns itinerários teóricos oitocentistas e novecentistas sobre como conceber, por meio da jurisprudência, dinâmicas de manifestação do direito autônomas da mediação do poder político. O tema tem uma sua relevância também para uma compreensão da fase atual; nessa, de fato, como se procurará demonstrar, parece se delinear um horizonte diverso de sentido para a autonomia do direito em respeito aquele passado recente. Proceder-se-á considerando as percepções doutrinais de duas questões correlatas: as características da interpretação do direito por um lado e os perfis sistemáticos da jurisdição do outro. PALAVRAS-CHAVE: Ciência jurídica oitocentista e novecentista. Primado da Lei. Autonomia do Direito. Interpretação do direito. Perfis sistemáticos da jurisdição. RIASSUNTO: Nel corso dei due secoli in cui i regimi giuridici della legalità hanno trovato svolgimento sono spesso tornate a proporsi le questioni relative al rapporto tra diritto e società, al grado di ancoraggio alle opzioni del legislatore e al valore sistematico da riconoscere al fattore giurisprudenziale. L'avvento del primato della legge ha posto il problema della sua sostenibilità. Intento di queste pagine è seguire alcuni itinerari teorici otto-novecenteschi sul come concepire, tramite la giurisprudenza, dinamiche di manifestazione del diritto autonome dalla mediazione del potere politico. Il tema ha una sua rilevanza anche per una comprensione della fase attuale; in essa infatti, come si cercherà di mostrare, sembra delinearsi un diverso orizzonte di senso per l'autonomia del diritto rispetto a quel passato recente. Si procederà considerando le percezioni dottrinali di due questioni correlate: i caratteri dell'interpretazione del diritto da un lato e i profili sistematici della giurisdizione dall'altro. PAROLE-CHIAVE: Scienza giuridica otto-novecentesca. Primato della legge. Autonomia del diritto. Interpretazione del diritto. Profili sistematici della giurisdizione. ABSTRACT: In the span of the two centuries in which the legal regimes of legality found development, it often resurfaced the issues related to the relations between law and society, to the degree of anchorage to the lawmaker choices, and to the systematic value to be recognized to the case law factor. The advent of the primacy of law has placed the issue of its sustainability. The purpose of these pages is to follow some theoretical itineraries from the Nineteenth and Twentieth Centuries about how to conceive, through case law, a dynamics of law's manifestation autonomous from political power mediation. The subject has its own relevance for an understanding of the current phase; on this, in fact, as I will seek to demonstrate, it seems to draw a diverse horizon of sense to the Law's autonomy compared to the recent past. I shall proceed by considering the doctrinal perceptions of two correlate questions: the characteristics of law's interpretation on the one hand, and the systematic profiles of jurisdiction on the other. KEYWORDS: Nineteenth and Twentieth Centuries jurisprudence; primacy of the law; autonomy of the law; interpretation of the law; systematic profiles of jurisdiction.* Publicação original: MECCARELLI, Massimo. Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XL, pp. 721-745, 2011. Tradução de Régis João Nodari, mestrando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com a autorização do autor.** Jurista e Historiador do direito. Professor da Universidade de Macerata. Coordenador da disciplina de História do Direito na Universidade de Macerata, Itália. Pesquisador associado no Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (MPIeR), Alemanha.

Pasar modal merupakan tempat yang mewadahi berbagai macam investasi, salah satu investasi tersebut adalah saham. Saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang ke suatu perusahaan yang telah dibeli sahamnya. Saham merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup menjanjikan, namun di Indonesia investasi saham ini masih banyak orang yang ragu mengenai fungsi keuntungan saham tersebut. Investor semakin ragu setelah banyak muncul di berita mengenai masalah delisting yang seakan-akan sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi investor publik (pemilik saham minoritas.) Delisting merupakan proses yang terjadi saat suatu perusahaan seperti PT Dayaindo Resources, sudah tidak lagi memperdagangkan sahamnya di pasar modal karena perusahaan tersebut telah pailit. Dalam undang-undang pasar modal disebutkan bahwa saat suatu perusahaan terkena delisting, salah satu persyaratannya adalah membeli semua saham publik yang