Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Abstract

AbstractThe term Four Pillar became a public debate. The main problem is the use of the Four Pillars term consisting of Pancasila, the 1945 Constitution, NKRI, and Bhinneka Tunggal Ika has raised questions from the community. This research is a qualitative research that examines the existing norms and legislation through the normative laws approach. The purpose of this research is to analyze the normative laws and the impact of the Constitutional Court's decision on the use of the Four Pillars term. The Constitutional Court's decision is in accordance with the logic of legal language and the prevailing rules related to the concept and the nature of Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Unity in Diversity can not be categorized into one of the same variants is true. In this case the MPR RI has made a mistake in the language logic using the term 4 Pilar MPR RI. IntisariIstilah Empat Pilar menjadi perdebatan publik. Pokok persoalannya yaitu penggunaan istilah Empat Pilar yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji norma dan peraturan perundang-undangan yang ada melalui pendekatan penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar normatif dampak putusan MK terhadap penggunaan istilah Empat Pilar. Putusan MK telah sesuai dengan kaidah logika bahasa hukum dan kaidah yang berlaku terkait dengan konsep dan hakikat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dikategorikan menjadi satu varian yang sama. Dalam hal ini MPR RI telah melakukan kesalahan logika bahasa dalam menggunakan istilah 4 Pilar MPR RI.