Suchergebnisse

Wali Nanggroe Institution is an institution of cultural authority as the unifier of the people that is independent, authoritative, and has the authority to develop and oversee the implementation of the life, adat (custom), language, the award of titles and honors, and adat rites. This research was conducted in Banda Aceh city using a qualitative method. The concept used was Wali Nanggroe, the theories of strategy, conflict resolution, and political communication theories to resolve local conflicts and analyze Wali Nanggroe neutrality in resolving conflicts in Aceh. The data were obtained by observation technique and interview (questionnaires and voice records). The results found that the Wali Nanggroe Institution does not implement a strategy in resolving conflicts both local conflicts and other conflicts in local institutions. Also, Wali Nanggroe does not hold political communication to resolve the conflicts. Besides, as a mediator, Wali Nanggroe is unfair to resolve the conflicts among local institutions due to some causes; emotional attachment between Wali Nanggroe and Members of Parliament at Aceh Provincial House of Representatives (DPRA) from Aceh Party Faction, tend to maintain the reign of Wali Nanggroe, and procedural problems in Wali Nanggroe election. ; Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat, dan upacara-upacara adat lainnya. Penelitian ini dilakukan di kota Banda Aceh dengan menggunakan metode kualitatif. Konsep yang digunakan adalah Wali Nanggroe, teori strategi, resolusi konflik, dan teori komunikasi politik untuk menyelesaikan konflik lokal dan menganalisis netralitas Wali Nanggroe dalam menyelesaikan konflik di Aceh. Data diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara (kuesioner dan rekaman suara). Hasil penelitian menemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe tidak menerapkan strategi resolusi konflik baik konflik lokal maupun konflik lain di kelembagaan lokal. Selain itu, Wali Nanggroe tidak melakukan komunikasi politik untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, sebagai mediator, Wali Nanggroe kurang adil dalam menyelesaikan konflik antar lembaga lokal karena beberapa sebab; keterikatan emosional antara Wali Nanggroe dengan anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, cenderung mempertahankan kekuasaan Wali Nanggroe, dan masalah prosedural dalam pemilihan Wali Nanggroe.

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thitung lebih besar daripada ttabel atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > ttabel yaitu 1,984.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik AbstractThis research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcount is 4.910 greater than ttable is 1.984.Keywords : Good Governance, Public Service Quality