Suchergebnisse

This study aims to provide an overview of the transparency of village financial management in Pulau Morotai Regency, North Maluku Province, Indonesia. The sample in this study was taken by using a purposive sampling method, involving 440 respondents, and spread in 88 villages in Pulau Morotai Regency. Data processing techniques used descriptive statistics with a class interval approach. The results show that the indicators of clarity of roles and responsibilities, implementation of government affairs are still dominated by the head of the village who has the authority for village financial management. Indicators of budget disclosure show relatively the same as indicators of clarity of roles and responsibilities. The indicators of information availability indicate that the accessibility of public information in villages located in the subdistrict capital is relatively good. In contrast, the last indicator, integrity assurance, shows that data validity still being a problem in the village planning process. This study also discusses the implications as well as suggestions for future studies. ; Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan melibatkan 440 responden, dan tersebar di 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai. Teknik pengolahan data menggunakan statistik deskriptif dengan pendekatan interval kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kejelasan peran dan tanggung jawab, pelaksanaan urusan pemerintahan masih didominasi oleh kepala desa yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan desa. Indikator pengungkapan anggaran menunjukkan relatif sama dengan indikator kejelasan peran dan tanggung jawab. Indikator ketersediaan informasi menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi publik di desa-desa yang berada di ibukota kecamatan relatif baik. Sebaliknya, indikator terakhir, jaminan integritas, menunjukkan bahwa validitas data masih menjadi masalah dalam proses perencanaan desa. Penelitian ini juga membahas implikasi serta saran untuk penelitian selanjutnya.

"Buku ini memuat laporan oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) yang diperbaharui setiap tahunnya untuk menganalisis daya saing Indonesia, baik di 33 provinsi maupun di enam wilayah berdasarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan 104 indikator yang meliputi empat lingkup, metodologi studi yang unik menggabungkan kekuatan dan kelemahan komparatif serta menerapkan analisis kausalitas Geweke untuk beberapa indikator terkait. Terlepas dari hasil skor dan peringkat, simulasi kebijakan ""what if"" menawarkan rekomendasi praktis bagi masing-masing provinsi untuk meningkatkan daya saing secara komprehensif serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berimbang, adil, dan berkelanjutan. Analisis kualitatif dan kuantitatif melalui proses kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan memberikan alur yang menarik bagi Indonesia untuk mencapai posisi paling strategis baik dalam konteks regional Asia maupun global. The English version of the book can be found at: 2014 Provincial and Inaugural Regional Competitiveness Analysis: Safeguarding Indonesia's Growth Momentum."--Provided by publisher

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan alternatif pemeringkatan perusahaan berdasarkan analisis pada kualitas karakteristik aporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan exploratory non mainstream dan data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Subjek penelitian adalah sebanyak 438 perusahaan yang ada di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat baik dan menegah dalam karakterisk kualitatifnya, sejalan dengan perusahaan yang dirating dengan menggunakan indikator lain seperti kepatuhan terhadap GCG, resilience of economy, kinerja keuangan, serta pola aktivitas saham pada pasar modal. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemeringkatan yang diajukan merupakan alternatif pemeringkatan yang lebih sederhana dan mudah, namun tetap memiliki manfaat yang berbeda bagi para pengambil keputusan.

