Suchergebnisse

Krisis ekonomi dan keuangan baik secara global maupun kawasan telah memberikan pengalaman yang penting bagi semua negara. Beberapa pengalaman tersebut menunjukkan bahwa untuk meredam dampak krisis ekonomi, negara perlu mengembangkan program perlindungan sosial. Program ini tidak hanya memitigasi, tetapi juga membantu menjaga menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi di suatu negara. Indonesia, sama dengan beberapa negara telah mengembangkan program perlindungan sosial sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Namun demikian program yang diinisiasi tersebut masih bersifat ad hoc dan belum masuk daam skema pembangunan reguler. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa program-program yang bersifat sosial hanya membebani anggaran negara dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, serta tidak berkelanjutan. Namun demikian, dari berbagai pengalaman pelaksanaan program menunjukkan bahwa program perlindungan sosial seperti PNPM Mandiri, Raskin, PKH, Jamkesmas, dan BOS telah terbukt mpu mengurangi dampak krisis dan menjaga keberlangsungan perekonomian. Oleh karena itu program perlindungan sosial perlu dikembangkn secara mapan dan mendapatkan dukungan politis dan finansial yang memadai sehingga dapat lebih efektif menjangkau masyarakat

Artikel ini memfokuskan pada pelanggaran maksim, penggunaan hedges dan juga pembuktian bahwa kedua fenomena tersebut terjadi di dalam suatu debat politik. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah debat politik pencalonan presiden dari partai Demokrat. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dimana pelanggaran maksim dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Grice. Ada 4 jenis pelanggaran maksim daam prinsip kerjasama ya itu, pelanggaran maksim kualitas, kuantitas, relevan dan sikap. Penggunaan hedges yang berkorelasi dengan maksim dalam prinsip kerjasama dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson. Ada 4 jenis hedges yang berkorelasi dengan maksim yaitu, hedges kualitas, kuantitas, relevan dan sikap. Studi ini menemukan bahwa hedges kualitas merupakan hedges yang paling sering digunakan di dalam debat ini. Hedges kualitas digunakan ketika pembicara tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kebenaran dari ucapan mereka. Dalam hal pelanggaran maksim, di dalam debate ini pelanggaran maksim kuantitas paling banyak ditemukan karena para pembicara memberikan informasi yang lebih atau kurang dari seharusnya. Implikasi yang dtemukan adalah sebagai hasil dari terjadinya pelanggaran maksim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penejalasan dari epistemology Marxisme Ortodoks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis historis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data penelitian ini adalah sekunder dengan teknik pengumpulan data Studi Pustaka mengenai penjelasan sejarah perkambangan Marxisme hingga penjelasan Marxisme Ortodoks serta analisis data penelitian ini mereduksi data hingga memverifikasi data menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian Studi Pustaka Epistemologi Marxisme Ortodoks adalah ideologi yang menjelaskan bahwa menuju jalan revolusi dengan mencampurkan pemahaman sosialisme dan demokrasi maka dari itu Marxisme Ortodoks tidak membuat gagasan partai tunggal atas nama massa. Konsepsinya demokrasi dalam Marxisme Ortodoks didasarkan pada hubungan bebas dalam memproduksi. Marxisme Ortodoks memberikan prioritaskan setiap individu dan menekan kan relasi sosial yang tidak manusiawi dengan mengangkat segi ekonomi sehingga masyarakat yang masih berkembang untuk tujuan mereka yang akan menjadi sasaran kemajuan. Marxisme Ortodoks juga menjelaskan kebijakan jalan parlementer dan atas dasar hak pilih umum harus ditempuh. Marxisme Ortodoks juga cita – cita masyarakat sosial yang baru dengan metode pembangunan material teknologi adalah bagian utama perubahan daam structural masyarakat. tetapi Marxisme Ortodoks dalam pemikiran mereka tetap dianggap sebagai ideologi varian kiri dari tradisi yang terbaru.

