Suchergebnisse

The article explores the complicated nature of non-proliferation of nuclear weapons even though from the military, ethical and legal perspective, the destructiveness, immorality and illegality of the current situation cannot be perpetuated. Some of the nuclear-weapon states, however, have consistently refused to agree to any approach under multilateral auspices for the abolition of nuclear weapons. Rather, attention has been deflected to the horizontal proliferation of nuclear weapons, while the equally urgent task of complying with the legal obligation of implementing Article VI of the Non-Proliferation Treaty (NPT) concerning nuclear disarmament has been marginalized. I argue, no form of warfare would confront humanity with dangers even remotely comparable with the danger of nuclear warfare. Such disaster would affect the world economy and other vital aspects of the global infrastructure. The sudden collapse of many of the world's leading trading nations as well as the mechanisms for international transactions would lead to profound disorganization and leave other nation. In addition to the human cost, the ecology of the world would be severely affected and the infrastructure of civilization would be shattered.

Abstrak -- Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri memiliki potensi untuk membantu mencapai kepentingan negara baik dari sisi politik, ekonomi pertahanan, dengan menempatkan diaspora sebagai bagian dari strategi pertahanan dan diplomasi Indonesia. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui peran diaspora Indonesia khususnya di Belgia dalam mendukung sistem pertahanan negara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitiatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data penelitian didapat dari proses wawancara dan studi pustaka terhadap dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diaspora Indonesia di Belgia melalui berbagai kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan KBRI Belgia telah melaksanakan delapan kemampuan pertahananan nirmiliter. Kemampuan tersebut yaitu Kemampuan kewaspadaan dini melalui kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat lokal dapat membantu mengidentifikasi penganut paham-paham ekstrim sebagai early warning system. Kemampuan bela negara dengan mengikuti program-program dari KBRI. Kemampuan diplomasi dimana diaspora menjadi ujung tombak dalam hal people-to-people contacts karena mereka bersinggungan langsung dengan masyarakat lokal. Kemampuan iptek yang dilakukan oleh kelompok Indonesia Integrated. Kemampuan ekonomi berupa potensi investasi melalui kerjasama kedua negara. Kemampuan sosial ditunjukkan dengan perayaan hari keagamaan dan pengenalan budaya Indonesia kepada diaspora dan warga negara Belgia. Kemampuan moral ditunjukkan dengan aktif dalam mempromosikan budaya kerukunan, keramahtamahan, serta persatuan Indonesia sebagaimana tekad sumpah pemuda. Kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara ditunjukkan dengan adanya kerjasama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Namur di Belgia. Ditinjau dari teori peran, diaspora Indonesia di Belgia masih berada di posisi sebagai alat komunikasi, dimana diaspora menjadi alat bagi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pesan bagi warga asli Belgia dan diaspora yang ada di Belgia. Kata Kunci: Peran, Diaspora, dan Pertahanan Nirmiliter. Abstract -- The universal defense system integrates military and non-military defense. Indonesian diaspora abroad have the potential to help achieve the interests of the state both from the political side, defense economy, by placing the diaspora as part of Indonesia's defense and diplomacy strategy. This research was designed to know the role of Indonesian diaspora especially in Belgium in supporting the state defense system. The research was conducted by qualitative method, with primary and secondary data sources. The research data collection is obtained from the interview process and literature study on the documents related to the research problem.The results show that the Indonesian diaspora in Belgium through various activities undertaken together with the Indonesian Embassy in Belgium has implemented eight nirmiliter defense capabilities. Such capability: Early alertness through good communication skills with local communities can help identify extremists as early warning systems. Ability to defend the country by following the programs of the Embassy. The ability of diplomacy where diaspora spearheads in terms of people-to-people contacts because they are in direct contact with local communities. The ability of science and technology conducted by Indonesian Integrated group. Economic capability in the form of investment potential through the cooperation of both countries. Social capability is demonstrated by the celebration of religious day and the introduction of Indonesian culture to the diaspora and Belgian citizens. Moral ability is demonstrated actively in promoting a culture of harmony, hospitality, and unity of Indonesia as is the resolve of the youth oath. The capability of support for the implementation of state defense is shown by the cooperation of Sister City between Bandung City and Namur City in Belgium. Judging from the role theory, the Indonesian diaspora in Belgium is still in a position as a communication tool, where diaspora is a tool for the Indonesian government to deliver messages for indigenous Belgians and diasporas in Belgium.Keywords: Role, Diaspora, and Nirmiliter Defense.

