Suchergebnisse

Coral reef and its life within is a high value natural resources. Management of KKLD GiliSulat-GiliLawas has been going for 8 years, however the management was still not maximal, in particular on preservation of coral reef ecosystem in the conservation area, and community commitment in managing and conserving fish resources and other biota. Therefore, to improve management planning, study need to be done with the aim to find out destruction level of coral reef at KKLD GiliSulat – GiliLawang, based on coverage percentage, fishermen, private sector and government perception. Also to identify policy related with coral reef management in this area, then to formulate its management strategies. Results of the survey shows that in general, average condition of the coral reef in this area is fair (lifeform= 49,26%). Recommended management strategies in KKLD GiliSulat-GiliLawang include SO strategies (Strength - Opportunity) which are coral reef management should be based on ecotourism, increasing community involvement in managing the coral reed and improve institutional strength of KPPL, and maximizing function and task of UPTD KKLD. WO strategies (Weakness - Opportunity) are increasing monitoring, give training on coral reef conservation, improving partnership in management, and increasing quality and quantity of KKLD human resources. ST strategies are (Strength – Threats) socialization of regulation, increasing effective coordination among stake holder, accurate analysis of environmental impact and improve research and sustainable diversification on fishing businesses. WT strategies are (Weakness-Threats) compliance to law, involving all parties in every decision made and making a good coastal areas plan.

As a national hero,Ki Hajar Dewantara has contributedto many fields suchas culture, education, the state system,politics, and art. The changeshe has made on his name fromRaden Mas Suwardi Suryaningrat into Suwardi Suryaningrat andfinally intoKi Hajar Dewantara shows how greatly he hassacrificed in his struggle for his country's independence anddevelopment.Particularlyin the educational field, through Taman Siswa,Ki Hajar Dewantara has given very great contributions to thedevelopment ofIndonesian human resources. Hehas implantedas an investment the basic characteristics of modem educationthat he has unearthed from the treasuryof his country's tradi­. tions in combination with methods and theories originating.abroad. The conceptions made through Taman Siswaare ofgreatuse in anticipating the country's mental degradation and nationaldisintegration.

Wujud dalam pelaksanaan politik pada mahasiswa dapat ditunjukkan melalui bagaimana tingkat partisipasi politik dalam berbagai aktivitas, seperti pada saat pelaksanaan pemilihan umum baik legislatif dan eksekutif, pemilihan ketua pada komunitas atau organisasi kemahasiswaan, serta adanya perhatian khusus pada segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dalam kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai persoalan yang ada di masyarakat agar mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam bentuk pelatihan dengan aktivitas yang digunakan adalah ceramah, diskusi teman sejawat, studi kasus, dan bermain peran. Materi yang diberikan dalam pelatihan adalah tentang melaksanakan gerakan, memulai gerakan, mempersiapkan gerakan, memperkuat gerakan, dan mengawal serta menindaklanjuti gerakan. Untuk mengetahui hasil pemahaman mahasiswa terhadap materi diberikan pre-test dan post-test dengan hasil meningkat dari 40% naik menjadi 90%. Kesimpulan dari diselenggarakannya pelatihan ini adalah dibentuknya Komunitas Kewargaan dalam rangka memperkuat posisi strategis mahasiswa sebagai agent of change dan social control untuk selalu mengawal kebijakan publik yang dikeluarkan oleh daerah.

Pengabdian yang dilaksanakan ini dalam bidang pendidikan politik dengan fokus kajian tentang politik kewargaan, yaitu kajian tentang representasi sebuah organisasi masyarakat baik dalam perlakuan politik, sosial, dan budaya dalam kehidupan politiknya agar mendapat tempat dalam berkegiatan politik di kehidupan bernegara. Target yang dicapai dalam kegiatan ini adalah organisasi masyarakat mampu untuk mengkonstruksi kembali identitas kewargaannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan melalui daring karena adanya pandemi Covid-19. Hasil akhir dalam kegiatan ini adalah munculnya pemahaman tentang pendidikan politik, demokrasi, sebagai bentuk cakupan dari ilmu kewarganegaraan, dan tersampaikannya gambaran tentang proses pembangunan kelompok masyarakat melalui penguatan jati diri dalam rangka mempertegas tentang identitas politik dalam politik kewargaan yang bisa dilihat dari hasil pre-test dan post-test

Abstract: Islamic education as an agent of social change must always be dynamic in responding to all the problems that exist in society. The existence of youth organizations such as Pemuda Muhammadiyah must be able to provide new views and be proactive in carrying out activities including civic democracy. The method used is qualitative, primary data obtained from in-depth interviews with 8 purposively selected informants, especially those who are actively involved in running the organization. Observation of documents related to the implementation of organizational programs will produce secondary. Data analysis was carried out simultaneously during the data mining process using the interactive analysis model offered by Huberman and Miles. The results obtained are that Muhammadiyah Youth needs space in the context of self-existence, namely through strengthening the politics of recognition and redistribution. The research conclusions are that Muhammadiyah Youth to be able to build balanced power relations through their activists and institutionally can begin with the educational process and organizational learning in organizations outside of school, namely the Muhammadiyah Student Association and the Muhammadiyah Student Association.