dimiliki oleh para investor publik. Banyak sekali investor publik yang dibiarkan saja rugi setelah terjadi delisting pada perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh investor tadi. Hal ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengkaji masalah ini, diharapkan agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan bagi para investor dan upaya yang dapat dilakukan oleh investor tersebut. Metode penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini memiliki dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku dan informasi dari website yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delisting saham yang terjadi adalah kurang memperhatikan nasib para investor publik setelah suatu perusahaan dikeluarkan dari pasar modal, baik secara sukarela atau dipaksa keluar oleh Bapepam (selaku regulator). Bagi Bapepam hal utama yang diperhatikan dalam melakukan delisting adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik, dimana pemegang saham publik dianggap sebagai pemegang saham independen kecuali yang bersangkutan mengatakan lain yaitu para anggota lain saat RUPS. Saran mengenai permasalahan ini dari penulis adalah bagi Bapepam diharapkan dapat memberikan bantuan kepada para investor saat terjadi delisting dan memberikan kebijakan yang tidak terlalu memberatkan kepada emiten sehingga tidak memicu terjadinya delisting. Kata Kunci : Saham, Penanam Modal, Penghapusan Pencatatan Abstract The stock market is a place that can accommodate a wide variety of investment, one of that is a stock investment. Stock is prove of individual shares ownership to a company that shares has been purchased. Stock is one of investment form that is promising, but stock investment in Indonesia still have many people doubt about it function and also benefit from these shares. Investor more uncertain after a lot of news about the delisting issue, as if did not provide protection for public investors (shareholders minority). Delisting is a process that occurs when a company such as PT Dayaindo Resources, is no longer trades on the stock market because the company had been bankrupt. In the capital market regulation that when a company exposed to delisting, one of the requirements is to buy all the public shares owned by public investors. Many of public investors are left alone after the loss occurred in the company delisting of its shares owned by investors earlier. This is the reason for the author to examine this issue, expected to know how the protection of investors and the efforts that can be done by the investor. Study method is normative. Study have two types of legal materials, which are the primary legal materials, consisting of various regulation and secondary legal materials which consist of books and information from the internet relating to issues. In analyzing the results of the study, researchers used two approaches namely legislative approaches and conceptual approaches. The result showed that delisting of the shares that occur are less concerned about public investors after the company issued from the capital market, either voluntarily or forced out by Bapepam (as regulator). For Bapepam main thing is to concerned in doing delisting is the protection of public shareholders, where the public shareholders are consider as independent shareholders unless the concerned said another which is RUPS. Suggestion about this matter from writer is for Bapepam is expected to provide assistance to investor when delisting occur and give policies that not overly burdening the issuers, so it doesn't trigger delisting. Keywords : Stock, Investor, Delisting

ABSTRACTThis thesis discuss the effectiveness of dispute resolution 2014 legislative election results in the Constitutional Court. From the results of research using normative law research method can be concluded, that: There has been an increase in the number of cases from 655 cases PHPU (Pilleg 2009) to 902 cases (Pilleg 2014). In the case judging by the number pesertapemilunya, Pilleg 2009 far more than 2014 Pilleg 2009 diikutioleh 11 219 candidates DPR and DPD candidates 1116, whereas in 2014 only Pilleg 6607 followed by the House of Representatives candidates and 945 candidates DPD. Increase in cases is due to the procedural law of the Court has broadened the legal standing of the applicant which is not only political parties and individual candidates for the DPD, also individual candidates DPR and DPRD both provincial and district / city. As a result in 2014 Pilleg add some 118 cases of individual petition. Dissatisfaction with the process, namely the emergence of