Suchergebnisse

Abstract: Law and Power in Russia: Making Sense of Quasi-Legal PracticesAnna Jonsson Cornell (Department of Law, Uppsala University, Sweden) reviews Law and Power in Russia: Making Sense of Quasi-Legal Practices by Håvard Bækken (published in 2019 by Routledge).

Vulnerable Children and Children with Special Condition (Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan or AKKR) are children who must receive assistance and motivation to achieve their rights. In practice in real life, they are temporarily forced to be in correctional institutions/detention centers/Institute for Special Development Children (LPKA) as a result of violating the law. It should not make them shunned, but instead, they must be assisted. Vulnerable Children and Children with Special Condition need enforcement of the fulfillment of their rights. The existence of Sahabat Kapas as a nonprofit non-governmental organization (NGO) located in Karanganyar, Central Java, Indonesia, provides concerns and solicitudes for Vulnerable Children and Children with Special Condition. This research aims to analyze and describe the forms of social practice based on habitus in Sahabat Kapas organization. This research used a qualitative research method with Bourdieu's genetic structuralism approach. Informants were determined using purposive sampling techniques. Data collection was performed using participant observation techniques in the field, in-depth interviews, and documentation studies. Data were analyzed in three stages, including data reduction, data presentation, and ended with concluding. Data were verified by source triangulation. The results showed that Sahabat Kapas became an alternative to assist Vulnerable Children and Children with Special Condition conducted in correctional institutions/detention centers/Institute for Special Development Children (LPKA). The social practices conducted by Sahabat Kapas in assisting Vulnerable Children and Children with Special Condition are following the capital they have and the history of the habitus they conduct. Relational social capital is at stake by assistants with prison officers and how to build relationships with children. Economic capital refers to the efforts made by Sahabat Kapas to get funds to support assistance through entrepreneurship and opening donations. Cultural capital includes the whole intellectual/knowledge gained by assistance through training that is useful to assist children in correctional institutions/detention centers/Institute for Special Development Children (LPKA). Symbolic capital is manifested in the form of awards from the government for Sahabat Kapas and assistance awards for children in the form of gifts. ; Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan (AKKR) adalah anak yang harus mendapat bantuan dan motivasi untuk mendapatkan haknya. Pada praktiknya dalam kehidupan nyata, mereka untuk sementara waktu terpaksa berada di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akibat melanggar hukum. Seharusnya hal itu tidak membuat mereka dijauhi, tapi malah harus dibantu. Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan membutuhkan penegakan hukum dalam pemenuhan haknya. Keberadaan Sahabat Kapas sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) nirlaba yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia, memberikan perhatian dan kepedulian bagi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik sosial berbasis habitus di organisasi Sahabat Kapas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan strukturalisme genetik Bourdieu. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi informan di lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Data diverifikasi dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sahabat Kapas menjadi alternatif pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan yang dilaksanakan di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Praktik sosial yang dilakukan Sahabat Kapas dalam mendampingi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan mengikuti modal yang mereka miliki dan riwayat habitus yang mereka lakukan. Modal sosial relasional dipertaruhkan oleh pendamping dengan petugas lapas dan bagaimana membangun hubungan dengan anak. Modal ekonomi mengacu pada upaya Sahabat Kapas untuk mendapatkan dana bantuan melalui wirausaha dan membuka donasi. Modal budaya mencakup seluruh intelektual/pengetahuan yang diperoleh dengan bantuan melalui pelatihan yang berguna untuk mendampingi anak di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Modal simbolik diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari pemerintah kepada Sahabat Kapas dan penghargaan pendampingan kepada anak-anak berupa hadiah.

Indonesia's marine territory has become a big challenge for the Government of Indonesia to manage it. Nowadays, Indonesian marine has lot of regulation in the sea. But it's cannot prevent the basic interest of all people that earnings life from there. A lot of migrant has been smuggled in and by Indonesian's marine territory. The main concerns that arouse are: how should government give an equation for Indonesian migrant workers that are smuggled and how should the government put migrant workers protection to supply the equation for them. These questions will solve by a normative juridical study on the protection of natural resources and the resources of Indonesian fisherman. The study uses normative legal research which elaborated with conceptual approach from numbers of regulations that apply in marine labor law and employment law. This research is also complemented by a literature approach in the form of Indonesian legal literature and marine journals to address the issues raised in this paper. The findings in practice prove that the government should give more attention for the fisherman's welfare and protection related to fish catching. The objective protection for Indonesian marine resources is from regulated all the regulation to develop Indonesia economic from Maritime sector. It is all needed to make a new system in legal protection for Fisherman and Marine Resources in Indonesia.

