Search results

Abstrak: Koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial menjadi penting ketika lembaga eksekutif dan lembaga legislatif memiliki ruang intervensi terhadap kerja pemerintahan seperti di Indonesia. Pemerintah merasa perlu membangun koalisi yang mampu menstabilkan dan memuluskan kebijakan dan kerja pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji bagaimana mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang ideal pada sistem multipartai di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi koalisi partai politik dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terjadi perluasan arti, koalisi partai politik secara konstitusi dilakukan dalam rangka pemilihan umum. Koalisi sulit dihindari dalam sistem multipartai di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai tidak cocok jika dikombinasikan karena dapat menghancurkan demokrasi, bangsa harus menentukan pilihannya antara mempertahankan sistem pemerintahan presidensial murni sesuai konstitusi. Sistem kepartaian harus dimodifikasi menjadi sistem multipartai terbatas. Selanjutnya ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang ideal bagi demokrasi Indonesia; a] Menyederhanakan partai politik, b] Mengatur koalisi tetap, dan c] Mengatur lembaga oposisi.Abstract: The presidential government system coalition becomes important when the executive and legislative have an intervention to government work as well as Indonesia. The government needs to build coalitions which are able to stabilize and smooth government policies and work. This study aims to analyze the existence of a coalition of political parties in Indonesia's presidential government system, also to realize an ideal presidential government system in a multiparty system in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, used to study or analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary and secondary data. Data collection method was done through literature study in descriptive form. The results showed that the existence of a coalition of political parties in the government expanded the meaning, a coalition of political parties constitutionally carried out in the context of general elections. Coalition cannot be avoided in a multiparty system in Indonesia. A presidential government system with a multiparty system is not suitable if it combined, because it can destroy democracy, the nation must make its choice in maintaining a purely presidential government system in accordance with constitution. The party system must be modified to a limited multiparty system. Furthermore, there are 3 things that must be done to realize an ideal presidential government system for Indonesian democracy; a] Simplifying political parties, b] Arranging permanent coalitions, and c] Organizing opposition institutions.

: Jaya Mukti is one of the sub-districts in Dumai Timur District East Dumai Urban Village Jaya Mukti is one of urban villages located in the middle of Dumai City with the highest population density among urban villages in Dumai City. To realize JayaMukti Village Mission, Kelurahan is assisted by the performance of the existing Chairman of the RT, and coincides with the respective term of each Chairman of the RT ended in March 2017 then the researcher made a research on how the Head of RT in JayaMukti Kota Dumai by Payaman J. Simanjuntak "(2005: 1) Is a level of achievement of the results of the implementation of certain tasks. "And Prawirosentono in Sinambela (2012: 5) performance is the work that can be achieved by a person or group of people within an organization, in accordance with the authority and responsibility of each, See that the outcomes of the results or the implementation of the task of Chairman of the RT has not been optimal. Research was chosen purposively in JayaMukti Subdistrict, Kecamtan Dumai Timur Kota Dumai with qualitative approach and data collection technique by interview, observation and documentation. Respondents only 16 Head of RT from 23 RT , Key Informant is Lurah Jayamukti.serta Kasi Pemerintahannya.hasil Research is Performance Chairman of RT in Kelurahan JayaMukti from Administration Reporting that maximal routine only reaches 50%, Increase participation of citizen or citizen in Village JayaMukti average 72,50% for , Community empowerment or average citizen of 26.56% and Maintenance of Public Security and Order of the Community Average of 43.75%. To improve the performance of Ketau RT in addition to increasing the capacity of the RT Chairman himself and realizing that the position of Chairman of the RT is a Social , So the consciousness of the consequences, while the community must be educated about the social function as Chairman of the RT while from the Village can make a kind of integrity fact that must be signed by the Head of RT in Kelurahan so there are things that need to be accounted for according to the fact of integrity.

