Suchergebnisse

Krisis ekonomi dan keuangan baik secara global maupun kawasan telah memberikan pengalaman yang penting bagi semua negara. Beberapa pengalaman tersebut menunjukkan bahwa untuk meredam dampak krisis ekonomi, negara perlu mengembangkan program perlindungan sosial. Program ini tidak hanya memitigasi, tetapi juga membantu menjaga menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi di suatu negara. Indonesia, sama dengan beberapa negara telah mengembangkan program perlindungan sosial sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Namun demikian program yang diinisiasi tersebut masih bersifat ad hoc dan belum masuk daam skema pembangunan reguler. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa program-program yang bersifat sosial hanya membebani anggaran negara dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, serta tidak berkelanjutan. Namun demikian, dari berbagai pengalaman pelaksanaan program menunjukkan bahwa program perlindungan sosial seperti PNPM Mandiri, Raskin, PKH, Jamkesmas, dan BOS telah terbukt mpu mengurangi dampak krisis dan menjaga keberlangsungan perekonomian. Oleh karena itu program perlindungan sosial perlu dikembangkn secara mapan dan mendapatkan dukungan politis dan finansial yang memadai sehingga dapat lebih efektif menjangkau masyarakat

Artikel ini memfokuskan pada pelanggaran maksim, penggunaan hedges dan juga pembuktian bahwa kedua fenomena tersebut terjadi di dalam suatu debat politik. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah debat politik pencalonan presiden dari partai Demokrat. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dimana pelanggaran maksim dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Grice. Ada 4 jenis pelanggaran maksim daam prinsip kerjasama ya itu, pelanggaran maksim kualitas, kuantitas, relevan dan sikap. Penggunaan hedges yang berkorelasi dengan maksim dalam prinsip kerjasama dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson. Ada 4 jenis hedges yang berkorelasi dengan maksim yaitu, hedges kualitas, kuantitas, relevan dan sikap. Studi ini menemukan bahwa hedges kualitas merupakan hedges yang paling sering digunakan di dalam debat ini. Hedges kualitas digunakan ketika pembicara tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kebenaran dari ucapan mereka. Dalam hal pelanggaran maksim, di dalam debate ini pelanggaran maksim kuantitas paling banyak ditemukan karena para pembicara memberikan informasi yang lebih atau kurang dari seharusnya. Implikasi yang dtemukan adalah sebagai hasil dari terjadinya pelanggaran maksim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penejalasan dari epistemology Marxisme Ortodoks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis historis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data penelitian ini adalah sekunder dengan teknik pengumpulan data Studi Pustaka mengenai penjelasan sejarah perkambangan Marxisme hingga penjelasan Marxisme Ortodoks serta analisis data penelitian ini mereduksi data hingga memverifikasi data menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian Studi Pustaka Epistemologi Marxisme Ortodoks adalah ideologi yang menjelaskan bahwa menuju jalan revolusi dengan mencampurkan pemahaman sosialisme dan demokrasi maka dari itu Marxisme Ortodoks tidak membuat gagasan partai tunggal atas nama massa. Konsepsinya demokrasi dalam Marxisme Ortodoks didasarkan pada hubungan bebas dalam memproduksi. Marxisme Ortodoks memberikan prioritaskan setiap individu dan menekan kan relasi sosial yang tidak manusiawi dengan mengangkat segi ekonomi sehingga masyarakat yang masih berkembang untuk tujuan mereka yang akan menjadi sasaran kemajuan. Marxisme Ortodoks juga menjelaskan kebijakan jalan parlementer dan atas dasar hak pilih umum harus ditempuh. Marxisme Ortodoks juga cita – cita masyarakat sosial yang baru dengan metode pembangunan material teknologi adalah bagian utama perubahan daam structural masyarakat. tetapi Marxisme Ortodoks dalam pemikiran mereka tetap dianggap sebagai ideologi varian kiri dari tradisi yang terbaru.