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) telah ditetapkan sebagai makna masyarakat arus utama dalam pengembangan pariwisata. berfokus pada masyarakat pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip CBT melibatkan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan, (2) mengidentifikasi kondisi masyarakat yang mendukung penerapan prinsip-prinsip dasar Masyarakat Pariwisata Berbasis (CBT) di kota Agro Batu, dan (3) merumuskan prinsip dasar indikator Masyarakat Pariwisata Berbasis (CBT) yang mendukung realisasi Agro Lestari. Lokasi ditentukan secara purposive penelitian di Batu, Jawa Timur. Alasannya untuk memilih lokasi penelitian karena Kota Batu mengembangkan diri sebagai analisis berdasarkan tujuan wisata masyarakat.Unit penelitian ini meliputi dua spektrum : (1) orang yang terdiri dari individu anggota masyarakat di tujuan wisata ekowisata, agrowisata dan petani yang mengembangkan wisatawan yang Ekowisata kegiatan; dan (2) lembaga (institusi). Data primer dikumpulkan dengan wawancara menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan observasi. pengumpulan data sekunder sedangkana menggunakan data dari BPS, terkait kantor pemerintah daerah dan Monografi Desa / Village, dan kabupaten. Analisis kuantitatif dari data yang akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif dan inferensial statistik. Sedangkan data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi dan interaktif. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi CBT berkaitan erat dengan pertumbuhan industri barang / jasa di bidang pariwisata Batu yang akan menyerap lokal sektor pariwisata tenaga kerja. Penerapan prinsip-prinsip CBT pada umumnya sosial persepsi masyarakat tentang perkembangan positif dari agrowisata. Penerapan prinsip budaya dalam pengembangan agro CBT melibatkan tiga hal: (a) mendorong pertukaran budaya berkembangannya, menghormati budaya yang berbeda, dan adanya perkembangan budaya. Penerapan prinsip-prinsip politik terkait erat dengan akses, kontrol, dan partisipasi dalam pengembangan agrowisata. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengembangan CBT daya dukung lingkungan berbasis kearifan lokal, sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan konservasi. Kondisi masyarakat yang mendukung penerapan prinsip-prinsip dasar dari komunitas pariwisata berbasis (CBT) adalah struktur kekuasaan masyarakat yang berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan desa stratifikasi sosial anggota. dan peran tokoh masyarakat yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi adalah informal namun efektif masyarakat. Prinsip-prinsip dasar Berbasis Masyarakat Indikator Pariwisata (CBT) yang mendukung realisasi Sustainable Agro Masyarakat Pariwisata Berbasis (CBT)ditambah, yang terdiri dari prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip sosial, prinsip budaya, prinsip politik, prinsip-prinsip lingkungan dan teknologi

This research focuses on the relation of elite H. Andiwarto with sub-elite and village community in maintaining Masra family dynasty for village head position. Masra family dynasty has run for a long time. For 150 years, Masra family descendants occupy the village head position. The survival of Masra family dynasty in the Gapurana Village Government is studied in the relation of H. Andiwarto, who is Masra descendant with sub-elite and village community to maintain Masra family descendant dynasty as a village head. This research used a qualitative method with descriptive research type. The elite theory proposed by Suzanne Keller was used to analyze the relation of elite, sub-elite, and the community. This theory has 4 (four) indicators: the governing elite, the ruling elite, the not ruling elite, and the community. Based on these indicators and the results of this research, the relation built by H. Andiwarto in maintaining Masra family dynasti consists of three relations: relation with the political elite, relation with economic elite, and relation with the social elite. The political elite's relationship is vital in maintaining the Masra family descendant dynasty. In contrast, the relation between the economic elite and the social elite supports relations for keeping the legitimacy of the village community towards Masra descendants. ; Penelitian ini berfokus pada relasi elite H. Andiwarto dengan sub-elite dan masyarakat desa dalam mempertahankan dinasti keluarga Masra untuk jabatan kepala desa. Dinasti keluarga Masra sudah berjalan sejak lama. Selama 150 tahun, keturunan keluarga Masra menduduki posisi kepala desa. Kelangsungan hidup dinasti keluarga Masra dalam Pemerintahan Desa Gapurana dikaji dalam relasi H. Andiwarto yang merupakan keturunan Masra dengan sub-elite dan masyarakat desa untuk mempertahankan dinasti keturunan keluarga Masra sebagai kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teori elite yang dikemukakan oleh Suzanne Keller digunakan untuk menganalisis relasi elite, sub-elite, dan masyarakat. Teori ini memiliki 4 (empat) indikator yaitu elite yang memerintah, elite yang berkuasa, elite yang tidak berkuasa, dan masyarakat. Berdasarkan indikator tersebut dan hasil penelitian, maka relasi yang dibangun oleh H. Andiwarto dalam mempertahankan dinasti keluarga Masra terdiri dari tiga relasi yaitu relasi dengan elite politik, relasi dengan elite ekonomi, dan relasi dengan elite sosial. Relasi elite politik merupakan relasi yang paling vital dalam mempertahankan dinasti keturunan keluarga Masra. Sebaliknya, relasi elite ekonomi dan elite sosial mendukung relasi untuk menjaga legitimasi masyarakat desa terhadap keturunan Masra.