many alleged violations. Dissatisfaction of this process does not necessarily indicate poor quality of recall of 902 cases filed, only 22 cases were granted the 2,4persen. During the filing of the petition, the Constitutional Court issued a different release related to the number of cases received. The case number was changed from every stage of acceptance of the case. The difference is due to differences in the number of policies in force between the constitution and the general secretary of the Constitutional Court judges who then gave Ruan gbagi pemoho nuntuk apply for passing of the deadline 3x24 hours. As a result, some of the petition must be declared not accepted due to the overdue filing. Should the Court can refuse the request during the registration process is closed, so do not give up hope palsu.Pengaturan Dispute Settlement Legislative Election Results In the Constitutional Court More Effective Into his future is together Election Commission (KPU), Election Supervisory Body (Bawaslu ) to establish a dispute resolution mechanisms and electoral complaints within the electoral system in Indonesia.Such mechanisms necessary to protect the rights of citizens and help determine whether the election is really a true reflection of the will of its citizens. so that the elections can be credible, it is important for voters and election contestants to have access to the electoral resolution mechanism that is independent, fair, accessible and effective. However, in order to strengthen the dispute resolution structures and make it more user-friendly (easy to use) and effective, Indonesia needs to take some important steps before the national elections going forward with ratification of the Electoral Law timely by the House of Representatives (DPR), Bawaslu and Supervisory Committee's mandate is to mediate in order to ease the burden sengekat Commission and allow more cases to be processed by shorter.Keywords: Effectiveness of Dispute Settlement Election ResultsiiiABSTRAKTesis ini membahas masalah efektivitas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2014 Di Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative diperoleh kesimpulan, bahwa : Telah terjadi peningkatan jumlah kasus PHPU dari 655 kasus (Pilleg 2009) hingga 902 kasus (Pilleg 2014). Pada hal dilihat dari jumlah pesertapemilunya, Pilleg 2009 jauh lebih banyak dibanding 2014. Pilleg 2009 diikutioleh 11.219 caleg DPR dan 1.116 caleg DPD, sedangkan Pilleg 2014 hanya diikuti oleh 6.607 caleg DPR dan 945 caleg DPD. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh Hukum acara MK telah memperluas legal standing pemohon yakni tidak hanya partai politik dan perseorangan calon DPD, juga perseorangan Caleg DPR dan DPRD baik propinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya dalam Pilleg 2014 menambah permohonan perseorangan sejumlah 118 kasus. Ketidakpuasan terhadap proses, yakni munculnya banyak dugaan pelanggaran. Ketidak puasan terhadap proses ini tidak serta merta menunjukkan buruknya kualitas penyelenggaraan mengingat dari 902 kasus yang diajukan, hanya 22 kasus yang dikabulkan yakni 2,4persen. Selama pengajuan permohonan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan rilis yang berbeda terkait jumlah perkara yang diterima. Jumlah perkara tersebut mengalami perubahan dari setiap tahapan penerimaan perkara. Perbedaan jumlah ini disebabkan perbedaan kebijakan yang diberlakukan antara hakim konstitusi dan sekjen MK yang kemudian memberikan ruan gbagi pemoho nuntuk mengajukan permohonan lewat dari batas waktu 3x24 jam. Akibatnya beberapa permohonan harus dinyatakan tidak diterima akibat melewati batas waktu pengajuan permohonan. Mestinya MK bisa menolak permohonan tersebut pada saat proses pendaftaran ditutup, sehingga tidak memberikan harapan palsu.Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Di Mahkamah Konstitusi Yang Lebih Efektif Ke Masa Depannya adalah bersama-sama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan pemilu di dalam sistem pemilu di Indonesia. Mekanisme semacam itu penting untuk melindungi hak warga negara dan membantu menentukan apakah pemilu benar-benar merupakan cerminan yang sesungguhnya dari kehendak warganya. agar pemilu dapat dianggap kredibel, penting bagi para pemilih dan kontestan pemilu untuk memiliki akses ke mekanisme penyelesaian pemilu yang independen, adil, dapat diakses dan efektif. Namun, untuk memperkuat struktur-struktur penyelesaian sengketa dan membuatnya lebih user-friendly (mudah digunakan) dan efektif, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah penting sebelum pemilu nasional tahun kedepannya dengan pengesahan Undang-Undang Pemilu yang tepat waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bawaslu dan Panwaslu memiliki mandat untuk memediasi sengekat agar meringankan beban KPU dan memungkinkan lebih banyak kasus untuk dapat diproses dengan lebih singkat.Kata Kunci: Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