Pemilu menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan system demokrasi di Indonesia. Kehadiran pemilu merupakan upaya bagi warga Negara dalam menyalurkan hak suara dalam memilih para wakil rakyat. Remaja yang telah memasuki usia 17 tahun merupakam kalangan pemilih pemula yang juga memiliki andil dalam memberikan hak suaranya. Oleh karena itu, pendidikan politik daam menumbuhkan kesadaran poitik bagi pemula menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pengetahuan secara substantif dan komprehensif. Serta membangun kapasitas berpikir dan kemampuan teknis dalam memilih parawakil rakyat pada saat pemilu berlangsung. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah para pelajar yang akan menjadi pemilih pemula di Sekolah amenengah atas dan kejuruan yang ada di Kota Bengkulu. Sekolah Menengah Atas dan kejuruan yang dimaksu dadalah SMAN 6 dan SMKN 3 Kota Bengkulu. Metode kegiatan dilakukan melalui ceramah dan diskusi secara interaktif. Efektifitas kegiatan dilakukan dengan pemberian pre test dan post test. Adapun hasil yang diperoleh di SMAN 6 ialah bahwa data rata-rata pengetahuan siswa mengenai pendidikan politik mengalami kenaikan mencapai 26,77 % setelah mendapatkan materi yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat. Kenaikan pengetahuan juga terjadi di SMKN 3 Kota Bengkulu yang merupakan sekolah kejuruan, dimana kenaikan pengetahuan siswa yang diukur melalui post test setelah mendapatkan materi dari narasumber mencapai 37,5 %. Hal ini menujukkan adanya tingkat kenaikan pengetahuan yang terjadi pasca kegiatan berlangsung

Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana pola hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pelaksanaan otsus di daerah, dan bagaimana jalinan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat dipertahankan dalam suatu bentuk dan pola kemitraan serta bagaimana konsep membangun senergisitas antara eksekutif dan legislatif dalam rangka pelaksanaan otsus di daerah. Metode penelitian bersifat yuridis normatif melalui pendekatan asas-asas hukum, perbandingan dan historis. Data utama dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks tentang hukum, jurnal, kasus, pendapat para ahli yang berakitan dengan topik penelitian yang dibahas. Dan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau pejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hubungan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan otsus adalah sebagai mita kerja dalam rangka menyamakan persepsi, supaya arah kebijakan (Legal Policy) atas kesepemahaman bersama. namun demikian jalinan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak selamanya dapat dipertahankan dalam suatu pola baku, tentu saja akan terjadi gesekan-gesekan, hal tersebut akibat dari kebutuhan dan perubahan lingkungan sehingga membuat keduanya harus menyesuaikan diri, baik dari pihak legislatif maupun pihak eksekutif. Membangaun senergisitas antara eksekutif dan legislatif mutlak diperlukan dalam pelaksanaan otsus supaya terarah. Kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman rencana pelaksanaan pembangunan yang telah di buat daam skema roadmap.

Nest densities of harvester ants (Messor barbarus) are high in rain-fed cereal fields in north-eastern Spain where the ants remove large quantities of seeds, contributing to reductions in weed populations. The distribution of harvester ant nests within a field can influence the effectiveness of ants as weed seed predators because areas with low ant nest density have lower weed seed removal rates. Tillage can disturb or even kill ant colonies and may be an important factor explaining the distribution of nests within fields. During the summers of 2011 - 2013, the number of nests in a 50 x 50 m area in 4 tilled and 3 no-till fields were counted. Tilled fields were disturbed twice a year, in November before cereal seeding and in July, after cereal harvest, whereas no-till fields had no soil disturbance. Ant nests were evenly spaced in no-till fields whereas nests were randomly distributed in tilled fields. Our results provide evidence that no-till in cereal fields promotes a more even distribution of M. barbarus nests, which should result in higher and more regular levels of weed seed predation across the field. ; We would like to thank Sergi Royan and Nuria Moix for their help in locating and counting ant nests for this study. We would also like to thank the farmers Xavier Llobet, Alejandro Pollino, Jaume Ros, and Fran X. Albareda for allowing us to asses nest density in their fields. This study was partially funded by projects AGL2010-22084 and AGL2007-60828 from the Spanish National R&D program, and the Department of Agriculture, Food and environment of the Catalan Government (DAAM) (2012 AGEC 00040 Ajuts a la producción agraria ecològica).

