Suchergebnisse

With its growing geopolitical inclination, Russian foreign policy has beenconsidered as a resurgence of Eurasianism (Neo-Eurasianism).Notwithstanding its strong geopolitical sense, Eurasianism is multifacetedconcept. It is often associated with philosophical thinking, cultural andpolitical doctrines which changed over time and yet full of contradictions. Thisarticle seeks to find out the influence of Neo-Eurasianism in Russian foreignpolicy. Tracing back the idea of Eurasianism from historical perspective andemploying Graham Smith classification on school of Eurasianism, this articleargues that the rise of Neo-Eurasianism in Russia is driven by the needs todefine and strengthen the spheres of influences. It is mainly motivated byethnocentric sentiments to expand the sphere of influences across the border as a safeguard and protection. Neo-Eurasianism compromises building aforeign policy consensus based on political culture and national awareness.

Artikel ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan; mengapa terjadi krisis demokrasi di Thailand dan siapa sebenarnya pemenang dari krisis demokrasi tersebut. Dengan mempertimbangkan semakin pentingnya kehadiran kelompok yang sering disebut sebagai Network of Monarchy, artikel ini beragumen bahwa krisis demokrasi di Thailand sangat terkait dengan persaingan politik antara kubu pro-Thaksin dengan kubu anti-Thaksin yang disponsori oleh kalangan Network oh Monarchy. Kompetisi politik tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat elit, tetapi berubah menjadi keresahan politik dan kerusuhan social yang melibatkan pertentangan antar kelompok masyarakat yang dicirikan oleh penggunaan warna kaos yang berbeda (clash of colored shirts). Meski akhirnya Thaksin berhasil diturunkan, artikel ini berpendapat bahwa kemenangan sementara kubu Network of Monarchy ini tidak akan berpengaruh banyak bagi stabilitas dan kepastian demokrasi di Thailand, apabila kerangka pengaturan demokrasi pasca Thaksin gagal melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput. Terlebih lagi, pemerintah demokratik juga harus mampu mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi, terutama di wilayah utara.

Meskipun mencapai tingkat perekonomian yang tinggi, Malaysia dan Singapura merupakan contoh kegagalan teori modernisasi dalam menjelaskan munculnya demokratisasi. Alih menjadi demokratis, kedua negara ini menunjukkan performa rezim semi-demokrasi secara persisten. Dengan menggunakan literature semi-demokrasi, artikel singkat ini ingin menunjukkan karakter dasar rezim semi demokrasi di Malaysia dan Singapura. Artikel ini berpendapat bahwa di kedua negara tersebut, semi demokrasi merupakan rezim yang by design. Mencontoh model Malaysia dan Singapura, saat ini model rezim semi demokrasi by-design telah menjadi salah satu alterntif pilihan untuk mengembangkan rezim politik di beberapa negara.