Pemilu menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan system demokrasi di Indonesia. Kehadiran pemilu merupakan upaya bagi warga Negara dalam menyalurkan hak suara dalam memilih para wakil rakyat. Remaja yang telah memasuki usia 17 tahun merupakam kalangan pemilih pemula yang juga memiliki andil dalam memberikan hak suaranya. Oleh karena itu, pendidikan politik daam menumbuhkan kesadaran poitik bagi pemula menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pengetahuan secara substantif dan komprehensif. Serta membangun kapasitas berpikir dan kemampuan teknis dalam memilih parawakil rakyat pada saat pemilu berlangsung. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah para pelajar yang akan menjadi pemilih pemula di Sekolah amenengah atas dan kejuruan yang ada di Kota Bengkulu. Sekolah Menengah Atas dan kejuruan yang dimaksu dadalah SMAN 6 dan SMKN 3 Kota Bengkulu. Metode kegiatan dilakukan melalui ceramah dan diskusi secara interaktif. Efektifitas kegiatan dilakukan dengan pemberian pre test dan post test. Adapun hasil yang diperoleh di SMAN 6 ialah bahwa data rata-rata pengetahuan siswa mengenai pendidikan politik mengalami kenaikan mencapai 26,77 % setelah mendapatkan materi yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat. Kenaikan pengetahuan juga terjadi di SMKN 3 Kota Bengkulu yang merupakan sekolah kejuruan, dimana kenaikan pengetahuan siswa yang diukur melalui post test setelah mendapatkan materi dari narasumber mencapai 37,5 %. Hal ini menujukkan adanya tingkat kenaikan pengetahuan yang terjadi pasca kegiatan berlangsung

Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana pola hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pelaksanaan otsus di daerah, dan bagaimana jalinan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat dipertahankan dalam suatu bentuk dan pola kemitraan serta bagaimana konsep membangun senergisitas antara eksekutif dan legislatif dalam rangka pelaksanaan otsus di daerah. Metode penelitian bersifat yuridis normatif melalui pendekatan asas-asas hukum, perbandingan dan historis. Data utama dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks tentang hukum, jurnal, kasus, pendapat para ahli yang berakitan dengan topik penelitian yang dibahas. Dan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau pejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hubungan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan otsus adalah sebagai mita kerja dalam rangka menyamakan persepsi, supaya arah kebijakan (Legal Policy) atas kesepemahaman bersama. namun demikian jalinan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak selamanya dapat dipertahankan dalam suatu pola baku, tentu saja akan terjadi gesekan-gesekan, hal tersebut akibat dari kebutuhan dan perubahan lingkungan sehingga membuat keduanya harus menyesuaikan diri, baik dari pihak legislatif maupun pihak eksekutif. Membangaun senergisitas antara eksekutif dan legislatif mutlak diperlukan dalam pelaksanaan otsus supaya terarah. Kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman rencana pelaksanaan pembangunan yang telah di buat daam skema roadmap.

Nest densities of harvester ants (Messor barbarus) are high in rain-fed cereal fields in north-eastern Spain where the ants remove large quantities of seeds, contributing to reductions in weed populations. The distribution of harvester ant nests within a field can influence the effectiveness of ants as weed seed predators because areas with low ant nest density have lower weed seed removal rates. Tillage can disturb or even kill ant colonies and may be an important factor explaining the distribution of nests within fields. During the summers of 2011 - 2013, the number of nests in a 50 x 50 m area in 4 tilled and 3 no-till fields were counted. Tilled fields were disturbed twice a year, in November before cereal seeding and in July, after cereal harvest, whereas no-till fields had no soil disturbance. Ant nests were evenly spaced in no-till fields whereas nests were randomly distributed in tilled fields. Our results provide evidence that no-till in cereal fields promotes a more even distribution of M. barbarus nests, which should result in higher and more regular levels of weed seed predation across the field. ; We would like to thank Sergi Royan and Nuria Moix for their help in locating and counting ant nests for this study. We would also like to thank the farmers Xavier Llobet, Alejandro Pollino, Jaume Ros, and Fran X. Albareda for allowing us to asses nest density in their fields. This study was partially funded by projects AGL2010-22084 and AGL2007-60828 from the Spanish National R&D program, and the Department of Agriculture, Food and environment of the Catalan Government (DAAM) (2012 AGEC 00040 Ajuts a la producción agraria ecològica).