ABSTRACTThis thesis discusses issues Regulatory Effectiveness and Implementation of Fisheries Resources Monitoring (Study on Technical Implementation Unit PSDKP station Pontianak). From the results of research using normative legal research methods, we concluded that: 1. Assessed from the perspective of regulation, regulatory oversight of fishery resources in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries can be said is quite effective because it was based on a constitutional basis NRI 1945 Constitution and conventions of international law related to. As a property control, surveillance of fishery resources is done through law enforcement approach (surveillance), which is integrated with the system dilkukan Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS). At the concept level, normatifisasi and supervision activities of fishery resources daam formulated to four (4) main dimensions, namely: supervision before engaging in fishing activities (before fishing); supervision during fishing activities (while fishing); control when landing fish catches (during landing); and Supervision after landing catches (post landing). 2. The scope of monitoring of Fisheries Resources in the region of Technical Implementation Unit Pontianak stations include: Supervision of Fishing Vessels; Regional Monitoring and Line Fishing; Control of Fishing Equipment; and Monitoring Fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone. 3. Constraints Dominant Implementation Monitoring of Fisheries in the region of Pontianak PSDKP stations include: The limited number of supervisory personnel; Data integration system is not integrated; and limited funds and operational time. 4. Improving Future Fisheries Monitoring can be done by: Improving facilities, infrastructure, human resources, and financial resources, supervision in the fishing sector by fisheries inspectors who are under the auspices of the Directorate General of Marine Resources and Fisheries Ministry of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia; Improving coordination with institutions / bodies / agencies; Cooperate with other countries (international supervision). For overseas cooperation; and Conduct regulation fisheries surveillance more effective in the future. Further recommended to the front so that the law firm and organization in the scope of the ministry of maritime affairs and fisheries, is expected to be more pro-actively implement the task of coordinating and facilitating the preparation of legislation with piahak-related parties in the executive and legislative environment. Efforts must be taken so that legislation can be run in accordance with the provisions of the legislation is to create a program, set a target completion, to test the public (before, after,2and during the process), and involve others if these regulations have an impact on society.Keword : Effectiveness, regulation, supervision, Law EnforcementABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas Regulasi dan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Stasiun PSDKP Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dikaji melalui media berita regional dan ditinjau dari perspektif pengaturannya, regulasi pengawasan sumber daya perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dikatakan sudah cukup efektif karena sudah berbasis pada landasan konstitusional UUD NRI 1945 dan konvensi-konvensi hukum internasional yang berkaitan. Sebagai pengawasan property, maka pengawasan sumberdaya perikanan dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum (surveillance), yang dilkukan terintegrasi dengan sistem Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS). Pada tataran konsep, normatifisasi dan kegiatannya pengawasan sumberdaya perikanan diformulasikan ke daam 4 (empat) dimensi utama, yaitu : pengawasan sebelum melakukan penangkapan ikan (before fishing); pengawasan selama melakukan penangkapan ikan (while fishing) ; pengawasan ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (during landing); dan Pengawasan setelah pendaratan tangkapan ikan (post landing). 