Suchergebnisse

Pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Upaya pemenuhan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketahanan pangan merupakan salah satu kunci membangun keluarga yang tangguh, sehingga perlu diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Di Pekanbaru pada tahun 2020 masih ada 15 kelurahan yang masih bermasalah terhadap ketahanan pangan keluarga yang mengakibatkan masalah kekurangan gizi pada anak, diantaranya Kelurahan Bambu Kuning. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang mengenai ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan proporsi pengeluaran pangan rumah tangga dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proporsi pengeluaran pangan rumah tangga di Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data menunjukkan bahwa di rumah tangga di Kelurahan Bambu Kuning berada dalam posisi tahan pangan. Pendapatan, jumlah anggota keluarga dan tingkat pendidikan ibu rumah tangga secara bersama-sama berpengaruh terhadap proporsi pengeluaran pangan, sementara dengan uji parsial (uji-t) hanya pendapatan rumah tangga yang berpengaruh terhadap proporsi pengeluaran panganKata kunci: Ketahanan Pangan Rumah Tangga; Proporsi Pengeluaran; Pendapatan ABSTRACTFood and nutrition are basic human needs that must be met at all times. Efforts to fulfill food are the responsibility of the government and the community. Food security is one of the keys to building a strong family, so efforts need to be made to meet these food needs. In Pekanbaru in 2020 there are still 15 urban villages that are still having problems with family food security which results in malnutrition problems in children, including the Bambu Kuning Village. This study aims to provide an overview of household food security based on the proportion of household food expenditure and to determine the factors that influence the proportion of household food expenditure in Bambu Kuning Village, Tenayan Raya District, ...

This study aims to obtain empirical evidence influence of proportion independent directors, institutional ownership, leverage, and the size of the company on tax avoidance. Measurement of tax evasion using the effective tax rate (ETR). Tax evasion is an action taken by the taxpayer to reduce the tax burden of companies that are legal. The role of government to carry out effective supervision is necessary for revenues from oil taxes can be optimized. Research conducted on all companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2015 period. Sample selection is nonprobability sampling method purposive sampling technique. Total sample as many as 1,319 samples during the 5 period. Data analysis technique used multiple linear regression analysis. Results analysis showed the proportion of independent directors on the negative impact of tax avoidance. Institutional ownership has no effect on tax avoidance. Leverage a positive effect on tax avoidance. Company size has no effect on tax avoidance.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan proporsi komisaris independen terhadap tax avoidance. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan proporsi komisaris independen. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance yang diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR).Populasi penelitian ini berjumlah 48 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 25 perusahaan atau 75 sampel penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan analisis regresi linear berganda dan menggunakan alat bantu SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, leverage dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Proporsi Komisaris Independen, Tax Avoidance.DAFTAR PUSTAKAAgusti, W. Y. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahu 2009-2012). Jurnal Akuntansi, 2(3), 1–22.Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.Andriyanto, H. N. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, dan Sales Growth terhadap Tax Efficience Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012. Universitas Negeri Semarang.Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing, 8(2), 123–136.Anouar, D., & Houria, Z. (2017). The Determinants of Tax Avoidance within Corporate Groups: Evidence from Moroccan Groups. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 5(1), 57–65.APBN KITA Desember 2019. (2019). Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/media/13995/apbn-kita-desember-2019.pdfArdyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 1–9.Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22(3), 2088–2116.Ariawan, I. M. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(3), 1831–1859.Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 25(3), 1884–1912.Brigham, H. (2013). Dasar-dasar Manajemen Keuangan (11th ed.). Salemba Empat.Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? Journal of Financial Economics, 95(1), 41–61.Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 29(3), 912–927.Darmadi, I. N. H. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012). Universitas Diponegoro.Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9(1), 143–161.Darmayanti, P. P. B., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3), 1992–2019.Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 28(1), 377–406.Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21(1), 830–859.Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(3), 1584–1613.Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15(1), 584–613.Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(1), 702–732.Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence, And Implications. The Academy of Management Review, 20(1), 65–91.Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. The Pacific Sociological Review, 18(1), 122–136.Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review, 83(1), 61–82.Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review, 85(4), 1163–1189.Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi, 5(2), 136–145.Fauzan, Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 4(3), 171–185.Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi. Universitas Diponegoro.Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence From Longitudinal Data. Journal of Accounting and Public Policy, 16(1), 1–34.Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review Of Tax Research. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 127–178.Hartono, J. (2013). Teori Portofolio dan Analisis Investasi (8th ed.). BPFE Yogyakarta.Hifnalisa, K. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Koneksi Politik, dan Corporate Risk Terhadap Penghindaran Pajak. Universitas Pasundan.Hormati, A. (2009). Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 13(2), 288–298.Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 27(3), 1653–1677.Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.Kasmir. (2008). Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers.Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, 18(1), 58–66.Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(2), 1601–1631.Landolf, U. (2006). Tax and Corporate Responsibility. International Tax Review, 6(9).Laporan Kinerja Tahun 2019. (2020). https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2019Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9(2), 525–539.Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi.Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 39–47.Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 11(2), 117–124.Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 6(2), 105–114.Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 27(2), 1202–1230.Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Gramedia.Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(2), 1229–1258.Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII.Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 1–13.Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance. 17(1), 690–714.Putri, T. R. F. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2015. Universitas Negeri Semarang.Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 19(1), 1–11.Raharjo, A. S. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, dan Indeks Corporate Governance Terhadap Asimetri Informasi. Universitas Diponegoro.Riskatari, N. K. R., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 30(4), 886–896.Rodriguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? The Chinese Economy, 45(6), 60–83.Sara, D. M., Nasir, A., & Darlis, E. (2016). Pengaruh Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 3(1), 2223–2237.Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2012). Jurnal Akuntansi, 2(3), 1–23.Sartono, A. (2015). Manajemen Keuangan (4th ed.). Universitas Gajah Mada.Scott, W. R. (2000). Financial Accounting Theory (Second). Prentice Hall.Septiani, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. Diponegoro Journal of Accounting, 8(4), 1–9.Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(2), 1–17.Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D. ALFABETA.Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 16(2), 167–177.Syahni, D. (2019). Global Witness Beberkan Aksi Perusahaan Batubara Alihkan Uang, Upaya Hindari Pajak di Indonesia? Mongabay.Co.Id. https://www.mongabay.co.id/2019/07/11/global-witness-beberkan-aksi-perusahaan-batubara-alihkan-uang-upaya-hindari-pajak-di-indonesia/Ulum, I. (2017). Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan dan Kinerja Organisasi. Universitas Muhammadiyah Malang Press.Wijaya, A. (2010). Jalan Panjang Kasus Pajak KPC. Tempo.Co. https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc/full&view=okWijaya, G. E., Wahyuni, M. A., & Yuniarta, G. A. (2017). Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Praktek Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2015. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, 8(2), 1–12.Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 20(1), 699–728.Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 30(2), 375–387.Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. Revenue Law Journal, 20(1), 1–39.Ying, Z. (2011). Ownership Structure, Board Characteristics and Tax Aggressiveness. Lingnan.Zain, M. (2007). Manajemen Perpajakan. Salemba Empat.Zelvian, L. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016). Universitas Muhammadiyah Malang.Zulma, G. W. M. (2016). Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIX, 1–15. Peraturan Perundang-UndanganPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK 04/2014.Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang UMKM.Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1 Huruf Angka 3.Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, afiliasi politik dan proporsi dewan komisaris independen terhadap carbon emission disclosure. Sampeldalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)periode2014-2016. Dengan menggunakan metodepurposive sampling,didapatkan 64 perusahaan selama tahun 2014-2016 yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Pengujian yang dilakukan meliputi: statistik deskriptif, asumsi klasik, regresi berganda, koefisien determinasi dan uji T. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwaukuran perusahaan berpengaruh positif dan leverageberpengaruh negatif terhadap carbon emission disclosure. Sedangkan profitabilitas, afiliasi politik dan proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh positif terhadap carbon emission disclosure.