ABSTRACT Il concetto di "Appropriatezza" è stato introdotto nel contesto normativo italiano a seguito della Raccomandazione n° 17/1997 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, "sullo sviluppo e l'attivazione dei sistemi di miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria", in cui l'appropriatezza delle cure viene indicata come una delle componenti fondamentali; infatti, la Legge 449/1997, immediatamente successiva, inserisce l'appropriatezza fra i profili da considerare nell'ambito del monitoraggio dell'attività ospedaliera. Successivamente, il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 introduce la distinzione fra "Appropriatezza clinica" e "Appropriatezza organizzativa": come noto, la prima si riferisce all'erogazione di cure mediche ed interventi di comprovata efficacia in contesti caratterizzati da un profilo beneficio-rischio favorevole per il paziente, mentre la seconda concerne la scelta delle modalità di erogazione più idonee ai fini di massimizzare la sicurezza ed il benessere del paziente e di ottimizzare l'efficienza produttiva ed il consumo di risorse. A seguire il recente D.M. 10/12/2009 in materia di controlli sulle cartelle cliniche , specifica modalità di controllo delle cartelle cliniche finalizzandolo alla verifica della appropriatezza . Non ultimo Il Patto per la Salute 2010-2012, nel ribadire la necessità di perseguire l'efficienza, la qualità e l'appropriatezza dell'Assistenza Sanitaria, anche ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico, introduce un ampio set di indicatori, fra cui alcuni specificamente destinati al monitoraggio dell'appropriatezza organizzativa aggiornando inoltre la lista di DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in regime di ricovero ordinario. Nel sistema organizzativo sanitario attuale sono identificati indicatori di inappropriatezza organizzativa: - Degenza media preoperatoria L'indicatore viene calcolato come rapporto fra il totale delle giornate intercorse tra la data di ricovero e la data di intervento ed il totale dei dimessi. - Percentuale interventi per frattura del femore effettuati entro due giorni L'indicatore viene calcolato come rapporto percentuale fra il numero di dimessi con diagnosi principale di frattura del femore che abbiano subito l'intervento entro due giorni dal ricovero ed il totale dei dimessi con diagnosi principale di frattura del femore. - Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici L'indicatore viene calcolato come rapporto percentuale fra i dimessi da reparti chirurgici cui sia stato attribuito un DRG medico ed il totale dei dimessi da reparti chirurgici. - Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale dei ricoveri (RO + DH) L'indicatore viene calcolato come rapporto percentuale fra i dimessi con DRG chirurgico ed il totale dei dimessi. - Percentuale di ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriatezza L'indicatore viene calcolato come rapporto percentuale fra il numero di ricoveri in regime ordinario e DRG a rischio in appropriatezza ed il totale dei ricoveri con DRG a rischio inappropriatezza. - Percentuale di ricoveri in DH medico a carattere diagnostico sul totale dei ricoveri in DH medico L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di ricoveri in DH medico a carattere diagnostico e il totale dei ricoveri in DH medico. - Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-2gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale fra il numero di ricoveri ordinari con DRG medico e durata della degenza minore o uguale a due giorni ed il totale dei ricoveri ordinari con DRG medico. - Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale fra il numero di ricoveri ordinari con DRG medico e durata della degenza superiore alla soglia specifica del DRG di afferenza ed il totale dei ricoveri ordinari con DRG medico di pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni. I valori medi Regionali costituiscono gli standard di riferimento ( G.U. 05.01.2010). Al di là di quanto istituzionalmente disponibile e condiviso sull'argomento , la riflessione piu' importante è che la appropriatezza organizzativa non è spesso sostenuta dalla appropriatezza della offerta , inoltre la stessa viene spesso vissuta