AbstractIndonesia is one of the biggest multikultural country in the world. This fact can be seen from social culture condition or geographical are very diverse and extensive. This diversity is rocornized or not be various problems like corruption, colution, nepotism, poverty, violence, environmental destruction, separatism and losing in humanity to respect people right other, based on the above problems, then a special strategy is needed to solve the problems through various fields such as Islamic religious education. So that educators need to instill the students the importance of religion in quality, not quantity, to be able to cultivate a humanist attitude, pluralist and democratic, the students need a religious education curriculum and materials are insighful and growing. So it doesn't stuck on primordialism and ekslusivism religious groups and a narrow culture.abstrakIndonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Keragaman ini diakui atau tidak akan dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain, merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme tersebut.Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan strategi khusus untuk memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang diantaranya adalah melalui pendidikan agama Islam. Sehingga para pendidik perlu menanamkan kepada anak didik pentingnya beragama secara kualitas, bukan kuantitas. Untuk dapat menumbuhkan sikap humanis, pluralis dan demokratis para anak didik perlu kiranya dikembangkannya kurikulum dan materi Pendidikan agama yang berwawasan multikultural. Sehingga tidak terjebak pada primordialisme dan eklusivisme kelompok agama dan budaya yang sempit.

Proses Penerapan Nilai-nilai Nasionalisme oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran maupun pada aktifitas keseharian di Universitas Muhammadiyah Mataram seringkali terkesan dikesampingkan. Hal ini dilihat dari kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap nilai moral dan nasionalisme, seperti tidak mentaati peraturan kampus, tidak menghargai teman yang berbeda suku serta menggunakan bahasa daerah di dalam kelas disaat proses pembelajaran berlangsung. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan atau nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pendidikan pada saat ini, juga masih tetap diharapkan memainkan peran strategis dalam membina dan meningkatkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. Oleh karena demikian, peneliti mencoba menawarkan gagasan baru dengan memberikan project kepada mahasiswa, dengan harapan project tersebut akan terus bisa memotivasi mahasiswa untuk menumbuhkan sikap dan perilaku nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Project yang dimaksud dalam bentuk pilot project, artinya project yang akan berkesinambungan, yang secara terus menerus bisa tersebar luas dikalangan mahasiswa hingga publik. Lokasi penelitian di program study Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMMAT, dengan jumlah respondent 27 orang mahasiswa semester 2 Kelas A. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menggunakan interview, dan recording sebagai alat pengumpulan data.

Buruknya pelayanan Publik disebabkan oleh diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public. Untuk mewujutkan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang berkualitas, bebas dari praktek Maladminstrasi maka dipandang perlu adanya pengawasan ektrenal seperti Ombudsman RI. Tujuan penelitian yakni mendeskripsikan Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang bersifat mandiri (Independent) artinya tidak berada di bawah kendali presiden dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya. Hasil penelitian ini yakni Kehadiran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaran pemerintah daerah yang bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang serta membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional. Dengan Teori institusi merupakan suatu teori yang mempelajari bagaimana organisai-organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk tumbuh dan bertahan hidup (serevise) dalam suatu lingkungan yang serba kompetitif dengan menjadi terpercaya (legitimate) di mata para stakeholdersnya. Tentunya, nilai-nilai normatif organisasi seperti efesiensi, efektivitas dan ekonomis sebagai landasan dalam pencapaian tujuan organisasi perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kemampuan kompetisinya agar mampu bertahan hidup dalam era globalisasi ini. Oleh karena itu tulisan ini akan mengupas tuntas mengenai Teknik Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Dalam Rangka Penyelesaian Kasus Mal-Administrasi Dilembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan transportasi di Indonesia cukup signifikan khususnya di wilayah Sumatera Utara. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi pengguna transportasi jika tidak menerapkan standar keselamatan dalam berkendaraan. Menteri Perhubungan RI telah mengeluarkan Peaturan Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Adanya peraturan tersebut tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan apabila implementasinya diterapkan dengan baik oleh para pengguna kendaraan termasuk transportasi umum seperti bus ALS. Akan tetapi ada beberapa kejadian kecelakaan yang justru melibatkan bus ALS, sehingga perlu dilakukan kajian penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan studi kasus pada PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan. Metode penelitian ini yaitu destriktif kualitatif, yang menggunakan key informan sebagai subyek penelitian, untuk menganalisis perkembangan informasi maupun sumbernya, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan snowball sampling. Populasi dalam penelitian adalah seluruh manajemen dan pegawai di PT. ALS Medan, sedangkan sampel yang digunakan hanya sebahagian dari pihak manajemen dan pegawai PT. ALS Medan yang dimulai dari arahan key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan tersebut sudah diterapkan oleh pengelola jasa angkutan PT. ALS Medan dengan baik dan benar karena keempat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi cukup mendukung berjalannya implementasi kebijakan yang ada diperusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan juga sudah mengadopsi pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015.