Kabinet kerja yang baru dilantik pada tanggal 27 Oktober 2014 lalu mengisyaratkan bahwa anggota kabinet yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Merit system yang tidak sekadar pertimbangan pembayaran hutang politik terlihat dalam pemilihan para pejabat yang duduk di kabinet. Pada level pusat, sistem ini telah dimulai. Meski demikian, kabinet yang disebut dengan Kabinet Kerja ini mengemban pekerjaan rumah birokrasi yang tidak sedikit. Data tahun 2013 menunjukan bahwa proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi di atas 40 persen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruhKoneksi Politik, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Proporsi Komite Audit terhadap Tax Avoidance. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensionaltahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak41 perusahaan yang telah memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabelKoneksi Politik yang terdiri dari Kepemilikan Negara atau Daerah tidak berpengaruh terhadap Tax AvoidancedanRangkap Jabatan berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance,variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, serta variabelKualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Sedangkan variabel Komite Audit yang terdiri dari Jumlah Anggota Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance dan Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Kata kunci: Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Tax Avoidance

The purpose of this study is to identify the basic sector in Nganjuk Regency alongwith the proportion of the budget allocated by the local government through theRegional Budget (APBD) for the 2017 budget year. The method used in determiningthe sector base is Location Quotient (LQ) which is then developed in the dynamiclocation quotient. (DLQ). The data used in the research are the 2016 Gross RegionalDomestic Product (PDRB) of Nganjuk Regency, 2016 East Java GRDP, and the 2017Nganjuk Regency APBD. The results of the DLQ calculations state that there are12 basic sectors in Nganjuk Regency. However, some of these basic sectors have notreceived a large proportion of the budget to develop. In the future, the governmentand related stakeholders can determine the correct proportion of the APBD tosupport the basic sector development. ; Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi sector basis di Kabupaten Nganjuk beserta proporsi anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017. Metode yang digunakan dalam menentukan sector basis yaitu Location Quotient (LQ) yang kemudian dikembangkan dalam dynamic location quotient (DLQ). Data yang digunakan dalam penelitian yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Tahun 2016, PDRB Jawa Timur tahun 2016, dan APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2017. Hasil dari perhitungan DLQ menyatakan tedapat 12 sektor basis di Kabupaten Nganjuk. Namun, beberapa sektor basis ini belum memperoleh proporsi anggaran yang besar agar dapat berkembang. Kedepannya, pemerintah dan stakeholders terkait dapat lebih menentukan proporsi APBD yang tepat guna mendukung pengembangan sector basis.

Proporsi perempuan sangat sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam bangku legislatif dapat dikatakan salah satu manifestasi persoalan hukum terkait diskriminasi hak asasi manusia bagi gender perempuan. Persoalan ketimpangan gender tercemin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia, khususnya dalam Dewan Perwakilan Daerah. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 terhadap keterwakilan perempuan di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan dari berbagai referensi dan dokumen. Hasil penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XIV/2018 terkait pelarangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjadi pemicu bagi perempuan untuk ikut andil sabagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, dapat menyebabkan peningkatan peluang bagi perempuan untuk duduk di jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Abstract Funding needs for infrastructure financing launched by the Government require alternative funding sources. One of the funding sources is community zakat or alms funds. This research is intended to obtain public perception about the use of zakat funds to finance land transportation infrastructure, namely toll roads. This study