Sejak awal diartikulasikan oleh Presiden AS Donald Trump pada bulan November 2017, konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP) semakin menarik perhatian atas Indo-Pasifik sebagai wujud pergeseran geopolitis. FOIP pada akhirnya dianggap sebagai langkah awal untuk memperkukuh strategi penghadangan melawan kebangkitan Cina dan untuk merekonstruksi tatanan regional. Beberapa flashpoint di kawasan pun tidak terhindarkan bahkan pada tataran tertentu semakin memperburuk situasi akibat rivalitas AS-Cina. Indonesia sebagai natural leader ASEAN menyadari bahwa negara-negara middle power tidak semestinya berdiam diri dalam mencermati perubahan lingkungan strategis yang didominasi dengan rivalitas AS-Cina, hingga menstimulasi konsep-konsep Indo-Pasifik sebagai geostrategi. Gagasan Indonesia agar ASEAN memiliki konsep Indo-Pasifik yang lebih inklusif, terbuka dan tetap menghormati hukum internasional akhirnya disahkan sebagai panduan bersama, yaitu ASEAN Indo-Pacific Outlook (AOIP) pada 23 Juni 2019. Dokumen AOIP yang masih bersifat politis tentu perlu ditindaklanjuti secara lebih komprehensif. Dari sudut pandang Indonesia, AOIP dapat menjadi modalitas untuk terus mencapai kepentingan nasional melalui sebuah strategi kerja sama Indo-Pasifik. Penelitian ini berupaya memetakan ancaman dan peluang sebagai konsekuensi pengaruh lingkungan strategis Indo-Pasifik, khususnya terhadap pertahanan negara. Selanjutnya penelitian ini juga berupaya merumuskan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pertahanan negara. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yang kompeten dan data sekunder dari studi literatur serta analisis berdasarkan teori yang relevan seperti teori strategi, kerja sama, konsep pertahanan dan diplomasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengarahkan AOIP sebagai arah kerja sama yang dapat mendukung pertahanan negara, baik militer dan non militer yang lebih menekankan pada kerja sama untuk mengatasi ancaman non-tradisional dibandingkan ancaman tradisional.Kata kunci: Indo-Pasifik, Kerja sama Internasional, Pertahanan Negara, Rivalitas AS-China, Strategi

Abstrak - Penelitian ini membahas tentang diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan Indonesia sebagai penanggulangan kejahatan perdagangan manusia, khususnya di industri perikanan. Dalam upayanya memberantas IUU fishing di Indonesia, pemerintah menemukan fakta bahwa ternyata aktivitas tersebut tidak hanya tentang pelanggaran kedaulatan wilayah negara saja, tetapi juga tentang pelanggaran HAM. Jadi, alih-alih hanya menggolongkan IUU fishing sebagai ancaman bagi keamanan maritim, Indonesia juga menggolongkannya sebagai transnational organized crime yang mengancam keamanan individu. Beberapa wawancara dan tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini. Diplomasi pertahanan yang diiringi dengan diplomasi HAM menjadi langkah Indonesia untuk memberantas praktik perdagangan manusia dan segala bentuk perbudakan di industri perikanan. Melalui upaya-upaya diplomasi tersebut, dari tingkat bilateral, regional, hingga multilateral, Indonesia memperoleh jalinan kerja sama keamanan dengan berbagai negara lain dan berbagai organisasi internasional. Dari sisi diplomasi pertahanan, kerja sama keamanan yang dilakukan sesuai dengan alur kebijakan strategis Indonesia. Sedangkan diplomasi HAM yang dilakukan menelaah kedua aspek utama penanganan perdagangan manusia, yakni aspek HAM itu sendiri dan aspek hukumnya. Rumusan peningkatan kemampuan 3A + 1A (the ability to detect ,the ability to respond, the ability to punish, dan the ability to build perception) menjadi sasaran pencapaian upaya-upaya tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan pemerintah sudah cukup efektif, namun masih ditemukan beberapa kekurangan dalam implementasinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, baik kepada para stakeholders maupun kalangan akademisi, yang sama-sama memiliki tujuan untuk membersihkan industri perikanan dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan.Kata kunci: perdagangan manusia, IUU fishing, diplomasi pertahanan, diplomasi HAM Abstract - This research examines defense diplomacy and human rights diplomacy done by Indonesia as countermeasures to eradicate human trafficking, specifically in fishing industry. Through its war on combatting IUU fishing, the government found the fact that the