Abstract The concept of autonomy that is still running brings enormous benefits for districts to develop their regions according to their existing potential. Although there are still many districts in Indonesia that are stagnant in the development and development of new areas, districts tend to wait for instructions from the central government in this regard. This paper will show an example of opening a new area that will involve various surrounding areas even though it is a development carried out by the central government. In its implementation, it is also known that there are collaboration principles that must be carried out by local governments in understanding the involvement of five elements in understanding, namely academics, the private sector, local governments, communities, and mass media.

Islamic education as an agent of social change must always be dynamic in responding to all the problems that exist in society. The existence of youth organizations such as Pemuda Muhammadiyah must be able to provide new views and be proactive in carrying out activities including civic democracy. The method used is qualitative, primary data obtained from in-depth interviews with 8 purposively selected informants, especially those who are actively involved in running the organization. Observation of documents related to the implementation of organizational programs will produce secondary. Data analysis was carried out simultaneously during the data mining process using the interactive analysis model offered by Huberman and Miles. The results obtained are that Muhammadiyah Youth needs space in the context of self-existence, namely through strengthening the politics of recognition and redistribution. The research conclusions are that Muhammadiyah Youth to be able to build balanced power relations through their activists and institutionally can begin with the educational process and organizational learning in organizations outside of school, namely the Muhammadiyah Student Association and the Muhammadiyah Student Association.

Masyarakat Bali yang masih mempertahankan adat budayanya tidak terlepas dari budaya patriarki dengan sistem patrilineal yang juga terlihat jelas dalam kehidupan pernikahan yang menganut konsep purusa (laki-laki sebagai kepala keluarga). Masyarakat yang masih bercirikan budaya patriarki, tampak mendominasi posisi laki-laki dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Artikel ini mengkaji dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki. Untuk membahas permasalahan ini akan digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini diambil tiga kasus terhadap perempuan Bali yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa faktor budaya patriarki menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan, serta dampak psikologis yang dialami oleh ketiga kasus adalah perasaan takut, pikiran negatif tentang diri, perasaan tidak berharga, perasaan tertekan, dan melampiaskan emosi marah kepada anak. Kata kunci: budaya patriarkhis, kekerasan dalam rumah tangga, keluarga Bali, pendekatan psikologis, perempuan Bali

Setelah memasuki era reformasi, pergerakan Civil Society Organization (CSO) di Indonesia lebih berperan sebagai penyeimbang negara, peran itupun juga berlaku pada CSO yang ada di daerah, keberadaan CSO tersebut menjadi sangat penting karena menjadi alternatif penyeimbang antara kepala daerah dan DPRD, oleh karena itu keberadaan CSO dapat menjadi bagian terpenting dalam proses perumusan kebijakan agar lebih sehat, bersifat terbuka dan partisipatif. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sangat dinamis dalam hal keberadaan CSO yang ada ataupun kegiatan pemerintah dalam keluarnya kebijakan. Dalam proses politik yang timbul dalam penentuan kebijakan juga melibatkan peran CSO dalam rangka untuk memperkecil polemik yang ada di masyarakat Penelitian ini menggunakan desain kualitatif diskriptif karena akan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Ponorogo akan melibatkan CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam good governance, adapun peran CSO tersebut adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat, 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.

Kurangnya ketrampilan guru dalam memperkuat materi pembelajaran lewat pengembangan bahan ajar terutama dalam materi pendidikan politik, menjadikan banyak siswa yang seakan apatis dengan kondisi politik disekitarnya, selain itu terlalu monotonnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru menjadikan siswa gampang merasa bosan dan tidak mempunyai semangat dalam mengikuti pembelajaran terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan pada masalah itu Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan mengadakan kegiatan pendampingan lewat program pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk menambah ilmu, refreshing materi, dan mengasah kreatifitas dalam hal pembuatan bahan ajar materi pendidikan politik dalam bentuk brosur, kegiatan ini terfokus pada guru PPKn pada tingkat MTs di Kabupaten Ponorogo

Kurangnya keterampilan guru dalam memperkuat materi pembelajaran lewat pengembangan bahan ajar trutama dalam materi pendidikan politik, menjadikan banyak siswa yang seakan apatis dengan kondisi politik disekitarnya, selain itu terlalu monotonnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru menjadikan siswa gampang merasa bosan dan tidak mempunyai semangat dalam mengikuti pembelajaran terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan pada masalah itu Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan mengadakan kegiatan pendampingan lewat program pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk menambah ilmu, refreshing materi, dan mengasah kreatifitas dalam hal pembuatan bahan ajar materi pendidikan politik dalam bentuk brosur, kegiatan ini terfokus pada guru PPKn pada tingkat MTs di Kabupaten Ponorogo.