uses a questionnaire that was filled by respondents who have been selected. The results showed that in general respondents agreed with the use of zakat funds for infrastructure financing, with the proportion of male respondents agreeing more than the proportion of female respondents. A rather different result is obtained if the respondent is asked for his opinion about financing infrastructure investment by the National Zakat Agency in collaboration with a business entity (private) as a contractor or operator. The majority of respondents disagree if zakat funds are used with this scheme, with more female respondents disagreeing. As for short-term infrastructure financing, the majority of respondents, or as many as 59.52% of respondents, agreed that zakat funds are used to finance short-term infrastructure. The proportion of respondents, both men and women, who agree on this scheme is greater than the proportion that does not agree, and is not influenced by their level of education. Keywords: zakat, financing infrastructure, transportation infrastructure, toll roads Abstrak Kebutuhan dana untuk pembiayaan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan alternatif. Salah satu sumber pendanaan tersebut adalah dana zakat masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh persepsi publik tentang penggunaan dana zakat untuk pembiayaan infrastruktur transportasi darat, yaitu jalan tol. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden yang telah dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya responden setuju dengan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan infrastruktur, dengan proporsi responden pria yang setuju lebih banyak daripada proporsi responden wanita. Hasil yang agak berbeda diperoleh bila responden diminta pendapatnya tentang pembiayaan investasi infrastruktur oleh Badan Amil Zakat Nasional bekerjasama dengan badan usaha (swasta) sebagai kontraktor atau operator. Mayoritas responden menyatakan tidak setuju bila dana zakat digunakan dengan skema ini, dengan responden wanita lebih banyak yang tidak setuju. Sedangkan untuk pembiayaan infrastruktur jangka pendek, mayoritas responden, atau sebanyak 59,52% responden, menyatakan setuju bila dana zakat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur jangka pendek. Proporsi responden, baik pria maupun wanita, yang setuju pada skema ini lebih besar daripada proporsi yang tidak setuju, dan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Kata-kata kunci: zakat, pembiayaan infrastruktur, infrastruktur transportasi, jalan tol

ABSTRACTThe main purpose of fresh tuna longline fishing vessels operations is fresh tuna for export. The main market of these products are Japan, American and European Union. The markets require a high quality product that goes to the country. This paper is review of the research were conducted in 2007 and 2010, aims to compare the proportion of feasibility of tuna for export from fresh tunalongliner. The study is based on the research results that conducted in the PPS Muara Baru in April-Mei 2007 and September-Oktober 2010. Method of the research have used mapping control analysis. The results showed that the proportion of products that meet the standards of export in 2007 outside the control of the Central Line (GT): 50,40; Upper Line (BA): 51,45-54,14 and Bottom Line (BB): 47,46-49,35. Meanwhile, the research results of 2010 also showed out of control, with the GT: 21,50; BA: 24,55 and BB: 18,45. Thus although there is a decrease proportion for products that do not meet the export quality standards from 50,40% in 2007 to 21,50% in 2010. Based on these result, we can conclude that there is an increase the proportion of viable tuna export product, indicate that there were an improvement in quality control on fresh tuna longline fishing vessels.Key words: fresh tuna longliner, fresh tuna products, "mapping control", the feasibility quality --- ABSTRAKTujuan utama operasi penangkapan ikan kapal fresh tuna longline adalah ikan tuna segar untuk tujuan ekspor. Pasar ekspor utama produk tuna segar adalah Jepang, Amerika dan Uni Eropa. Pasar ini mensyaratkan mutu yang tinggi untuk produk yang masuk ke negaranya. Naskah ini merupakan review terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2007 dan 2010, dengan tujuan untuk membandingkan proporsi ikan tuna yang layak ekspor hasil tangkapan kapal tuna longline. Penelitian telah dilakukan di PPS Muara Baru, yaitu pada bulan April-Mei tahun 2007 dan bulan September-Oktober tahun 2010. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis peta kendali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi produk yang tidak memenuhi standar ekspor pada tahun 2007 diluar kendali dengan Garis Tengah (GT): 50,40; Batas Atas (BA): 51,45-54,14 dan Batas Bawah (BB): 47,46-49,35. Sementara itu hasil penelitian tahun 2010 juga menunjukan hasil diluar kendali, dengan GT: 21,50; BA: 24,55 dan BB: 18,45. Namun demikian terdapat penurunan proporsi produk yang tidak memenuhi standar kualitas ekspor dari 50,40% pada tahun 2007 menjadi 21,50% tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, terdapat peningkatan proporsi produk yang layak ekspor, dengan adanya upaya peningkatan pengendalian mutu pada kapal fresh tuna longline.Kata kunci: kapal fresh tuna longline, produk tuna segar, peta kendali, kelayakan mutu

In questo quadro un progetto sensibile, attento e misurato può svolgere la propria parte. Questo volume, esito di un'attività di ricerca centrata sulle politiche e sui progetti di riqualificazione e rigenerazione portati avanti nelle città europee che meglio hanno saputo interpretare e dare seguito al tema centrale del rapporto tra spazio vissuto e benessere, ha l'ambizione di proporsi come punto di riferimento su un argomento che sarà necessariamente al centro delle nostre riflessioni nel prossimo futuro. [Testo dell'editore]

Tulisan ini berupaya memotret perbedaan pendapat (ikhtilâf) yang sarat dengan pertentangan (khilâf) dan mendudukkan keduanya dalam porsi dan proporsi yang sebenarnya, selaras dengan nafas Syarî'ah Islâm yang memandang ikhtilâf sebagai sebuah keniscayaan sejarah dan kebutuhan mendasar bagi dinamika internal sebuah ajaran yang penuh "rahmat" dan "fitrah". Ijtihâd fuqahâ' yang mengejawantah dalam aliran-aliran dan madzhab-madzhab fiqh, adalah tuntutan zaman yang dikukuhkan kewajibannya oleh Islâm sebagai sebuah produk persemaian 'aqlî dan naqlî demi kemaslahatan ummat Islâm sepanjang masa.

Abstract One of the government's efforts to reduce MMR, which is still high, is the implementation of the Antenatal Care (ANC) program at the primary health center (PHC). Besides, the government also accredits PHC to improve the quality of health services starting in 2015, so it is hoped that ANC achievements will increase. This study aims to determine the relationship between accreditation status and ANC achievements in PHC. The study design was cross-sectional with a sample of 103 accredited PHC. The distribution of PHC samples is seen based on the 2013 Public Health Development Index (IPKM) categorized as low, medium, and high. Analysis of the relationship between accreditation status and the K4 achievement program used the chi-square test. The results of this study indicate that the majority of the PHC in the sample are distributed in areas with a high and medium IPKM areas. The relationship between accreditation status and K4 achievement showed a value of p = 0.034. The logistic regression results showed that when compared with primary - complete accredited PHC, basic PHC had OR = 0.224 (95% CI: 0.064 - 0.786) with p = 0.020 to the proportion of K4 achievements. Meanwhile, the middle PHC had OR = 0.517 (95% CI: 0.146 - 1.828) with a p-value = 0.306. This study concludes that the accreditation status of PHC is related to the proportion of K4 achievements. The proportion of K4 achievements increases with the increase in the level of PHC accreditation. A basic accredited PHC has a chance to achieve K4 by 0.224, lower than a primary – complete accredited PHC. There was no significant difference between middle accredited PHC with primary - complete PHC for the proportion of K4 achievement Abstrak Salah satu upaya pemerintah menurunkan AKI yang masih tinggi adalah dengan pelaksanaan program Antenatal Care (ANC) di puskesmas. Selain itu, pemerintah juga melakukan akreditasi puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dimulai tahun 2015, sehingga diharapkan capaian ANC meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status akreditasi terhadap capaian ANC di puskesmas. Desain penelitian ini adalah crosssectional dengan sampel penelitian sebanyak 103 puskesmas terakreditasi. Sebaran sampel puskesmas dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tahun 2013 dengan dikategorikan sebagai IPKM rendah, sedang, dan tinggi. Analisis hubungan status akreditasi dengan program capaian K4 digunakan uji chi-square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mayoritas puskesmas yang menjadi sampel terdistribusi pada wilayah dengan IPKM tinggi dan sedang. Hasil analisis chi-square hubungan antara status akreditasi dengan ketercapaian K4 menunjukkan nilai p=0,034. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan puskesmas terakreditasi utama-paripurna, puskesmas terkareditasi dasar mempunyai OR = 0,224 (95%CI: 0,064 - 0,786) dengan nilai p = 0,020 terhadap proporsi capaian K4. Sedangkan puskesmas terkareditasi madya mempunyai OR = 0,517 (95% CI: 0,146 - 1,828) dengan nilai p = 0,306. Kesimpulan penelitian ini adalah status akreditasi puskesmas berhubungan dengan proporsi capaian K4. Proporsi capaian K4 meningkat seiring meningkatnya satus akreditasi puskesmas. Puskesmas terakreditasi dasar mempunyai peluang untuk tercapaianya K4 sebesar 0,224 lebih rendah dibandingkan puskesmas terakreditasi utama - paripurna. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara puskesmas terakreditasi madya dengan puskesmas terakreditasi utama-paripurna terhadap proporsi capaian K4.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerahotonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan politik pemberlakuan Otonomi Daerahdi Indonesia dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001. Tujuan otonomi daerah bagi daerah adalah untuk mewujudkan political equality, local accountability dan local responsiveness.Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah, dapat menggunakan tiga tolak ukur, yaitu : (1) Kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, (2) Efektifitas dan efisiensi pengeluaran anggaran daerah dan (3) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).Dari tiga daerah kabupaten yang diteliti, yaitu Kabupaten Klaten, Pati dan Pemalang dapat di peroleh kesimpulan untuk tolak ukur pertama, bahwa ketiga kabupaten memiliki kesenjangan fiskal yang negatif selama periode 2001-2004, dengan rata-rata kesenjangan fiskal untuk Kabupaten Klaten sebesar -30,5444, Kabupaten Pati sebesar -62,3171 dan Kabupaten Pemalang sebesar -71,3171, ini berarti bahwa ketiga daerah kabupaten belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya.Untuk tolak ukur kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa sektor basis di Klaten hanya memperoleh proporsi total rata-rata sebesar 27,65% dan72,35% untuk sektor nonbasis. Untuk Pati, sektor basis hanya memperoleh proporsi total rata-rata sebesar 37,01% dan62,99% untuk sektor nonbasis. Sedangkan untuk Pemalang, sektor basis hanya memperoleh proporsi total rata-rata sebesar 5,65% dan94,34% untuk sektor nonbasis. Untuk tolak ukur terakhir, yaitu DDF, hasil analisis data menunjukkan rasio-rasio DDF ketiga kabupaten masih jauh berada di angka satu (1). Rasio DDF yang pertama, yaitu perbandingan rata-rata antara PAD dengan total penerimaan daerah untuk Klaten sebesar 4,49%, Pati sebesar 9,80%, dan Pemalang sebesar 6,69%. (2) Rasio DDF yang kedua, yaitu rata-rata perbandingan antara PAD ditambah BHPNP terhadap total pengeluarandaerah juga sangat rendah, untuk Klaten sebesar 9,11%, Pati sebesar 18,06%, dan Pemalang sebesar 12,62%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Klaten, Pati dan Pemalang dalam membiayai urusan daerah dengan sumber keuangan sendiri masih sangat rendah. Akibatnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi.Dengan tidak terpenuhinya ketiga tolak ukur yang diterapkan pada pemerintah Kabupaten Klaten, Pati dan Pemalang terhadap standar kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Klaten, Pati dan Pemalang belum mampu atau belum layak dalam melaksanakan otonomi daerah dari sektor keuangan.Kata Kunci : Otonomi Daerah, kesenjangan fiskal, sektor basis, DDF.

Il secondo convegno nazionale suI personalismo si e svolto nei giorni 8-9-10 gennaio, a quattro anni di distanza dal I convegno, a Teramo, cittadina abruzzese che comincia a proporsi come "centro di riferimento del personalismo comunitario" a livello Europeo, come hanno confermato i politici presenti (" n Centro di ricerche personaliste -ha sottolineato l'on. Aiardi- vuole sviluppare anche dopo il convegno questa pista di ricercasu persona e post-liberismo, caratterlzzandosi come centro che privilegia il rapporto tra cuItura ed etica dei comportamenti"). ; N/A