2. Lingkup pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pontianak meliputi: Pengawasan Terhadap Kapal Perikanan; Pengawasan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan;Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan; dan Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 3. Kendala Dominan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak meliputi: Keterbatasan jumlah personil pengawas; Sistem integrasi data belum terintegrasi; dan Keterbatasan dana dan waktu operasional. 4. Upaya Peningkatan Pengawasan Perikanan Ke Depan dapat dilakukan dengan cara : Meningkatkan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan, pengawasan di sektor penangkapan ikan oleh pengawas perikanan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; Meningkatkan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi terkait; Melakukan kerja sama dengan negara lain (pengawasan internasional). Untuk kerja sama luar negeri; dan Melakukan regulasi pengawasan perikanan yang lebih efektif ke depan. Selanjutnya direkomendasikan ke depan agar biro hukum dan organisasi di lingkup kementerian kelautan dan perikanan, diharapkan dapat lebih pro aktif melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dengan piahak-pihak terkait di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Upaya yang harus ditempuh agar peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adalah dengan membuat program legislasi, mengatur target penyelesaian, melakukan uji publik (sebelum, sesudah, dan selama proses) dan melibatkan pihak lain jika peraturan tersebut berdampak pada masyarakat.Kata Kunci : Efektivitas, Regulasi, pengawasan, Penegakan Hukum

Contents: Part 1. Introduction and historical overview – Norbert Schwarz, Seymour Sudman: Introduction (3-4); Howard Schuman: Context effects: state of the past/ state of the art (5-20). Part II. Question-order effects in surveys – Fritz Strack: "Order effects" in survey research: activation and information functions of preceding questions (23-34); Roger Tourangeau: Context effects on responses to attitude questions: attitudes as memory structures (35-48); Jack M. Feldman: Constructive processes as a source of context effects in survey research: explorations in self-generated validity (49-62); Barbara A. Bickart: Question-order effects and brand evaluations: the moderating role of consumer knowledge (63-80); Leonard L. Martin, Thomas F. Harlow: Basking and brooding: the motivating effects of filter questions in surveys (81-96); Dancker D.L. Daamen, Steven E. de Bie: Serial context effects in survey interviews (97-114); John Tarnai, Don A. Dillman: Questionnaire context as a source of response differences in mail and telephone surveys (115-130); Jaak B. Billiet, Lina Waterplas, Geert Loosveldt: Context effects as substantive data in social surveys (131-148); George F. Bishop: Qualitative analysis of question-order and context effects: the use of think-aloud responses (149-162); Tom W. Smith: Thoughts on the nature of context effects (163-184). Part III. Response-order effects in surveys - Norbert Schwarz, Hans J. Hippler, Elisabeth Noelle-Neumann: A cognitive model of response-order effects in survey measurement (187-202); Jon A. Krosnick: The impact of cognitive sophistication and attitude importance on response-order and question-order effects (203-218). Part IV. Order effects in psychological testing - Eric S. Knowles, Michelle C. Coker, Deborah A. Cook, Steven R. Diercks, Mary E. Irwin, Edward J. Lundeen, John W. Neville, Mark E. Sibicky: Order effects within personality measures (221-236); Gerald R. Salancik, Julianne F. Brand: Context influences on the meaning of work (237-248); Abigail T. Panter, Jeffrey S. Tanaka, Tracy R. Wellens: The psychometrics of order effects (249-264). Part V. Social judgment – Galen V. Bodenhausen: Information-processing functions of generic knowledge structures and their role in context effects in social judgment (267-278); Linda M. Maxey, Anthony J. Sanford: Context effects and the communicative functions of quantifiers: implications for their use in attitude research (279-296); Thomas M. Ostrom, Andrew L. Betz, John J. Skowronski: Cognitive representation of bipolar survey items (297-311). Part VI. Summary - Norman M. Bradburn: What have we learned? (315-323).