One of the efforts to obtain and increase village revenue was by running a business through a village-owned enterprise (VOEs). A policy was needed for utilizing village resources in establishing a village-owned enterprise. The Musi Rawas Regency Government had made a policy, namely Musi Rawas Regency Regional Regulation Number 10 of 2013, concerning Guidelines for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises (VOEs). Villages of Musi Rawas Regency had implemented this regulation. This research aimed to evaluate the implementation of this regional regulation. This research method is descriptive quantitative comprises a sample survey and descriptive analysis indicators resulting from the sample survey. The population of this research was 174 Village-Owned Enterprises (VOEs/BUMDes) in Musi Rawas Regency. At the same time, the sample was 64 VOEs which was taken by referring to the Slovin formula. There were primary data and secondary ones. Primary data came mainly from the questionnaire and field observation. Meanwhile, secondary data were sourced from documents, such as archives and reports. Data were analyzed by descriptive technique. The descriptive technique was done by displaying data, assessing them, delivering argument, quoting theory for justification and confirmation, and concluding. Implementing the Regional Regulation concerning Guidelines for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises (VOEs) was successful. This could be seen from several indicators, refers to Ripley & Franklin (1986), namely: 1) There existed compliance of policy implementers towards the content of the regional regulation. The degree of compliance was high and was in a good category. 2) The establishment and management of VOEs (the smoothness of routine functions) were also high and classified as good, and 3) The performance of the management of VOEs was also good. The impact of policy implementation (regional regulation of Musi Rawas Regency) was positive (good). ; Salah satu upaya untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan desa adalah dengan menjalankan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diperlukan kebijakan pemanfaatan sumber daya desa dalam mendirikan BUMDes. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah membuat kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa-desa di Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan peraturan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah ini. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang terdiri dari sampel survei dan indikator analisis deskriptif yang dihasilkan dari sampel survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 174 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan sampel sebanyak 64 BUMDes yang diambil dengan mengacu pada rumus Slovin. Ada data primer dan data sekunder. Data primer terutama berasal dari kuesioner dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen, seperti arsip dan laporan. Data dianalisis dengan teknik deskriptif. Teknik deskriptif dilakukan dengan cara menampilkan data, menilainya, menyampaikan argumentasi, mengutip teori untuk pembenaran dan konfirmasi, dan menyimpulkan. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan sukses. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, mengacu pada Ripley & Franklin (1986), yaitu: 1) Adanya kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap isi peraturan daerah. Tingkat kepatuhan tergolong tinggi dan berada pada kategori baik. 2) Pembentukan dan pengelolaan BUMDes (kelancaran fungsi rutin) juga tinggi dan tergolong baik, dan 3) Kinerja kepengurusan BUMDes juga baik. Dampak implementasi kebijakan (Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas) adalah positif (baik).