ABSTRACTThis thesis discusses issues Regulatory Effectiveness and Implementation of Fisheries Resources Monitoring (Study on Technical Implementation Unit PSDKP station Pontianak). From the results of research using normative legal research methods, we concluded that: 1. Assessed from the perspective of regulation, regulatory oversight of fishery resources in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries can be said is quite effective because it was based on a constitutional basis NRI 1945 Constitution and conventions of international law related to. As a property control, surveillance of fishery resources is done through law enforcement approach (surveillance), which is integrated with the system dilkukan Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS). At the concept level, normatifisasi and supervision activities of fishery resources daam formulated to four (4) main dimensions, namely: supervision before engaging in fishing activities (before fishing); supervision during fishing activities (while fishing); control when landing fish catches (during landing); and Supervision after landing catches (post landing). 2. The scope of monitoring of Fisheries Resources in the region of Technical Implementation Unit Pontianak stations include: Supervision of Fishing Vessels; Regional Monitoring and Line Fishing; Control of Fishing Equipment; and Monitoring Fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone. 3. Constraints Dominant Implementation Monitoring of Fisheries in the region of Pontianak PSDKP stations include: The limited number of supervisory personnel; Data integration system is not integrated; and limited funds and operational time. 4. Improving Future Fisheries Monitoring can be done by: Improving facilities, infrastructure, human resources, and financial resources, supervision in the fishing sector by fisheries inspectors who are under the auspices of the Directorate General of Marine Resources and Fisheries Ministry of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia; Improving coordination with institutions / bodies / agencies; Cooperate with other countries (international supervision). For overseas cooperation; and Conduct regulation fisheries surveillance more effective in the future. Further recommended to the front so that the law firm and organization in the scope of the ministry of maritime affairs and fisheries, is expected to be more pro-actively implement the task of coordinating and facilitating the preparation of legislation with piahak-related parties in the executive and legislative environment. Efforts must be taken so that legislation can be run in accordance with the provisions of the legislation is to create a program, set a target completion, to test the public (before, after,2and during the process), and involve others if these regulations have an impact on society.Keword : Effectiveness, regulation, supervision, Law EnforcementABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas Regulasi dan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Stasiun PSDKP Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dikaji melalui media berita regional dan ditinjau dari perspektif pengaturannya, regulasi pengawasan sumber daya perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dikatakan sudah cukup efektif karena sudah berbasis pada landasan konstitusional UUD NRI 1945 dan konvensi-konvensi hukum internasional yang berkaitan. Sebagai pengawasan property, maka pengawasan sumberdaya perikanan dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum (surveillance), yang dilkukan terintegrasi dengan sistem Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS). Pada tataran konsep, normatifisasi dan kegiatannya pengawasan sumberdaya perikanan diformulasikan ke daam 4 (empat) dimensi utama, yaitu : pengawasan sebelum melakukan penangkapan ikan (before fishing); pengawasan selama melakukan penangkapan ikan (while fishing) ; pengawasan ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (during landing); dan Pengawasan setelah pendaratan tangkapan ikan (post landing). 2. Lingkup pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pontianak meliputi: Pengawasan Terhadap Kapal Perikanan; Pengawasan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan;Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan; dan Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 3. Kendala Dominan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak meliputi: Keterbatasan jumlah personil pengawas; Sistem integrasi data belum terintegrasi; dan Keterbatasan dana dan waktu operasional. 4. Upaya Peningkatan Pengawasan Perikanan Ke Depan dapat dilakukan dengan cara : Meningkatkan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan, pengawasan di sektor penangkapan ikan oleh pengawas perikanan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; Meningkatkan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi terkait; Melakukan kerja sama dengan negara lain (pengawasan internasional). Untuk kerja sama luar negeri; dan Melakukan regulasi pengawasan perikanan yang lebih efektif ke depan. Selanjutnya direkomendasikan ke depan agar biro hukum dan organisasi di lingkup kementerian kelautan dan perikanan, diharapkan dapat lebih pro aktif melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dengan piahak-pihak terkait di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Upaya yang harus ditempuh agar peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adalah dengan membuat program legislasi, mengatur target penyelesaian, melakukan uji publik (sebelum, sesudah, dan selama proses) dan melibatkan pihak lain jika peraturan tersebut berdampak pada masyarakat.Kata Kunci : Efektivitas, Regulasi, pengawasan, Penegakan Hukum