ABSTRAKNegara yang demokratis menjamin adanya partisipasi rakyat dalam politik. Partisipasi yang dikenal dengan partisipasi politik tersebut dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Salah satu partisipasi politik yang di lakukan masyarakat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik yaitu partisipasi dalam pemungutan suara atau perilaku politik (Voting behavior). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Talaud tahun 2013 di Kecamatan Kabaruan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data daam penelitian ini di lakukan dengan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini di lakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku pemilih atau masyarakat sangat bervariasi, ada yang menggunakan hak pilihnya itu berdasarkan hati nuraninya, ada juga ketika memilih di pengaruhi oleh factor-faktor dari luar, seperti politik uang, ras, kepemimpinan, rekan atau teman kerja, ataupun saudara. Tetapi factor yang paling menonjol atau paling mempengaruhi adalah factor politik uang, karena pemilih merasa mengambil atau menerima uang dari calon atau tim sukses itu lebih baik, dari pada tidak di perhatikan selama satu periode dan juga bisa menggantikan satu hari tidak bekerja karena pergi ketempat pemungutan suara (TPS). Kata Kunci: Perilaku, Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACT Democratic countries guarantee people's participation in politics. Participation known as political partitioning is carried out to influence the political decision-making process. One of the political participation of the community to influence the political decision-making process is participation in voting or political behavior (Voting behavior). This study aims to determine the behavior of voters in the election of regents and deputy regents in 2013 in the District of Kabaruan, using qualitative research methods. Data collection in this study was conducted by observing interviews with informants, document studies, and analyzing this data during this research. The results show that voter or community behavior is very varied, there are those who use their voting rights based on their conscience, there are also when choosing influenced by external factors, such as money politics, race, leadership, colleagues or work colleagues, or relatives. But the most prominent factor or the most influential is the factor of money politics, because voters feel that taking or receiving money from a candidate or success team is better, than not being paid attention to for one period and also replacing a day without working because they go to polling stations. Keywords: Behavior, Voters, Election of Regional Heads

Abstract: The tendency of Indonesian people to invest, which has recently been increasing, has made these people more selective in determining their investment choices and goals. One of the choices of Indonesian people in investing is sharia mutual funds. Because fundamentally sharia mutual fund investment does not violate the boundaries of sharia and remains in the corridor of Islam, thus investment activity is a form of muamalah (civil) activity in Islam. So, this article aims to explain Islamic mutual fund investment in the perspective of Islamic economic law. This article is based on library research; the data in this study is documentary data in the form of books, articles and notes related to the theme of Islamic mutual funds investment in the perspective of Islamic economic law. So, the conclusion is that Islamic mutual funds in the management and investment policies refer to Islamic law. Regulations for sharia mutual funds in Indonesia are contained in positive law, both conventional and those based on sharia principles are the same, namely regulated in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and technical regulations in the form of Government Regulations, Decree of the Minister of Finance, and regulations issued by Bapepam and regulations issued by the Stock Exchange as Self Organitation Regulatory, Fatwa of the National Sharia Council No.20 / DSN-MUI / IV / 2001 regarding Islamic mutual funds. Keywords: Investment, mutual funds, sharia law. Abstrak: Kecendrungan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang akhir-akhir ini semakin meningkat, menjadikan masyarakat tersebut lebih selektif dalam menentukan pilihan dan tujuan berinvestasi. Salah satu pilihan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi adalah reksadana syariah. Karena, secara fundamental investasi reksadana syariah tidak melanggar batasan syariah dan tetap pada koridor Islam, sehingga dengan demikian kegiatan investasi tersebut merupakan bentuk kegiatan muamalah (keperdataan) dalam Islam. Maka artikel ini bertujuan untuk menjelaskan investasi reksadana syariah daam perspektif hukum ekonomi syariah. Artikel ini berbasis penelitian pustaka, data dalam penelitian ini adalah data dokumentasi berupaka buku-buku, artikel, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan tema investasi reksadana syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Maka, kesimpulnnya adalah reksadana syariah dalam pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Pengaturan reksadana syariah di Indonesia tertuang dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku Self Organitation Regulatory, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang reksadana syariah. Kata-kata kunci: Investasi, reksadana, hukum syariah.