ABSTRAK Kabupaten Tabanan memberlakukan peraturan kawasan tanpa rokok pada restoran, namun dalam penerapannya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan penerapan KTR oleh pengelola dengan memerhatikan larangan merokok total pada restoran di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan rancangan crossectional. Sampel penelitian yaitu pengelola restoran yang berada di Kabupaten Tabanan. Besar sampel menggunakan total sampling dengan jumlah 110 restoran, dengan jumlah yang berpartisipasi 87 restoran (79% response rate). Data dianalisis dengan menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan restoran dalam menerapkan larangan merokok total sebesar 26,44%. Faktor yang memengaruhi kepatuhan penerapan KTR yaitu umur pengelola (OR=3,45; 95% CI: 1,10-10,84), pengetahuan pengelola (OR=3,56; 95% CI: 0,96-13,16), sikap pengelola (OR=2,45; 95% CI: 0,72-8,30), serta persepsi dampak bisnis pengelola (OR=4,62; 95% CI: 1,12-19,07) berpeluang meningkatkan kepatuhan KTR. Kepatuhan pengelola restoran di Kabupaten Tabanan terhadap penerapan larangan merokok total relatif rendah. Masih banyak terdapat indikator yang belum terpenuhi dalam implementasi kepatuhan restoran. Perlu adanya dukungan berbagai sektor dalam meningkatkan kepatuhan seperti pengelola, pengunjung, maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kata Kunci: rokok, kepatuhan, KTR, restoran. ABSTRACT Tabanan regency applied smoke-free by law (SFL) in restaurant but the implementation was still low. This study aimed to determine the factors that influence the compliance of the implementation of smoke-free area by restaurant owners through looking complete smoking ban restaurant in Tabanan Regency. This was a quantitative analytic study with a cross-sectional design. The study samples were restaurant owners/managers in Tabanan Regency. The number of sampling on this study was set by respondent's rate respond (79% response rate). Data was analyzed using logistic regression. The results showed that the compliance of restaurant manager to total smoking ban was low (26.44%). The factors that influence compliance SFL such as the age of the manager (OR=3.45; 95% CI: 1.10-10.84), the manager's knowledge (OR=3.56; 95% CI: 0.96-13.16), the manager's attitude (OR=2.45; 95% CI: 0.72-8.30), as well as the perception of the impact of the manager's business (OR=4.62; 95% CI:1.12-19.07) has significantly association with compliance. The compliance of restaurant managers in Tabanan Regency on the implementation of total smoking ban was relatively low. There are still many indicators that have not been fulfilled. There needs concrete support to improving the compliance such as managers, customers, and government as policy makers. Key Words: cigarrete, compliance, smoke-free area, restaurant.

ABSTRAKSIDemokrasi didefinisikan sebagai kekuatan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia memeluk demokrasi yang dijiwai dan terintegrasi dengan nilai-nilai luhur sehingga tidak dapat dialihkan. Implementasi demokrasi terlihat pada pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun. Pemilihan kepala daerah menunjukkan implementasi demokrasi masyarakat di daerah dan indikator pelaksanaan kehidupan demokrasi. Pada kenyataannya itu ditentukan oleh kesadaran elit politik untuk membangun aliansi politik. Pada tahun 2018, Indonesia memasuki tahun politik yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di berbagai provinsi dan kabupaten / kota. Pilkada memiliki posisi strategis dalam menciptakan keefektifan pemerintah lokal karena kepala yang dinominasikan dan terpilih memegang peran kepemimpinan daerah. Ini adalah pilkada simultan yang tidak hanya memiliki sejumlah besar wilayah, tetapi juga mencakup daerah-daerah yang dikategorikan memiliki bobot politik dalam perhitungan politik nasional. Kita harus berjuang bersama untuk memulihkan cita-cita demokrasi dari pemilihan, untuk mengatur bahwa persaingan politik dapat dilaksanakan dengan cara yang beradab dan menghasilkan pemimpin yang diterima oleh semua pihak. Konflik harus diarahkan sebagai energi untuk membuat tantangan demokratis dan berharap lebih banyak dan lebih tepat dalam proses demokratisasi pemilu di Indonesia.Kata kunci: Demokrasi, Pilkada Serempak 2018, Harapan, dan Tantangan ABSTRACTDemocracy is defined as the power of the people, by the people, and for the people. Indonesia embraces a democracy that is imbued and integrated with noble values so that it can not be diverted away. Implementation of democracy is seen