PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID -19 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR
ABSTRAKPandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan juga pada aspek perekonomian masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi kepada masyarakat yaitu melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam program JPS ini, pemerintah membagi menjadi dua jenis bantuan yaitu bantuan sosial reguler dan non reguler. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru lagi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun dalam penyalurannya selalu terjadi masalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19, kendala dalam penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19, dan solusi dalam mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah 2 orang pihak Dinas Sosial Kabupaten Blitar dan 3 masyarakat penerima bantuan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial masih memiliki kendala seperti sebagian bantuan tidak disalurkan tepat pada sasarannya karena masih ada masyarakat yang lebih layak mendapat bantuan namun tidak memperolehnya. Selain itu juga masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang kriteria dan prosedur bantuan sosial serta ada sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi perekonomiannya. Kata Kunci: Covid-19, Ekonomi Masyarakat, Bantuan Sosial Abstract The Covid-19 pandemic in Indonesia has not only had an impact on healthy but also on the economic aspects of the community. This encourages the government to make economic recovery policies for the community, namely through the Social Safety Net (JPS). In this JPS program, the government divides into two types of assistance, namely regular and non-regular social assistance. The implementation of the distribution of social assistance is nothing new for the central ...