Search results

Gerakan masif yang memprotes dan menolak hasil Pemilu 2019 di Indonesia mengindikasikan adanya ketidakpercayaan politik (political distrust) terhadap kedua lembaga Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, dan Pemerintah. Sebagian besar dari kelompok yang menyuarakan penolakan tersebut terhubung dalam identitas yang sama, yang menekankan kecintaan terhadap agamanya dan perasaan termarjinalisasi. Apa makna ketidakpercayaan tersebut dalam konteks gerakan Islam kontemporer dan negara demokrasi adalah fokus utama artikel ini. Artikel ini berupaya untuk mendiskusikan populisme Islam dalam pemilu 2019 yang secara khusus akan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa populisme Islam tumbuh di masa pasca Orde Baru—terutama di Pemilu 2019—, seperti apa karakternya, dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

Semakin meningkatnya teknologi komunikasi membuat cara berinteraksi masyarakat dan otoritas keilmuan mengalami pergeseran. Saat ini media sosial (medsos) seperti Facebook (FB) dan Whatsapp (WA) menjadi media yang paling sering digunakan dalam berkomunikasi, baik dalam bentuk percakapan singkat maupun diskusi yang mendalam. Meskipun percakapan secara langsung (face to
face) antar individu dan diskusi dalam forum masih tetap terjadi, namun aktifitas semacam ini mengalami peningkatan dalam dunia maya terutama melalui FB dan WA. Konsekuensinya, sebuah diskusi yang sebelum dominasi medsos hanya melibatkan narasumber atau komentator secara terbatas dan sesuai dengan keahliannya, saat ini bisa menempatkan siapapun berada dalam posisi tersebut. Semua orang, termasuk yang awam sekalipun, bisa menjadi narasumber yang sepertinya sangat memahami sebuah topik. Artikel ini mengkaji tentang bagaimana masyarakat Muslim Indonesia di Inggris menggunakan medsos. Sebagian besar dari mereka adalah dosen, aktifis, ulama muda, birokrat, dan lain-lain yang sedang menempuh pendidikan tingkat S2 atau S3. Hidup dalam nilai-nilai, norma, dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat Inggris yang tentu saja memiliki perbedaan dengan di Indonesia menjadi konteks sosial yang menarik untuk dikaji. Fokus yang ingin dijelaskan dalam artikel ini adalah bagaimana pengaruh konteks sosial tersebut terhadap cara masyarakat Muslim Indonesia di Inggris menggunakan media sosial.

Even though study concerning Islam and politics has been conducted by many researchers, few of them investigating about compatibility of Islamic political thoughts, which originated from the classical and medieval periods that have been influencing Islamic political movements and thoughts in Indonesia, with Indonesian context. Thoughts of Imam al-Mawardi (lived in the 12th Century) and Taqiyuddin al-Nabhani (lived in the 20th Century) are some of them that should be mentioned in this regard. Islamic political thoughts of al-Mawardi become the main reference for Sunni Muslims who are majority in Indonesia, while Islamic political thought of al-Nabhani become the main guidance of HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) movement of which its members and followers are many in Indonesia. This article investigates about the political thoughts of al-Mawardi and al-Nabhani concerning the relationship between Islam and state as well as their compatibility with Indonesian context. This study uses the library research in which its primary resources are books written by al-Mawardi entitled Al-Ahkam al-Sulthaniyah and al-Nabhani entitled Ad-Daulah al-Islamiyah. By utilizing qualitative content analysis, data were collected and analyzed. This article argues that the Islamic political thought of al-Mawardi has been adopted by majority of Indonesian Sunni Muslims with some adjustments with Indonesian context, so that his thoughts become compatible with the concept of modern nation-state of Indonesia. On the other side, Islamic political thought of al-Nabhani which developed within a spirit of resistance to Western (European) colonialism has been adopted and campaigned by HTI without adjustment with Indonesian context. This causes al-Nabhani's thought clashes with the concept of modern nation-state of Indonesia. ; Meskipun studi tentang pemikiran politik Islam di Indonesia sudah banyak dilakukan, masih sangat sedikit penelitian tentang kompatibilitas pemikiran politik Islam, yang berasal dari periode klasik dan pertengahan yang selama ini ...