L"olivicultura de la comarca del Priorat es basa en la varietat "Arbequina" i està inclosa dins la DOP "Siurana" (Tarragona) on ocupa unes 2.900 ha que produeixen 4.700 t d"olives i 900 t d"oli, que ha de competir amb unes 100.000 t d"oli d"aquesta varietat produïdes a tot el mon, més de la meitat fora de Catalunya i amb tecnologies de producció modernes que permeten reduir costos i millorar la rendibilitat. Per aquest motiu els productors de la zona van fundar l"Associació d"Oleïcultors del Priorat (AOP) amb la finalitat de crear una estructura comercial que permetés accedir a mercats d"alt preu, semblants als que utilitzen els vins de qualitat de la comarca. La AOP signà el 2002 un conveni amb l"IRTA i el DAAM per a desenvolupar un programa científico-tècnic que permetés la caracterització i tipificació dels olis de la comarca, establint criteris objectius de selecció d"aquells olis de qualitat superior i diferenciable de la resta d"olis de "Arbequina" de Catalunya, per a facilitar la seva comercialització. Aquesta tesis doctoral inclou tots els aspectes científics sobre els que està fonamentada l"aplicació comercial d"aquest programa. Els objectius fixats són: (1) caracteritzar els olis produïts a la comarca, a nivell fisicoquímic i sensorial; (2) constatar si aquests olis són objectivament diferents dels d"altres zones, produïts amb la mateixa varietat "Arbequina"; (3) identificar en què consisteix la seva tipicitat, relacionant-la amb factors propis del clima i sòls de la comarca; i (4) caracteritzar l"olivicultura i elaiotècnia de la comarca. Els treballs s"han desenvolupat durant sis campanyes successives (2002-03 a 2008-09) i es basen en l"anàlisi sistemàtica de pràcticament el 100% dels olis produïts a la comarca durant aquests anys (6.308.124 litres), la descripció de l"olivicultura de la zona (mitjançant enquesta) i dels processos d"extracció (descripció de les instal·lacions i anotació de les condicions de procés en campanya) i l"estudi de la relació existent entre l"oli i els factors de producció, edàfics i climàtics. Als olis s"han analitzat les característiques sensorials, paràmetres fisicoquímics de qualitat, àcids grassos, esterols, polifenols totals, índex d"amargor, estabilitat i, en alguns casos, ceres i compostos volàtils. La metodologia utilitzada és similar a la dels nombrosos treballs de tipificació i caracterització d"olis d"oliva verge, normalment associats a DOP espanyoles i d"Itàlia, la qual fiabilitat està relacionada amb la representativitat de les mostres d"oli analitzades i que apliquen tècniques estadístiques univariants i multivariants diverses. Els resultats demostren que fins un 54% dels olis de la zona Priorat, elaborats majoritàriament amb "Arbequina", es poden diferenciar objectivament dels d"altres zones productores del mon que utilitzen la mateixa varietat, inclús de les veïnes Garrigues i Siurana-Camp. Aquestes diferències ho són tant a nivell sensorial (principalment els atributs picant, aromes secundàries, fruitat, astringència i dols), como a nivell d"àcids grassos (principalment palmitoleic, oleic, palmític i esteàric). Existeix una variabilitat intrazonal (inferior al 20% en tots els paràmetres, excepte els esterols) que sembla aleatòria en el cas d"atributs sensorials i, en el cas de la composició química, està relacionada amb factors geogràfics, de tècniques de cultiu i de clima de cada municipi. Les diferències respecte d"altres zones veïnes on es cultiva la mateixa varietat estan relacionades amb l"orografia i geologia particular de la comarca (més del 50% de plantacions estan a més de 400 m d"altitud i sobre sòls del Paleozoic de baixa fertilitat i amb zones de transició cap a sòls sedimentaris del quaternari cap al Camp de Tarragona i del terciari cap a Les Garrigues) i amb el clima particular i bastant homogeni a tota la zona (règim termo-pluviomètric de tipus "mediterrani prelitoral sud", amb transició cap a "mediterrani continental sec" a Les Garrigues i "mediterrani litoral sud" al Camp de Tarragona). S"ha definit un model matemàtic per a predir si una partida d"olives té possibilitats de produir olis de qualitat suficient per a la seva diferenciació, així com funcions discriminants de Fischer per a determinar si el perfil sensorial o la composició en àcids grassos d"un oli són típics de la comarca del Priorat i, per tant, diferenciables de les zones veïnes. Actualment, els resultats d"aquests treballs serveixen de base per a establir les estratègies comercials de venda dels olis del Priorat. Els moliners i envasadores trien aquells olis considerats com típics de la zona per a ser envasats (s"ha passat