at the democracy party which is held every five years. The election of regional head shows the implementation of community democracy in the area and an indicator of the implementation of democratic life. In reality it is determined by the consciousness of political elites to build political alliances. In 2018, Indonesia entered the political year marked by the election of regional heads (Pilkada) simultaneously in various provinces and districts / cities. Pilkada has a strategic position in creating the effectiveness of local government because the nominated and elected heads hold the role of regional leadership. This is a simultaneous pilkada that not only has a large number of areas, but also includes regions that are categorized as having political weight in national political calculations. We must strive together to restore the democratic ideals of the elections, to organize that political competition can be implemented in a civilized manner and produce leaders who are accepted by all parties. Conflict must be directed as energy to make democratic challenges and hopes more and more correct in the process of democratization of elections in Indonesia.Keywords: Democracy, Pilkada Unison 2018, Hope, and Challenge

The Covid-19 pandemic has disrupted elections in various countries, decreased voter participation, and increased the potential for virus transmission that threatens public health—one of the countries holding elections during the Covid-19 pandemic in South Korea. In contrast to most other election organizing countries during the pandemic, the South Korean Legislative Election in 2020 became a legislative election with the highest turnout of voters reaching 66.2 percent. The election was won by the Democratic People's Party of Korea as the party that carries President Moon Jae-in. This study discusses the effect of the four-pronged strategy used by President Moon Jae-in in tackling Covid-19 on the victory of the Democratic People's Party of Korea. This study will also discuss the high civic duty of the South Korean community, which affects the high turnout of voters, regardless of elections held during a crisis. This study finds that despite the poor assessment of economic policies, foreign relations, and political scandals in the administration of President Moon Jae-in, crises are considered to have higher urgency and become the main indicator of a society in conducting retrospective assessments. This is supported by the public's views, who view the Covid-19 pandemic as a national crisis, and participating in elections is considered a form of nation-saving duty. The high voter turnout and the effectiveness of the four-pronged strategy affected the victory of the Democratic People's Party of Korea in the 2020 South Korean Legislative Elections. ; Pandemi Covid-19 mendisrupsi jalannya pemilu di berbagai negara dan berpengaruh pada penurunan partisipasi pemilih dan meningkatkan potensi transmisi virus yang mengancam kesehatan masyarakat. Salah satu negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19 adalah Korea Selatan. Berbeda dengan mayoritas negara penyelenggara pemilu lainnya di saat pandemi, Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020 menjadi pemilu legislatif dengan perolehan turnout voters tertinggi mencapai 66,2 persen. Pemilu tersebut dimenangkan oleh Democratic People's Party of Korea selaku partai pengusung Presiden Moon Jae-in. Penelitian ini membahas pengaruh dari four-pronged strategy yang digunakan oleh Presiden Moon Jae-in dalam menanggulangi Covid-19 terhadap kemenangan Democratic People's Party of Korea. Tidak hanya menggunakan penilaian retrospective, penelitian ini juga akan membahas tingginya civic duty masyarakat Korea Selatan yang mempengaruhi tingginya perolehan turnout voters, terlepas dari pemilu yang diadakan di tengah situasi krisis. Penelitian ini menemukan bahwa terlepas dari buruknya penilaian kebijakan ekonomi, hubungan luar negeri, dan skandal politik pada pemerintahan Presiden Moon Jae-in, situasi krisis dinilai memiliki urgensi yang lebih tinggi dan menjadi indikator utama masyarakat dalam melakukan penilaian retrospective. Hal tersebut didukung dengan pandangan masyarakat yang menilai Pandemi Covid-19 sebagai krisis nasional, dan berpartisipasi dalam pemilu dianggap sebagai bentuk nation-saving duty. Tingginya partisipasi pemilih dan efektivitas four-pronged strategy mempengaruhi kemenangan Democratic People's Party of Korea pada Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020.