crime activities were not about violation to Indonesia's territory only, but about violation to humanity as well. So, instead of only to consider IUU fishing as threat to maritime security, Indonesia also chooses to consider it as transnational organized crime which threatens human security. Several interviews and literature reviews are the techniques used for data collection in this research. Defense diplomacy and human rights diplomacy are the actions taken by Indonesia to combat human trafficking and all slavery practices in fishing industry. Through those efforts, from bilateral, regional, to multilateral levels, Indonesia has gained several security co-operations with other countries and several international organizations. From the defense diplomacy perspective, the security co-operations are corresponding with the strategic policy of Indonesia. Whereas the human rights diplomacy focuses on its two main aspects, they are the human rights itself and the legal aspect of it. Sets of ability improvement called 3A + 1A (the ability to detect, the ability to respond, the ability to punish, and the ability to build perception) become the indicator of accomplishment. In the end, both of diplomacies have been quite effective, but some deficiensies are still found in their implementations. It is expected that this research can provide benefits and inputs, both to stakeholders and academics, who have a goal to cleanse our fishing industry from all crimes against humanity.Keywords: human trafficking, IUU fishing, defense diplomacy, human rights diplomacy

Abstrak -- Situasi politik global cenderung bersifat dinamis. Setiap negara di dunia dituntut untuk selalu siap dalam mengambil tindakan demi memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tindakan setiap negara cenderung mengikuti tren dan situasi tataran global yang tengah terjadi. Untuk itu setiap negara dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi segala tantangan, termasuk potensi ancaman. Bentuk ancaman pun kini menunjukkan pergeseran, dari ancaman tradisional yang bersifat militer, menjadi ancaman nontradisional yang lebih kompleks. Dalam menyikapi bentuk ancaman-ancaman tersebut Indonesia memiliki sistem pertahanan semesta, yang berarti memadukan segala sumber daya nasional sebagai unsur kekuatan pertahanan. Tidak hanya kekuatan militer saja yang diperlukan, kekuatan nirmiliter juga memiliki peran tersendiri dalam sistem pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran IACS yang merupakan program tahunan Kementerian Luar Negeri RI sebagai kekuatan pertahanan nirmiliter, dapat mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional. Disamping itu, analisis pada kontribusi terhadap pertahanan negara, khususnya pertahanan nirmiliter yang diberikan program IACS ini juga menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif, sementara data yang dibutuhkan diperoleh melalui rangkaian wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IACS mendukung pencapaian kepentingan nasional dengan membentuk citra positif negara, mempererat bahkan membangun hubungan bilateral maupun multilateral, hingga mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia. Dari perspektif pertahanan negara, IACS berkontribusi melalui aktifitas people to people contact yang meningkatkan kesepahaman antara Indonesia dengan negara-negara lain, sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Selain itu, aktifitas people to people juga meningkatkan CBM yang dimiliki Indonesia dengan pihak internasional, serta membantu terciptanya kerjasama. Meski begitu, masih diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antara Kemenlu dengan stakeholder terkait agar program ini lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.Kata kunci: CBM, Diplomasi, IACS, Kebudayaan, Kemenlu, Kepentingan Nasional, Pertahanan Abstract -- The global politic that we're having is always dynamic. Thus, every single nation should be very prepared in taking any action in order to defend its national interest. Moreover, each nation must be able to face any form of challenges, including the potential threat. A shifting in terms of threat is also found, where a traditional threats that mostly come up in a form of military threats, turn into a non-traditional threats which are more complex if it's compared to the other one. As a response to this reality, Indonesia uses