del 20% al inici del programa fins al 65% actual), dedicant la resta de la producció a l"autoconsum i al mercat a doll ; El olivar de la comarca del Priorat se basa en el cultivo de la variedad "Arbequina" y está incluido en la DOP "Siurana" (Tarragona), ocupando unas 2.900 ha que producen 4.700 t de aceitunas y 900 t de aceite, que debe competir con unas 100.000 t de aceite de esta variedad producidas en todo el mundo, más de la mitad fuera de Cataluña y con tecnologías de producción modernas que permiten reducir los costes y mejorar la rentabilidad. Por este motivo, los productores de la zona fundaron la Asociación de Oleicultores del Priorat (AOP) con el fin de crear una estructura comercial que permitiera acceder a mercados de alto precio, parecidos a los que utilizan los vinos de calidad de la comarca. La AOP firmó, en 2002, un convenio con el IRTA y el DAAM para desarrollar un programa científico-técnico que permitiera la caracterización y tipificación de los aceites de la comarca, estableciendo criterios objetivos de selección de aquellos aceites de calidad superior y diferenciable del resto de aceites de "Arbequina" de Cataluña, para facilitar su comercialización. La presente tesis doctoral incluye todos los aspectos científicos sobre los que se fundamenta la aplicación comercial de este programa. Los objetivos que se plantean son: (1) caracterizar los aceites producidos en la comarca, a nivel físico-químico y sensorial; (2) constatar si estos aceites son objetivamente diferentes de los de otras zonas producidos con la misma variedad "Arbequina"; (3) identificar en qué consiste su tipicidad, relacionándola con factores propios del clima y suelos de la comarca; y (4) caracterizar la olivicultura y elaiotecnia de la comarca. Los trabajos se han desarrollado durante seis campañas (2002-03 a 2008-09) y se basan en el análisis sistemático de prácticamente el 100% de los aceites producidos en la comarca durante esos años (6.308.124 litros), la descripción de la olivicultura de la zona (mediante encuesta) y de los procesos extractivos (descripción de las instalaciones y anotación de las condiciones de proceso en campaña) y el estudio de la relación existente entre el aceite y los factores tanto de producción como edáficos y climáticos. En los aceites se han analizado las características sensoriales, parámetros físico-químicos de calidad, ácidos grasos, esteroles, polifenoles totales, índice de amargor, estabilidad y, en algunos casos, ceras y compuestos volátiles. La metodología utilizada se basa en los numerosos trabajos de tipificación y caracterización de aceites de oliva virgen, normalmente asociados a DOP españolas e italianas, cuya fiabilidad está relacionada con la representatividad de las muestras de aceite analizadas y que aplican técnicas estadísticas univariantes y multivariantes diversas. Los resultados demuestran que hasta un 54% de los aceites de la zona Priorat, elaborados mayoritariamente con "Arbequina", pueden diferenciarse objetivamente de los de otras zonas productoras del mundo que utilizan la misma variedad, incluso de las vecinas Garrigues y Siurana-Camp. Dichas diferencias lo son tanto a nivel sensorial (principalmente los atributos picante, aromas secundarios, frutado, astringencia y dulzor), como a nivel de ácidos grasos (principalmente palmitoleico, oleico, palmítico y esteárico). Existe una variabilidad intrazonal (inferior al 20% en todos los parámetros, excepto los esteroles) que parece aleatoria en el caso de atributos sensoriales y que, en el caso de la composición química, está relacionada con factores geográficos, de técnicas de cultivo y de clima de cada municipio. Las diferencias respecto de otras zonas vecinas, donde se cultiva la misma variedad, están relacionadas con la orografía y geología particular de la comarca (más del 50% de plantaciones están a más de 400 m de altitud y sobre suelos del Paleozoico de baja fertilidad y con zonas de transición hacia suelos sedimentarios del cuaternario hacia el Camp de Tarragona y del terciario hacia Les Garrigues) y con el clima particular y bastante homogéneo en toda la zona (régimen termopluviométrico de tipo "mediterráneo prelitoral sur", con transición hacia el "mediterráneo continental seco" de Les Garrigues y el "mediterráneo litoral sur" del Camp de Tarragona). Se ha definido un modelo matemático para predecir si una partida de aceitunas tiene posibilidades de producir aceites de calidad suficiente para su diferenciación, así como funciones discriminantes de Fischer para determinar si el perfil sensorial o la composición en ácidos grasos de un aceite son típicos de la comarca