This paper contributes to the growing literature on how "new media" is influencing "old media" by tracking references to an extensive list of political blogs in stories run by seventeen prominent print media outlets during the last ten years. The findings presented here show that although journalists frequently use political bloggers as sources in their news coverage, they only reference certain blogs in certain ways at certain times. To be precise, journalists turn to political blogs primarily during national election campaigns and this turn is commonly in the direction of a relatively small group of interactive, liberal blogs.
Banyak para ahli komunikasi dunia memberikan pandangan tentang komunikasi massa secara beragam. Semua dilakukan berdasarkan sudut pandang masing-masing untuk melahirkan sebuah pemahaman yang konkrit, jelas dan mudah dipahami oleh semua kalangan terkait komunikasi massa. Diantara ahli komunikasi yang meyampaikan defenisi komunikasi massa untuk diketahui dan dipahami khalayak adalah Bittner mengatakan "komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (massa communication is meseeges communicated through a mass medium to a large number of people). Dalam ilmu jurnalistik, media massa yang menyiarkan berita atau informasi disebut juga dengan istilah pers. Menurut undang-undang pokok pers nomor 40 tahun 1999 pasal 1 ayat (1) pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikannya sebagai informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara gambar serta data dan grafik menggunakan media massa. Misi yang diemban oleh media massa adalah mengamankan, menjunjung dan menyukseskan pembangunan nasional. Dari defenisi yang diungkapkan oleh para ahli tersebut, maka dapat kita pahami secara sederhana bahwa komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan (khalayak banyak) melalui saluran media massa baik berupa cetak, online, radio dan televisi. Namun dalam pemahaman komunikasi massa, setiap pesan yang disampaikan berisi informasi atau berita penting bagi masyarakat, baik berupa pengumuman, pendidikan, pengetahuan, maupun informasi social, hukum, politik dan budaya yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan pesan (komunikasi) sebagaimana percakapan rutin yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di warung atau rumah. Media massa sebagai saluran atau sarana komunikasi telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu, mulai dari surat kabar cetak harian (koran), majalah, berkembang ke era frekuensi atau radio, selanjutnya era signal atau televisi dan kini era jaringan atau internet. Perkembangan media massa ini secara positif semakin memudahkan manusia melakukan berbagai komunikasi terbuka secara massif untuk penyebaran informasi. Namun secara negative, perkembangan teknologi media massa ini juga telah merusak bahkan memutuskan hubungan interaksi social masyarakat. Bahkan manusia cenderung lebih memilih media sebagai sarana untuk berkomunikasi daripada bertemu langsung dan menyampaikan pesan (komunikasi interpersonal).
Abstract This article examines the transformation of the Serbian media landscape over the last two decades, by applying four analytical categories developed for identifying levels of media capture in different national contexts (Dragomir 2019). Implementation of diachronic document analysis provides rich descriptions of the media regulatory capture, grip over public service broadcasters, misuse of state advertising and project-based financing of media content, as well as endurance of state media ownership. Therefore, this study identifies some of the reasons behind recent decline of media freedoms in Serbia, adds elements for finding the right place for Serbia on the map of Central and Eastern European post-communist media transformations, and contributes to the growing literature aimed at understanding media capture in its many forms and variations across the globe.
1. Introduction: Media and Conflict Studies in the Social Media Age -- 2. China's Social Media Platforms: Weibo -- 3. Sino-Indian Border Crisis in 2017 -- 4.Diaoyu/Senkaku Islands Dispute in 2017–2018 -- 5. South China Sea Dispute in 2018 -- 6. North Korea Nuclear Crisis in 2018 -- 7. Conclusion.
Zugriffsoptionen:
Die folgenden Links führen aus den jeweiligen lokalen Bibliotheken zum Volltext:
In Media, Technology, and Society , some of the most prominent figures in media studies explore the issue of media evolution. Focusing on a variety of compelling examples in media history, ranging from the telephone to the television, the radio to the Internet, these essays collectively address a series of notoriously vexing questions about the nature of technological change. Is it possible to make general claims about the conditions that enable or inhibit innovation? Does government regulation tend to protect or thwart incumbent interests? What kinds of concepts are needed to address the relationship between technology and society in a nonreductive and nondeterministic manner? To what extent can media history help us to understand and to influence the future of media in constructive ways? The contributors' historically grounded responses to these questions will be relevant to numerous fields, including history, media and communication studies, management, sociology, and information studies.
Abstract While much writing about free speech focuses on the legal constraints on expression and matters of state censorship, free speech also entails positive obligations on the state to create the conditions for diverse public communication. This article explores how the rationales for free speech support, and indeed require, public media. For mediated communication, free speech involves the promotion of diversity in speakers, topics, audiences and modes of address. All this requires more than commonly repeated debates that are framed in terms of industry dynamics and related regulatory options. It requires media free speech.
In: Swiss political science review: SPSR = Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft : SZPW = Revue suisse de science politique : RSSP, Band 23, Heft 3, S. 262-269