Contents: Part 1. Introduction and historical overview – Norbert Schwarz, Seymour Sudman: Introduction (3-4); Howard Schuman: Context effects: state of the past/ state of the art (5-20). Part II. Question-order effects in surveys – Fritz Strack: "Order effects" in survey research: activation and information functions of preceding questions (23-34); Roger Tourangeau: Context effects on responses to attitude questions: attitudes as memory structures (35-48); Jack M. Feldman: Constructive processes as a source of context effects in survey research: explorations in self-generated validity (49-62); Barbara A. Bickart: Question-order effects and brand evaluations: the moderating role of consumer knowledge (63-80); Leonard L. Martin, Thomas F. Harlow: Basking and brooding: the motivating effects of filter questions in surveys (81-96); Dancker D.L. Daamen, Steven E. de Bie: Serial context effects in survey interviews (97-114); John Tarnai, Don A. Dillman: Questionnaire context as a source of response differences in mail and telephone surveys (115-130); Jaak B. Billiet, Lina Waterplas, Geert Loosveldt: Context effects as substantive data in social surveys (131-148); George F. Bishop: Qualitative analysis of question-order and context effects: the use of think-aloud responses (149-162); Tom W. Smith: Thoughts on the nature of context effects (163-184). Part III. Response-order effects in surveys - Norbert Schwarz, Hans J. Hippler, Elisabeth Noelle-Neumann: A cognitive model of response-order effects in survey measurement (187-202); Jon A. Krosnick: The impact of cognitive sophistication and attitude importance on response-order and question-order effects (203-218). Part IV. Order effects in psychological testing - Eric S. Knowles, Michelle C. Coker, Deborah A. Cook, Steven R. Diercks, Mary E. Irwin, Edward J. Lundeen, John W. Neville, Mark E. Sibicky: Order effects within personality measures (221-236); Gerald R. Salancik, Julianne F. Brand: Context influences on the meaning of work (237-248); Abigail T. Panter, Jeffrey S. Tanaka, Tracy R. Wellens: The psychometrics of order effects (249-264). Part V. Social judgment – Galen V. Bodenhausen: Information-processing functions of generic knowledge structures and their role in context effects in social judgment (267-278); Linda M. Maxey, Anthony J. Sanford: Context effects and the communicative functions of quantifiers: implications for their use in attitude research (279-296); Thomas M. Ostrom, Andrew L. Betz, John J. Skowronski: Cognitive representation of bipolar survey items (297-311). Part VI. Summary - Norman M. Bradburn: What have we learned? (315-323).