del Priorat y, por tanto, diferenciables de las zonas vecinas. Actualmente, estos resultados sirven de base para establecer las estrategias comerciales de venta de los aceites del Priorat. Los almazareros y envasadores escogen aquellos aceites considerados como típicos de la zona para su envasado (se ha pasado desde un 20% al inicio del programa hasta el 65% actual), dedicando el resto de la producción al autoconsumo y al mercado de graneles. ; Olive production in the Priorat area raws on "Arbequina" cultivar and is included into PDO "Siurana" (Tarragona), with 2.900 ha and yielding 4.700 t fruits in average, equivalent to 900 t of virgin oil. This oil competes with 100.000 t of oil from the same cultivar produced worldwide (more than a half out of Catalonia and using new technologies to reduce costs and enhance profitability). This was the reason to promote the Priorat"s Producer Association (PPA) in order to build a commercial structure to gain high value markets, similar to those used by high quality wines of this area. PPA proposed in 2002 an agreement with IRTA and the Agricultural Services from the Catalan Government with the aim to develop a scientific and technical program to characterize and differentiate virgin oils from Priorat and setting objective criteria to select high quality oils different from others "Arbequina". This ought to improve current commercialization. This thesis includes all scientific aspects supporting the commercial application of the program. Research goals were: (1) to characterize oils from Priorat using physic, chemical and sensorial parameters; (2) to assess if these oils can be differentiated from others produced with the same cultivar "Arbequina" in other regions; (3) to test their "typicality", related to Priorats" climate and soil characteristics; and (4) to characterize olive production and mill technology in Priorat. The study was carried out during a six years period (2002-03 to 2008-09 harvests) with systematic analysis of almost 100% virgin oil produced in the area (6.308.124 liters). Olive crop production was studied using a questioner, while mill technology was assessed by registering processing conditions along harvest every year. The relationship between oil quality and climate, soils and cultural practices was studied. Chemical parameters analyzed were: sensory profile, physic and chemical quality parameters, fatty acids, sterols, total polyphenols, bitterness index, stability and, sometimes, waxes and volatiles. Methodology was similar to that applied in many scientific studies on virgin oil characterization in wide areas, usually linked to PDO in Spain and Italy. Results reliability depends on oil sampling representativeness. Both univariate and multivariate statistics were used. Results show that up to 54% of Priorat virgin oils made with "Arbequina" can be classified to be typical and different from other producing regions, even the neighboring areas of Garrigues and Siurana-Camp. Such differences are both sensorial (mainly pungency, secondary aromas, fruity, astringency and sweet) and chemical (fatty acids palmitoleic, oleic, pamitic, and stearic). Variability between Priorat areas, is lower than 20% (except for sterols) and seems to be random for sensory profile while is related to geography, cultural practices and climate, for chemical composition. Differences to other regions with the same cultivar are related to the Priorat"s geography and geology (more than 50% orchards are placed higher than 400 m and over soils from Paleozoic with low fertility with transitions to quaternary sedimentary soils towards Camp of Tarragona and transitions to tertiary sedimentary soils towards Garrigues) and climate (Priorat"s climate belongs to "south pre-littoral Mediterranean" with transitions to "dry continental Mediterranean" towards Garrigues and transitions to "south littoral Mediterranean" towards Camp of Tarragona). A mathematic model was fitted which makes possible to decide if an olive lot is able to produce virgin oil of enough quality to be classified as typical of Priorat. Fischers" discriminate functions were fitted that make possible to decide if a virgin oil sample has a fatty acid composition or a sensory profile characteristics from Priorat and different to other regions. Currently, these results are used to establish commercial strategies to sell Priorat virgin oils. The oil producers from this area select those more characteristics oils to be retailed (this increased from 20% at the beginning of the program to currently 65%) while the standard oils are used to self consumption or for bulk market.