Focus penelitian ini adalah Sekolah Dasar pada Yayasan Perguruan Al Manar Kecamatan Hamparan Perak, sebagai Sekolah Dasar Swasta yang mendapat bantuan BOS dari pemerintah. Penelitian ini bersifat penelitian sosial empirik dengan Metode analisis deskriptif, pendekatan dilakukan adalah kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari informan, wawancara, data lapangan serta data referensi buku dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pengelolaannya menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK. Laporan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan buku dibuat setiap triwulan. Pertanggungjawaban keuangan BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumberdaya sekolah yang membuat SPJ BOS. Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. serta Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan produk yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Bebasis Akrual. Peneliti memilih menggunakan teori George C. Edwards III yang mengatakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui model Irawan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis akrual sudah terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya dan struktur birokrasi (2) Penganggaran dan Penatausahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sementara penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Based on the results of the analysis of the 2020 East Medan District Government Agency Performance Accountability Report, it shows that employee performance is still low, and there are problems that need to be addressed related to apparatus work discipline. The research method used in this research is descriptive with qualitative analysis. Data collection is obtained from interviews, documentation, and observations. The results showed that the work quality of the employees of the East Medan District Head Office, Medan City was still low in terms of handling documents and procedures were still convoluted and slow and not transparent in terms of costs. The work quantity of the employees of the Medan Timur Sub-district Office in Medan City is quite good. The work discipline of the employees of the East Medan Sub-district Office, Medan City, has not yet been implemented as expected by the community. Employees at the Medan Timur Sub-district Office in Medan City have good initiatives in carrying out their duties. As well as the employee's responsibility for all aspects related to the tasks carried out by the employees of the East Medan District Head Office, Medan City is quite good.

The level of community satisfaction with services from the kelurahan is still relatively low, as can be seen from the many protests from the community against the kelurahan policy. This situation can be seen from the implementation of the work which is still slow so that most of the work cannot be completed on time. This study aims to determine what policies and constraint factors cause the less successful policy of Regent Regulation no. 6 of 2019 concerning Provision of Additional Income for Civil Servants in Central Tapanuli Regency in Improving Employee Performance in Sibuluan Indah Village, Pandan District. The research used was descriptive method, and the data analysis technique used descriptive qualitative. The results of the study show that the TPP policy has not fully succeeded in improving the performance of employees in Sibuluan Indah Village, Pandan District, with the following recommendations: 1) that the Central Tapanuli Regency government needs to revise the TPP policy so that it is more detailed about the elements of performance appraisal, 2) Officials appraisers need to eliminate the influence of personal relationships in making assessments of the performance of subordinates, and 3) The government needs to pay attention to the payment of TPP funds can be made in a timely manner.

The government has launched the Public Service Agency / Regional Public Service Agency (BLU / BLUD) program with the issuance of Government Regulation Number 23 of 2005. PP 23 of 2005 concerning Financial Management of Public service agency which basically explains, Public service agency are not only a new form in management of state finances but also as a new paradigm for public sector service management. The purpose of this study was to determine and analyze how the implementation of PPK-BLUD policies in RSUD Dr. RM Djoelham Binjai in terms of improving the quality and quality of public services, especially health services to the people of Binjai City. The method used in this research is descriptive qualitative using the Merille S. Grindle theory where there are several variables that determine the effectiveness of policy implementation. From the research results it can be seen that after the implementation of PPK-BLUD in Dr. RM. Djoelham Binjai, there was a change where previously the budget management, finance and reporting processes, which had been purely based on financial regulations with the APBD mechanism. However, with the implementation of PPK-BLUD, all the income that the RSUD Dr. RM. Djoelham receives can be directly managed and used for the needs and needs of the RSUD. So it is hoped that it can simplify the bureaucracy, especially finance, so that in the end it can improve the quality of hospital services. In its implementation, there are several obstacles faced, especially the understanding of other sections and fields of PPK-BLUD in RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai so that good coordination between divisions and fields is needed.