come un ripiego e non come una opportunità , come un imperativo per la riduzione dei costi e non come un decisione logica e corretta nella presa in carico del paziente ed a tutela della salute del cittadino e della comunità. Proprio sulla inappropriatezza della offerta è necessario soffermarsi per delineare alcune criticità: - gli ospedali sono luoghi di cura culturalmente e strutturalmente preposti al trattamento del paziente in degenza, diversi setting assistenziali che richiedono numerosi accessi per brevi prestazioni devono essere espletati in strutture sanitarie dedicate con appropriati percorsi strutturali ed organizzativi; - prestazioni brevi in piu' accessi rappresentano spesso un disagio per l'utente soprattutto se trattasi di persone anziane o con autonomia ridotta; - il personale addetto alla assistenza ( ormai non piu' giovane poiché la media anagrafica degli operatori sanitari sì è alzata in assenza di turn over e concorsi) è spesso impreparato alla gestione dei pazienti in modalità diversa dal ricovero ordinario , valutando , incautamente , day surgery , day hospital e PAC diversi dal ricovero ordinario solo per il tempo di permanenza in ospedale ( sottovalutando qualunque altro aspetto). Qualunque sia il setting assistenziale , gli aspetti gestionali - organizzativi, i percorsi diagnostico terapeutici , modalità di comunicazione con l'utenza devono essere chiari , sicuri ed efficaci indipendentemente dalla complessità assistenziale. Non si puo' quindi prescindere dalla esigenza di scegliere sistemi qualità idonei al contesto secondo standard internazionali , ricordando che lo Stato Italiano ha imposto alle organizzazioni sanitarie i sistemi qualità attraverso i Requisiti organizzativi per l'Accreditamento Istituzionale , diversificati per Regione ma sempre ispirati a Sistemi Qualità. Negli ultimi anni si è andata sempre più diffondendo, a livello internazionale e anche in Italia, la consapevolezza che la gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari debbano avere tra i principi fondamentali la garanzia e la promozione della qualità e la sicurezza dei servizi sanitari e delle cure erogate. Se inizialmente il concetto di qualità e la sua applicazione si scontrava con la convinzione " la qualità costa ", oggi il SSN si sforza di appropriare le prestazioni sempre piu' rispetto alle richieste dell'utenza , ai bisogni di salute , alle risorse sempre piu' esigue e secondo una programmazione a lungo termine , affinchè gli investimenti siano ammortizzabili nel tempo. Si è quindi modificata la idea di qualità e si è adeguata al contesto sociosanitario della nostra Nazione . Lo dimostrano anche le diverse normative sull'accreditamento istituzionale che sebbene orientate dal Dlvo Decreto Legislativo n° 502 del 1992 e s.m.i e il 517 del 1993 , nelle diverse Regioni di Italia hanno cercato di rendersi operative mediante leggi regionali operative in diversi tempi , in diversa modalità , proprio perché diversa è l'utenza da regione a regione , così come diversa è la maturità e la sensibilità dei professionisti su questo argomento. "Dal controllo qualità alla assicurazione qualità" , proprio per sottolineare il ruolo di garanzia che è affidato ad un sistema qualità e per sensibilizzare ad una cultura adocratica ove posto l'obiettivo , tutto il controllo di processo è monitorato, ove la prevenzione dell'evento avverso è centrale così come centrale è il ruolo dell'appropriatezza clinica ed organizzativa : un sistema organizzativo dinamico ed aperto , in continua autovalutazione e correzione . E' pur vero che se le aziende private e di produzione beni , si rendono maggiormente competitive mediante la implementazione di un sistema qualità e si propongono sul mercato come fornitori in grado di soddisfare meglio il cliente , il mondo sanitario , piu' complesso e multidisciplinare , valuta ancora con diffidenza questo approccio gestionale e strategico per differenziarsi sul mercato dell'offerta di servizi di prevenzione , cura e riabilitazione. Anche su questo argomento alcune regioni sono convinte da tempo , altre stentano a maturarne la applicazione , sebbene le normative ormai spingano in tal senso. Resta comunque indiscusso che la realizzazione della qualità, come piena e sostanziale capacità di soddisfazione di bisogni, è un obiettivo "strategico", da perseguire tramite due strumenti essenziali, complementari e sinergici: - L'ottimizzazione dei prodotti e processi, fondata sulla ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico. - L'adeguata gestione e tenuta sotto controllo di tutte le attività (tecniche, commerciali, amministrative, ecc.) connesse con la produzione di beni e servizi. Il sistema sanitario italiano è un contesto altamente poliedrico e dinamico, caratterizzato da una complessità strutturale, organizzativa e tecnologica molto alta. Perseguire ottimizzazione dei processi ed adeguato controllo dei processi è davvero impresa complessa : le tecniche gestionali attualmente impiegate in questo settore permettono solo in parte di adottare soluzioni gestionali in grado di raggiungere gli obiettivi aziendali di efficienza, efficacia ed economicità, e solo a seguito della loro effettiva implementazione, e successiva valutazione. Questa condizione espone i manager delle strutture sanitarie al rischio di prendere decisioni che, a dispetto della bontà del progetto, sono esposte al verificarsi di problemi, lacune ed inefficienze in fase di attuazione tali da minarne l'efficacia. Inoltre vi è il rischio, a seguito dell'adozione di soluzioni gestionali errate, di impiegare in maniera poco corretta le risorse economiche eventualmente disponibili. Simulare vuol dire riprodurre nella maniera più accurata possibile il funzionamento di un sistema, o di una parte di esso, al fine di studiarne le risposte al cambiamento dell'ambiente esterno, attraverso l'analisi di indicatori prestazionali opportunamente scelti, chiamati "key performance indicators" (KPI). Inoltre la simulazione può essere considerata un utile strumento per studiare i modelli organizzativi di sistemi reali, al fine di analizzarne e prevederne il comportamento e quindi studiarne l'evoluzione in funzione di determinate specifiche, con una semplicità ed un'interattività non possibile operando direttamente sul sistema reale. L'approccio combinato della simulazione ad eventi discreti (DES) e delle metodiche del business process management (BPM) consente di valutare soluzioni operative alternative a quelle attualmente impiegate, valutandone le conseguenze in termini di prestazioni del sistema (sulla base dei parametri scelti) prima di realizzarle, decidendo poi se attuarle nella realtà oppure cercarne di nuove .Il tutto va inserito nella più generale ottica di un raggiungimento di un maggiore risparmio in termini di tempo e soldi, rendendo inoltre possibile la valutazione ex-ante di più soluzioni manageriali, al fine di individuare e verificare la migliore in accordo con gli obiettivi aziendali e di gestione delle risorse. OBIETTIVO DELLA TESI La tesi costituisce l'elaborato finale relativo a tre anni di studio e ricerca e vuole descrivere la metodologia utilizzata , le attività svolte, i risultati ottenuti. La attività di ricerca si è svolta su tre prevalenti indirizzi: a) Start up di un sistema qualità nella u.o. di Chirurgia Generale e Mininvasiva della Azienda Policlinico Federico II° di Napoli secondo Standard Internazionale UNI EN ISO 9001 / 2008 e Regolamento 01/2007- Decreto Commissario ad Acta 124/2012 b) Confronto della appropriatezza organizzativa della u.o rispetto al contesto aziendale , rispetto ad altre strutture sanitarie , e la appropriatezza Aziendale rispetto alla appropriatezza di altre organizzazioni sanitarie, attraverso n° 7 DRG chirurgici e monitoraggio di specifici indicatori c) Creazione di un modello di simulazione delle attività svolte dalla u.o. per profilo assistenziale al fine di avere un supporto conoscitivo per la appropriatezza e uno strumento operativo per l'efficienza . METODOLOGIA Start up di un sistema qualità nella u.o. di Chirurgia Generale e Mininvasiva della Azienda Policlinico Federico II° di Napoli secondo Standard Internazionale UNI EN ISO 9001 / 2008 e Regolamento 01/2007- Decreto Commissario ad Acta 124/2012 a1.) iniziale inquadramento quadro Normativo di riferimento, la ISO 9001:2008 e i requisiti strutturali , tecnologici ed organizzativi richiesti dalla normativa sull'accreditamento della Regione Campania . A tal fine si è creata una " tabella di conversione " che dettaglia esattamente la scheda BURC n. 67 del 22 Ottobre 2012 - SCHEDA SRIC 4 - DEGENZA , annotando i punti in comune e di corrispondenza della UNI EN ISO 9001/2008 e i riferimenti procedurali e documentali della Unità Operativa presenti o da creare . a.2) una seconda parte che fa un attenta analisi delle attività svolte dalla unità operativa , flussi di lavoro , risorse coinvolte . A tal fine si assimila la u.o. in oggetto alla u.o. generica di " chirurgia generale ", oggetto di studio ancora in corso di validazione sui modelli ospedalieri chirurgici che schematicamente riassume i principali processi legati alla degenza in u.o. di tipo chirurgico. a) Figura 1 – Diagramma delle attività di unità operativa chirurgica a.3) una terza parte che alla luce degli obiettivi organizzativi, strutturali e tecnologici, ha delineato le priorità di intervento per la implementazione del sistema qualità e dei requisiti organizzativi dell'accreditamento al SSN, con una analisi che sottolineasse punti di forza, le opportunità e i benefici attesi dal progetto per la vita futura della unità operativa ; a.4) una quarta fase che ha identificato le "attività di programmazione di correzione " si è basata sulla redazione e condivisione di alcune procedure organizzative e strumenti operativi e di monitoraggio. I processi di : 1. redazione e gestione della cartella clinica 2. compilazione e gestione di documentazione infermieristica 3. somministrazione e gestione intra reparto dei presidi farmacologici ; 4. monitoraggio e valutazione dell'appropriatezza organizzativa della u.o. sono risultati critici per importanza , frequenza ed anomalie rilevate ; questi processi sono stati analizzati , presi in carico e ridisegnati attraverso procedure operative e strumenti di controllo. b) Studio di n° 7 DRG chirurgici al fine di valutare in due diverse realtà la appropriatezza organizzativa dei casi trattati ". Lo studio è stato effettuato su i seguenti DRG chirurgici - DRG 290 – Interventi sulla tiroide; - DRG 494 – Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza cc; - DRG 493- Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con cc; - DRG 161 Interventi per ernia inguinale e femorale età > 17 anni con cc; - DRG 162 Interventi per ernia inguinale e femorale età > 17 anni senza cc; - DRG 149 – Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC ; - DRG 570 - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi; di questi DRg sono stati monitorati negli ultimi tre anni indicatori di appropriatezza organizzativa al fine di confrontare la u.o. in studio con la globalità aziendale e confrontare due realtà aziendali sanitarie diverse a mission( policlinico universitario e ospedale presidio di zona). c) Creazione di un modello di simulazione delle attività svolte dalla u.o. per profilo assistenziale al fine di avere un supporto conoscitivo per la appropriatezza e uno strumento operativo per l'efficienza . Tale attività di ricerca ha visto un team multidisciplinare attivo nella applicazione di Work Flow Management e Simulazione ad Eventi Discreti che ha applicato tali metodologie di BPM al DRG 290. CONCLUSIONI e PROSPETTIVE Dal percorso di studio e ricerca si evincono tre conclusioni: - Il progetto sulla Unita' operativa di Chirurgia Generale e Mininvasiva di avviare un sistema qualità secondo lo Standard UNI EN ISO 9001e Regolamento 01/2007- Decreto Commissario ad Acta 124/2012 ha consentito di dotare la U.O di una nuova modalità di gestione della cartella clinica cartacea ( è in sperimentazione aziendale la modalità informatizzata) , documentazione infermieristica e somministrazione e gestione di terapie farmacologiche , utili alla riduzione di rischi di errore di compilazione cartella e documentazione allegata inclusa la infermieristica , nonché riduzione di errori nella gestione e somministrazione delle terapie farmacologiche. - Lo studio degli indicatori legati alla appropriatezza organizzativa sui sette DRG scelti ci consente di concludere che la Azienda Policlinico Federico II di Napoli ha in corso un percorso di miglioramento attivo e costante: la sua valutazione globale consente di confermare all'Azienda i requisiti di appropriatezza organizzativa che sostengono poi i finanziamenti pubblici aziendali; l'analisi piu' interessante non è nella sua globalità ma nella scansione di ogni unità operativa che concorre al risultato globale . In questo contesto la U.O. di Chirurgia Generale e Mininvasiva della Azienda Policlinico Federico II di Napoli ha creato un sua identità rispettosa dei principi di appropriatezza organizzativa aziendale mantenendo i suoi standard all'interno dei valori medi aziendali , spesso anche migliorandoli ( e questo consente al altre uu.oo. di alzare i valori al di sopra delle medie aziendali). Restano significativi per ulteriori approfondimenti alcuni valori sopra le medie aziendali unicamente per i casi oltre soglia ( rari) - Dalla analisi dei casi trattati sia nel Presidio Ospedaliero di Solofra e che nella U.O. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Solofra , si evince : il peso che ha la mission aziendale diversa dal Policlinico nella gestione della appropriatezza organizzativa ; la esigenza di rispondere ad un bisogno di salute imminente ( anche in emergenza ) , in un contesto geografico e sociale molto differente da quello della Azienda Policlinico Federico II , ha portato il Presidio di Solofra anche a scegliere codifiche diverse per il riconoscimento dei casi clinici trattati . Per esempio per la gestione della colecistectomia , molti casi sono stati trattati e codificati con SDO in altro DRG diverso dai 493-494, e per tanto sono sfuggiti all'oggetto di studio. Un diverso DRG comporta una diversa remunerazione e un diverso riconoscimento in fatturazione all'ASL. Questa attività giustifica anche il fatto che il DRG 494 scenda da n° 97 casi trattati nel 2011 e n° 94 nel 2012 a n° 57 casi nel 2013. Da sottolineare pero' che se la codifica DRg cambia per identificare una procedura , non si marca il drg 493 che è complicato perché sono presenti pochi casi e anche i casi fuori soglia nel 2011 e 2012 sono n° 0 e n° 4, mentre nel 2013 sono n° 10 su un totale di n° 57 dimessi: questo dato richiederebbe un approfondimento su verifica delle cartelle cliniche per comprendere quali anomalie hanno creato tali dati numerici. - In merito a ciascun DRG il dato piu' significativo , riguardo al DRG 290, è che trattasi di un percorso diagnostico terapeutico molto strutturato al quale il paziente accede già iperstudiato , con a corredo svariati esami strumentali e laboratoristici effettuati in tempi diversi ed al di fuori del DRG ( quindi non in ricovero ma in regime ambulatoriale).In particolare nella Azienda Policlinico Federico II accedono pazienti afferenti dalla Regione Campania e da tutto il Meridione , per tanto le chirurgie aziendali accolgono casi anche molto complessi o non accettati in altre strutture. Alla luce di tale realtà e sebbene sia attivo il servizio di prericovero , taluni pazienti si ricoverano con un un giorno di anticipo rispetto alla data procedurale per ragioni logistiche ( residenza troppo lontana , o tempi troppo lunghi e modalità di percorrenza poco agevoli), ragioni socio-familiari, raramente per motivazioni legate all'età. Tali considerazioni possono ritenersi sufficienti per analizzare la media di degenza globale e la preoperatoria , ulteriormente migliorabile e valutare la ipotesi che il DRG 290 possa, in piccole percentuali e con oculata scelta dei casi clinici da arruolare, proporsi come DRG con tempi di ricovero piu' brevi secondo canoni istituzionali, anche in one day surgery, se le valutazioni epidemiologiche per complicanze periprocedurali su scala piu' ampia possano confortare tali ipotesi. Questa è la prospettiva futura piu' interessante su cui soffermare la attenzione, considerando che nel documento " Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero- Dati SDO" del 2012 il DRG 290 , con rango 39 risulta tra i primi 60 DRG per numerosità di dimissioni, con un totale di n° 36.648 dimissioni , n° 350.645 giornate di degenza ed una remunerazione teorica di Euro 101.373.777. Tai ipotesi non possono essere azzardate per il DRG 494 non avendo valutato alcuna cartella clinica e quindi non conoscendo dati piu' precisi sui pazienti dimessi: un approfondimento da valutare in futuro per considerazioni piu' complete . Certamente si potrà quindi valutare : - l'importanza economica di questa ipotesi che se fosse realizzabile anche in una minima percentuale dei casi clinici in DRG 290 varrebbe un risparmio finanziario sicuramente apprezzabile per il SSR e SSN; - la possibilità di abbreviare liste di attesa e motivare la permanenza del trattamento chirurgico intraregionale , evitando la mobilità extraregionale . - In merito alla Simulazione ad Eventi Discreti (DES) applicata al profilo assistenziale con DRG 290 , si puo' concludere che la applicazione è stata con successo validata . La prospettiva futura piu' di rilievo consiste non solo nella applicazione ad altri DRG, sicuramente con percorsi clinico-diagnostici maggiormente articolati , con utilizzo di diagnostiche piu' invasive , consulenze specialistiche piu' frequenti( per esempio tutti i DRG che contemplano la procedura chirurgica sul colon), ma nella valutazione completa di tutti i dati economici provenienti da un controllo di gestione che abbia fotografato i costi di tutte le risorse utilizzate nel percorso diagnostico clinico , al fine di rendere non piu' utile ma indispensabile la applicazione di Business Process Management – DES nei processi decisionali e direzionali delle Aziende Sanitarie . Tale applicazione , consentirebbe di agire , modificare e correggere processi sanitari che contestualmente sono stati identificati come inefficienti o non conformi , senza attendere i dovuti e lunghi tempi dell'analisi gestionale .