The aims of the research was to determine the perceptions of stakeholders (Community, Government and Employers), to know the potential of mangrove species and determine the impact of mangrove degradation on fish and non-fish biota, at Labuhan Sangoro coastal village. This study was conducted for three months from April to June 2012. Data were analyzed descriptively using a Likert scale for the perception of stakeholders. Potential mangrove species was examined using transects and to determine the impact of mangrove degradation on species diversity of aquatic fauna associated with mangrove were obtained by observation of nonparticipant method. The results showed that perceptions of stakeholders towards preservation and conservation of mangrove land, the 87% strongly agreed, 66% agreed and 22% disagreed, government and employers 86% strongly agree, 78% agree and disagree 3%, but not yet to the application phase. The potential of mangrove type in the coastal village of Labuan Sangoro at Station 1, 2, 3, and 4 by R. mucronata and R. stylosa, Transect I dominated by Rhizophora mucronata, R. stylosa, R. apiculata, Sonneratia alba, Lumnitzera racemosa and Ceriops tagal, transect II by Avicennia marina, R. mucronata and R. stylosa, Transect III by A. marina and R. mucronata and transect IV by R. mucronata and R. stylosa. Fish eatch on the condition of low and high degradation condition, the dominant fish species caught is Beronang (Siganus sp), non-fish species dominated by Crab (Scylla serrata). The number of catches in the low mangrove land degradation conditions wais 2,609 species of fish and non-fish tail 4678, on the high mangrove degradation conditions, the fish catch was 1,090 and non-fish was 1,114. The diversity, uniformity and the dominance of species, classified in the category of low and moderate levels.

Abstract: The focus of this research is on the role of the village government in guaranteeing and fulfilling the disability rights needs of people with mental retardation. This study uses qualitative methods, research data obtained through the methods of observation, interviews, and documentation as well as data analysis techniques that researchers use in this study is using an interactive model. This research was conducted in Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo Regency which has 97 mentally retarded persons in 2020. The results of this study indicate that the Karangpatihan Village government has given rights to mentally retarded persons with twenty-two types of rights in accordance with Law number 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Furthermore, in its implementation, the Karangpatihan Village Government also collaborates through the triple helix concept, namely between academics, business, and the third government, synergizing with each other to provide the best services for people with disabilities. Keywords: Village Government, Rights of Disabilities, Mentally retarded Abstrak: Fokus penelitian ini pada peran pemerintah desa dalam menjamin dan memenuhi kebutuhan hak disabilitas penyandang tunagrahita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data penelitian diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang memiliki penyandang tungrahita sebanyak 97 pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemerintah Desa Karangpatihan telah memberikan hak kepada penyandang tunagrahita dengan dua puluh dua jenis hak sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Karangpatihan juga berkolaborasi melalui konsep triple helix yaitu antara akademik, bisnis, dan pemerintah yang ketiga saling bersinergi untuk ...

The focus of this research is on the role of the village government in guaranteeing and fulfilling the disability rights needs of people with mental retardation. This study uses qualitative methods, research data obtained through the methods of observation, interviews, and documentation as well as data analysis techniques that researchers use in this study is using an interactive model. This research was conducted in Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo Regency which has 97 mentally retarded persons in 2020. The results of this study indicate that the Karangpatihan Village government has given rights to mentally retarded persons with twenty-two types of rights in accordance with Law number 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Furthermore, in its implementation, the Karangpatihan Village Government also collaborates through the triple helix concept, namely between academics, business, and the third government, synergizing with each other to provide the best services for people with disabilities.

Besakih is one of the biggest Hindu temple in Bali and the temple of Sukuh and Cetho are the Hindu temple that stillexisting in Central Java. These temples have their similarity and differences in the context of how to develop thesustainable tourist development in Indonesia. However, there are not many experts who understand about the culturalrelation between the temple of Besakih in Bali, Sukuh and Cetho in Central Java.This becomes important since the indigenization process that took place in the past of history in the two islands aresignificant to be understood in terms of social cultural, economic and political development in which their influencescan be seen at the modern and postmodern Balinese culture. The development of Balinese temple of Besakih can beconsidered in the 11th century, while for Sukuh and Cetho temple after the fall of Majapahit kingdom in the 15thcentury. Therefore, it can be said that Hindu did not only develop in Bali, but also in Central Java, in which thedevelopment of Hindu for the beginning already took place indeed in the 7th to 8th in the context of Hindu Mataramnamely in the era of king Sanjaya.The main questions that are need to be addressed in this paper are how was the process of the end of Majapahitculture that caused the cultural indigenization in the central Java such as shown in the temple of Sukuh and Cetho?Secondly,in which cultural context that occurred since the Javanese kingdoms did not influence the strength of theHindu culture in the later period? Thirdly, how can it be compared the similarity and the difference between theindigenization in Bali and in Central Java?and lastly how the Balinese and the Javanese interprete their own culturein terms of local wisdom? By addressing these questions, it is expected to have a better understanding on how bothcommunities can strengthen their own culture in the context of their prosperity.