Many fishermen in Indonesia have not fully utilized marine resources properly. However, the government has several ways to improve the welfare of fishermen in other sectors than the fisheries; one of them is connecting between fishermen, coastal and tourism. Meninting of West Lombok is a strategic coastal village for the tourism sector. This village has started to develop tourist destinations since 2011, unfortunately, there is no data on fishermen as a real interest group. This study develops a research pattern on fishing communities which generally discusses the social resources of fishermen and the political aspects of fishing communities separately. This study used a qualitative approach to the social mapping method. Data obtained through interviews and observations of purposively selected informants. The data related to fishermen resources are in maps, followed by an analysis of their accessibility to policy. Spatial aspects strengthen their social resources, interests, and accessibilities to coastal tourism development. The results show that the social resources of fishermen of Meninting Village are unevenly distributed in five dusun (sub-villages). Indicators shown are; capital ownership, mastery of knowledge and skills, ownership of production equipment, use of science and technology, ability to diversify production, fishermen's sociopolitical relations and ability to recognize the economic prospects of coastal tourism. Fishermen who live in areas directly facing the sea have better social resources and firmer interests in coastal development. The accessibility of fishing groups is limited in the development policy. Only fishermen in sub-village located in a coastal area can show themselves as defenders. While the fishermen who live far from the beach tend to be latent or even apathetic. This study recommends the need for other social mapping studies on the characteristics of coastal communities and the need for the government to use the social mapping information of fishing communities to formulate policies that contain regional aspects in coastal tourism development. ; Nelayan belum menikmati dengan baik kesejahteraan dari sumber daya laut Indonesia. Cara-cara meningkatkan kesejahteraan nelayan di luar sektor perikanan sudah dimiliki oleh pemerintah. Salah satunya mengaitkan nelayan, pesisir dan wisata. Meninting di Lombok Barat adalah desa pesisir yang strategis di sektor pariwisata. Desa ini sudah mulai melakukan pengembangan destinasi wisata sejak tahun 2011, namun sayangnya tidak ada data mengenai nelayan sebagai kelompok kepentingan yang riil. Penelitian ini mengembangkan pola penelitian-penelitian tentang masyarakat nelayan pada umumnya yang membahas secara terpisah antara sumberdaya sosial nelayan dan aspek politik masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pemetaan sosial. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposif. Data terkait dengan sumber daya nelayan disajikan dalam bentuk peta, diikuti dengan analisis mengenai aksesibilitas mereka terhadap kebijakan. Aspek spasial memperkuat sumberdaya sosial yang dimiliki nelayan, kepentingan dan aksesibilitas mereka terhadap pembangunan wisata pesisir. Penelitian menunjukkan sumber daya sosial nelayan di Desa Meninting tersebar tidak merata pada lima dusun. Indikator yang ditunjukkan adalah; kepemilikan modal, penguasaan pengetahuan dan keterampilan, kepemilikan alat produksi, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan diversifikasi hasil produksi, hubungan sosial-politik nelayan dan kemampuan untuk mengenali prospek ekonomi wisata pesisir. Nelayan yang tinggal di wilayah yang langsung berhadapan dengan laut memiliki sumberdaya sosial yang lebih baik dan kepentingan yang lebih tegas terhadap pembangunan pesisir. Aksesibilitas kelompok nelayan terbatas dalam kebijakan pembangunan tersebut. Hanya nelayan-nelayan di dusun pesisir yang mampu menunjukkan diri sebagai defenders. Sementara nelayan-nelayan yang tinggal berjauhan dari pantai cenderung latents atau bahkan apathetic. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian sosio-spasial lainnya mengenai karakteristik masyarakat pesisir dan perlunya pemerintah memanfaatkan informasi sosio-spasial masyarakat nelayan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang memuat aspek kewilayahan dalam pembangunan wisata pesisir.