Management of collection and management of motorized vehicle taxation is carried out in one office involving several related elements in its management. Motor vehicle tax collection carried out in one office is known as SAMSAT (One Roof Single Administration System), in which there is cooperation between the Indonesian National Police (POLRI) which has the function and authority in the field of registration and identification of motorized vehicles, Local Government in this case the Regional Tax and Retribution Management Agency in the field of motor vehicle tax collection (BBN-KB), PT. Jasa Raharja (Persero) which is authorized in the field of delivery of Road Traffic Accident Donations (SWDKLLJ). The results of this study indicate that the implementation of a one-stop single administration system in managing motor vehicle tax at the SAMSAT office in Mandailing Natal Regency viewed from the aspect of organizational structure, resources, communication and disposition in general has been good. In order to create professional services and satisfy SAMSAT taxpayers, Mandailing Natal District needs to conduct regular / regular coordination meetings so that periodic evaluations can also be carried out to make improvements to services provided from time to time.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah berjalan dengan baik dalam hal persyaratan, prosedur, dan biaya/ tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Adapun yang menjadi kendala adalah dalam hal jangka waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. (2) Pelayanan pencatatan sipil sudah berjalan baik dalam hal persyaratan, biaya/ tarif sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, adapun kendala pelayanan adalah dalam hal prosedur, jangka waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. (3)pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam hal sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, dan jumlah pelaksana.

This research aimed to: (a) obtain the forms of copyright infringement of songs and/or music (with or without lyrics); (b) understand the role of the police, in this case the Police Precinct, in the law enforcement; (c) identify the factors that influenced the law enforcement. The research method used the normative-empirical legal research, with the initial stages of specifying norms in order to get the proper picture, and then specifying empirical events in order to get the real picture. The research results showed several matters: 1) The forms of copyright infringement of songs and/or music (with or without lyrics) found included: the distribution of the works or the copies, the performances of the works, and the announcements of the works; 2) Police Precinct did notultimately carry out their role as a law enforcer for the copyright infringement of songs and/or music (with or without lyrics); and 3) The factors that influenced the law enforcement on the copyright infringement of songs and/or music (with or without lyrics), namely: legislation factor, in the matter of complaint offenses; law enforcement factor, in terms of the capacity of members; less supportive factor of facilities and infrastructure; legal awareness factor, in the problem of the lack of legal counseling; and cultural factor, related to the differences in norms in the copyright law between those in society and those in regulations.

Abstract: Muhammadiyah Youth of Mataram City is committed to printing a cadre of qualified youth, which will contribute positively to the development of the advanced and independent Mataram City Region. As a youth organization, the muhammadiyah youth of Mataram City consistently control social da'wah movements based on culture, middle political movements, and humanitarian movements that touch all levels of society. The purpose of this activity is to increase the value of Al-Islam and Kemuhammadiyahan through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah Youth of Mataram City. Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram activities were held from October 3-4, 2020 at the Same Hotel Mataram and Batu Layar Hotel. Participants of this activity are 33 members of Muhammadiyah Youth of Mataram City Period 2018-2022. The success of al-Islam and Kemuhammadiyahan value improvement activities through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah youth is seen from the spirit of participants following the activities to the end, the activeness of participants in discussions during the delivery of materials, and many participants said they began to understand further the material that had been delivered in Baitul Arqam.Abstrak: Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram berkomitmen untuk mencetak kader pemuda yang berkualitas, yang akan berkontribusi positif terhadap pembangunan Daerah Kota Mataram yang maju dan mandiri. Sebagai Organisasi kepemudaan, pemuda Muhammadiyah Kota Mataram konsisten mengawal gerakan dakwah sosial yang berbasis pada kultural, gerakan politik tengahan, dan gerakan kemanusiaan yang menyentuh seluruh level masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan Baitul Arqam bagi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram. Kegiatan Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dilaksanakan dari tanggal 3-4 Oktober 2020 di Same Hotel Mataram dan Hotel Batu Layar. Peserta kegiatan ini adalah 33 anggota Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Periode 2018-2022. Kegiatan telah melalui 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan kegiatan peningkatan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan baitul arqam bagi pemuda Muhammadiyah terlihat dari semangat peserta mengikuti kegiatan hingga akhir, keaktifan peserta dalam diskusi saat penyampaian materi, dan banyak peserta mengatakan mulai memahami lebih jauh materi yang sudah disampaikan dalam Baitul Arqam.