The Effect of Education Against Corruption In Indonesia
In: OIDA International Journal of Sustainable Development, Band 12, Heft 01, S. 53-64
5 Ergebnisse
Sortierung:
In: OIDA International Journal of Sustainable Development, Band 12, Heft 01, S. 53-64
SSRN
As stated in the preamble of the 1945 Constitution, the goal of our states is to form a government of the state of Indonesia which shall protect all the Indonesian people and the entire country, promote the general welfare, the intellectual life of the nation and participate in the establishment of world peace. This understanding is based on the need of clean government and to accommodate the principles of good governance. Currently, our government has not been fully able to protect and carry out its functions as mandated by the 1945 opening which is stated above . This is consistent with the results of research on Indonesia which governance has not improved significantly and has not been consistent after 15 years of reform. The data is processed by comparing the implementation of data governance at the beginning of the reforming process (1996/1998) and the 2009-2014 strategic plan (drawn from the data transparency of Worldwide Governance Indicators Projects 2010 and Kompas May 20, 2013).
BASE
In: OIDA International Journal of Sustainable Development, Band 11, Heft 03, S. 43-58
SSRN
Pengakuan internasional terhadap prinsip-prinsip Negara kepulauan yang sekian lama diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia, telah menjadi kenyataan dengan disepakatinya hukum laut Internasional "United Nations Convention On The Law Of The Sea" (UNCLOS 1982), yang ditandatangani oleh 117 negara pada tanggal 10 Desember 1982, berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup beberapa pulau. 'Kepulauan" berarti suatu gugusan pulau , termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan wujud alamiah yang hubungan satu sama lain demikian aratnya, sehingga pulau-pulau , perairan di antaranya dan wujud alamiah yang hubungan satu sama lain demikian eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah tersebut, merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan, telah meratifikasi UNCLOS tersebut dengan UU nomor 17 tahun 1985 sebagai kelanjutan perwujudan dari konsep Doktrin Wawasan Nusantara yang merupakan satu kesatuan terhadap tanah, daratan dan perairan
BASE
In: OIDA International Journal of Sustainable Development, Band 5, Heft 10, S. 101-108
SSRN