Penelitian ini bertujuan menganalisis pendudukan Taliban terhadap pemerintah Afganistan dalam perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah tentang politik dan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendudukan Taliban atas Afganistan tidak terlepas dari nuansa politik yang melibatkan banyak aktor di antaranya Al-Qaeda, Iran, Arab Saudi, dan Taliban. Menurut Ibnu Taimiyah dalam berpolitik hendaknya berlandaskan ajaran Tuhan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam menciptakan tatanan negara yang aman dan damai diperlukannya pemimpin yang adil dan amanah serta perlunya menghindari pertikaian agar tidak terjadi bubarnya suatu negara.
Zakat and tax are two things that are obligatory in the field of property, but they also have different philosophies, principles and characteristics. Zakat is part of the assets that must be issued by Muslims, while taxes are mandatory contributions by the people to the state and must be paid to the state in accordance with the rules that have been decided by the government. Here the researcher discusses the implementation of zakat and comparative taxes between Malaysia and Indonesia. This research uses literature study method with qualitative approach. Zakat and Taxes in Malaysia are managed by the central government through the territory of the respective states. Also, zakat is claimed to be a deduction from tax obligations, if the muzaki pays zakat at the Zakat Collection Center then, there is a reduction in zakat for tax reduction. Meanwhile in Indonesia, Zakat is managed by the Amil Zakat Agency and the Amil Zakat Institution formed by the Government. There is a regulation between zakat and taxes, in which there is a deduction of zakat and taxes if the zakat is deposited by muzaki through BAZNAS or LAZ by including proof of tax payment. ; Zakat dan Pajak merupakan dua hal kewajban dalam bidang harta, akan tetapi juga memiliki filosofis, asas, dan sifat yang berbeda. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, sedangkan pajak adalah iuran wajib oleh rakyat kepada negara dan harus dibayarkan ke Negara sesuai dengan aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Seorang muslim wajib membayar zakat, dan seorang warna bernegara juga wajib untuk membayar zakat. Di sini peneliti membahas pelaksanaan zakat dan pajak perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Dalam enelitian ini menggunakan metode studi literature dengan jenis pendekatan kualitatif. Zakat dan Pajak di Malaysia dikelola oleh pemintah pusat melalui wilayah negara bagian masing-masing. Juga, zakat diklaim bisa menjadi pengurang atas kewajiban pepajakan, jika muzaki membayarkan zakat pada Pusat Pemungutan Zakat maka, ada ...
Abstract: Today, there are many politics issues in the classical-fikh literature which are not relevant in this time. This paper discusses the importance of a reconstruction and renewal of several issues in classical political fiqh that are adapted to the plural and heterogeneous Indonesian context. Therefore, the author combines the theory of Maqasid al-Syariah and the thought of Ahmad Ar-Raisuni which specifically raises political issues as the main of analytical sources. This article analyzed deeply with the qualitative method. The results of this rstudy are able to give birth to a new construction of Indonesian political fiqh which is formulated in four crucial issues, namely democracy, state format, criteria for leaders in Indonesia, and the application of Islamic sharia. Key Words: Ahmad-Raisuni, Sharia, Political Fikh