The increasing number of Indonesian migrant workers, who are largely Muslims in Taiwan, makes the work environment more diverse. Consequently, the need for diversity management programs such as accommodating religious practices in the workplace has become significantly more relevant. But the extant studies and reports point out those migrant workers, who are largely Muslims, have not been properly accommodated to implement their religious practices in the workplace. The study seeks to understand as how Indonesian migrant workers, who are largely Muslims, experience a kind of deprivation of their religious practices in the workplace. To that end, it uses a qualitative case study method to investigate a group of Indonesian Muslim workers of the X Company who were deprived to observe daily prayers in the workplace. The results of the study evidently found that the employer views that accommodation of such religious practices in the workplace as unreasonable for the company. The results further showed that the accommodation of religious practices of Indonesian Muslim workers was considered as unreasonable because of some important issues such as disruption of job duty, inflexible work schedule, other workers' concern/objection, facility cost and management response/ approach. Accordingly, the study suggests some recommendations. First, the Taiwanese employer needs to sit together with relevant government institutions and religious leaders to formulate a specific policy on the accommodation of religious practices in the workplace. Second, as a single case study, the results of this study might lack of external validity (generalizability). It therefore strongly suggests prospective researchers to do a cross-cases study of this phenomenon or issue. ; Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar Muslim di Taiwan, membuat lingkungan kerja lebih beragam. Konsekuensinya, kebutuhan akan program manajemen keragaman (diversity management) seperti mengakomodasi praktik keagamaan di tempat kerja menjadi lebih relevan secara signifikan. Tetapi penelitian dan laporan yang ada menunjukkan bahwa pekerja migran tersebut, yang sebagian besar adalah Muslim, belum dapat diakomodasikan dengan baik untuk menerapkan praktik keagamaan mereka di tempat kerja. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar Muslim, mengalami semacam kehilangan hak melakukan praktik keagamaan mereka di tempat kerja. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk menyelidiki sekelompok pekerja Muslim Indonesia dari Perusahaan X yang dilarang untuk melaksanakan shalat setiap hari di tempat kerja. Hasil penelitian ini menemukan bahwa manajemen perusahaan memandang bahwa akomodasi untuk praktik keagamaan di tempat kerja merupakan hal yang tidak logis bagi perusahaan. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa akomodasi praktik keagamaan pekerja Muslim Indonesia dianggap tidak logis karena beberapa masalah penting seperti pekerjaan terganggu, jadwal kerja yang tidak fleksibel, keprihatinan/keberatan pekerja lain, biaya fasilitas dan respons/pendekatan manajemen. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi. Pertama, pengusaha Taiwan perlu duduk bersama dengan lembaga pemerintah dan pemimpin agama terkait untuk merumuskan kebijakan khusus tentang akomodasi praktik keagamaan di tempat kerja. Kedua, sebagai studi kasus tunggal, hasil penelitian ini mungkin kurang validitas eksternal (generalisasi). Oleh karena itu sangat menyarankan calon peneliti untuk melakukan studi lintas kasus (cross-case study) dari fenomena atau masalah ini.

This study aimed to reveal the effect of company characteristics, company size i.e., profitability, leverage, liquidity, and industry type; and corporate governance structure, consisting of the audit firm size and the independent commissioners' composition, on the intellectual capital disclosure. This research applied quantitative approach by testing seven independent variables through multiple linear regression analysis. The samples taken were 80 annual reports from companies listed in the LQ-45 index in the year 2012-2013. The method employed to select the samples was purposive sampling. Content analysis was applied to analyze the intellectual capital disclosure. This study revealed that only the company size showed significant positive impact to the disclosure of intellectual capital, while profitability, leverage, liquidity, industry type, the audit firm size, and the independent commissioners composition did not bring significant effect. In addition, based on the results of content analysis it can be concluded that the intellectual capital disclosure is quite low, amounting to 46.9%, with relational capital amounted to 34.74%, 32.54% of structural capital, and human capital reached 32.71%.