its total defense system, which involving all the national resources as their defense force essential. Aside from military force, nonmilitary force holds a significant role for the national defense system as well. Therefore, this research is conducted to see how IACS, an annual program brought by the Ministry of Foreign Affair of Indonesia, takes role as a non-military defense force in supporting the national interest. Other than that, this research aims to reveal how IACS contributes in the national defense, specifically as a non-military force. The method used in this study is qualitative, while numbers of interviews and literature studies are have been taken in order to obtain the data. The result shows that IACS supports Indonesia's national interest by constructing positive image of Indonesia to worldwide, strengthening and even creating the bilateral and multilateral affair, and also the embodiment of world peace. From the perspective of national defense, people to people contact activity resulted by IACS increases better understanding among nations, which minimizes the potential of conflicts. Furthermore, people to people contact activity contributes in escalating Indonesia's CBM, which led to international cooperation. Nevertheless, the writer thinks that a better coordination and synergy between the Ministry of Foreign Affair of Indonesia and related stakeholders are needed, so that this program could run more efficiently, effectively, and hit the target perfectly. Keywords: CBM, Culture, Defense, Diplomacy, IACS, MoFA, National Interest

(izna.fachrurrozi@gmail.com)Abstrak -- Minimum Essential Forces adalah kebijakan pembangunan postur pertahanan negara yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2010 yang terdiri dari tiga renstra hingga tahun 2024. Kebijakan tersebut dicanangkan atas dasar dinamika lingkungan strategis, ancaman, dan kekuatan nasional. Dalam kondisi saat ini dimana pengembangan pertahanan negara merupakan hal yang vital, oleh karena itu realiasi terhadap hal tersebut adalah hal yang vital. Diplomasi Pertahanan sendiri sebagai sarana non-violence use of military power menjadi salah satu instrumen dalam perwujudan hal tersebut. Bagaimana Diplomasi pertahanan berperan dalam realisasi hal tersebut menjadi focus pada penelitian ini melalui fungsi dari diplomasi pertahanan itu sendiri yaitu, confidence building measure, defense capabilities, dan Industri pertahanan. Analisa data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data sebanyak – banyak untuk kemudian dilakukan reduksi dan Analisa terkait data yang relevan dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan adalah Diplomasi Pertahanan memberikan dampak yang signifikan dalam realisasi kebijakan MEF, dimana Diplomasi Pertahanan dapat menjembatani pengelolaan pandangan yang didalamnya melalui hubungan sipil militer domestik, dan militer asing – domestik serta kemajuan teknologi dan pengetahuan terkait bidang pertahanan. Yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk pilihan strategi pengembangan pertahanan negara menuju ke arah yang Ideal (Essensial Forces)Kata kunci: diplomasi pertahanan, kualitatif, minimum essential force Abstract -- Minimum Essential Force is Indonesia's policy in term of building defense postur which in motion since 2010 consist of three strategic planing untill 2024. Said policy undelining several aspects from the dynamic of strategic environment, threat, and national power. Realizing the importance of managing and improving defense capabilities, realization of said policy is vital. Defense Diplomacy as non – violence uses of military power become one of the instrumen that contribute greatly which become the focus of this research through its function in confidence building measure, defense capabilites, and defense industry. Data analysis conducted with qualitative method to collect then reduce to obtain relevant data. This research concluded that defense diplomacy contributes greatly in realization of MEF whereas Defense Diplomacy able to bridge perception in civil – military relation and foreign military relation and contribute to improvement in defense technology and knowledge. In days to come, Defense Diplomacy as an instrument will continue its role in establisihing Indonesia's Defense Capabilities to Ideal level.Keywords: defense diplomacy, minimum essential force, qualitative