Search results

The phenomenon in this study is the placement of PSP-3 participants, the activities of PSP-3 participants and the Cost of Living for PSP-3participants that have not been implemented in accordance with the stages of program implementation and guidebooks for implementing the PSP-3 program. The purpose of this study was to find out and analyze the Implementation of the Rural Development Program for Youth Development in the Department of Youth and Sports of the Regional Government of Riau Province in 2016, and to find out the obstacles or symptoms that made the implementation of the Bachelor Youth Program Driving Rural Development in the Youth Service and Sport of the Provincial Government of Riau in 2016. The indicators of assessment in the study of the Evaluation of the Implementation of the Undergraduate Youth Program Driving Rural Development in the Department of Youth and Sports of the Provincial Government of Riau in 2016 include Inputs, Processes, Outputs, Income. And this study uses Qualitative research methods, namely prioritizing interview lists, documentation as a tool for collecting data and data collected with this tool and then used as the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the meticulous location. The population in this study included the Head of the Riau Province Youth and Sports Office, the Head of the Youth Division of the Riau Province Youth and Sports Office, the Head of the Siak Regency Youth and Sports Office, the Kampung Tengah Village Head, the Mempura River Village and PSP-3 Participants in Siak Regency. Based on the results of the study assessing and concluding that the Evaluation of the Implementation of the Undergraduate Youth Driving Program in Rural Development at the Office of Youth and Sports of the Regional Government of Riau Province in 2016 was in the assessment of Not Implemented Well.

Penjabaran dan sosialisasi atas mekanisme pendaftaran merek UMKM di Malaysia sebagai suatu kebutuhan tidak saja dilatarbelakangi atas masalah dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM Malaysia untuk menghadapi tantangan baru yang timbul dari globalisasi, melainkan ditujukan pula untuk menarik jumlah pelaku Industri agar berkeinginan melakukan pendaftaran atas merek yang secara signifikan akan berdampak pada pemasukan negara atas biaya pendaftaran merek yang dilakukan disatu sisi, dan di sisi lainnya agar memberikan dampak positif kepada para pelaku industri UMKM dalam hal perlindungan dan pemberian kepastian hukum. Mengingat, dalam mekanisme pendaftaran merek dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Trademark ACT 2019 atau UU Merek Malaysia, memberi klasifikasi pendaftaran merek dengan total 45 pembagian kelas yang penting untuk dijabarkan termasuk yang terkait dengan mekanisme perlindungan hukum apa yang disajikan oleh Trademark ACT 2019 terhadap pelaku industri UMKM yang mendaftarkan merek miliknya.

Kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Malaysia menduduki tren peningkatan tertinggi jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi, yang pada gilirannya berdampak pada terjadinya permasalahan overcrowding di penjara Malaysia, di mana 56% dari total overcrowding tersebut disumbangkan dari kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika. Tentunya, angka overcrowding penjara di Malaysia tersebut turut memasukan jumlah penyalahguna narkotika yang terjadi di Negeri Kedah, mengingat data yang dimaksud merupakan akumulasi dalam skala nasional. Terlebih lagi, berdasarkan data statistik kejahatan narkotika yang terjadi di Malaysia antara tahun 2016 - 2020, daerah dengan tingkat penyalahguna narkotika tertinggi didominasi oleh Negeri Kedah dengan total 15.097 penyalahguna. Dengan tingkat penyalahguna narkotika di Negeri Kedah yang tinggi tersebut, tentunya membutuhkan strategi yang ditujukan sebagai upaya untuk pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dimaksud.

The issue of non traditional security is currently one of the changes in studies in international security. One of the changes is from state security to human security. A form of real threat to human security is transnational crime. Therefore, in dealing with transnational crime, coordination between law enforcers in each country is needed by implementing international law. This article uses the approach of liberalism with a qualitative descriptive research approach (literature study) The research findings explain that the lack of domestic law enforcement in ASEAN countries causes transnational criminals to break away from domestic law and flee to other countries, causing fears of new threats in the country where the refugees are fleeing. In essence, there is no country that is able to stand on its own to resolve this transnational crime case. Therefore, multilateral cooperation between countries is needed. ASEAN, which in this case is a Southeast Asian multilateral institution must regulate strategies through MLA (Mutual Legal Assistance in criminal matters).

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya The Sociology of Corruption, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan "nepotisme" dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau treman paad posisi pemreintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dficari normanya dalam hukum pidana. Permasalahan yang dilihat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tindak pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Masalah dana uang pengganti yang mengendap di Kejaksaan Agung merupakan masalah hukum yang unik, dilematis, dan tidak pemah terdengar jauh sebelum era reformasi. Pandangan masyarakat luas akan memberikan cap bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan "penggelapan" atas uang yang seharusnya menjadi milik negara, apalagi jika uang pengganti tersebut sudah mengendap bertahun-tahun. KUHP memang tidak mengatur tindak pidana penggelapan atas harta kekayaan negara, kecuali atas harta kekayaan perorangan, yakni pelaku dan korban adalah perorangan.