Search results

Kajian ini difokuskan pada pembahasan tentang bagaimana eksistensi relasi hukum Islam dan politik hukum di Indonesia dengan pendekatan sejarah. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejarah eksistensi hukum Islam dalam sistem pelembagaan hukum di Indonesia.Adapun metode kajian ini adalah kajian politik hukum dengan pendekatan historis-hermeneutik E. Betti. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dengan meminjam kajian hermeuntika Betti, dapat diungkap sumbangan teoritik dalam kajian historis terhadap norma hukum Islam, yakni bahwa apa yang berlaku di masa lalu masih dan dapat memungkinkan untuk menjadi pondasi dasar dalam pembangunan hukum berikutnya. Oleh sebab itu, pembangunan hukum nasional tidak dapat menafikan peran historis norma hukum Islam yang telah memberikan warna tersendiri bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, relasi norma hukum Islam dan politik hukum menjadi satu kesatuan yang erat kaitannya karena norma hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional. Sejarah membuktikan bahwa sejak zaman kerajaan Islam di Nusantara, Kemerdekaan RI hingga masa reformasi, norma hukum Islam masih tetap menjadi sumber materiil yang mewarnai dan mempengaruhi karakter pembangunan hukum nasional. Pelembagaan norma hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan tindakan konstitusional karena sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD-NRI 1945.

Kajian ini difokuskan pada pembahasan tentang bagaimana eksistensi relasi hukum Islam dan politik hukum di Indonesia dengan pendekatan sejarah. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejarah eksistensi hukum Islam dalam sistem pelembagaan hukum di Indonesia.Adapun metode kajian ini adalah kajian politik hukum dengan pendekatan historis-hermeneutik E. Betti. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dengan meminjam kajian hermeuntika Betti, dapat diungkap sumbangan teoritik dalam kajian historis terhadap norma hukum Islam, yakni bahwa apa yang berlaku di masa lalu masih dan dapat memungkinkan untuk menjadi pondasi dasar dalam pembangunan hukum berikutnya. Oleh sebab itu, pembangunan hukum nasional tidak dapat menafikan peran historis norma hukum Islam yang telah memberikan warna tersendiri bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, relasi norma hukum Islam dan politik hukum menjadi satu kesatuan yang erat kaitannya karena norma hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional. Sejarah membuktikan bahwa sejak zaman kerajaan Islam di Nusantara, Kemerdekaan RI hingga masa reformasi, norma hukum Islam masih tetap menjadi sumber materiil yang mewarnai dan mempengaruhi karakter pembangunan hukum nasional. Pelembagaan norma hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan tindakan konstitusional karena sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD-NRI 1945.

Indonesian is constitutionally as the state of Pancasila and not as a religious state, but the state is able to accommodate a number of religious norms in the formation of legislation. This typical problem is the primary focus of this study of how is the existing of intensified relations between the values/norms of religious life in the community and Pancasilaas well as how is the existence of religious norms as one of the existential reality of living among the people and the society which later became the part of the values which raised and contained in Pancasila. The results of this study is the birth of the legislation and local regulations with religion nuanced in the constitutional factual reality, so the ideology of Pancasila and the Constitution-NRI 1945 can absorb and accommodate the diversity of religious, cultural, political, economic and others.Although the State of Indonesia is not the state of religion, but Pancasila as an ideology

Harmonization of Islamic Religious Norm in the System of Political Law in Indonesia. This study is aimedat exploring the relationship between norms of Islam and politics in Indonesia as well as the harmonization ofnorms of religion in the political system of law in Indonesia. The type of this research is a law's research (legalresearch) that uses descriptive-normative approach, while the framework of the theory is to use the politicalsystem of law. The relationship between politics and religion is a region that is diferensiatif, not integral orseparate region.The political system of law in Indonesia providessome spaces for change and absorption with thereligious norms, including norms of Islam, to be a source of legal legislation in national and local area. Therefore,the philosophy and ideology of Pancasila as still able to answer the growing and dynamic development of thepresent era. One is the answer to the deliberative democratic system that developed last decade that not onlypromote the most votes, but who sought is common ground to build togetherness and cooperation

The Simbur Cahaya Bangkahulu Constitutional Law was enacted in Bengkulu in 1862 during the reign of assistant resident J. Walland. This law was originally named Piagem Ratu Sinuhun (1639-1650) which was drafted together with ministers and Islamic Religious Figure (Ulama). Some of its contents are taken from the Javanese law which is called Simboer Tjahaja Karta Ampat Bitjara Lima. This study used qualitative research by combining library research and field research. For data collection techniques, in this case it has been analyzed from various available sources or other information related to the study of the concept of local wisdom in the community and as a source of legal education in Islamic higher education research institutions. Based on the results of research that has been done, this law was named the Sindang Marga Law during the reign of Sultan Palembang Darussalam Abdurrahman and changed to the Simbur Cahaya Law during the reign of the Dutch East Indies. When compared between the criminal law of the Criminal Code (Dutch Heritage) with Islamic law, customary law and law of Majapahit kingdom, it turns out that the law we use does not pay attention to the interests and material rights or personal property rights of the victim. Meanwhile, the crime in the Simbur Cahaya Bangkahulu Law requires the perpetrator or the convicted person to return the loss to the victim. So that values in customary law that are still relevant and more just should be used as a source of national law.