Suchergebnisse

Masalah gizi utama menjadi semakin serius akibat terjadi krisis ekonomi dan politik yang diperparah dengan adanya berbagai bencana (kekeringan, dll) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kediri. Bencana kekeringan yang terjadi di Jawa Timur, termasuk di Kab. Kediri, telah berdampak pada penurunan produksi dan mempengaruhi ketersediaan pangan ditingkat rumahtangga, terutama pada keluarga miskin (gakin). Disisi lain hasil PSG Jatim (2000) menunjukkan Kabupaten Kediri memiliki prevalensi KEP (bayi dan balita) tertinggi di Jawa Timur (KEP nyata 10,20% dan KEP total 37,09%). Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis konsumsi, status kelaparan dan status gizi kelompok rawan (balita dan ibu) pada keluarga miskin di daerah rawan pangan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan disain studi cross sectional . Populasi penelitian adalah keluarga miskin (berdasarkan kriteria kemiskinan yang berlaku setempat) di daerah rawan pangan gizi kecamatan terpilih Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sampel penelitian adalah keluarga miskin yang mempunyai balita di daerah rawan pangan-gizi di wilayah terpilih di Kabupaten Kediri yaitu Kecamatan Semen dan Gampengrejo. Responden adalah ibu dan ayah balita. Besar sampel penelitian ditetapkan secara Quota Sampling, yaitu sebesar 50 keluarga miskin (gakin). Secara purposif dengan memperhatikan aspek proporsional, maka ditetapkan secara langsung besar sampel di wilayah kecamatan Semen (barat sungai) yaitu 30 keluarga dan di kecamatan Gampengrejo (timur sungai) yaitu 20 keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga di kedua kecamatan sebagian besar (>50,0%) terdiri dari 5-6 orang (tergolong keluarga sedang), orang tua (ayah dan ibu) balita (>70,0%) berpendidikan masih rendah (tamat SD) dengan usia ibu antara 20 � 30 tahun dan ayah 30 - 40 tahun, bermata pencaharian utama sebagai buruh bangunan dan buruh tani dengan pendapatan rendah (masih dibawah garis kemiskinan). Ketersediaan bahan makanan keluarga miskin pada saat paceklik untuk jenis pangan pokok beras atau campuran ( beras- singkong, beras jagung) sebagian besar (>50%) menyatakan relative cukup makan untuk sehari-hari, namun jenis pangan lain (lauk, sayur, buah) dirasakan sebagian besar keluarga (>70%) adalah kurang, bahkan sebagian lain dalam keadaan sangat kurang. Kebiasaan makan keluarga miskin saat tidak paceklik sebagian besar 3 kali sehari dengan variasi antara 2 -3 kali per hari, namun pada saat paceklik bervariasi 1 - 3 kali per hari, bahkan ada sebagian kecil keluarga (6,7%) hanya makan 1 kali/hari. Paceklik menyebabkan perubahan kebiasaan makan (jumlah dan jenis) pada sebagian (> 25 %) keluarga miskin, terutama di Semen. Perubahan jenis yang dikonsumsi berlangsung secara bertahap, terutama jenis makanan pokok yaitu awalnya beras dicampur dengan jagung atau lainnya, kemudian makin lama porsi campuran makin besar. Makanan pokok dan sayuran dikonsumsi rutin tiap hari, namun pangan hewani dan buah masih sangat jarang dikonsumsi pada saat paceklik maupun tidak paceklik. Hidangan menu keluarga miskin di kecamatan Semen sebagian besar (50,0%) cukup sederhana (makanan pokok dan sayur), sedangkan di sebagian besar (42,0%) terdiri dari makanan pokok dan sayuran dan sebagian lainnya (42,0%) terdapat tambahan lauk berupa lauk nabati, (tahu dan tempe). Sumber protein sebagian besar bertumpu pada protein nabati yang berbasis kacang-kacangan dan pangan hewani relatif jarang menjadi bagian menu keluarga di kedua kecamatan sebagian besar (50,0%) masih tergolong defisit berat atau berisiko kelaparan. Keluarga miskin di Semen lebih banyak mengalami defisit berat ( 60%) normal (baik), namun saat paceklik terjadi peningkatan kejadian balita KEP, meskipun masih dalam taraf ringan (KEP ringan). Kejadian KEP balita di Semen banyak terjadi pada kelompok usia 12 - 35 bulan, sedangkan di Gampengrejo pada kelompok usia 24 - 47 bulan. Status gizi ibu bervariasi dari kurus tidak sehat hingga obesitas, namun sebagian besar (>70%) tergolong normal. Ibu balita kurang berisiko mengalami masalah intake yang mengarah kelaparan dibandingkan balita. Kejadian KEP (ringan dan sedang) pada balita di kedua kecamatan terjadi pada keluarga dengan rerata tingkat konsumsi kurang dari 70% AKG maupun 81-120 % AKG. Namun demikian KEP lebih banyak terjadi pada keluarga yang memiliki rerata tingkat konsumsi kurang 70 % AKG Energi. Keadaan konsumsi keluarga dalam taraf kelaparan maupun tidak kelaparan, status gizi balita dan ibu balita di kedua kecamatan sebagian besar masih tergolong baik (normal), meskipun sebagian di Kec. Semen (36,7%) dan Kec. Gampengrejo (45,0%) balita mengalami KEP dengan berbagai tingkat (ringan dan sedang) dan ibu tergolong kurus (15,4 % di Kec. Semen dan 20,0% di Kec. Gampengrejo). Ibu balita (isteri) perlu diberdayakan dengan pembekalan ketrampilan pengolahan aneka ragam makanan agar dapat menyediakan menu keluarga beragam dan seimbang. Selain itu masalah gizi pada keluarga miskin di daerah rawan pangan tidak mungkin hanya diselesaikan dari sisi kesehatan saja, apabila aneka kemiskinan tidak dikurangi dan keadilan semakin merata. Masalah gizi harus diupayakan menjadi isu politis guna memperkuat komitmen.

The Indonesian government launched a new people's business credit program as part of a package of economic policy and deregulation. The interest rate is set lower than the average of the current loan interest rates, especially when compared with rural bank interest rates. To capture the social spatial aspects, quota sampling is applied to ten areas that divided based on the social culture. Further, the method utilized in this research is logit models, which designed to analyse the determinants of asymmetric information particularly on the rural bank and small micro enterprises. The study was conducted in East Java as the province with the largest number of rural banks in Indonesia. Based on the estimation of asymmetric information model to the respondent of rural banks and small businesses, the result shows that adverse selection can be avoided by strengthening the information about prospective borrowers. Regarding moral hazard, rural banks and small businessmen argued that the imposition of the collateral to the debtor has an important role to avoid moral hazard. Rural bank respondents stated that the KUR program with low-interest rates has affected their business development. The results implied the need of broadening the collaboration schemes between this people's business credit program and rural banks.