ABSTRAKNegara yang demokratis menjamin adanya partisipasi rakyat dalam politik. Partisipasi yang dikenal dengan partisipasi politik tersebut dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Salah satu partisipasi politik yang di lakukan masyarakat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik yaitu partisipasi dalam pemungutan suara atau perilaku politik (Voting behavior). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Talaud tahun 2013 di Kecamatan Kabaruan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data daam penelitian ini di lakukan dengan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini di lakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku pemilih atau masyarakat sangat bervariasi, ada yang menggunakan hak pilihnya itu berdasarkan hati nuraninya, ada juga ketika memilih di pengaruhi oleh factor-faktor dari luar, seperti politik uang, ras, kepemimpinan, rekan atau teman kerja, ataupun saudara. Tetapi factor yang paling menonjol atau paling mempengaruhi adalah factor politik uang, karena pemilih merasa mengambil atau menerima uang dari calon atau tim sukses itu lebih baik, dari pada tidak di perhatikan selama satu periode dan juga bisa menggantikan satu hari tidak bekerja karena pergi ketempat pemungutan suara (TPS). Kata Kunci: Perilaku, Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACT Democratic countries guarantee people's participation in politics. Participation known as political partitioning is carried out to influence the political decision-making process. One of the political participation of the community to influence the political decision-making process is participation in voting or political behavior (Voting behavior). This study aims to determine the behavior of voters in the election of regents and deputy regents in 2013 in the District of Kabaruan, using qualitative research methods. Data collection in this study was conducted by observing interviews with informants, document studies, and analyzing this data during this research. The results show that voter or community behavior is very varied, there are those who use their voting rights based on their conscience, there are also when choosing influenced by external factors, such as money politics, race, leadership, colleagues or work colleagues, or relatives. But the most prominent factor or the most influential is the factor of money politics, because voters feel that taking or receiving money from a candidate or success team is better, than not being paid attention to for one period and also replacing a day without working because they go to polling stations. Keywords: Behavior, Voters, Election of Regional Heads

Abstract: The tendency of Indonesian people to invest, which has recently been increasing, has made these people more selective in determining their investment choices and goals. One of the choices of Indonesian people in investing is sharia mutual funds. Because fundamentally sharia mutual fund investment does not violate the boundaries of sharia and remains in the corridor of Islam, thus investment activity is a form of muamalah (civil) activity in Islam. So, this article aims to explain Islamic mutual fund investment in the perspective of Islamic economic law. This article is based on library research; the data in this study is documentary data in the form of books, articles and notes related to the theme of Islamic mutual funds investment in the perspective of Islamic economic law. So, the conclusion is that Islamic mutual funds in the management and investment policies refer to Islamic law. Regulations for sharia mutual funds in Indonesia are contained in positive law, both conventional and those based on sharia principles are the same, namely regulated in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and technical regulations in the form of Government Regulations, Decree of the Minister of Finance, and regulations issued by Bapepam and regulations issued by the Stock Exchange as Self Organitation Regulatory, Fatwa of the National Sharia Council No.20 / DSN-MUI / IV / 2001 regarding Islamic mutual funds. Keywords: Investment, mutual funds, sharia law. Abstrak: Kecendrungan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang akhir-akhir ini semakin meningkat, menjadikan masyarakat tersebut lebih selektif dalam menentukan pilihan dan tujuan berinvestasi. Salah satu pilihan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi adalah reksadana syariah. Karena, secara fundamental investasi reksadana syariah tidak melanggar batasan syariah dan tetap pada koridor Islam, sehingga dengan demikian kegiatan investasi tersebut merupakan bentuk kegiatan muamalah (keperdataan) dalam Islam. Maka artikel ini bertujuan untuk menjelaskan investasi reksadana syariah daam perspektif hukum ekonomi syariah. Artikel ini berbasis penelitian pustaka, data dalam penelitian ini adalah data dokumentasi berupaka buku-buku, artikel, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan tema investasi reksadana syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Maka, kesimpulnnya adalah reksadana syariah dalam pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Pengaturan reksadana syariah di Indonesia tertuang dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku Self Organitation Regulatory, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang reksadana syariah. Kata-kata kunci: Investasi, reksadana, hukum syariah.